JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Selasa (12/5/2026). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2026 tentang Mutasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator.

Purbaya menegaskan penetapan jabatan baru ini sebagai bagian dari penguatan organisasi. Ia mengingatkan para pejabat baru agar menjaga kepercayaan publik.

“Tapi yang paling penting bukan siapa yang datang ke mana, yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik,” ujar Purbaya, Selasa (12/5/2026).

Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari langkah tegas Purbaya yang sebelumnya telah memberhentikan dua pejabat tinggi di Ditjen Pajak. Pencopotan dilakukan usai investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki kewenangan terbesar dalam proses penerbitan restitusi pajak.

Purbaya mensinyalir adanya lonjakan restitusi yang tidak terkendali dan ketidakdisiplinan dalam pencairan dana tersebut.  Ia menegaskan pencopotan jabatan adalah peringatan bagi seluruh jajaran Kemenkeu agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan instruksi.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot," ungkap Purbaya dalam media briefing sebelumnya, Senin (4/5/2026).

Baca Juga

Copot 2 Pejabat gegara Data Pajak Tak Akurat, Purbaya Lantik Penggantinya Besok

Daftar pejabat yang resmi mengemban tugas baru di lingkungan DJP dan pusat pendidikan terkait:

1. Lindawaty – Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
2. Ihsan Priyawibawa – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
3. Suparno – Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
4. Tunjung Nugroho – Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
5. Paryan – Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
6. Edward Harmonangan Sianipar – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
7. Dessy Eka Putri – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
8. Devi Sonya Adrince – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Editor: Puti Aini Yasmin

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II melakukan tindakan penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak berinisial MW. Ia adalah komisaris sekaligus Pemegang Saham PT SI yang ditangkap di kediamannya, Jakarta Utara pada Kamis, 11 Desember 2025. Penunggak tersebut memiliki utang pajak Rp 21,15 miliar.

Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat II Dasto Ledyanto menyatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya pemulihan penerimaan negara dan penegakan hukum perpajakan. “Gijzeling selalu menjadi langkah terakhir setelah seluruh proses penagihan ditempuh. Kami menjunjung tinggi kepastian hukum, kehati-hatian, dan profesionalisme dalam setiap tindakan penegakan hukum,” ucapnya lewat keterangan resmi, Kamis, 11 Desember 2025.

Mengutip laman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pelaksanaan gijzeling merupakan langkah terakhir yang diambil untuk menagih utang pajak agar penunggak pajak melunasinya. Gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu atau rumah tahanan. Penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak berutang minimal Rp 100 juta dan dianggap tidak beriktikad baik melunasi.

MW dijemput di kediamannya dan dibacakan surat perintah penyanderaan oleh juru sita pajak. Ia dibawa ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Harum Sisma Medika untuk memastikan kondisi medisnya layak.

Serangkaian upaya penagihan sudah dilakukan sebelum penyanderaan. Mulanya KPP Pratama Cikarang Selatan telah menerbitkan surat teguran, imbauan, pemanggilan, hingga penyampaian surat paksa. Upaya penagihan aktif juga telah dilakukan, termasuk pemblokiran dan penyitaan rekening, pemindahbukuan saldo, serta pencegahan ke luar negeri sejak 2023–2024.

Berdasarkan data administrasi, utang pajak Penanggung Pajak telah tercatat sejak 2021 dan bertambah seiring terbitnya surat ketetapan pajak untuk tahun 2022 dan 2023. DJP berharap lewat langkah ini, utang sebesar Rp 21,15 miliar beserta biaya penagihan dapat segera dilunasi sehingga penerimaan negara dapat dipulihkan.

DIREKTUR Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan telah membentuk satuan tugas khusus untuk mempersiapkan pengelolaan Coretax usai serah terima dari vendor. Sesuai kontrak, serah terima akan berlangsung pada 15 Desember dari vendor LG CNS-Qualysoft Consortium.

Bimo mengatakan Satgas tersebut kini sedang menjalani boot camp atau pelatihan selama satu bulan penuh. “24 programmer kami, yang kami pilih, yang paling bagus, untuk akselerasi menajamkan penguasaan source code yang sudah kami dapatkan,” ujar dia.

