Bisnis.com, JAKARTA - Tiada faktor yang lebih penting daripada disiplin tinggi demi mencapai keberhasilan kerja dari rumah (WFH). Fleksibelitas kerja menuntut keseimbangan antara produktivitas dengan batas istirahat dan waktu kerja agar tetap berkinerja memuaskan.

Dalam situasi kinerja sebagian besar aparatur pemerintah yang terus disorot, WFH harus dilaksanakan lebih baik tanpa memicu kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan mutu pelayanan publik yang dilakukan aparat pemerintah.
Tiada faktor yang lebih penting daripada disiplin tinggi demi mencapai keberhasilan kerja dari rumah (WFH). Fleksibelitas kerja menuntut keseimbangan antara produktivitas dengan batas istirahat dan waktu kerja agar tetap berkinerja memuaskan. Dalam situasi kinerja sebagian besar aparatur pemerintah yang terus disorot, WFH harus dilaksanakan lebih baik tanpa memicu kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan mutu pelayanan publik yang dilakukan aparat pemerintah.

Kebijakan pemerintah memberlakukan WFH sehari dalam sepekan hari kerja menuntut semua pihak agar bersikap rasional. Aparat pemerintah harus menjaga ritme pekerjaaan seperti layaknya bekerja secara luring. Sementara masyarakat harus menghadapi realitas pelayanan publik dengan memanfaatkan platform pelayanan daring yang telah disediakan pemerintah.

Seiring dalamnya pengetahuan dan keluasan pandangan masyarakat terhadap peran pemerintah, tuntutan warga terhadap kualitas pelayanan publik kini kian tinggi. Masyarakat menuntut pemerintah memberi layanan tak sekadar cepat dan efisien, tetapi juga transparan dan adil. Layanan berbasis digital, prosedur simpel, dan bebas pungli menjadi pilihan rasional pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat.

Pola pelayanan publik hybrid sebagai implikasi satu hari WFH dan hari lainnya bekerja di kantor harus selaras dengan kewajiban memenuhi pelbagai tuntutan masyarakat. Pemerintah selayaknya meningkatkan pelayanan publik melalui pelbagai cara. Selain melalui digitalisasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) WFH lebih ketat yang tetap sejalan dengan semangat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik juga perlu dikembangkan.

Di sisi SDM, pemerintah melakukan penguatan integritas aparatur tetap bangga melayani. Sementara mitigasi risiko kegagalan pelayanan dirumuskan melalui tata kelola pengaduan secara responsif. Pemerintah sigap dan bergerak cepat mengatasi aduan masyarakat secara transparan, efisien, dan tepat waktu. Agar tak memicu kekhawatiran, kebijakan WFA terintegrasi dalam sistem pelayanan. Asa terhadap implementasi WFH menjadi momentum birokrasi meningkatkan kinerja pelayanan. Pemerintah menyebarkan informasi sistem pelayanan berbasis platform digital lebih intensif seraya meningkatkan literasi digital khususnya bagi kelompok masyarakat rentan, yakni warga yang tinggal di daerah dengan akses layanan terbatas.

Kebijakan WFH yang kini ditetapkan bukanlah merupakah langkah darurat seperti saat pandemi lampau. WFH masa kini merupakan upaya penghematan energi. Perang di Timur Tengah menghambat distribusi minyak global menuntut desain WFH lebih strategis untuk memaksimalisasi produktivitas. Agar sukses, WFH dirancang dengan mengombinasikan infrastruktur digital, tata kelola, dan regulasi.

Dengan kombinasi infrastruktur digital didukung manajemen operasional efektif serta pelaksanaan regulasi konsisten, WFH diyakini dapat berdampak positif. Tak sekadar produktif dan kinerja, WFH juga meningkatkan keseimbangan hidup, efisiensi baik untuk biaya dan waktu perjalanan ke tempat kerja, serta produktivitas. Aparat dapat fokus meningkatkan kinerja seraya meraih potensi kehidupan pribadi dan keluarga lebih harmonis dengan karier profesi lebih prospektif.

TATA KELOLA

Selain itu, pola kerja WFH terus dievaluasi disertai penguatan regulasi untuk mereduksi kemungkinan pelanggaran displin kerja dan penurunan kinerja aparat. Kerja secara WFH menekankan pentingnya tata kelola lebih berkualitas melalui evaluasi dan monitoring proses kerja serta mekanisme perbaikan kinerja pelayanan yangmemuaskan masyarakat sebagai users.

Tatkala ditemukan penyimpangan kerja secara WFH, perbaikan segera dilakukan seraya memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa memicu kekhawatiran masyarakat. Program WFH yang sekadar untuk menghemat energi dan tak dikelola efektif berdampak pada penurunan kepercayaan warga terhadap pemerintah diiringi citra birokrasi kian memudar. Program WFH berpotensi dapat dibakukan secara permanen jika pemerintah menjamin pelayanan publik tetap aman dan nyaman bagi users.

