Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pesawat yang berangkat dan datang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Mei 2026 mengalami penurunan yang cukup besar biladibandingkan pada Mei 2025 lalu.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan penurunan pesawat yang berangkat dan yang datang di BIM dampak dari kenaikan harga tiket pesawat yang didorong oleh naik harga bahan bakar avtur. Kondisi diduga menjadi alasan, banyak orang mengurangi menggunakan maskapai penerbangan untuk transportasi antar wilayah.

“Pada Mei 2026 itu harga tiket pesawat naik, jadi sepinya aktivitas keberangkatan dan kedatangan pun dirasakan di BIM,” katanya, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan melihat dari jumlah pesawat udara penerbangan domestik yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 adalah sebanyak 508 penerbangan atau turun 13,31% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 586 penerbangan, dan jika dibandingkan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 14,62%.

Kemudian jumlah pesawat udara pada penerbangan internasional yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 sebanyak 108 penerbangan. Secara keseluruhan jumlah pesawat yang berangkat dari BIM sebanyak 616 penerbangan mengalami penurunan sebesar 14,09% dibanding bulan sebelumnya, dan apabila dibandingkan dengan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 18,95%.

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pesawat penerbangan domestik yang datang di BIM pada Mei 2026 sebanyak 508 penerbangan atau turun 13,61% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 588 penerbangan, bila dibandingkan Mei 2025, terjadi penurunan sebesar 16,45%.

Nurul memerinci jumlah penerbangan internasional yang menuju BIM pada bulan Mei 2026 tercatat 110 penerbangan. Secara keseluruhan, jumlah pesawat yang datang ke BIM sebanyak 618 penerbangan, terjadi penurunan sebesar 14,17% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Apabila dibandingkan dengan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 18,68%,” ujarnya.

Selanjutnya dilihat pada jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 sebanyak 60,35 ribu orang atau turun 30,44% dibanding bulan sebelumnya 86,76 ribu orang, dan jika dibandingkan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 21,16% .

Dia menjelaskan jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat ke luar negeri/internasional melalui BIM pada Mei 2026 sebanyak 15,56 ribu orang. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dengan penerbangan domestik dan internasional pada Mei 2026 sebanyak 75,91 ribu orang atau turun 27,41% dibanding bulan sebelumnya.

“Untuk keberangkatan ini jika dibandingkan dengan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 23,82%,” sebutnya.

Nurul menyebutkan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke BIM pada Mei 2026 sebanyak 66,28 ribu orang atau turun 1,65% dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 67,39 ribu orang, serta jika dibandingkan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 11,25%.

Begitupun untuk jumlah penumpang angkutan udara yang datang dari luar negeri/internasional melalui BIM pada Mei 2026 sebanyak 14,25 ribu orang.

Menurutnya bila dilihat secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara yang datang dengan penerbangan domestik dan internasional sebanyak 80,52 ribu orang atau turun 2,59% dibandingkan bulan sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 12,37%.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan penguatan implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi salah satu langkah strategis untuk memacu optimisme industri manufaktur di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus memperkuat daya saing.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan, pihaknya terus memperkuat berbagai kebijakan strategis guna menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tantangan global.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata dia.

Menurut Febri, tekanan terhadap PMI pada Juni lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah berfokus memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri adalah implementasi program HGBT. Program tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” katanya.

Pemerintah sebelumnya pada Senin (29/6) memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya sekitar 20–23 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri, dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

Lebih lanjut, Febri menekankan bahwa di tengah semakin kompleksnya tantangan global, kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri menjadi semakin krusial. Perlindungan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi penyerapan tenaga kerja dan menekan risiko PHK.

“Di tengah situasi di mana negara-negara kompetitor masih bergerak secara ekspansif, Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui keterlibatan dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah akan terus menerus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Menurut Febri, berbagai langkah tersebut diarahkan untuk mendongkrak daya saing nasional serta merebut peluang pasar, baik ekspor maupun domestik. Pemerintah meyakini perlindungan terhadap industri dalam negeri merupakan salah satu fondasi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Selain memperkuat implementasi HGBT dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, Kemenperin juga terus mengakselerasi berbagai program strategis lainnya, mulai dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional.