Adapun sebelumnya DJP telah menerima source code sebanyak dua kali dari vendor, yaitu pada 14 Juli dan 17 November 2025. Setelah proses serah terima, Coretax akan dikelola sepenuhnya oleh Dirjen Pajak, termasuk untuk penyelesaian insiden, bugs fixing, dan lainnya.

Bimo mengklaim Coretax menghadirkan transformasi yang fundamental dibandingkan sistem terdahulu karena sifatnya yang terintegrasi. Dia menyebut Coretax mengintegrasikan registrasi, pembayaran, pelaporan, hingga upaya hukum dalam satu platform.

Sehingga, kata Bimo, intergrasi ini menyederhanakan berbagai proses bisnis. “Pada akhirnya kami harapkan peningkatan kemudahan akses dan efisiensi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan tentu cost of compliance juga semakin rendah,” tutur Bimo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui perbaikan sistem Coretax tidak bisa diselesaikan dalam satu bulan sesuai rencana awal. Purbaya menjelaskan gangguan pada sistem Coretax terjadi di empat lapisan utama, yakni upper layer, middle layer, programming layer, dan operational layer.

Menurut Purbaya, keterlambatan perbaikan disebabkan oleh kontrak kerja dengan LG CNS–Qualysoft Consortium. Sebab, ada bagian-bagian yang belum bisa diakses oleh Kementerian Keuangan. “Ini kan proyek yang dibangun empat tahun dengan berbagai kendala. Tapi saya yakin, begitu akses sudah diserahkan penuh ke kami, Januari nanti semuanya bisa selesai. Sistem keamanan dan infrastrukturnya juga akan sangat cukup,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara perihal pemeriksaan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Suryo diperiksa oleh Kejaksaan Agung soal dugaan tindak pidana memanipulasi kewajiban pembayaran perusahaan atau wajib pajak pada periode 2016-2020.

“Kita lihat, kita biarkan proses hukum berjalan,” ucap Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 26 November 2025. Menurut Purbaya, pemeriksaan akan mengungkap apakah ada penyalahgunaan pada saat tax amnesty atau pengampunan pajak diberlakukan. Dia menilai, bila ada pelanggaran tax amnesty, seharusnya ada klausul yang mengatur apabila aset yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Sementara itu, kejaksaan telah menegaskan bahwa penyidikan korupsi perpajakan tidak terkait dengan tax amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna memastikan tindak pidana yang sedang dialami adalah pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak.

Suryo Utomo, eks Dirjen Pajak yang juga mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan, menjadi salah satu orang yang diperiksa dalam kasus tersebut. “Kami memeriksa beliau terkait dugaan tindak pidana memanipulasi atau memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan atau wajib pajak tahun 2016–2020 oleh pegawai pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa, 25 November 2025.

Selain Suryo, penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa Kepala KPP Madya Semarang, Bernadette Ning Djah Prananingrum. Anang menyebut penyidik memeriksa saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara ini.

Bernadette termasuk satu dari lima orang yang diajukan kejaksaan untuk pencegahan ke luar negeri kepada pihak imigrasi. Ia dicegah bepergian ke luar negeri mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Empat orang lain yang juga dicegah ke luar negeri adalah mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi; Direktur Utama PT Djarum, Victor Hartono; Pemeriksa Pajak Muda DJP Jakarta Selatan I, Karl Layman; dan konsultan pajak, Heru Budijanto Prabowo.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ada fatwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang. Sebelumnya, jajaran Direktorat Jenderal Pajak telah diskusi dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh.

Anggota Komisi Fatwa MUI, kata Bimo, memahami terjemahan dari undang-undang yang telah dijelaskan pada saat itu. MUI pun menjelaskan hal yang sesuai dengan konteks umat Islam dari sisi kesepakatan para ulama.

“Setelah ini kami juga akan tabayun supaya menghindari polemik perbedaan pendapat yang tidak perlu,” ucap Bimo saat ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kota Denpasar, Bali, Selasa, 25 November 2025.

Bimo menyampaikan bahwa hasil kesepakatan musyawarah itu di antaranya tidak ada pengenaan pajak terhadap orang yang tidak sesuai kemampuannya. Dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia, ada konsep penghasilan tidak kena pajak, misalnya ambang batas atau threshold untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn), serta untuk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang penghasilannya di bawah Rp 500 juta tidak kena pajak.

