Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan sebagai upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) melakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa," kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan, melainkan hanya mencakup beberapa kategori muatan, yaitu dry container high cube, kendaraan golongan III, general cargo, dan general cargo khusus.

"Sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan, agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan.

"Bagi Pelni yang terpenting bukan hanya mengangkut barang sampai tujuan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan semakin baik," ujar Ditto.

Perusahaan pelayaran itu berkomitmen agar layanan logistik yang disediakan tetap andal, aman, dan mampu menjawab kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan penyesuaian tarif tersebut, Pelni juga terus melakukan berbagai peningkatan layanan, seperti memastikan ketersediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, meningkatkan standar pengelolaan depo kontainer, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh layanan asuransi muatan.

Selain itu, menghadirkan layanan muatan baru berupa dry container high cube, yaitu peti kemas dengan dimensi lebih tinggi dibandingkan kontainer reguler 20 feet, sehingga memiliki kapasitas muatan yang lebih besar.

Pelni juga menyederhanakan klasifikasi kendaraan dengan menggabungkan kendaraan golongan IIIA dan IIIB menjadi satu kategori, yakni golongan III, sehingga kedua jenis kendaraan tersebut kini dikenakan tarif yang sama.

Sementara untuk layanan general cargo, Pelni menerapkan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan wilayah layanan masing-masing daerah.

Adapun general cargo khusus merupakan layanan pengiriman komoditas buah-buahan dan sayuran yang ditempatkan di car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai, sehingga kualitas dan kesegaran muatan dapat lebih terjaga karena disimpan pada area dengan suhu yang lebih stabil.

Ditto menambahkan masyarakat maupun pelaku usaha tetap memiliki kesempatan memperoleh tarif khusus sesuai kebijakan perusahaan.

"Kami tetap membuka kesempatan bagi pengguna jasa untuk mengajukan tarif diskon melalui koordinasi dengan cabang muat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ditto.

Ia mengimbau pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang Pelni agar proses pengiriman muatan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ditto juga mengingatkan pemesanan muatan melalui aplikasi MyCargoo! dibuka mulai H-7 sebelum keberangkatan kapal.

Adapun batas waktu (closing time) pemesanan berbeda untuk setiap jenis muatan, yaitu 24 jam sebelum keberangkatan untuk kontainer, 2 jam sebelum keberangkatan untuk general cargo dan kendaraan, serta 30 menit sebelum keberangkatan untuk layanan Redpack.

Bagi masyarakat maupun pengguna jasa yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait penyesuaian tarif dan layanan angkutan muatan, ia mengimbau untuk menghubungi kantor cabang Pelni terdekat agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

Melalui kebijakan ini, Pelni berharap layanan angkutan muatan kapal penumpang dapat terus memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai pelaku usaha angkutan belum siap menghadapi penerapan mandatori biodiesel sebesar 50 persen atau B50. Itu lantaran armada yang saat ini beroperasi pada dasarnya tidak dirancang untuk menggunakan bahan bakar tersebut.

Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono menjelaskan, kalaupun nantinya pemerintah menghentikan penjualan solar, maka konsekuensi yang diterima para pelaku usaha di sektor jasa angkutan barang ialah peningkatan biaya perawatan mesin.

"Kalau ditanya kesiapan, ya kita tidak siap. Kendaraannya memang tidak disiapkan untuk B50," kata Adrianto usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Meski demikian, Adrianto menegaskan pelaku usaha angkutan tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan diri apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan menambahkan, dari sisi teknis kendaraan, standar mesin yang digunakan saat ini dinilai belum sepenuhnya kompatibel dengan penggunaan biodiesel berkadar 50 persen.

Menurut dia, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan endapan (sludge) pada sistem mesin maupun penyumbatan pada sejumlah komponen kendaraan, sehingga operator harus mempercepat siklus penggantian filter bahan bakar. Kondisi tersebut dinilai akan meningkatkan biaya operasional armada.

"Karena itu kami harus berimprovisasi dalam operasional, salah satunya dengan memendekkan usia pakai filter solar. Konsekuensinya biaya operasional menjadi naik," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahan bakar B50 mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026. ESDM memastikan peningkatan kandungan FAME dari sebelumnya 40 persen menjadi 50 persen tidak mengubah harga jual biosolar yang selama ini berlaku.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman, mengatakan perbedaan utama antara B40 dan B50 hanya terletak pada peningkatan komposisi FAME menjadi 50 persen. Sementara itu, skema penetapan harga belum mengalami perubahan.