Kritik dan saran dari sejumlah kalangan tentang WFH harus disikapi pemerintah secara rasional. Peningkatan tuntutan warga terhadap mutu pelayanan merupakan isu yang harus dijawab pemerintah. Manajemen WFH terus diperbaiki agar pelayanan dan tuntutan masyarakat dapat dipenuhi lebih efektif.

Pemerintah harus bela­jar dari praktik WFH di negara-negara anggota OECD. Dalam merumuskan WFH secara substansial dan menghindari formalitas kerja, OECD menunjukkan fakta bahwa WFH adalah permanent shifting yang membutuhkan manajemen strategis guna meningkatkan produktivitas. Karena itu, OECD merekomendasikan agar semua anggotanya berinvestasi membangun infrastruktur digital, perumusan regulasi yang tepat, dan penerapan manajemen berbasis trust alih-alih melakukan pengawasan terhadap aparat secara ketat.

Berdasarkan alasan dan sikap rasional tersebut, tata kelola WFH harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas layanan dan produktifitas untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. WFH merupakan wujud kepercayaan pemerintah terhadap apparat dalam bekerja. Prinsip dasar WFH adalah memindahkan proses kerja dari kantor ke rumah berbasis kedisiplinan dan komunikasi intensif agar mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. WFH di hari Jumat bukan liburan akhir pekan, tetapi adaptasi cara kerja mandiri didukung infrastruktur digital memadai.

Selain itu, WFH berperan strategis dan adaptif tak sekadar untuk penghematan energi dan efisiensi anggaran pemerintah, tetapi juga cara baru dalam menjaga produktivitas dan solusi mengatasi mobilitas dalam situasi krisis.

Bagaimana menurut pendapat Anda?

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menerapkan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) untuk menghemat anggaran seperti yang akan diberlakukan oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menyampaikan pemberlakuan WFA atau WFH mulai berlaku 1 April 2026. Termasuk menghemat penggunaan listrik.

"WFH dan WFA itu dimulai pada 1 April besok, aturan itu sudah kita mulai dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja. Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00 WIB," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan pemadaman listrik telah diterapkan sejak kemarin, tetapi pengumuman resmi dari MPR terkait pembagian sistem kerja WFA dan Work From Office (WFO) baru disampaikan hari ini.

Pengaturan pembagian sistem kerja diatur oleh eselon II dan diupayakan tidak mengganggu efektivitas dari kinerja pimpinan, anggota, maupun sekretariat MPR.

"Jadi ada pengaturan khusus di mana pengaturan itu kita akan melaksanakan pas hari kerja di mana hari Jumat ada pembagian piket. Satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFA atau WFH," jelasnya.

Dia memastikan setiap pegawai tetap bekerja efektif dan tidak memanfaatkan momen WFA atau WFH untuk bekerja sembari jalan-jalan, karena setiap pegawai harus siap ke kantor jika dibutuhkan.

"Ini kita sampaikan mereka harus siap dipanggil (ke kantor). Jadi enggak ada yang di luar kota terus alesan 'saya lagi WFA atau WFH'," tegasnya.

Bahkan, ucap dia, pegawai yang tidak menaati aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku.

"Kita juga akan menerapkan peraturan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang ada," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- PT Freeport Indonesia (PTFI) terus memperkuat SDM Papua yang terampil dan siap kerja melalui pengembangan pendidikan vokasi di Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN), pusat pelatihan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Senior Vice President (SVP) Community Development PTFI Nathan Kum mengatakan, investasi di sektor pendidikan merupakan bagian strategis dalam investasi sosial perusahaan.

‘’Fokus kami untuk memastikan generasi muda Papua mendapatkan keterampilan nyata yang dapat dipakai untuk bekerja dan membangun karier,” kata Nathan dalam keterangan yang diterima Rabu (26/11/2025).

Ia menjelaskan, PTFI mengembangkan berbagai program pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk sekolah vokasi seperti IPN dan beasiswa lanjutan.

”Tujuan kami menyiapkan generasi Papua yang terampil, siap kerja, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” kata Nathan.

IPN merupakan lembaga pendidikan vokasi non-formal yang dirancang agar generasi muda Papua memiliki kemampuan teknis dan disiplin kerja yang dibutuhkan di dunia industri, terutama sektor pertambangan.

Harapannya, lulusan IPN dapat langsung mengaplikasikan ilmunya untuk membangun karier, berintegritas dan berperan penting di berbagai bidang profesional.

Nathan mengatakan, sejak didirikan pada 2003, IPN yang berlokasi di Kabupaten Mimika telah berkembang menjadi pusat pelatihan vokasi berkelas Industri dengan pelatihan berbasis kompetensi kerja khusus dan berbagai program pengembangan SDM lainnya.

”Beragam program yang kami jalankan membentuk ekosistem pendidikan terintegrasi, mulai dari pelatihan di kelas hingga pengalaman langsung di lapangan. Pendekatan ini memastikan mereka bisa meningkatkan kemampuan dari waktu ke waktu,” kata Nathan.

Sejak didirikan pada 2003, lebih dari 4.000 siswa telah mengikuti pelatihan di IPN. Sekitar 90 persen merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan saat ini, 71 persen lulusan sudah bekerja di PTFI maupun perusahaan kontraktor.

