JAKARTA - Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kudus berinisial SW menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat. Hal itu usai Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

SW terbukti menerima uang pembayaran objek lelang senilai Rp1,9 miliar lebih. “Menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) huruf e Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," ujar Ketua Sidang MKH Hamdi, Rabu (24/6/2026).

Pelanggaran etika berawal dari adanya laporan bahwa SW menerima uang sejumlah Rp1,9 miliar dan Rp150 juta pada 2022 saat masih menjabat Ketua PN Kudus. Uang tersebut seharusnya digunakan sebagai biaya pembayaran objek lelang berupa rumah.

Karena objek lelang tersebut dilakukan tanpa melalui mekanise lelang yang berlaku, sehingga uang tersebut dititipkan atau dikonsinyasikan kepada SW sebagai Ketua PN Kudus saat itu. Namun, SW tidak menyetorkan uang sesuai kesepakatan sebagai hasil pembayaran lelang ke bank sebagai pelunasan pembayaran objek lelang.

SW mengakui adanya penerimaan tersebut dan menyatakan uang yang diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor.

Selain itu, sepanjang tahun 2020 SW juga dilaporkan karena menerbitkan penetapan yang tidak terdaftar di buku register PN Kudus di mana nomor penetapannya sama, tetapi para pihaknya berbeda. SW juga pernah dilaporkan menguasai harta waris secara tidak prosedural. SW juga kerap menerima pihak berperkara di ruang kerjanya secara pribadi.

Ketika menjabat Ketua PN Baturaja, SW dilaporkan menerima sejumlah uang terkait pengurusan perkara. Menurut hasil laporan dari pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA, SW mengakui telah menerima Rp200 juta pada tahun 2018, tetapi tidak mengingat sisa jumlah lainnya.

Akibatnya, SW dijatuhi sanksi berupa hakim nonpalu 6 bulan di tahun 2023. Namun, karena alasan kesehatan (stroke), SW ditetapkan sebagai Hakim Yustisial di PN Jakarta Selatan.

Dalam pembelaannya, SW berniat mengembalikan uang yang diterima, tetapi pelapor minta dibayarkan secara lunas. SW berencana mengganti uang tersebut melalui pinjaman bank.

Namun, pengajuannya ditolak karena tidak memperoleh rekomendasi Ketua PN Jakarta Selatan dengan pertimbangan kondisi kesehatan SW dan masih menunggu putusan MKH.

SW mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat dan berharap agat majelis dapat menerima pembelannya. SW menyatakan tetap bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya, meskipun belum mengetahui cara untuk melunasinya.

Terlapor yang didampingi oleh tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) meminta majelis memberikan putusan yang proporsional dalam putusannya karena alasan keadaan kesehatan terlapor.

Dalam pertimbangan hukumnya, MKH menganggap tidak ada keterangan yang bernilai baru dan hal yang meringankan dalam sidang MKH. Sementara hal yang memberatkan adalah perbuatan terlapor tidak sesuai dengan KEPPH dan belum mengembalikan uang yang diterima.

MKH kemudian memutus untuk menguatkan Memorandum Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM.WAS/98/M/7/2023 tanggal 23 Juli 2023.

“Perbuatan terlapor melanggar Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH yakni berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berperilaku adil, berperilaku jujur, bersikap profesional,” ujar Hamdi.

JAKARTA - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) resmi memecat Bripka Dedy Wiratama yang diduga bekingi atau menjadi ‘sniper’ kampung narkoba Samarinda. Hal tersebut dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto.

"Sudah di PTDH," kata Kombes Yuliyanto saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Yuliyanto mengungkapkan, sidang KKEP tersebut dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan bahwa Bripka Dedy Wiratama yang menjadi salah satu sniper atau pengawas di kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), sudah ditangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, selain menjadi sniper di kampung narkoba Samarinda, Bripka Dedy juga terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika lainnya. "Yang bersangkutan sudah diamankan oleh Sat Brimobda Kaltim," kata Eko kepada awak media, Senin (18/5/2026).