Meski peluncuran BBM jenis baru B50 ini direncanakan pada 1 Juli 2026, implementasinya akan melalui masa transisi selama tiga bulan agar sisa stok B40 di lapangan dapat dihabiskan terlebih dahulu.

"Penerapannya secara nasional. Tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya. Sisa-sisa B40 dihabiskan dulu, diberi waktu sampai tiga bulan hingga menjadi 100 persen pemenuhan ke B50," ujar Laode.

(Febrina Ratna Iskana)

Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan mengatasi kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk melalui pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang, guna meningkatkan kelancaran di pelabuhan penyeberangan tersebut.

"Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemerintah telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di Gilimanuk sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan.

Menurut Dudy, peningkatan kapasitas akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas di kawasan Celukan Bawang yang direncanakan menjadi titik layanan angkutan logistik, mengadopsi pola penanganan yang telah diterapkan pada lintasan Merak-Bakauheni.

"Dengan Gubernur Bali dan saya, kita sudah mengolaborasi itu, dengan Pelindo untuk bisa menambah khususnya di Gilimanuk, di sana ada Pelindo ada Celukan Bawang, itu kapasitasnya akan ditingkatkan," ujarnya.

"Di situ rencananya untuk yang logistik. Polanya kurang lebih sama seperti kita membagi Merak-Bakauheni," kata Dudy pula.

Ia menjelaskan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang, sehingga arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi pada satu pelabuhan, yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Jadi kita nanti akan ada pemisahan antara angkutan penumpang kemudian juga angkutan barang. Dengan harapan kalau pemisahan itu, maka tidak terkonsentrasi di satu pelabuhan saja," ujarnya lagi.

Dengan pemisahan tersebut, pemerintah berharap antrean kendaraan dapat berkurang, karena pelayanan angkutan barang dan penumpang tidak lagi saling mempengaruhi dalam proses bongkar muat kapal.

Dudy mengatakan target penerapan pola baru tersebut paling lambat dapat direalisasikan sebelum periode angkutan Lebaran 2027, sehingga mampu mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan logistik.

Menurutnya, kepadatan saat libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027 diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan angkutan Lebaran, sehingga pemerintah memprioritaskan kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik berikutnya.

Ia menjelaskan kemacetan yang belakangan terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipicu kerusakan Dermaga Bulusan, sehingga sebagian layanan penyeberangan harus dialihkan menuju dermaga milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Pengalihan tersebut menyebabkan beban operasional dermaga PT ASDP Indonesia Ferry meningkat, karena harus melayani tambahan kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dermaga Bulusan.

Dudy mengatakan salah satu kendala utama muncul, karena banyak kendaraan logistik bertonase besar yang sebelumnya dilayani Dermaga Bulusan harus menggunakan dermaga dengan kapasitas lebih terbatas.

Akibat keterbatasan kapasitas tersebut, pelayanan terhadap truk bertonase besar menjadi kurang optimal, sehingga mempengaruhi kelancaran arus kendaraan yang hendak menyeberang menuju Pulau Bali maupun Jawa.

"Kalau yang Bulusan itu dikelola oleh pemda, terjadi kerusakan sehingga kita harus mengalihkan dari Bulusan ke dermaga milik ASDP. Nah salah satu kendala dermaga ASDP adalah keterbatasan kapasitas," ujar Dudy.

Selain kerusakan dermaga, kapasitas angkut penyeberangan juga berkurang karena salah satu operator kapal sedang mengalami gangguan sehingga jumlah kapal yang beroperasi tidak maksimal.

Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP Indonesia Ferry berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar perbaikan Dermaga Bulusan dapat segera diselesaikan dan kembali dioperasikan.

Menurutnya, dengan perbaikan infrastruktur serta penerapan pemisahan layanan angkutan barang dan penumpang mampu mencegah kemacetan berulang serta menjadikan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk lebih lancar pada masa mendatang.

"Kita berharap perbaikan dermaga Bulusan dapat segera dilakukan, sehingga saat nanti Natal dan tahun baru maupun Lebaran, itu tidak menjadi hambatan dalam penyeberangan dari Ketapang maupun Gilimanuk maupun sebaliknya," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan mengatasi kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk melalui pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang, guna meningkatkan kelancaran di pelabuhan penyeberangan tersebut.

"Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemerintah telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di Gilimanuk sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan.