Lalu untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, kewenangan pemajakannya sudah dialihkan kepada pemerintah daerah. Bimo mengatakan ada potongan pajak untuk fasilitas nonprofit seperti sekolah, pesantren, fasilitas rumah sakit, lembaga keagamaan non komersial.

Kemudian untuk kegiatan keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, ada tarif khusus PBB yang kewenangannya tidak lagi di pemerintah pusat. Komoditas bahan pokok pun dipastikan tidak dikenakan PPN karena sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Bagi kami tidak ada polemik (soal Fatwa MUI),” katanya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan fatwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang. Fatwa Pajak Berkeadilan ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil dan meresahkan.

“Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi,” kata Ni’am dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 23 November 2025.

Objek pajak, kata Ni’am, dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). Namun kebutuhan pokok seperti sembako dan rumah serta bumi yang dihuni tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak.

Dalam fatwa ini, terdapat 9 poin tentang ketentuan pajak menurut pandangan MUI. Poin keenam disebutkan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

MUI pun menyampaikan 6 poin rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi aturan pajak. Aturan yang perlu dievaluasi di antaranya PBB, PPn, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak waris yang dianggap seringkali naik hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkap penerimaan pajak neto tahun ini turun disebabkan kenaikan angka restitusi pajak. Sampai akhir Oktober 2025 penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.459,03 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.517,54 triliun.

Bimo memaparkan realisasi restitusi hingga akhir Oktober tercatat Rp 340,5 triliun. Melonjak dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 249,5 triliun. Dengan kata lain, restitusi meningkat 36,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Kontraksi yang terbesar memang penerimaan neto kami yang terkoreksi oleh dampak restitusi,” ucapnya saat rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dikutip dari Youtube Komisi XI, Selasa, 25 November 2025.

Restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor oleh Wajib Pajak (WP) karena jumlah pajak yang seharusnya terutang lebih kecil daripada jumlah pajak yang telah disetor atau dipungut.

Pemberian restitusi terbesar didominasi jenis Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp 238,8 triliun. Selanjutnya pajak pertambahan nilai (PPh) badan sebesar Rp 93,8 triliun dan jenis pajak lainnya sebesar Rp 7,87 triliun.

Menurut Bimo, restitusi yang besar di jenis PPN DN dan PPh badan mengakibatkan penurunan bersih signifikan pada realisasi penerimaan kedua jenis pajak tersebut. Data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPh badan hingga akhir Oktober 2025 sebesar Rp 237,5 triliun atau minus 9,6 persen. Sedangkan setoran PPN dan PPnBM sebesar Rp 556,6 triliun atau minus 10,3 persen.

“Kalau kita lihat restitusi ini didominasi PPh badan dan PPN DN, sehingga koreksi pertumbuhan netonya sangat dalam dari pajak-pajak tersebut,” ucapnya.

Hingga akhir Oktober penerimaan pajak bersih baru mencapai Rp 1.459,03 triliun atau 70,2 persen dari target outlook yang ditetapkan Rp 2.076,9 triliun. Butuh Rp 617,87 triliun untuk mengejar target penerimaan di akhir tahun.

Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah pengusaha mengatur strategi untuk bisa mendapatkan manfaat Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

“Ada beberapa praktik dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPh final 0,5 ini melakukan praktik bunching atau menahan omzet dan melakukan praktik firm-splitting atau pemecahan usaha,” ucap Bimo dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senin, 17 November 2025, dipantau dari siaran langsung TV Parlemen.

Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan Pasal 57 ayat 1 dan 2 yang mengatur ulang subyek PPh final, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan perubahan pada Pasal 58 mengenai penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasalnya, kata Bimo, ada indikasi tarif PPh final 0,5 persen dimanfaatkan oleh wajib pajak yang peredaran brutonya telah melebihi batasan threshold.

Berikutnya, Bimo mengatakan kementerian juga menerima usulan dari dunia usaha terkait insentif PPh final bagi wajib pajak orang pribadi. Dia mengatakan, ada wajib pajak pribadi yang memenuhi syarat namun tidak dapat menggunakan fasilias PPh final karena telah melewati jangka waktu tertentu. “Kami mengusulkan di Pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang,” kata Bimo.