Menurut Eko, yang bersangkutan saat ini dalam pemeriksaan terkait kasus pelanggaran kode etik profesi Polri. "Yaitu terkait dengan yang bersangkutan dinyatakan positif konsumsi narkoba setelah dilakukan cek urine dua kali. Ditambah kasus baru ini," ujar Eko.

Polisi mengungkap aktivitas kampung narkoba di daerah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam menjalankan bisnis haramnya para pelaku melakukan dengan terstruktur dan organisir.

Kemudian, Sniper alias pengawas seluruhnya saling terhubung dengan handy talky. Alat ini digunakan sebagai upaya untuk saling memberikan informasi terhadap aktivitas penjualan narkoba di Gang Langgar.

“Sepanjang jalan sebelum mencapai ke Blok F terdapat 21 Pengawas yang memegang Handy Talky termasuk untuk menuntun pengguna yang akan membeli narkoba di Lapak GG Langgar Blok F,” ujar Eko.

“Kemudian pada Perempatan gang Blok F gang Langgar, Sniper (Pengawas) mewajibkan hanya 1 orang pengendara saja yang dapat masuk ke lokasi penjualan Narkoba tersebut. Apabila berboncengan salah satu harus turun dan menunggu di perempatan Blok F yang mana diawasi oleh para Sniper,” tambah Eko

Kemudian, pembeli yang yang sudah masuk hingga lokasi penjualan di Blok F gang Langgar akan memberikan uang sesuai jumlah yang dibutuhkan, di mana untuk satu klip kecil sabu dihargai Rp150 ribu berlaku kelipatannya.

“Loket penjualan narkoba di Gg Langgar sudah beroperasi selama 4 tahun, Penjualan Narkoba perhari mencapai 1000-1200 klip kecil dengan Harga Rp150.000 per klip kecil,” ucap Eko.

Dengan seluruh modus penjualan yang terjadi di kampung narkoba Gang Langgar, penyidik menyimpulkan jika praktik yang dilakukan para tersangka berjalan secara terstruktur dan terorganisir

“Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, penindakan di lapangan, serta keterangan awal para tersangka yang diamankan, diketahui bahwa peredaran Narkoba di kampung Narkoba Gg Langgar tersebut beredar secara terstruktur dan terorganisir,” papar Eko.

Adapun pengungkapan ini menangkap 13 tersangka. Mereka adalah Firnandes alias Nando selaku bandar narkoba yang menjual di gang langgar. Dia juga merupakan anak dari bandar narkoba Andes alias H Endi (DPO) sekaligus bawahan dari H Sudi (DPO). Perannya dibantu Ade Saputra alias Ayam Jago dan Tri Pamungkas penjual di loket, serta Hadi Saputra selaku kurir.

Dalam pengungkapan ini juga ditangkap para Sniper di antaranya; Muhamad Tamrin alias Ipin, Asrheel, Muhammad Aswin Alias Wiwin, Muhammad Ical Alias Ical, Mustafa alias Mus, Kamarudin alias Dores, dan Idham Halid alias Idam.

Sementara untuk para tersangka yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (buronan) yakni; Andes alias H Endi (Pemilik Lama), H Andi Sudi (Penyuplai Narkoba Gg Langgar), Malik, dan Bripka Dedy Wiratama (Sniper).

“Membawa Tersangka dan Barang Bukti ke kantor Direktorat Narkoba Mabes Polri. Dan penerbitan dan pencarian Daftar Pencarian Orang,” pungkas Eko.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah yang bersangkutan tersandung kasus hukum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden telah menandatangani surat pemberhentian Silmy pada Kamis (4/6/2026).

"Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo mengaku pemerintah prihatin atas kasus yang menimpa Silmy. Namun demikian, pemerintah tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Di satu sisi, kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum. Sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, kemudian Kepolisian, kemudian KPK yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi," ujarnya.

Meskipun posisi wakil menteri kini kosong, tetapi Prasetyo menyebut pemerintah belum memutuskan sosok yang akan menggantikan Silmy. Untuk sementara, pelaksanaan tugas di kementerian tersebut tetap dapat dijalankan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri," katanya.