Menurut Dudy, peningkatan kapasitas akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas di kawasan Celukan Bawang yang direncanakan menjadi titik layanan angkutan logistik, mengadopsi pola penanganan yang telah diterapkan pada lintasan Merak–Bakauheni.

"Dengan Gubernur Bali dan saya, kita sudah mengkolaborasi itu, dengan Pelindo untuk bisa menambah khususnya di Gilimanuk, di sana ada Pelindo ada Celukan Bawang, itu kapasitasnya akan ditingkatkan," ujarnya.

"Di situ rencananya untuk yang logistik. Polanya kurang lebih sama seperti kita membagi Merak-Bakauheni," kata Dudy pula.

Ia menjelaskan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang, sehingga arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi pada satu pelabuhan, yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Jadi kita nanti akan ada pemisahan antara angkutan penumpang kemudian juga angkutan barang. Dengan harapan kalau pemisahan itu, maka tidak terkonsentrasi di satu pelabuhan saja," ujarnya lagi.

Dengan pemisahan tersebut, pemerintah berharap antrean kendaraan dapat berkurang, karena pelayanan angkutan barang dan penumpang tidak lagi saling mempengaruhi dalam proses bongkar muat kapal.

Dudy mengatakan target penerapan pola baru tersebut paling lambat dapat direalisasikan sebelum periode angkutan Lebaran 2027, sehingga mampu mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan logistik.

Menurutnya, kepadatan saat libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027 diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan angkutan Lebaran, sehingga pemerintah memprioritaskan kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik berikutnya.

Ia menjelaskan kemacetan yang belakangan terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipicu kerusakan Dermaga Bulusan, sehingga sebagian layanan penyeberangan harus dialihkan menuju dermaga milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Pengalihan tersebut menyebabkan beban operasional dermaga PT ASDP Indonesia Ferry meningkat, karena harus melayani tambahan kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dermaga Bulusan.

Dudy mengatakan salah satu kendala utama muncul, karena banyak kendaraan logistik bertonase besar yang sebelumnya dilayani Dermaga Bulusan harus menggunakan dermaga dengan kapasitas lebih terbatas.

Akibat keterbatasan kapasitas tersebut, pelayanan terhadap truk bertonase besar menjadi kurang optimal, sehingga mempengaruhi kelancaran arus kendaraan yang hendak menyeberang menuju Pulau Bali maupun Jawa.

"Kalau yang Bulusan itu dikelola oleh pemda, terjadi kerusakan sehingga kita harus mengalihkan dari Bulusan ke dermaga milik ASDP. Nah salah satu kendala dermaga ASDP adalah keterbatasan kapasitas," ujar Dudy.

Selain kerusakan dermaga, kapasitas angkut penyeberangan juga berkurang karena salah satu operator kapal sedang mengalami gangguan sehingga jumlah kapal yang beroperasi tidak maksimal.

Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP Indonesia Ferry berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar perbaikan Dermaga Bulusan dapat segera diselesaikan dan kembali dioperasikan.

Menurutnya, dengan perbaikan infrastruktur serta penerapan pemisahan layanan angkutan barang dan penumpang mampu mencegah kemacetan berulang serta menjadikan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk lebih lancar pada masa mendatang.

"Kita berharap perbaikan dermaga Bulusan dapat segera dilakukan, sehingga saat nanti Natal dan tahun baru maupun Lebaran, itu tidak menjadi hambatan dalam penyeberangan dari Ketapang maupun Gilimanuk maupun sebaliknya," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah mempermudah investasi swasta pada angkutan logistik kapal RoRo (roll-on/rorll-off) dengan menghilangkan hambatan usaha dan biaya tambahan operasional.

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

"Kita menghilangkan obstacle, halangan buat mereka atau kira-kira ya kita bikin mulus aja mereka, sehingga mereka tidak ada additional cost yang harus mereka keluarkan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Menurut Dudy, pemerintah tidak akan membatasi siapa pun yang melihat peluang usaha di sektor tersebut, karena pengembangan angkutan logistik memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta.

Ia menjelaskan pemerintah tidak menyiapkan skema subsidi bagi operator kapal RoRo, karena layanan logistik merupakan kegiatan bisnis yang harus dijalankan berdasarkan perhitungan ekonomi masing-masing perusahaan.

Sebagai gantinya, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan menghilangkan berbagai hambatan, termasuk biaya tambahan dan proses perizinan yang dapat membebani pelaku usaha.

