Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Aminudin, mengatakan ada sejumlah manajemen BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dia menyampaikan, telah melayangkan surat kepada stakeholder BUMN terkait pemberian sanksi bagi manajemen yang tidak melaporkan harta kekayaan.

"Sampai dengan akhir Juni ini memang kita akui ada beberapa manajemen BUMN Pak ya, yang per 31 Maret itu belum melaporkan," katanya saat konferensi pers di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa untuk aparatur sipil negara (ASN), pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

Sementara itu, bagi pegawai di lingkungan BUMN, penerapan sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme internal yang berlaku di masing-masing BUMN.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan merupakan bagian dari materi audiensi bedama COO Danantara Dony Oskaria. Lebih lanjut, Aminudin menuturkan pelaporan harta kekayaan juga berlaku bagi pejabat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Dia menegaskan hal sesuai ketentuan yang berlaku bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan.

"Jadi untuk termasuk WNA, ya walaupun dia WNA tapi kan dia sekarang posisinya sebagai top management ya di BUMN dan kalau kita lihat di Undang-Undang 28, dia struktur ya, struktur di BUMN itu termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Tapi itu nanti masih terus kita diskusikan ya, karena kemarin kalau dari kami sendiri dari tim kami sudah melakukan bimtek ya pada direksi yang berstatus WNA," urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria memastikan akan mengontrol secara sendiri ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengharapkan seluruh pelaporan tepat waktu karena tidak ada toleransi yang diberikan.

"Semua yang punya kewajiban harus melaporkan, wajib melaporkan. Ini nanti saya akan pimpin sendiri untuk proses komplay terhadap laporan ini dan yang tadi tidak spesifik juga kita satu per satu mengenai DSI, tetapi intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensi untuk adanya korupsii masa yang akan datang," tandasnya.

JAKARTA - Sindikat judi online (judol) jaringan Internasional yang bermarkas di perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar) ternyata mengelola 145 website perjudian. Hal itu terungkap usai dilakukan pemeriksaan digital forensik dari penyitaan barang bukti.

"Ditemukan sebanyak 145 web ataupun domain ataupun situs perjudian yang dikelola oleh para tersangka secara bergantian," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Wira, sindikat ini juga melakukan pengelolaan situs judol secara berganti-gantian ternyata merupakan modus untuk menghindari pemblokiran dari Komdigi.

"Mengapa di dalam pengelolaannya secara bergantian? Karena ini dimaksudkan untuk menghindari pemblokiran dari Kementerian Kominfo," ujar Wira.

Wira juga menyatakan, saat dilakukan pendalaman dan penelusuran IP Address atau alamat servernya tidak berada di Indonesia.

"Didapatkan informasi bahwa IP address ataupun alamat server maupun hosting berada di luar negeri. Di antaranya di Brasil, Filipina, China, maupun Vietnam," ucap Wira.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk, usai melakukan penggerebakan tanggal 9 Mei 2026. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya, 287 WNA ditetapkan sebagai tersangka.

Ratusan WNA yang jadi tersangka itu di antaranya adalah, 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand dan 185 dari Vietnam.

Kemudian, Bareskrim juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA dan DA. Mereka memiliki peran masing-masing dalam membantu sindikat judol itu.

Para pelaku disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menjelaskan peran dari empat WNI dalam kasus judi online di gedung perkantoran Hayam Wuruk Jakarta.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan empat WNI itu yakni MAP, BT, DFA dan DA. Pada intinya, keempat WNI ini berperan untuk memuluskan operasional judol di Hayam Wuruk.

"Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan 4 orang WNI," ujar Wira di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia pun merincikan peran masing-masing tersangka WNI, mulai dari MAP berperan sebagai admin keuangan dan kaki tangan bos judi online. MAP merupakan satu-satunya WNI yang ditangkap bersama 321 WNA di Gedung Hayam Wuruk.

Kemudian, BT berperan menyewa Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk sebagai pusat operasional perjudian online.

"Ketiga, inisial DFA. Ini berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM, di mana kartu ATM-nya ini diserahkan kepada tersangka WNA yang tadi yang MAP, diserahkan kepada MAP dan atas nama tersangka LTH [DPO WN China] ini masih dalam pengejaran," imbuhnya.

Terakhir, tersangka DA yang berperan membantu keuangan operasional judi online dan transaksi kripto. Selain itu, DA juga membantu pengurusan izin tinggal ratusan WNA.