Pemerintah memastikan operasional dan pelayanan publik di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan seperti biasa meskipun posisi wakil menteri untuk sementara belum terisi.

Prasetyo menegaskan proses hukum yang menjerat Silmy tidak boleh mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian Imipas," tandas Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Silmy Karim dinonaktifkan dari jabatan Wamen Imipas setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing (WNA).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan delapan tersangka dan menahannya pada Kamis (4/6/2026).

Dia mengatakan, Kemenimipas menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif; termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Silmy merupakan salah satu dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka setelah tim lembaga antirasuah melakukan ekspos dan terpenuhinya dua alat bukti.

Budi menyampaikan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelum penetapan tersangka, KPK mengamankan 18 orang, di mana 10 orang lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata Budi kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, alasan penahanan Simly karena dugaan alur perintah atau penerimaan uang dilakukan saat Simly menjabat sebagai Dirjen.

Budi menyebut para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Selain disangkakan Pasal12e tentang dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menyangkakan Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.

"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut ya, baik Pasal 12e maupun 12B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," sambung Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah memecat Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Makassar berinisial YN usai terbukti menerima suap.

Ketua Sidang MKH Yanto mengatakan YM terbukti melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diklasifikasikan pada pelanggaran berat.

“Oleh karena itu dijatuhkan sanksi berat kepada terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Yanto dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/5/2026).

Putusan tersebut dijatuhkan setelah YM terbukti menerima suap sebesar Rp 1 miliar untuk memenangkan perkara kasasi dan meminjam uang sebesar Rp 90 juta kepada pelapor tanpa dikembalikan.

Yanto menambahkan, YM terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) soal prilaku hakim.

“Rekomendasi penjatuhan sanksi dari Bawas MA sudah seharusnya dikuatkan. Terlapor terbukti melanggar butir KEPPH huruf C butir 2, yaitu pengaturan tentang berperilaku jujur, dan huruf C angka 7 tentang butir menjunjung tinggi harga diri,” pungkas Yanto

Berdasarkan komisiyudisial.go.d, praktik ini bermula pada pertemuan terlapor YM dengan pelapor pada Maret 2024. Kala itu terlapor YM menjanjikan dan menyanggupi untuk memenangkan perkara di MA.

Hanya saja, setelah enam kali uang dikirimkan dengan total Rp 1 miliar dan satu kali peminjaman uang Rp 90 juta ke bank atas nama terlapor YM, pelapor mengetahui bahwa YM ternyata tidak pernah mengurus terkait perkara yang dimaksud.

Sebab, nomor register dan nama majelis hakim yang dirilis pada SIPP MA tidak sesuai dengan laporan hakim YM ke pelapor. Atas dasar hal ini, pelapor melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Tinggi Makassar, Polda Makassar, Badan Pengawasan (Bawas) MA, dan KY.

Di sidang, YM mengakui dan sadar tidak mampu untuk mengurus perkara di tingkat kasasi. Dalam pengakuannya, terlapor menyanggupi untuk pengurusan perkara kasasi karena terdesak membutuhkan uang.

YM juga mengakui telah menerima Rp720 juta. Uang tersebut digunakan untuk membantu membayar kerugian bisnis umroh ibunya. Sebab, sebanyak 60 jemaah travel umroh ibu terlapor tidak bisa kembali ke tanah air dikarenakan ditipu oleh salah satu agen penjualan tiket pesawat.

Sisanya, YM gunakan untuk menyelesaikan persoalan pribadi dan bermain judi online. Di hadapan majelis hakim, YM pun mengakui perilakunya telah meruntuhkan kehormatan hakim dan peradilan.

Adapun, YM telah beritikad baik mengembalikan uang pelapor. Meskipun belum seluruhnya dibayarkan, YM berkomitmen akan menyelesaikan dengan mencicil pengembalian uang tersebut. Sementara, uang pinjaman senilai Rp 90 juta telah dilunasi oleh ibu YM dalam bentuk uang tunai dan sertifikat dari beberapa aset.

Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan meringankan di hadapan majelis. MKH telah merinci berdasarkan bukti dan fakta sidang tidak ada hal yang meringankan terlapor dan tidak ditemukan fakta baru untuk membatalkan hasil pemeriksaan Bawas MA.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat seorang aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya terkait dugaan penyelewengan anggaran pertanian hampir Rp500 juta dan kini masuk daftar pencarian orang (DPO) aparat penegak hukum.

Pemecatan terhadap ASN tersebut resmi dilakukan pada 7 Mei 2026 sebagai bagian langkah bersih-bersih internal Kementerian Pertanian dalam menindak dugaan praktik penyalahgunaan anggaran negara secara tegas.

"Kami baru tanda tangan pemecatannya, tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan, inisialnya C, sekarang DPO," kata Mentan di Jakarta, Selasa.

Menurut Amran, penyalahgunaan anggaran negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, terlebih ketika pemerintah sedang fokus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis pertanian.

Ia menegaskan tidak ada ruang kompromi terhadap praktik korupsi maupun permainan anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan internal pemerintahan.

Amran menyebut pihaknya sengaja mengumumkan kasus tersebut agar masyarakat dan seluruh pihak yang berhubungan dengan sektor pertanian lebih waspada terhadap praktik penyimpangan.

"Baru kami keluarkan pemecatannya. Ini supaya seluruh masyarakat yang ada hubungannya dengan pertanian waspada berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana," ujarnya.

Menurut Amran, sektor pertanian saat ini memiliki anggaran besar sehingga berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian juga berharap aparat penegak hukum segera menangkap ASN berinisial C tersebut agar dapat mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari internal maupun luar kementerian.

Amran mengatakan pihaknya ingin membersihkan seluruh praktik permainan anggaran di sektor pertanian karena dana pemerintah yang dikelola berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Ia mengaku keputusan memecat pegawai internal bukan hal mudah, namun langkah tersebut tetap harus diambil demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian.

"Kita benar saja masih difitnah apalagi kalau kita tidak benar. Aku tuh kadang merasa sedih juga kalau saya pecat orang, tapi kita lakukan," tegasnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai posisi ASN tersebut, Amran hanya memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan staf internal Kementerian Pertanian tanpa menjelaskan detail unit kerja maupun lokasi penugasannya.

Dia juga belum membuka secara rinci proyek yang berkaitan dengan dugaan penyelewengan tersebut karena proses pengejaran terhadap tersangka masih berlangsung dan dikhawatirkan menghambat proses penangkapan oleh aparat.

Menurut dia, pengungkapan lebih detail terkait kasus itu akan disampaikan setelah ASN berinisial C berhasil ditangkap, sehingga proses hukum dapat berjalan terbuka sekaligus mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.

"Mudah-mudahan ditangkap dan menunjuk lagi siapa temannya di pertanian dan di luar. Itu harus kita bersihkan. Itu perintah Bapak Presiden tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main. Ini uang rakyat kita pertanggungjawabkan," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik mafia proyek yang mencatut nama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan meminta uang hingga Rp300 juta kepada pihak tertentu.

Amran mengatakan praktik tersebut terungkap setelah ada laporan mengenai seorang oknum berinisial H yang menerima uang dari pihak berinisial R dengan janji proyek di sektor pertanian.

"Dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang Rp300 juta," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

"Dan dijanjikan proyek di pertanian. Kami minta kepada kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya," lanjutnya.

Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak internal kementerian yang terbukti terlibat dalam praktik semacam itu. Ia memastikan siapa pun yang terlibat akan langsung dipecat.

"Kalau ada yang terlibat di pertanian aku pastikan aku pecat. Enggak ada lagi waktu, enggak ada lagi ruang untuk menasihati, memberi peringatan," ujarnya.