Dudy mengatakan apabila berbagai hambatan tersebut dapat dihilangkan, perusahaan hanya perlu berfokus pada biaya operasional sehingga efisiensi usaha dapat meningkat dan investasi menjadi lebih menarik.

Menurutnya, apabila suatu perusahaan masih menilai usahanya belum menguntungkan, penyebabnya perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi permintaan pasar yang menjadi faktor utama keberhasilan layanan logistik.

Karena itu, pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan permintaan melalui berbagai bentuk katalisator, termasuk penyediaan insentif yang dapat meningkatkan minat penggunaan angkutan logistik berbasis kapal RoRo.

"Ya katalisatornya kan macam-macam. Insentifnya bisa segala macam, insentif itu kan bisa untuk supaya ada ada pertumbuhan demand-nya kan. Saya tawarkan kepada siapa saja," ujar Menhub.

Dudy mengungkapkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mulai merencanakan pengoperasian kapal Ro-Ro untuk angkutan peti kemas pada sejumlah rute sebagai langkah awal pengembangan layanan logistik tersebut.

"Saat ini yang berani masuk ASDP. Kalau swasta enggak berani masuk, ya saya juga enggak bisa nyuruh, maksain mereka kan? Enggak mungkin juga mereka (swasta) akan maksa kalau misalnya buat mereka tidak visible," katanya pula.

Ia menegaskan pemerintah tidak dapat memaksa perusahaan swasta mengikuti langkah serupa, karena keputusan investasi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pendanaan dan perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.

Menurut Dudy, setiap perusahaan memiliki kapasitas dan strategi investasi yang berbeda sehingga kelayakan suatu proyek tidak dapat disamaratakan, termasuk dalam pengembangan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo.

"Visible tidaknya kan tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi kalau yang punya kelebihan uang, investasi di sini (kapal RoRo) bisa dianggap sebagai investasi visible, tergantung kapasitas masing-masing orang, kapasitas masing-masing perusahaan, kan beda-beda dari A sampai Z itu," kata Menhub lagi.

Meski demikian, pemerintah meyakini angkutan logistik melalui kapal RoRo mampu mengurangi beban jalan raya, karena sebagian distribusi barang dapat dialihkan dari truk ke jalur laut secara lebih efisien.

Ia menambahkan besarnya permintaan akan menentukan keberhasilan layanan tersebut, karena pelaku usaha akan memilih moda transportasi yang menawarkan biaya distribusi lebih rendah dibandingkan jalur darat.

Dudy optimistis semakin kompetitif biaya angkutan menggunakan kapal RoRo, semakin besar pula peluang perpindahan logistik dari jalan raya ke jalur laut sehingga efisiensi distribusi nasional terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita mendorong (angkutan logistik menggunakan kapal RoRo), supaya beban itu tidak semua menumpuk di jalan (raya).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemindahan angkutan logistik menggunakan kapal roll-on/roll-off (RoRo) bertujuan mengurangi beban muatan di jalan, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang melalui berbagai moda transportasi.

Dudy mengatakan pemerintah terus mendorong pemanfaatan kapal ferry RoRo sebagai alternatif distribusi logistik pada jalur pelayaran pendek, agar angkutan barang tidak seluruhnya bertumpu pada jaringan jalan nasional.

"Kalau kita mendorong (angkutan logistik menggunakan kapal RoRo), supaya beban itu tidak semua menumpuk di jalan (raya)," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media mengenai langkah pemerintah mendorong pemanfaatan kapal RoRo sebagai moda angkutan logistik, termasuk pada rute Semarang, Jawa Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Kalau ada pengusaha yang mengatakan RoRo itu bisa ini menguntungkan, ya silakan aja, enggak apa-apa," ujarnya.

Kapal RoRo adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan beroda, seperti mobil, truk, dan alat berat, yang bisa masuk dan keluar kapal dengan berjalan sendiri (roll-on dan roll-off) menggunakan pintu rampa (ramp door).

Dudy menegaskan pemerintah membuka peluang bagi seluruh pelaku usaha yang melihat prospek bisnis dalam pengoperasian kapal RoRo maupun moda logistik lainnya sesuai perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi angkutan logistik swasta, karena kegiatan tersebut merupakan aktivitas bisnis yang harus dijalankan berdasarkan pertimbangan komersial pelaku usaha.