"Peran yang berikutnya dari DA adalah membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim elah menetapkan 287 WNA menjadi tersangka dalam kasus judi online Hayam Wuruk. Ratusan tersangka itu berasal dari berbagai macam negara.

Mayoritas, WNA sindikat judol Hayam Wuruk berasal dari Vietnam sebanyak 185 orang. Sementara itu sisanya berasal dari WNA Cina 76 orang, WNA Myanmar 15 orang, WNA Thailand enam orang, WNA Laos tiga orang dan WN Malaysia 2 orang.

KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) akan memperketat pengawasan terhadap aliran masuk dan keluar uang kertas asing atau valuta asing (valas) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepala Divisi Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Bram Handoko mengatakan pengawasan dilakukan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017.

Aturan tersebut mengharuskan pembawaan uang kertas asing senilai setara Rp 1 miliar atau lebih dilakukan oleh badan yang memiliki izin dari BI.

"Bank Indonesia sendiri di dalam situasi seperti ini tentunya kita sedang memperkuat pengawasan kita terhadap transaksi-transaksi yang berkaitan dengan valas (valuta asing)," kata Bram di Tangerang, Jumat (27/6/2026).

Menurut Bram, badan berizin yang dimaksud mencakup perbankan dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

"Untuk pembawaan uang kertas asing yang nilainya Rp1 miliar, itu harus dilakukan oleh badan berizin. Badan berizin itu terdiri dari bank dan KUPVA Bukan seperti money changer kalau di Indonesia," ujarnya.

PPATK dan Bea Cukai Terlibat

Bram mengatakan pembawaan uang kertas asing senilai Rp 1 miliar atau lebih tanpa izin akan ditindak.

Bank Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan tersebut.

Jika ditemukan pelanggaran, uang yang dibawa dapat ditegah atau disita untuk proses lebih lanjut.

Selain pengawasan di pintu masuk negara, BI juga meningkatkan pemantauan terhadap transaksi mata uang asing bernilai besar yang mengalir melalui sistem perbankan.

Menurut Bram, langkah itu penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Dalam konteks pembawaan uang kertas asing ini, kami bekerja sama dengan rekan-rekan di Bea Cukai di seluruh pintu masuk yang ada di seluruh Indonesia. Kami sangat berterima kasih sekali. Sinergi dengan Bea Cukai dan rekan penegak hukum lain itulah yang kami optimalkan," kata dia.

WNA Bawa Rp 6,3 Miliar

Pernyataan BI muncul setelah Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menangani seorang warga negara Thailand berinisial RR yang membawa uang tunai 350.000 dollar AS atau sekitar Rp 6,3 miliar ke Indonesia tanpa memenuhi ketentuan pelaporan.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan penumpang tersebut tidak memiliki izin dan tidak melaporkan pembawaan uang kepada petugas.

"Jadi, penumpang inisial RR ini sudah tidak memiliki izin, dia juga tidak melaporkan kepada petugas Bea dan Cukai, seperti itu," kata Hengky.

Kasus tersebut terungkap setelah petugas melakukan pelacakan menggunakan sistem pengawasan berbasis risiko terhadap penumpang internasional.

Pemeriksaan dengan mesin X ray menunjukkan adanya tumpukan uang tunai di dalam bagasi penumpang.

Pemeriksaan lanjutan menemukan 3.500 lembar uang pecahan 100 dollar AS dengan total nilai 350.000 dollar AS atau sekitar Rp 6,3 miliar.

"Saat ini, barang hasil penindakan telah diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta dan pelaku tengah menjalani proses penelitian kepabeanan lebih lanjut untuk mendalami kepatuhan administrasi finansial korporasi terkait," ungkap Hengky.

Bea Cukai telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri asal usul dana serta kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain.

"Karena keterangannya WNA ini selalu berubah-ubah, maka rezim yang kami lakukan adalah melaporkan kepada PPATK. Nanti dari PPATK akan melakukan pendalaman terhadap profil orangnya, terhadap finansial orangnya, dan kelanjutannya apakah ada kaitan dengan kejahatan, misalnya seperti itu," jelasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar). Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengungkapkan, keempat tersangka itu masing-masing berinisial MAP, BT, DFA, dan DA.

“Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan empat orang warga negara Indonesia,” kata Wira dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Adapun peran tersangka MAP yakni sebagai admin keuangan. Posisi MAP berada di bawah langsung leader jaringan judol. “Kami sampaikan bahwa MAP ini turut ditangkap pada saat di Gedung Hayam Wuruk,” ujar Wira.