Di tengah penurunan PMI pada Juni, Kemenperin mencatat survei S&P Global justru menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan ke depan atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara internasional pada Mei 2026 turun 6,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut terjadi di tengah kenaikan jumlah penumpang secara bulanan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan jumlah penumpang angkutan udara internasional pada Mei 2026 mencapai 1,65 juta orang. Angka tersebut meningkat 5,98% dibandingkan April 2026, tetapi masih lebih rendah dibandingkan Mei 2025.

"Secara tahunan, sebagian besar moda transportasi mengalami peningkatan. Hanya moda angkutan udara domestik dan angkutan udara internasional yang mengalami penurunan, masing-masing menurun sebesar 9,22% dan juga 6,41%," kata Ateng dalam konferensi pers, Selasa (1/7/2026).

BPS mencatat angkutan udara internasional menjadi satu-satunya moda transportasi penumpang yang mengalami pertumbuhan secara bulanan pada Mei 2026. Sebaliknya, angkutan udara domestik, angkutan laut domestik, angkutan kereta api, serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) seluruhnya mencatatkan penurunan dibandingkan April 2026.

Pada angkutan udara domestik, jumlah penumpang turun 10,11% secara bulanan menjadi 4,11 juta orang. Secara tahunan, jumlah penumpang moda tersebut juga menyusut 9,22%.

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan laut domestik mencapai 2,66 juta orang pada Mei 2026 atau turun 8,23% dibandingkan April 2026. Namun, secara tahunan angkutan laut domestik masih tumbuh 6,45%.

Adapun jumlah penumpang kereta api tercatat sebanyak 46,96 juta orang, turun 2,73% secara bulanan, tetapi meningkat 4,17% dibandingkan Mei 2025.

Untuk ASDP, jumlah penumpang mencapai 4,51 juta orang pada Mei 2026. Angka tersebut turun 3,88% dibandingkan April 2026, namun meningkat 16,66% secara tahunan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.

Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu mengatakan, tingkat kepercayaan investor tidak dapat dinilai hanya dari pergerakan pasar keuangan maupun sentimen jangka pendek.

Menurutnya, indikator yang lebih mencerminkan keyakinan investor terhadap suatu negara adalah Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA), yang merupakan keputusan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental ekonomi.

"Menarik investasi bukan pekerjaan mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia, tercermin dari realisasi investasi yang terus tumbuh, termasuk kontribusi PMA mencapai 50,1 persen pada triwulan I 2026. Ini membuktikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga," ujarnya.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi PMA pada triwulan I 2026 mencapai Rp250 triliun atau berkontribusi sebesar 50,1 persen terhadap total realisasi investasi senilai Rp498,8 triliun.

Capaian tersebut melanjutkan tren peningkatan PMA dalam beberapa tahun terakhir, yakni dari Rp147,2 triliun pada triwulan I 2022, meningkat menjadi Rp177 triliun pada triwulan I 2023, Rp204,4 triliun pada triwulan I 2024, Rp230,4 triliun pada triwulan I 2025, hingga mencapai Rp250 triliun pada triwulan I 2026.

Menurut Dendy, pertumbuhan yang konsisten tersebut menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik di mata investor global.

Ia menyampaikan hal itu juga terlihat dari keberagaman negara asal investor, dengan Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi lima investor terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026.

Selain nilai investasi, Dendy menegaskan manfaat investasi juga tercermin dari dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

"Yang lebih penting, investasi tidak hanya tercermin di pasar keuangan, tetapi juga mengalir ke sektor-sektor strategis yang meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah manfaat nyata investasi yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sepanjang triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat menyerap 706.569 tenaga kerja Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan investasi terus memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Ke depan, pihaknya menyatakan akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian berusaha, serta penguatan kebijakan hilirisasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tingkat global.