Sebaliknya, pemerintah berupaya menghilangkan berbagai hambatan, termasuk biaya tambahan dan proses perizinan, agar pelaku usaha hanya menanggung biaya operasional yang benar-benar diperlukan dalam kegiatan distribusi.

Dudy mengatakan apabila seluruh hambatan dapat dihilangkan, pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, sehingga layanan logistik melalui kapal RoRo menjadi semakin kompetitif di pasar.

Ia menambahkan, pertumbuhan permintaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan layanan kapal RoRo, sehingga pemerintah membuka berbagai peluang pemberian insentif guna mendorong peningkatan permintaan angkutan logistik.

Saat ini, kata Menhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai merencanakan pengembangan layanan kapal RoRo untuk angkutan peti kemas, sedangkan pelaku usaha swasta masih mempertimbangkan kelayakan investasi sesuai kapasitas masing-masing.

Dudy menilai keputusan investasi sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan, karena setiap pelaku usaha memiliki kemampuan pendanaan, strategi bisnis, dan tingkat keuntungan yang berbeda sesuai kondisi usahanya.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan kereta api sebagai moda angkutan logistik, sehingga distribusi barang dapat berlangsung melalui sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien.

Karena menurut Dudy, semakin banyak logistik yang beralih ke kapal RoRo maupun kereta api, semakin sedikit truk beroperasi di jalan, sehingga kemacetan berkurang dan efisiensi sistem logistik nasional meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan alasan aturan terkait komisi 92% alias potongan 8% untuk aplikator baru berlaku untuk transportasi online roda dua.

Dudy menjelaskan, kebijakan tersebut difokuskan lebih dahulu pada layanan roda dua karena jumlah pengguna maupun mitra pengemudinya jauh lebih besar dibandingkan layanan roda empat.

"Jadi, sekarang ini yang fokus dilakukan adalah untuk roda dua, karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Dia mengatakan, regulasi terbaru mengenai komisi tersebut untuk sementara hanya berlaku bagi layanan ojekonline (ojol) roda dua.

Pemerintah akan lebih dulu melihat implementasi kebijakan tersebut sebelum mempertimbangkan pengaturan pada layanan roda empat.

Menurutnya, karakter regulasi angkutan daring roda empat berbeda dengan roda dua. Untuk wilayah Jabodetabek, pengaturan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Adapun di luar Jabodetabek, kewenangan pengaturan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan operator angkutan daring tersebut memang telah mengusulkan agar pengaturan layanan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga tidak berbeda-beda di setiap daerah.

Meski demikian, pemerintah menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sebelum diambil keputusan.

"Tetapi kami harus bicara dengan stakeholder yang berkait, tidak hanya operator tetapi juga pemerintah daerah semua, apakah kami satukan saja pengaturan terhadap kendaraan roda empat," ujarnya.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk mulai menerapkan potongan 8% pada 1 Juli 2026

Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak kebijakan Gojek dan Grab yang menerapkan potongan aplikasi atau platform ojol sebesar 8% hanya untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojol, taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

LAMPUNG - Arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang, Bandar Lampung menunjukkan tren positif hingga Mei 2026. PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat pertumbuhan throughput sebesar 7,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas tercatat mencapai 50.287 TEUs, meningkat dari 46.824 TEUs pada periode yang sama pada 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas arus barang yang terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi dan perdagangan di wilayah Lampung dan sekitarnya.

“Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Daniel berasumsi, pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung.

Lihat video: Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH M Thohir Lampung, Bawa Alat Medis Paling Modern!



Peningkatan throughput terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor sejumlah komoditas unggulan. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37%, diikuti frozen shrimp sebesar 28,90%, nanas sebesar 22,93%, serta refined glycerine sebesar 21,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga Mei 2026, throughput domestik tercatat mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara internasional mencapai 22.124 TEUs atau meningkat 4,21% secara tahunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut menunjukkan tren perdagangan yang positif. Pada April 2026, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai USD504,59 juta atau meningkat 43,29% dibandingkan April 2025.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar USD172,40 juta atau naik 51,56% secara tahunan. Pertumbuhan aktivitas perdagangan tersebut turut mendorong peningkatan arus logistik dan pergerakan peti kemas yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

“Kinerja positif Area Panjang turut mendukung pertumbuhan trafik peti kemas IPC TPK secara nasional. Hingga Mei 2026, IPC TPK membukukan throughput sebesar 1,49 juta,” tambah Daniel.