Menurut Bimo, Kementerian Keuangan sudah melalukan harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum pada 22-24 okt 2025. Saat ini, perubahan PP Nomor 55 tahun 2022 sedang diproses di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk diajukan kepada presiden.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan sepanjang 2025 ada 25 eksportir yang mencurangi dokumen ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Modus yang dilakukan adalah underinvoicing atau praktik mencantumkan nilai harga atau barang transaksi lebih rendah dari nilai atau harga sebenarnya.

Data itu berdasarkan temuan dari operasi gabungan Kemenkeu dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Kami deteksi di tahun 2025 itu ada sekitar 25 wajib pajak pelaku ekspor yang menggunakan modus yang sama,” ucap Bimo setelah konferensi pers di Tanjung Priok Jakarta Utara, Kamis, 6 November 2025

Salah satu cara yang terungkap adalah dengan mengakali dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Eksportir nakal melaporkan produk ekspor sebagai fatty metter, produk yang tak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk kategori barang dengan larangan dan pembatasan (lartas) ekspor. Namun setelah diteliti ternyata komoditas yang diekspor adalah produk turunan CPO yang mestinya kena bea keluar dan ketentuan ekspor.

Meski masih dugaan, Bimo menyatakan setidaknya total kerugian negara dari tersebut sekitar Rp 2,08 triliun. Sedangkan dari sisi pajak, negara rugi Rp 140 miliar. Bimo menyatakan bahwa ini bukan modus baru. Pada 2021-2024 ditemukan praktik underinvoicing dengan melaporkan ekspor sebagai komoditas Palm Oil Mill Effluent (POME).

Ia mencontohkan produk yang semestinya mendapat bea masuk hingga 10 kali lipat, namun diduga di-underinvoicing. “Dari sisi perpajakannya ketika kami menghitung kembali beban pajak yang harus diberikan kepada negara, tentu juga sangat berkurang jauh,” ucapnya.

Diduga ada sekitar 282 perusahaan yang menggunakan modus fatty matter dan Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair industri sawit. Sebanyak 257 di antaranya menggunakan modus POME. Dihitung dari laporan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nilai totalnya mencapai Rp 45,9 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan dipantau ketat. Menurut dia, praktik ini menghambat program hilirisasi industri kelapa sawit di dalam negeri. “Karena hilangnya potensi untuk kita bisa mendapatkan nilai tambah dan tentu mengganggu jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri,” ucapnya.

Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 32 tahun 2024 sebagai acuan klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit, CPO dan olahannya. Aturan ini jadi pedomaan penyusun kebijakan fiskal dan pengawasan ekspor lartas komoditas olahan kelapa sawit oleh kementerian dan lembaga.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih melakukan penelusuran atas aduan premanisme pegawai pajak di kanal ‘Lapor Pak Purbaya’. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan sudah mengundang pelapor untuk menjelaskan ihwal dugaan tersebut.

Bimo menyatakan investigasi mulai dilakukan. “Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kami sudah undang,” ucapnya di kantor Kementerian Koordinator Perkonomian, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia belum bisa memastikan laporan tersebut. “Karena dari pelapor belum memberikan informasi,” ucapnya. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp. Salah satunya soal Account Representative (AR) atau pejabat pelaksana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tigaraksa, di Banten yang diadukan melakukan tindakan premanisme.

Dalam pertemuan media di kantor pusat Dirjen Pajak, Senin, 20 Oktober 2025, Bimo menyatakan telah meminta bawahannya merespons aduan tersebut, di Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (Kitsda) DJP untuk merespons. “Terkait kanal pengaduan di Lapor Pak Purbaya yang terkait dengan AR Tigaraksa, saya sudah langsung perintahkan teman-teman di Direktorat Kitsda untuk menindaklanjuti,” ucapnya

Meski demikian, menurut Bimo, informasi yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut sangat terbatas atau kurang lengkap. Sehingga DJP harus mengklarifikasi dan mengonfirmasi ke penyampai informasi jenis premanisme yang dimaksud. Karena itu, DJP akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Ia menjelaksan bahwa setiap aduan ‘Lapor Pak Purbaya’ ada yang sifatnya perbaikan kebijakan atau policy, ada pula perbaikan administrasi. Di bagian perbaikan kebijakan ada laporan kejahatan atau fraud. Aduan semacam itu akan langsung masuk ke Dirjen Kitsda. Khusus perbaikan kebijakan, laporan akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Bila kesalahannya besar dan berdampak signifikan, Dirjen Pajak akan memasukkan laporan tersebut ke unit anti-fraud.