Sementara itu, tersangka BT berperan membantu proses penyewaan Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk operasional perjudian online. Selanjutnya, DFA berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM.

“Tersangka keempat adalah inisial DA. Ini membantu menyediakan sarana keuangan judi berupa menyiapkan kartu ATM dan membantu penukaran kripto. Kemudian membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut,” ucap Wira.

Dalam kasus ini, sebanyak 287 warga negara asing (WNA) telah ditetapkan sebagai tersangka. Ratusan WNA itu terdiri dari 76 WNA China, 3 WNA Laos, 2 WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, 6 WNA Thailand, dan 185 WNA Vietnam.

Para pelaku disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menetapkan 287 Warga Negara Asing (WNA) sebagai tersangka kasus sindikat judi online (judol) internasional yang bermarkas di Plaza Perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menjelaskan, awalnya penyidik mengamankan 321 WNA di Plaza Hayam Wuruk. Setelah dilakukan pendalaman akhirnya, 287 orang menjadi tersangka.

"Sebanyak 287 WNA dari berbagai negara telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Nunung dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Nunung merinci, ratusan WN yang jadi tersangka itu di antaranya adalah, 76 WNA China, tiga dari Laos, dua Malaysia, 15 Myanmar, enam Thailand dan 185 dari Vietnam.

Dalam perkara ini, Polri menyita ratusan barang bukti elektronik, antara lain, 594 unit handphone, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini, serta router dan perangkat digital lainnya.

"Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran," ujarnya.

Diketahui, dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap ratusan warga negara asing (WNA) dari negara seperti Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Kamboja.

Polri menitipkan ratusan warga negara asing (WNA) yang diduga tergabung dalam sindikat judi online jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat (Jakbar), ke pihak Imigrasi.

Para pelaku dijerat denga Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan evaluasi secara menyeluruh usai mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim terjerat kasus korupsi.

Kasus Silmy berkaitan dengan dugaan pidana korupsi serta pemerasan izin tinggal WNA di Indonesia. Total ada delapan tersangka terkait keimigrasian, termasuk Silmy yang menjadi tersangka oleh KPK pada Kamis (4/6/2026).

Pada intinya, kedelapan tersangka itu diduga telah bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan terkait izin tinggal. Tercatat, para pihak di Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas menerima uang secara langsung maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar selama periode 2022-2026.

Empat hari berselang setelah penetapan tersangka, Menko Kumham dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra langsung mengumumkan seluruh pejabat birokrasi di tiga kementerian mulai dari Kemenkum, Kemenham dan Kemen Imipas.

Pengumpulan jajaran birokrasi tiga kementerian itu dilakukan di Gedung Kementerian Hukum atau tepatnya di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Yusril mengatakan tujuan dikumpulkannya jajaran birokrasi tiga menteri ini untuk konsolidasi pasca kejadian dugaan korupsi tinggal WNA di RI yang menyeret eks Wamen Imipas Silmy Karim.

"Maksud dari pertemuan konsolidasi ini adalah untuk mengingatkan seluruh jajaran birokrasi pada tiga kementerian di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas," ujar Yusril.

Langkah Perbaikan Keimigrasian

Yusril menyatakan konsolidasi ini dinilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang tugas-tugas birokrasi terutama dalam melakukan pelayanan publik dan menciptakan sistem yang baik.

Pasalnya, meski saat ini sistem yang digunakan untuk pelayanan publik sudah membaik, namun hal tersebut harus ditopang oleh pekerja yang berintegritas.

Perbaikan bakal dilakukan untuk aturan pelaksana hingga aturan teknis di Keimigrasian. Selaras dengan itu, perbaikan sistem digital juga bakal terus ditingkatkan.

Dia menambahkan, perbaikan ini dilakukan agar seluruh jajaran birokrasi pada Imigrasi bisa lebih mudah melakukan pekerjaannya. Tentunya, pekerjaan ini bakal dilakukan secara transparan.

Selanjutnya, pengawasan terhadap kerja di Kementerian Imipas bakal ditingkatkan. Bahkan, tak hanya secara internal, Yusril menyatakan pengawas eksternal bisa terlibat.

"Kita membuka kesempatan dan membuka peluang bagi pengawasan eksternal, baik melalui BPKP, melalui BPK, melalui juga aparat penegak hukum, agar semua itu berjalan secara transparan," imbuhnya.