TEUs atau meningkat 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan sebesar 7,4%, Area Panjang menjadi area dengan pertumbuhan tertinggi kedua di lingkungan IPC TPK hingga Mei 2026.

Sebagai terminal peti kemas utama di Provinsi Lampung, IPC TPK Panjang terus memperkuat layanan operasional melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pelayaran hingga pengguna jasa.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan.

Dengan tren positif tersebut, IPC TPK Panjang semakin memperkuat perannya sebagai gerbang logistik strategis yang mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional di Provinsi Lampung.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) optimistis tanda-tanda pemulihan kinerja mulai terlihat pada kuartal II/2026 setelah laba bersih perseroan tertekan pada awal tahun akibat lonjakan biaya operasional yang dipicu gejolak geopolitik global.

Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia menjelaskan, pendapatan perseroan pada kuartal I/2026 masih mencatatkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, kenaikan biaya operasional membuat profitabilitas perusahaan mengalami tekanan signifikan.

Menurutnya, konflik di kawasan Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat menjadi salah satu faktor utama yang memicu kenaikan biaya operasional industri pelayaran global, termasuk bagi SMDR.

"Pendapatan naik karena permintaan dan volume angkutan tetap tinggi. Kapal-kapal tetap penuh dan volume tidak berkurang. Namun biaya operasional, termasuk bahan bakar, meningkat sehingga profitabilitas tertekan," ujar Bani dalam paparan publik, Rabu (24/6/2026).

Dia menegaskan bahwa pelemahan laba bukan disebabkan oleh penurunan aktivitas bisnis, melainkan akibat kenaikan biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk menjaga kelancaran operasional di tengah gangguan rantai logistik global.

Berdasarkan laporan keuangannya, pada kuartal I/2026, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan SMDR naik 2% secara tahunan ke level US$184,3 juta dari US$181,1 juta.

Namun sayangnya, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih SMDR anjlok 35% secara tahunan menjadi US$10,13 juta dari US$15,51 juta pada kuartal I/2025.

Meski demikian, manajemen mulai melihat perkembangan yang lebih positif memasuki kuartal II/2026. Perseroan menilai kondisi global berpotensi lebih stabil dibandingkan semester pertama sehingga dapat mendukung pemulihan profitabilitas.

"Kami belum bisa merilis angka kuartal kedua karena periodenya belum selesai. Namun indikasi perbaikan sudah terlihat karena berbagai penyesuaian terhadap gangguan yang terjadi telah berjalan dan biaya mulai lebih terkendali," katanya.

Selain itu, permintaan jasa pelayaran baik di rute internasional maupun domestik masih menunjukkan tren yang kuat.

"Permintaan masih tetap tinggi dan volume angkutan masih positif. Karena itu kami tetap optimistis terhadap kinerja sepanjang 2026," ujar Bani.

Dari sisi bisnis, segmen pelayaran internasional diperkirakan masih menjadi kontributor utama pertumbuhan perusahaan sepanjang tahun ini. Meski bisnis domestik tetap menunjukkan performa yang baik, kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari layanan internasional.

Sementara itu, Direktur Keuangan SMDR Ridwan Hamid mengatakan perseroan telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) lebih dari US$300 juta untuk mendukung ekspansi usaha.

Hingga saat ini sekitar 25% dari total anggaran tersebut telah direalisasikan. Dana investasi tersebut digunakan untuk sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan galangan kapal (shipyard) di Madura yang didanai melalui penerbitan sukuk.

"Proyek shipyard di Madura terus berjalan dan progresnya saat ini sudah mencapai sekitar 27%. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut sesuai target pada akhir 2027," katanya.

Dengan volume angkutan yang masih tinggi, proyek ekspansi yang terus berjalan, serta indikasi perbaikan profitabilitas pada kuartal kedua, SMDR optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat layanan angkutan kereta selama libur sekolah melalui program diskon tiket ekonomi 30 persen untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, pariwisata dan aktivitas ekonomi daerah.

"Program diskon ini menjadi dukungan penting bagi masyarakat yang ingin bepergian pada masa liburan sekolah dengan biaya perjalanan yang lebih hemat, terencana, dan nyaman," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan masa liburan sekolah mulai memasuki akhir pekan pertama. Momentum itu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan keluarga, wisata, kunjungan ke kampung halaman, hingga mobilitas ekonomi daerah dengan biaya yang lebih terjangkau melalui layanan kereta api.