"Investasi hari ini menentukan masa depan generasi selanjutnya. Karena itu, mari bersama-sama menjaga iklim investasi yang semakin ramah bagi investor agar investasi terus tumbuh dan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Dendy.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan kebijakan industrialisasi Indonesia dibangun secara konsisten dan telah menjadi fondasi bagi penguatan daya saing industri nasional

Dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan, pemerintah telah lama mendukung industrialisasi, salah satunya sektor otomotif melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) sejak 2008.

Fasilitas tersebut telah merealisasikan impor bahan baku dan komponen sekitar 8,25 juta ton dengan nilai mencapai 800 miliar dolar AS, dengan penerima mayoritas penerima dari sektor otomotif.

Yoyok juga menilai pemerintah berhasil meredam potensi relokasi PT SAI dan PT JAI melalui dialog antara perusahaan, prinsipal Jepang, dan serikat pekerja sehingga ancaman pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, menurutnya, kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Pada kuartal I 2026 industri kendaraan roda empat tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan, sedangkan sepanjang 2025 ekspor komponen otomotif Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

"Data tersebut tidak mungkin lahir apabila ekosistem industrinya buruk. Pertumbuhan produksi, ekspor, dan investasi merupakan indikator bahwa kebijakan industrialisasi yang dibangun pemerintah selama ini memberikan hasil nyata," katanya.

Yoyok menegaskan pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap responsif terhadap tantangan industri dan menjaga lapangan kerja.

"Semua itu merupakan hasil dari kebijakan industrialisasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun," katanya.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Anton Kumonty, mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus memandang investor sebagai mitra strategis melalui insentif, regulasi adaptif, dan dialog berkelanjutan.

Menurut Anton, berbagai kebijakan yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, telah memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pengembangan industri.

Salah satu kebijakan yang dinilai membantu industri adalah fasilitas USDFS yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Gaikindo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus bagi seluruh jenis kendaraan, mulai dari ICE, HEV, PHEV hingga BEV, untuk menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah bakal merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Juli 2026. Adapun untuk harga BBM baru ini belum diumumkan resmi.

Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan B50 pada 1 Juli.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," imbuhnya.

Laode menjelaskan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (blending).

"Secara nasional. Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan. Jadi, penyesuaiannya hingga menjadi 100 persen pemulihan ke B50," pungkasnya.

Adapun terkait harga, ia membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar.

"Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6) dikutip Detik Finance.

[Gambas:Youtube]

Pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan. Penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) melesat menjelang penutupan perdagangan, Selasa (30/6/2026).

Saham Bank bjb ini ditutup menguat 8,61 persen ke level Rp 820, setelah bergerak relatif datar hampir sepanjang hari perdagangan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BJBR naik 65 poin dari harga penutupan sebelumnya di area 755.

Sepanjang perdagangan Selasa, saham ini sempat menyentuh angka terendah 740 dan tertinggi 820 dengan nilai transaksi Rp 6,41 miliar dari 82.620 lot yang diperdagangkan dalam 1.260 kali transaksi.

Secara intraday menunjukkan harga saham BJBR cenderung bergerak di kisaran Rp 740-Rp 755 sejak pembukaan perdagangan Selasa.

Namun, pada menit-menit terakhir perdagangan, terjadi lonjakan permintaan yang mendorong harga saham langsung melesat ke level Rp 820 hingga penutupan.

Lonjakan tersebut juga diikuti peningkatan antrean beli (bid) pada akhir sesi.

Meski antrean jual (offer) masih berada di atas antrean beli, tekanan beli yang meningkat menjelang penutupan mampu mengangkat harga saham ke level tertinggi hari itu.

Dominasi domestik

Berdasarkan data aktivitas investor di Stockbit, transaksi saham BJBR pada perdagangan Selasa didominasi investor domestik.