Dengan demikian, jika nantinya ada pejabat yang menyimpang dalam kerja birokrasi terkait keimigrasian maka bakal dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi kalau masih ada juga pegawai kita yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya tentu akan diambil satu langkah dan tindakan yang tegas oleh atasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Perkuat Pelayanan

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa akan ada pola baru dalam pola kerja di Keimigrasian. Misalnya, kantor wilayah akan khusus menjadi kantor pelayanan.

"Kami akan juga mengevaluasi untuk penyelenggaraan pelayanan, itu akan kami turunkan di tingkat kantor pelayanan wilayah," ujar Agus.

Sementara itu, kantor Kementerian Imigrasi bakal mengatur persoalan kebijakan dan penguatan pengawasan agar kasus kejahatan tidak terjadi lagi di sektor Imigrasi.

Lebih jauh, Agus menyatakan bahwa pihaknya bakal menyiapkan saluran komplain untuk memfasilitasi laporan penyimpangan terkait keimigrasian. Nantinya, laporan itu bakal ditindaklanjuti secara internal oleh Pamdal maupun Inspektorat.

"Untuk di kementerian hanya mengatur masalah kebijakan dan penguatan pengawasan perbaikan sistem yang nanti akan kita kerjakan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," pungkasnya.

PR Keimigrasian

Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto menyatakan kasus korupsi terkait Silmy Karim terjadi lantaran ada celah sistemik di Imigrasi. Menurut Agus, perkara itu memiliki pola klasik mulai dari diskresi pejabat disalahgunakan, verifikasi lapangan lemah, dan integrasi data antarinstansi belum jalan.

Padahal, izin tinggal yang seharusnya berbasis risiko dan data, malah didasarkan relasi. Dengan begitu, proses izin bisa “dipercepat” dengan jalur pintas, maka peluang korupsi terbuka lebar.

"Kerugian negara bukan hanya uang, tapi kedaulatan data kependudukan WNA yang jadi rawan disalahgunakan," ujar Agus kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Kemudian, Agus menjelaskan perbaikan yang perlu dilakukan Keimigrasian di Tanah Air terkait izin tinggal maka perlu adanya digitalisasi end to end tanpa intervensi manual.

"Kedua, audit algoritmik terhadap pola penerbitan izin yang menyimpang. Ketiga, pisahkan fungsi verifikasi lapangan dari penerbitan izin untuk cegah konflik kepentingan," imbuhnya.

Adapun, sistem integrasi real-time data Imigrasi dengan Dukcapil, Polri, dan Kemenaker diperlukan agar status WNA bisa terpantau. Saran terakhir yakni penguatan whistleblowing internal dan sanksi tegas bagi petugas yang melanggar SOP.

"Tanpa reformasi sistem, ganti orang saja tidak cukup menghentikan praktik ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto membenarkan soal pertemuannya dengan mantan Wakilnya Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK.

Agus mengatakan pertemuannya dengan Silmy terjadi di Kantor Imipas pada Rabu (3/6/2026) siang. Di hari yang sama, Silmy menyerahkan diri ke KPK saat tengah malam.

"Siang kan, siang kan kita masih di kantor, ketemu di kantor," ujar Agus di Kantor Kemenkum, Senin (8/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Agus mengemukakan bahwa Silmy sempat bertanya terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait izin tinggal WNA yang ditangani komisi anti-rasuah. "Beliau sampaikan 'ini arahnya ke mana'," tutur Agus saat menirukan pernyataan Silmy.

Setelah itu, eks Wakapolri ini menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui persoalan itu. Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan KPK sebagai penegak hukum.

Agus pun mengaku hanya merespons agar Silmy bisa mengikuti proses hukum. Terlebih, Agus menyatakan bahwa jika pihaknya ikut campur justru akan menjadi persoalan.

"Jadi jangan sampai kita juga dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses penyidikan. Ini kan jadi salah nanti kami. Jadi kita juga tidak tahu, ikuti prosesnya. Karena memang ya yang tahu materi hukumnya kan yang menangani," pungkasnya.

Sekadar informasi, Silmy ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Silmy diduga memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Jika uang tidak diberikan, maka proses izin tinggal akan dipersulit.

Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti membuat rekening bank khusus menampung uang hasil pemerasan. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas menerima uang secara langsung maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar. Adapun, Silmy diduga telah menerima uang Rp100 juta per pekan dalam perkara ini.