Bimo berharap pelapor bisa masuk ke sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. “Mudah-mudahan dari si pelapor bisa juga masuk ke sistem whistle blow kita, menunjukkan AR yang disebut preman itu yang mana dan atas indikasi apa sehingga bisa disimpulkan itu premanisme. Tentu kami, seperti komitmen saya juga sejak awal, fraud sedikitpun akan saya tindak bahkan akan saya pecat,” ucapnya.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan kinerja penagihan dari 200 wajib pajak yang menunggak. Sebanyak 91 orang mulai membayar dan mengangsur.

Bimo menyatakan bahwa tunggakan yang telah terbayar sekitar Rp 7,21 triliun.

“Dari 200 (pengemplang pajak) tersebut, summary yang sudah kami lakukan, tindakan-tindakan penagihan aktif kami, meliputi 91 wajib pajak itu membayar dan mengangsur,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Selain itu, ia memaparkan, ada 5 pengemplang pajak yang kesulitan likuiditas, sehingga pembayaran pajaknya macet. Kemudian ada 27 yang pailit dan 4 orang dalam pengawasan aparat penegak hukum.

Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan penelusuran aset atau asset tracing pada 5 wajib pajak. Bimo dan tim juga melakukan pencegahan terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner 9 wajib pajak. “Kemudian yang dalam proses penyanderaan ada 1, dan yang dalam proses tindak lanjut lainnya ada 59,” ujarnya.

Bimo menyatakan target akhir tahun masih diproses. Namun berdasarkan hasil rapat terakhir, Kemenkeu menargetkan pembayaran dari 200 pengemplang pajak itu akan terkumpul sekitar Rp 20 triliun. "Karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan meminta restrukturasi hutangnya diperpanjang," kata Bimo.

Rencana mengejar 200 pengemplang pajak awalnya diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada koferensi pers APBN 22 September 2025. Ia menyatakan negara berpotensi memperoleh penerimaan hingga Rp 60 triliun dari penagihan tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan jumlah penunggak pajak di Indonesia mencapai ribuan. Namun 200 wajib pajak besar ini dapat perhatian khusus. “Karena jumlahnya yang besar dan case-nya yang melibatkan banyak pihak," kata Yon seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, daftar 200 penunggak pajak itu merupakan kasus-kasus dengan nilai besar dan kompleksitas tinggi. Sehingga membutuhkan perhatian lintas unit dan waktu penyelesaian lebih panjang.

Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto telah memecat 26 pegawainya. Saat ini, ia sedang memproses pemecatan sejumlah staf lainnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya ‘bersih-bersih’ yang dilakukan. “Masih ada 13 lagi yang kami proses,” kata Bimo di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta dikutip Minggu, 12 Oktober 2025.

Menurut Bimo, ada kemungkinan jumlah pegawai tersebut akan bertambah. “Nanti akan berkembang ya, jadi enggak cuma segitu. Mudah-mudahan setop, kalau orangnya sudah baik-baik semua,” ucapnya.

Bimo tak menjelaskan detail kesalahan apa yang dilakukan oleh para pegawai tersebut. Namun menurut dia, kesalahan mereka terkait dengan isu penggelapan yang dilakukan 200 wajib pajak senilai Rp 60 triliun.

Pemecatan 26 pegawai telah dilakukan sejak Bimo mulai menjabat akhir Mei 2025. Ia menegaskan pemecatan itu dilakukan tanpa pandang bulu untuk menjaga integritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat,” ucapnya seperti dikutip dari Antara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh anak buahnya itu. “Kami lakukan pembersihan di situ. Pesannya adalah, kepada teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi,” kata dia

Purbaya mengatakan bahwa kesalahan para pegawai itu tak bisa diampuni. Pemecatan dilakukan berdasarkan temuan Dirjen Pajak. “Jadi mungkin dia (Bimo) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampunin lagi, ya dipecat. Biar saja,” ucapnya.