Dari sisi nilai transaksi, investor domestik membukukan pembelian sebesar Rp 4 miliar dan penjualan Rp 5,84 miliar.

Sementara itu, investor asing mencatatkan pembelian senilai Rp 2,40 miliar dan penjualan Rp 562,46 juta, sehingga menghasilkan net foreign buy atau beli bersih asing sebesar Rp 1,84 miliar di pasar reguler.

Dari sisi volume, investor domestik juga mendominasi dengan pembelian mencapai 5,05 juta saham dan penjualan 7,53 juta saham.

Adapun investor asing membukukan pembelian sebanyak 3,21 juta saham dan penjualan 735.200 saham.

Untuk diketahui, akumulasi pembelian oleh sejumlah broker pada saham BJBR sepanjang perdagangan Selasa.

Kemudian meningkat tajam menjelang penutupan bursa.

Di sisi lain, beberapa broker juga terus melakukan distribusi atau penjualan sehingga terjadi tarik-menarik antara tekanan beli dan aksi lepas saham.

PT BNI Sekuritas menjadi salah satu pihak yang paling agresif melakukan akumulasi.

Nilai pembelian broker berkode NI ini meningkat signifikan hingga akhir sesi dan sejalan dengan lonjakan harga saham BJBR ke posisi Rp 820 per saham.

Sementara itu, PT CGS International Sekuritas Indonesia tercatat sebagai salah satu broker yang menjadi penjual terbesar.

Selain broker berkode YU ini, sejumlah broker lain seperti PT BCA Sekuritas (SQ) juga mencatatkan tren penjualan sepanjang perdagangan.

Meski demikian, tekanan jual itu mampu diserap oleh masuknya permintaan beli sehingga harga saham tetap ditutup menguat.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga avtur untuk penerbangan domestik mulai 1 Juli 2026 sesuai dengan evaluasi berkala terhadap harga bahan bakar yang mengacu pada dinamika harga minyak dunia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak global, aspek fiskal, serta daya beli dan kondisi perekonomian masyarakat.

Mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB, harga avtur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 per liter pada Juni menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak. Dengan demikian, harga avtur turun Rp3.000 per liter atau sekitar 14 persen.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Selain avtur, Pertamina juga menurunkan harga sejumlah BBM nonsubsidi lainnya, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan optimisme pelaku industri manufaktur nasional tetap terjaga meski sektor tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari sisi produksi maupun permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2026 yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,90.

Meski mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan Mei 2026, capaian IKI yang tetap berada di atas level 50 menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih bertumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Menurut dia, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong peningkatan harga energi dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban produksi.

Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri selama Juni turut mengganggu proses produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas hasil regasifikasi LNG. Oleh karena itu, Kemenperin mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Jubir Kemenperin.

Di sisi permintaan, Kemenperin mencermati kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Namun pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan karena inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan tren positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus meningkat sehingga menjadi salah satu penopang utama kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Ia menambahkan, besarnya pasar domestik juga menjadi kekuatan utama industri nasional. Berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara besarnya pasar domestik, dukungan belanja pemerintah, serta prospek ekspor yang membaik menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Ke depan, Kemenperin akan terus mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya energi, hingga potensi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor industri.

Untuk menjaga daya saing industri nasional, pihaknya akan memperkuat kebijakan yang mencakup kelancaran pasokan bahan baku, penguatan pasar domestik, percepatan hilirisasi, peningkatan produktivitas industri, serta perluasan akses pasar ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri dan konsumen masih menunggu kepastian terkait insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Terkait dengan itu, kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian," kata dia ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai dapat menahan keputusan pembelian masyarakat sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja industri otomotif.

"Jadi kami mohon agar segera pengambil kebijakan di kementerian/lembaga lain agar segera memberikan kepastian terkait dengan insentif tersebut," ujar Febri.