TANGERANG SELATAN - Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial TAT di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) dideportasi ke negaranya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Sebab, TAT kedapatan melakukan praktik sebagai dokter gigi menggunakan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

"Tindakan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan hukum keimigrasian dan memastikan setiap warga negara asing mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di wilayah Indonesia," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Winarko, Sabtu (6/6/2026).

Dia menambahkan, selain tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap TAT, pihaknya juga memasukkan nama TAT ke dalam daftar penangkalan. Deportasi terhadap TAT dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Vietnam setelah Kantor Imigrasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Dia menerangkan, penindakan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta menegakkan hukum keimigrasian secara profesional dan terukur.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh, TAT tinggal di Indonesia menggunakan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan. Namun, dalam pengawasan yang dilakukan petugas, dia diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan praktik sebagai dokter gigi di sebuah klinik yang berlokasi di kawasan Ciputat," tuturnya.

Dia mengungkapkan, saat tim pengawasan dan penindakan keimigrasian melakukan pemeriksaan di lokasi, TAT sempat mengaku sebagai pasien yang akan menjalani perawatan di klinik tersebut. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengumpulan fakta oleh petugas, TAT diketahui merupakan tenaga medis yang bekerja dan memberikan pelayanan di klinik tersebut.

"Petugas kemudian membawa TAT ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan dia secara sengaja menggunakan izin tinggal yang diperoleh untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal WNA di Indonesia mengungkap sejumlah fakta baru, mulai dari penggunaan kode “malaikat” untuk distribusi uang hingga dugaan jatah Rp100 juta per minggu untuk Silmy.

Kasus ini pertama kali disampaikan KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) dengan mengamankan belasan orang di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim KPK kemudian mengembangkan penyelidikan ke wilayah Bali dan Jawa Barat.

Silmy merupakan salah satu pihak yang dicari, dia sempat hilang dari radar KPK hingga akhirnya menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026) malam. Total pihak yang diamankan 18 orang termasuk dari pihak swasta.

Pada Kamis (4/6/2026), KPK mengumumkan 8 orang tersangka termasuk Silmy. Penetapan ini berdasarkan kecukupan barang bukti yang telah dihimpun lembaga antirasuah. Berikut daftarnya:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Fakta - fakta Kasus Silmy Karim

1. Berawal Hasil Pengembangan Penyidikan dan Temuan PPATK

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan masyarakat, pengembangan penyidikan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2025, dan data laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Setyo menjelaskan dalam laporan yang disusun oleh PPATK terkait transaksi keuangan 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) selama periode 2019–2025, ditemukan aliran dana yang masuk ke 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, hanya Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi para pegawai. Sementara itu, sekitar Rp357 miliar atau 97% sisanya diduga berasal dari pihak-pihak yang mengajukan layanan keimigrasian, mulai dari pengurusan visa, paspor, tenaga kerja asing, hingga izin tinggal.

2. Rekening Khusus Tampung Uang Pemerasan, Raup Untung Rp145,5 Miliar

Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS), untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal.

Selanjutnya, JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar kemudian memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal untuk menjalankan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti kemudian membuat rekening khusus untuk menampung uang hasil pemerasan.

"Bahwa kemudian, GST diduga memanfaatkan beberapa rekening nominee sebagai ‘rekening pengepul’ untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA," ucap Setyo.

Ditemukan fakta bahwa para tersangka menggunakan rekening milik cleaning service, office boy, keluarga, dan kerabat untuk menampung uang hasil pemerasan.

Diketahui sepanjang 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

3. Silmy Terima Rp100 Juta per Minggu

Setyo menyampaikan, uang hasil pemerasan dibagikan setiap pekan di hari Jumat. Adapun Silmy mendapatkan Rp100 juta per minggu.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," jelasnya.

4. Kode Khusus 'Malaikat' hingga 'Vokalis' untuk Tebar Uang Haram

Para tersangka menggunakan kode atau istilah khusus untuk mendistribusikan uang, seperti sebutan “malaikat” yang digunakan untuk mengirim uang kepada pejabat di Direktorat Imigrasi.

"Memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi," jelas Setyo.

Tak hanya itu, terdapat kode lainnya berupa vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu.

5. Uang Dimanfaatkan untuk Buka Usaha Towing hingga Emas Digunakan Beli Rumah

KPK menyebut uang hasil pemerasan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, termasuk pembelian aset, serta kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan aliran dana tersebut.