Menurut Amran, praktik mafia proyek bukan kali pertama ditemukan di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menyinggung kasus sebelumnya yang melibatkan permintaan uang Rp27 miliar hingga Rp350 juta dengan modus menjanjikan proyek kementerian.

"Ini sementara didalami dan aku minta yang memberi dan yang diberi kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya," ujarnya.

Amran mengatakan pihak berinisial H dan R yang diduga meminta uang dengan mengatasnamakan Kementan berasal dari kalangan swasta. Menurut dia, oknum tersebut mengklaim memiliki jaringan kuat di lingkungan Kementan untuk memenangkan proyek pertanian.

"Dia swasta, menganggap bahwa dia punya beking di pertanian, punya jaringan di pertanian, bisa memenangkan proyek," ujar Amran.

Namun Amran menegaskan praktik semacam itu tidak lagi bisa menembus kementeriannya karena pengawasan diperketat. Ia memastikan siapa pun yang mencoba bermain proyek akan langsung ditindak.

"Kalau kami temukan aku pastikan jabatannya berakhir," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Kementan untuk menawarkan proyek atau meminta uang.

"Kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya," ujarnya.

Amran juga mengungkapkan pihaknya baru saja memberhentikan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial C pada 7 Mei 2026. ASN tersebut kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Kemudian ini juga kami baru tanda tangan pemecatannya tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan inisialnya C, sekarang DPO," ujar Amran.

Amran mengatakan kasusnya berkaitan dengan dugaan penerimaan uang. Ia berharap aparat penegak hukum segera menangkap yang bersangkutan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ditangkap dan bisa menunjuk siapa lagi di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian siapa yang ditemani bermain-main," sambungnya.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin memberikan kompromi terhadap praktik yang merugikan negara.

"Itu harus kita bersihkan. Itu perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main," ujarnya.

SHANGHAI - Seorang wanita di Shanghai, China, dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja. Musababnya, sang suami bekerja di perusahaan saingan.

Tak terima dengan pemecatan tersebut, wanita yang diidentifikasi dengan nama belakang Liu tersebut mengadukan nasibnya ke komite abritrase perburuhan. Komite itu memutuskan perusahaan harus membayar kompensasi kepada Liu hingga 690.000 yuan atau lebih dari Rp1,75 miliar.

Liu telah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2006 sebelum dipecat pada akhir tahun 2023, seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post, Jumat (8/5/2026).

Perusahaan tersebut mengeklaim bahwa pernikahan Liu dengan seorang pria yang bekerja sebagai manajer umum di perusahaan pesaing menciptakan konflik kepentingan dan berpotensi merugikan bisnis.

Pada akhir tahun 2023, Liu menerima pemberitahuan yang memberitahukan bahwa kontrak kerjanya diakhiri. Perusahaan tersebut mengatakan hal itu karena pasangannya bekerja untuk perusahaan saingan, yang menyebabkan "dampak buruk" pada operasi perusahaan.

Pada Februari 2024, Liu mengajukan pengaduan arbitrase perburuhan untuk menuntut kompensasi gaji sebesar 680.000 yuan, bonus 60.000 yuan untuk tahun 2023, dan 10.000 yuan lagi untuk cuti tahunan yang tidak digunakan.

Dua bulan kemudian, komite arbitrase perburuhan memutuskan sebagian besar menguntungkan Liu, memerintahkan perusahaan untuk membayar kompensasi sebesar 680.000 yuan beserta 10.000 yuan untuk cuti yang tidak diambil.

Itu bukan akhir dari kasus ini karena perusahaan menggugat keputusan komite tersebut ke pengadilan.

Selama persidangan, perusahaan tersebut berpendapat bahwa Liu, yang bekerja sebagai manajer operasional, memiliki akses ke data perusahaan yang sensitif dan informasi rahasia.

Lebih lanjut, perusahaan menuduh bahwa suami Liu, yang bermarga Li, telah mendirikan bisnis pesaing dengan menggunakan nama ibunya dan secara publik tampil sebagai manajer umum selama acara industri.