Menanggapi upaya mendorong penjualan pada semester II, Febri menegaskan Kemenperin terus menjalin kolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kemenperin memperkuat peran industri kecil menengah (IKM) untuk masuk dalam rantai pasok kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), guna mendukung pengembangan ekosistemnya di Tanah Air.

Kemenperin menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional tidak hanya bertumpu pada investasi industri besar, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku IKM sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi bus listrik hingga April 2026 mencapai 798 unit dan populasi motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi dan crosscheck lapangan terhadap berbagai isu yang berkembang di sektor otomotif

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keberlangsungan dan penguatan industri nasional.

Presiden KSPN Ristadi dalam pernyataan resmi yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Selasa menyampaikan penilaian tersebut disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi dan crosscheck lapangan terhadap berbagai isu yang berkembang di sektor otomotif.

Pernyataan itu merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPN yang berlangsung pada 26–27 Juni 2026 di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, KSPN membahas berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari investasi, perlindungan industri eksisting, kesejahteraan pekerja, proses pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, hingga isu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu perhatian utama pihaknya yakni dugaan relokasi dua perusahaan komponen otomotif Jepang di Jawa Timur, yakni PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI) dan PT Jawa Autocomp Indonesia (JAI).

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa anggapan mengenai kurangnya kepedulian pemerintah terhadap industri otomotif tidak benar. KSPN menilai pemerintah selama ini konsisten menjalankan berbagai kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri nasional.

Menurut KSPN, langkah strategis yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), termasuk mengusulkan berbagai insentif bagi sektor otomotif, bertujuan menjaga investasi yang telah ada, meningkatkan utilisasi pabrik, serta memberikan kepastian kerja bagi para pekerja.

KSPN juga meluruskan informasi mengenai kondisi PT SAI dan PT JAI. Berdasarkan hasil konfirmasi yang diperoleh, situasi di kedua perusahaan merupakan bagian dari dinamika bisnis internal dan bukan disebabkan oleh relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam.

Organisasi pekerja tersebut menegaskan fasilitas produksi kedua perusahaan tetap beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang atau relokasi fasilitas produksi dua industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, serta menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi pada ekspor nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6) menyampaikan, menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Minggu tanggal 21 Juni 2026 memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi produksi PT. S dan PT.J serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada dua industri tersebut

“Pada hari Minggu sore tanggal 21 Juni 2026, Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensifitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik,” ujar dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan saat ini.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri.

"Kami mengapresiasi perhatian mendalam dan langkah konkret dari Bapak Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI. Fasilitasi yang beliau berikan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna mencari jalan keluar masalah gas ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan berat dan kompleks saat ini," dia.

Menurut Febri, kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis.

Penurunan harga LNG diharapkan dapat semakin meringankan beban biaya energi pelaku usaha sehingga aktivitas produksi berjalan lebih efisien.

Selain mengapresiasi langkah DPR, Kemenperin juga menyampaikan aspirasi pelaku industri terkait implementasi kebijakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT).

Sektor manufaktur berharap kuota pasokan gas yang telah ditetapkan pemerintah dapat direalisasikan secara penuh tanpa adanya pengurangan di lapangan.

Kemenperin menegaskan terdapat tiga harapan utama dari pelaku industri. Pertama, penyaluran gas melalui skema AGIT harus dipenuhi 100 persen sesuai regulasi tanpa pemotongan (curtailment).

Kedua, volume gas yang telah dialokasikan tidak boleh dikurangi secara sepihak karena akan berdampak langsung terhadap kapasitas produksi dan efisiensi pabrik. Ketiga, kepastian pasokan energi harus dijaga untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor.

"Pelaku industri berharap agar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait AGIT dapat direalisasikan sepenuhnya di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan volume, karena setiap penurunan pasokan akan langsung mengoreksi produktivitas manufaktur kita," tegas Febri.

Kemenperin menyatakan terus mengawal hasil koordinasi bersama DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pasokan gas bagi industri tetap terjaga.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang stabil, kondusif, sekaligus meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional.

Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6) mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026