Salah satu alumni IPN, Isai Kum bercerita, ia mengikuti program Apprentice sebagai Operator Haul Truck (HE-Operator).

Setelah menempuh pelatihan intensif dan menjalani program internship di area operasi PTFI, pemuda asal Suku Amungme ini bekerja sebagai karyawan tetap di perusahan.

“Di IPN, saya tidak hanya belajar teknik, tetapi juga disiplin, keselamatan kerja, dan kerja sama tim. Program magang membuat saya merasakan langsung dunia kerja di tambang. Saya bangga bisa kembali bekerja di tanah kelahiran saya dan ikut membangun Papua lewat pekerjaan ini,” kata Isai Kum.

Lain lagi kisah peserta Program Pelatihan IPN jurusan Electrician Sri Ningsih W Watora. Perempuan Suku Kamoro ini menceritakan IPN membuka pintu baginya dan perempuan lain untuk berkarier di industri yang dulu terasa jauh.

“Sertifikasi, pengalaman praktik, dan bimbingan instruktur membuat saya percaya diri bersaing di perusahaan mana pun. Saya selalu bilang ke adik-adik di kampung, kalau mau serius, IPN adalah salah satu jalan terbaik untuk mengubah masa depan,” ujarnya.

Pada 2024, sebanyak 289 peserta terpilih mengikuti Program Pelatihan Siswa (Apprentice) setelah melalui seleksi ketat dari 4.938 pendaftar. Sebanyak 82 orang dari Suku Amungme, 96 orang dari Suku Kamoro, dan sisanya dari 5 suku kekerabatan lainnya.

Dari total jumlah peserta tahun 2024, sebanyak 70 orang adalah perempuan. ”Ini komitmen IPN dalam keberpihakan kepada masyarakat asli daerah dan inklusivitas gender,” kata Nathan menegaskan.

Program pelatihan di IPN terdiri atas pelatihan mekanikal dan pelatihan operator alat berat dan pekerja tambang bawah tanah (Miner). Pelatihan mekanikal dibagi menjadi empat keterampilan yakni kelistrikan, pengelasan, mekanik alat berat, mekanik pabrik.

Selain pelatihan teknis, IPN memberikan pelatihan Kewirausahaan bagi anak muda Papua yaitu Papuan Bridge Program Youth Entreprenuership (PBP YET).

”Melalui program ini, anakanak muda Papua belajar bagaimana menciptakan peluang usaha, inovasi bisnis, dan kemandirian ekonomi, melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya,” kata Nathan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mewanti-wanti para Aparatur Sipil Negara atau ASN termasuk PNS untuk menegakkan disiplin dalam bekerja, bila tidak mau diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat.

Ia mengatakan, pemerintah memiliki Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN) yang mengawasi seluruh bentuk disiplin ASN tiap bulan.

Bila ada pelanggaran disiplin, BP ASN yang terdiri dari Menteri PANRB, Kepala BKN, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Ketua Korpri akan langsung menggelar sidang untuk menentukan nasib profesi ASN.

"Itu bersidang setiap bulan, sepanjang tahun. Jadi setiap bulan, paling tidak 24 kali bersidang. Nah, apa yang kita sidangkan? Yang kita sidangkan adalah kasus-kasus yang dilakukan oleh para ASN," ucap Zudan dalam kegiatan BKN Menyapa ASN secara daring, Kamis (30/10/2025).

Dari kasus-kasus yang ditangani BP ASN, Zudan mengatakan, ternyata banyak sekali ditemukan ASN, baik itu PNS maupun PPPK yang dipecat karena tidak masuk kerja alias bolos.

"Baik PNS maupun PPPK, yang diberhentikan secara dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, maupun tidak dengan hormat, karena tidak masuk kerja," ucap Zudan.

"Nah, ini tolong rekan-rekan pelajari, pahami, bahwa akibat tidak masuk kerja, bisa mendapatkan sanksi pemberhentian," ucap Zudan.

Bila terkena sanksi pemberhentian, Sekertaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ASN tidak akan mendapatkan hak-hak nya lagi, baik itu hak penghasilan maupun pensiun.

"Tidak ada lagi hak-haknya sebagai ASN untuk mendapatkan penghargaan pensiun dan juga mendapatkan tunjangan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, BKN) mempertegas sanksi disiplin berupa pemberhentian terhadap 19 dari total 21 kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang banding administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sepanjang September 2025.

Keputusan sidang berasal dari musyawarah dan kesepakatan dari seluruh peserta sidang telah dibahas, dianalisis, dan diputuskan dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil pra-sidang. Pada bulan sebelumnya, BKN juga memecat 17 ASN.

Adapun jenis kasus yang menjadi bahan banding meliputi berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika, di antaranya berupa tidak masuk kerja, hingga tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, jenis hukuman yang menjadi subjek banding kali ini mencakup Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PHPK DHTAPS) bagi PPPK.

Seluruh sanksi yang diputuskan dalam sidang ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing instansi sebelumnya.