Liu membantah tuduhan tersebut, mengatakan bahwa dirinya hanya memainkan peran pendukung di perusahaan tempatnya bekerja dan tidak memiliki akses ke rahasia dagang yang penting.

Dia juga berpendapat bahwa suaminya tidak secara resmi bekerja untuk perusahaan saingan dan hanya menampilkan dirinya sebagai karyawan selama acara industridemi kenyamanan.

Pengadilan Rakyat Distrik Xuhui tidak menemukan bukti bahwa Liu telah membocorkan informasi rahasia, melakukan pelanggaran, atau membantu menyabotase kepentingan perusahaan tempatnya bekerja.

Pengadilan juga mencatat bahwa hal yang umum terjadi adalah pasangan suami istri bekerja di perusahaan dalam industri yang sama dan mengatakan bahwa keadaan seperti itu saja tidak dapat membenarkan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Kontrak Kerja China.

Menurut pengadilan, klausul non-kompetisi hanya berlaku untuk eksekutif senior, staf teknis senior, atau karyawan dengan kewajiban kerahasiaan formal, dan perjanjian tersebut harus ditandatangani secara tertulis sebelumnya.

Karena Liu bukan eksekutif senior dan tidak terikat oleh perjanjian non-kompetisi, pengadilan memutuskan bahwa pemecatannya "ilegal dan tidak masuk akal".

Pengadilan menguatkan keputusan komite arbitrase sebelumnya dan memerintahkan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepadanya atas upah yang hilang dan kerugian yang diderita Liu.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Teknologi Internasional Nusantara (TIN) telah memberhentikan pekerjanya yang melakukan teror laporan kebakaran palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran di Semarang saat menjalankan tugas sebagai penagih utang (debt collector/DC).

Operasional Manager PT TIN Venantius Harry menegaskan, perusahaan tidak pernah memerintahkan oknum debt collector tersebut untuk melakukan penagihan utang ke debitur menggunakan cara laporan kebakaran palsu.

Tindakan tersebut bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik yang berlaku serta tidak semestinya dilakukan terhadap instansi layanan darurat.

"Kami menyesalkan kejadian ini. Tindakan oknum tersebut di luar kendali dan tidak mencerminkan kebijakan maupun praktik operasional perusahaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Harry mengakui, tindakan tersebut tentu akan menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan, khususnya bagi pihak yang terdampak langsung.

Atas dasar itu, lanjut Harry, perusahaan mengambil langkah untuk memecat oknum debt collector tersebut serta memberikan sanksi internal atas pelanggaran yang dilakukan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Dinas Pemadam Kebakaran di Semarang dan masyarakat luas. Kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi kami untuk memperbaiki sistem pengawasan di lapangan," ucapnya.

Secara khusus, manajemen perusahaan juga menyampaikan permintaan maaf kepada PT Indosaku Digital Teknologi, yang dalam hal ini adalah perusahaan pengguna jasa perusahaan.

Dia melanjutkan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan seluruh proses operasional, termasuk mekanisme penagihan berjalan profesional, beretika, dan sesuai ketentuan hukum serta regulasi yang ada.

"Kami juga akan memperketat implementasi dan pengawasan SOP guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang," kata dia.

Selain itu, terhadap laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang kepada oknum tersebut, perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Prinsipnya, kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan penanganan kasus berlangsung sesuai koridor hukum dan berjalan transparan," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) tidak main-main terhadap oknum yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Sepanjang tahun 2025, tercatat 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat karena terbukti melakukan penyelewengan.

Selain pemecatan, juga diberikan sanksi peringatan keras kepada 500 pendamping PKH lainnya yang terindikasi melakukan pelanggaran prosedur. Ketegasan ini terus berlanjut hingga April 2026, di mana sudah ada 4 oknum pendamping PKH yang kembali dipecat.

“Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada SindoNews, dikutip Senin (27/4/2026).

Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos kini menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi dan aplikasi untuk mendeteksi penyimpangan di lapangan secara real-time. Ia mengingatkan para pendamping yang berstatus PPPK untuk menjaga sumpah jabatan dan bekerja profesional.

“Jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” tegasnya.

Dia menyatakan, jika ditemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan dana, Kemensos akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan tetap (inkrah) dari pengadilan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran pelayanan masyarakat.

"Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan," kata Gus Ipul.

“Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

"Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah," ujarnya.

Dia menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” pungkasnya.

BATAM - Empat Polisi yang melakukan tindak kekerasan berupa penganiayaan terhadap anggota Ditsamapta Polda Kepulauan Riau (Kepri), Bripda Natanael Simanungkalit (NS) hingga tewas akhirnya dipecat. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat itu diputuskan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polda Kepri.

Pemecatan itu dijatuhkan setelah komisi menyatakan para pelanggar terbukti melakukan perbuatan tercela. Sidang Kode Etik Profesi Polri tersebut dilaksanakan pada Jumat (17/04/2026) di ruang Bidpropam Polda Kepri sejak pukul 10.00 WIB hingga malam hari.

Empat pelaku yang diadili yakni Bripda Arawna Sihombing, Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamungkas, dan Bripda Muhammad Alfarizi.

Komisi sidang tersebut dipimpin Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto. Sementara Wakil Ketua Komisi yaitu Dirresnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol Suyono dan Wadir Samapta Polda Kepri, AKBP Ike Krisnadian bertindak sebagai anggota komisi.

Sementara sejumlah saksi yang dihadirkan antara lain AKP dr Leonardo, Ipda Muhammad Duter, Bripda Timothy Manasir Sinulingga, Bripda Jonathan Pratama, Bripda Holkepri Pandapotan Hutabarat, dan Bripda Cheva Adrian Maulana.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei mengatakan, keempat anggota tersebut dinyatakan melanggar peraturan pemerintah tentang pemberhentian anggota Polri serta kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran itu dinilai berat karena mencederai sumpah jabatan dan norma institusi.

"Komisi menjatuhkan sanksi etika berupa penetapan perbuatan tercela kepada seluruh pelanggar. Selain itu, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat juga diberlakukan kepada keempatnya," ujar Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, dikutip Sabtu (18/04/2026).

Nona menjelaskan, Bripda Arawna Sihombing menyatakan menerima hasil sidang usai putusan tersebut. Sementara tiga pelanggar lainnya memilih mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.

"Mereka diberikan kesempatan untuk menempuh banding dalam waktu tiga hari setelah putusan dibacakan. Memori banding wajib disampaikan paling lambat 21 hari sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Eddwi Kurniyanto menegaskan, fakta persidangan menunjukkan para terduga pelaku melakukan pelanggaran serius.

"Semuanya melakukan dan itu terbukti. Ada yang atas perintah tapi tetap dilaksanakan, ada yang berdasarkan kesadaran," ungkapnya.

Sementara Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ronni Bonic mengatakan, Bripda Arawna Sihombing ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 April 2026 lalu. Pasalnya ada tindak pidana dalam kasus tersebut berdasarkan fakta penyidikan dan alat bukti.

Petugas kemudian melakukan pendalaman proses penyidikan. Berdasarkan proses tersebut ditemukan fakta baru dengan bukti yang cukup terkait keterlibatan pihak lain dalam perbuatan pidana.

"Berdasarkan fakta-fakta penyidikan dan hasil gelar penyidikan ketiganya yaitu Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamungkas, dan Bripda Muhammad Alfarizi kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka," ungkapnya.

Ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) subsider Pasal 468 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c, terkait turut serta dalam melakukan tindak pidana penganiayaan.

Selain almarhum Bripda Natanael Simanungkalit (NS), seorang polisi lainnya juga menjadi korban penganiayaan senior terhadap yunior ini. Korban kedua diketahui berinisial Bripda CP yang kondisinya selamat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal Randy A. George dipecat oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di tengah kecamuk perang di Timur Tengah dengan Iran.