Selain itu, KPK juga menemukan penggunaan emas untuk membeli rumah. Hal ini dilakukan karena para tersangka panik setelah kasus RPTKA tahun 2025 terungkap oleh KPK.

Akibatnya, mereka mulai menarik uang dari rekening tampungan, di mana salah satu pihak membeli emas yang kemudian digunakan untuk membeli rumah.

6. Pemerasan Dilakukan Sistemik dari Tingkat Wilayah sampai Pusat

Kasus pemerasan dilakukan secara sistemik dari pejabat tingkat atas hingga jabatan ditingkat bawah. Dalam praktiknya, pengajuan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) diduga sengaja dipersulit melalui berbagai hambatan administratif.

Permohonan yang diajukan kerap ditolak atau tidak diproses, sehingga pemohon terpaksa mengeluarkan biaya tambahan agar dokumennya dapat dilanjutkan. Pembayaran tersebut diduga dilakukan tidak hanya di tingkat kantor imigrasi daerah melalui loket verifikasi, tetapi juga kembali di tingkat pusat pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut KPK, temuan ini menunjukkan adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Modus tersebut diduga melibatkan mekanisme perintah dari tingkat atas ke bawah (top-down), sementara aliran dana mengalir dari bawah ke atas dalam bentuk setoran (bottom-up), sehingga membentuk pola yang terorganisasi dalam proses pelayanan keimigrasian.

7. Sita Barang Bukti dengan Nilai Rp17,5 miliar

KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan atau berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Nilai total aset yang diamankan mencapai sekitar Rp17,5 miliar, terdiri atas berbagai jenis barang dan instrumen keuangan.

Barang bukti tersebut meliputi tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, dana yang tersimpan dalam rekening bank dan aset kripto, serta sejumlah uang dalam mata uang asing. Adapun rincian barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:

Pertama, aset yang disita dari Juniadi Sri Priambudi (JSP) selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, yakni:

1. Saldo rekening milik JSP senilai Rp2,2 miliar;
2. 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta;
3. 3 unit mobil;
4. 5 unit motor; dan
5. 2 unit sepeda.

Kedua, aset yang disita dari Gusti Bernardiansyah (GST) selaku Staf Subdit Izin Tinggal, yakni:

1. 4 akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar;
2. 4 unit mobil;
3. 1 unit truk towing;
4. 7 unit motor;
5. 1 bundel BPKB kendaraan roda dua;
6. 8 unit sepeda;
7. dan 500 gram emas

Ketiga, aset yang disita dari Ronald Arman Abdullah (RAA) selaku Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, yakni:

1. Saldo rekening atas nama RAA
2. 18 keping emas seberat 200 gram;
3. Mata uang asing US Dollar, US$14.500;
4. Mata uang asing Singapore Dollar, SGD 10.000;
5. Mata uang asing Saudi Arabia Riyal, SAR 30;
6. 1 buah BPKP mobil;
7. 2 buah BPKP motor; dan
8. 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 10 motor hingga mata uang asing usai menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Penggeledahan dilakukan sejak pukul 13.47 WIB hingga pukul 19.01 WIB, Jumat (5/6/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menguraikan bahwa penyidik telah menyita barang bukti berupa 2 mobil sport, 10 unit kendaraan roda dua mulai dari vespa, moge, hingga harley; 7 unit sepeda; dan beberapa perhiasan lainnya.

"Selain itu penyidik juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah, maupun valas, seperti USD, EUR, maupun YEN," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Budi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka terkait pengurusan izin tinggal sementara WNA.

KPK telah lebih dulu menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiansyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampilkan uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/ Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim (SK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 19.01 WIB, kendaraan diduga milik Silmy diangkut menggunakan dua kendaraan towing. Penggeledahan berlangsung sekitar 5 jam sejak pukul 13.47 WIB.

Towing pertama mengangkut kendaraan, tetapi tidak terlihat jelas jenis kendaraan karena ditutup oleh kain hitam. Towing kedua mengangkut tiga motor, satu motor merek Ducati, dua merek Harley Davidson. Terdapat juga sejumlah sepeda yang diikat di bagian belakang towing.

Lalu, terdapat dua mobil merek Porsche berwarna merah dan abu-abu dikendarai oleh penyidik dan dijaga personel Brimob.

Selain itu, puluhan personel Brimob yang telah berjaga sejak awal penggeledahan juga sudah meninggalkan lokasi.

Sebelumnya KPK telah menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiansyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampung uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direkturat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.