Oleh karena itu KAI mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon transportasi 30 persen dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Program itu berlaku untuk perjalanan kereta api kelas Ekonomi Komersial pada periode 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Pemesanan tiket telah dapat dilakukan sebelum periode perjalanan, sedangkan diskon mulai dapat digunakan pelanggan untuk keberangkatan Sabtu, 20 Juni 2026.

"Akhir pekan ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi pelanggan untuk memanfaatkan program dari Pemerintah melalui DJKA Kemenhub, terutama bagi keluarga yang ingin berlibur, mengunjungi saudara, atau melakukan perjalanan produktif antarkota,” ujar Anne.

Berdasarkan data KAI per 19 Juni 2026 pukul 10.00 WIB, kapasitas kumulatif program diskon transportasi masa libur sekolah 2026 mencapai 1.174.624 tempat duduk.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 419.319 tiket telah dipesan atau 35,70 persen dari kapasitas yang tersedia. Dengan demikian, masih terdapat 755.305 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perjalanan hingga 5 Juli 2026.

Anne menyampaikan, minat pelanggan terlihat kuat pada awal masa keberangkatan. Volume tertinggi sementara berada pada 20 Juni 2026 dengan 58.993 pelanggan, kemudian 21 Juni 2026 sebanyak 53.299 pelanggan.

Setelah itu, pemesanan masih tersebar pada berbagai tanggal keberangkatan, antara lain 22 Juni 2026 sebanyak 32.541 pelanggan, 28 Juni 2026 sebanyak 32.280 pelanggan, dan 26 Juni 2026 sebanyak 31.328 pelanggan.

Pada pekan berikutnya, volume pemesanan tetap mengikuti kebutuhan perjalanan masyarakat. Keberangkatan 27 Juni 2026 tercatat 27.498 pelanggan, 5 Juli 2026 sebanyak 25.549 pelanggan, 25 Juni 2026 sebanyak 21.924 pelanggan, dan 3 Juli 2026 sebanyak 20.781 pelanggan.

Sementara tanggal lain masih memiliki ketersediaan tempat duduk yang dapat dipilih pelanggan.

Adapun lima kereta api dengan volume pemesanan tertinggi sementara pada program diskon transportasi masa libur sekolah 2026 yaitu KA Joglosemarkerto sebanyak 19.239 pelanggan, KA Sawunggalih 18.030 pelanggan, KA Majapahit 17.364 pelanggan, KA Pangrango 17.132 pelanggan, dan KA Progo 14.742 pelanggan.

Sementara itu, lima stasiun keberangkatan dengan volume tertinggi yaitu Pasar Senen sebanyak 61.283 pelanggan, Yogyakarta 31.071 pelanggan, Lempuyangan 20.927 pelanggan, Semarang Tawang Bank Jateng 18.953 pelanggan, dan Bekasi 17.716 pelanggan.

Untuk stasiun tujuan, volume tertinggi tercatat di Pasar Senen sebanyak 59.024 pelanggan, Yogyakarta 35.362 pelanggan, Lempuyangan 19.430 pelanggan, Bekasi 18.974 pelanggan, dan Semarang Tawang Bank Jateng 17.338 pelanggan.

"KAI melihat perjalanan liburan sekolah dengan kereta api semakin diminati karena pelanggan dapat memilih jadwal, stasiun keberangkatan, dan tujuan sesuai kebutuhan," bebernya.

Menurut Anne program diskon itu membantu masyarakat mengatur biaya perjalanan, sekaligus mendorong pergerakan wisata dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Anne menambahkan, KAI menyiapkan layanan operasional, kesiapan stasiun, kebersihan sarana, layanan pelanggan, serta kanal digital untuk mendukung kelancaran perjalanan selama periode liburan sekolah.

Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket dan mengecek ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, loket stasiun, serta kanal penjualan resmi lainnya.

KAI mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memastikan nama pada tiket sesuai dengan identitas, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta membawa barang bawaan sesuai ketentuan. Pelanggan juga diingatkan agar memantau informasi perjalanan melalui kanal resmi KAI.

“Masih ada lebih dari 755 ribu tempat duduk yang tersedia," beber Anne.

Anne mengajak masyarakat memanfaatkan diskon transportasi itu dengan merencanakan perjalanan lebih awal dan mengecek pilihan jadwal melalui Access by KAI agar bisa mendapatkan perjalanan yang paling sesuai.

"KAI siap melayani liburan sekolah dengan aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026