Dilansir dari Al Jazeera, Hegseth telah meminta George untuk mengundurkan diri dengan segera. Dalam pernyataan yang diposting di X pada Kamis (3/4/2026) malam, juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan George akan pensiun dari jabatannya.

Namun, Pentagon tidak memberikan alasan apa pun untuk keputusan mendadak itu. Sean menambahkan bahwa Departemen Pertahanan AS berterima kasih atas pengabdian George selama puluhan tahun.

Kepala Staf Gabungan, badan yang terdiri dari para pemimpin militer AS juga memberikan penghormatan kepada George yang akan segera meninggalkan jabatannya dalam sebuah pernyataan di media sosial.

“Sejak 1988, Jenderal George dan keluarganya secara konsisten menjawab panggilan negara dengan hormat dan dedikasi,” tulis pernyataan tersebut dilansir dari Al Jazeera pada Jumat (4/4/2026).

Jenderal berusia 61 tahun itu pertama kali diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS pada 2023 di bawah mantan Presiden AS Joe Biden. Dia ditempatkan di berbagai pos di luar AS, termasuk dalam perang di Irak dan Afghanistan.

Selain George, Hegseth juga diketahui memecat dua pejabat militer senior AS lainnya yakni Kepala Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat AS Jenderal David M Hodne dan Kepala Pendeta Angkatan Darat AS Mayor Jenderal William Green Jr.

Adapun pemecatan petinggi militer AS itu terjadi di tengah kecamuk perang dengan Iran yang masih berlangsung panas. Presiden AS Donald Trump sendiri telah mengklaim bahwa AS berhasil memukul Iran sejauh ini. Trump juga mengatakan AS akan memukul lebih keras dalam 2-3 ke depan.

"Kita akan mengembalikan mereka ke zaman batu, tempat seharusnya mereka berada," kata Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan bahwa pemerintahannya berupaya untuk beres-beres dari birokrat-birokrat nakal. Prabowo juga bercerita dirinya meminta menteri-menteri memecat Direktur Jenderal (Dirjen) yang nakal.

Menurut Pabowo, dalam upaya menjaga kekayaan negara, terutama di tengah gejolak geopolitik saat ini, rule of law dan governance yang baik menentukan.

"Jadi saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin governance kita. Hal-hal kecenderungan selalu menipu. Nyelundup. Under-invoicing. Semua praktek-praktek itulah. Ini pelan-pelan kita benahi," kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dikutip Senin (23/3/2026).

Dengan beres-beres pemerintahan, menurutnya potensi penerimaan negara bisa maksimal atau tidak lari. Dia menjelaskan bahwa penerimaan pajak per Januari, Februari, dan Maret 2026 bisa meningkat signifikan seiring dengan upaya bersih-bersih di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk itu, Prabowo pun telah meminta jajaran menteri hingga pemimpin lembaga negara untuk bersih-bersih di internal.

"Saya lihat beberapa menteri saya sudah kelihatan sudah mulai benar. Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat," ujar Prabowo.

Presiden pun memberi contoh salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yakni Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah memecat Dirjen yang nakal.

"Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia praaak, dia pecat dua dirjen," ujar Prabowo.

Sebelumnya, pada awal bulan ini dua Dirjen di Kementerian PU memang telah mengundurkan diri. Dody Hanggodo menjelaskan pengunduran diri tersebut terjadi di tengah proses pemeriksaan internal dan menjadi bagian dari langkah pembenahan di tubuh Kementerian PU.

Menurut Dody, pengunduran diri itu berkaitan dengan sejumlah persoalan yang tergolong pelanggaran disiplin berat aparatur.

“Sipil berat itu kan macam-macam, bisa gratifikasi, bisa perselingkuhan, bisa macam-macam lah. Macam-macam-macam,” kata Dody dalam Media Gathering di Pendopo Kementerian PU, Jakarta pada awal bulan ini (6/3/2026).

Dia menjelaskan, detail temuan terkait kasus tersebut sebenarnya telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun, kedua pejabat tersebut memilih mengundurkan diri sebelum keputusan pemberhentian resmi diambil.