Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa 10% pendapatan Ancol saat libur tahun baru 2026 akan disumbangkan bagi korban terdampak bencana di Sumatra-Aceh.

Langkah ini sebagai bentuk solidaritas dari Jakarta untuk membantu pemulihan bencana hidrometeorologi di provinsi tersebut. Pramono mengatakan pendapatan 10% yang diberikan berasal dari penjualan tiket pada Rabu (31/12/2025).

“Pendapatannya [Ancol] hari ini [Rabu], 10% akan disumbangkan karena hari ini kan menyambut tahun baru,” kata Pramono kepada jurnalis di lobby Hotel Pullman, Rabu (31/12/2025) malam.

Kendati tidak menyebutkan nilai sumbangan dari pendapatan Ancol tersebut, Pramono menyebutnya cukup signifikan. Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui Pemprov DKI Jakarta dan stakeholder terkait dalam jangka waktu dekat.

Selain dari pendapatan Ancol, donasi juga disalurkan melalui sumbangan yang diberikan masyarakat pada saat menghadiri acara tahun baru di Bundaran HI, melalui barcode QRIS donasi Aceh-Sumatra.

Dari pantauan Bisnis, jumlah donasi yang terkumpul hingga pukul 23.52 WIB sudah mencapai Rp3 miliar.

“Jadi donasi tentunya karena ini berkaitan dengan menyambut tahun baru, dan acara selesai diperkirakan itu jam 1, dengan demikian donasinya juga ditutup,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Aceh menghimpundonasi sebesar Rp1 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh yang disalurkan dalam bentuk logistik, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial.

Ketua Pos Koordinasi Tanggap Bencana Wilayah (Poskorwil) PW Muhammadiyah Aceh Sukri Karim mengatakan rekening donasi itu dibuka sejak akhir November 2025, bersamaan dengan pembentukan posko tanggap bencana.

“Sejak 28 November kita sudah mulai membentuk Poskorwil dan membuka rekening donasi. Sampai sekarang yang khusus Aceh saja, donasi yang sudah terkumpul sebanyak Rp1 miliar dari rekening Lazismu Aceh,” ujarnya.

Sukri Karim menjelaskan Lazismu Aceh menjadi pintu utama penghimpunan dana yang kemudian dikelola oleh Poskorwil PW Muhammadiyah Aceh. Dana tersebut selanjutnya disalurkan ke Pos Koordinasi Daerah (Poskorda) di tingkat kabupaten dan kota untuk diteruskan kepada masyarakat terdampak bencana.

Adapun bantuan yang disalurkan oleh PWM Aceh berupa kebutuhan dasar, seperti beras, minyak goreng, mi instan, dan berbagai kebutuhan pokok lainn sesuai kebutuhan warga di lokasi bencana.

Selain logistik, kata Sukri, Muhammadiyah juga mengirimkan tim medis ke sejumlah wilayah. Layanan kesehatan menjadi prioritas utama mengingat banyak warga terdampak yang membutuhkan penanganan medis pascabencana.

“Untuk bantuan psikososial belum terlalu rutin. Masih mengutamakan bantuan kesehatan dan logistik. Alasannya karena Muhammadiyah memandang bahwa harus memenuhi kebutuhan dasarnya dulu,” ujarnya.

Sukri menyebut Muhammadiyah memberikan pendampingan psikososial secara bertahap di beberapa daerah yang kondisinya sudah lebih stabil. Pendampingan tersebut dilakukan seiring dengan pemulihan awal pascabencana.

Terkait status bencana, Muhammadiyah secara konsisten mengatakan bahwa kondisi yang terjadi sekarang adalah sebuah bencana nasional.

“Muhammadiyah sampai sekarang menilai bahwa bencana yang terjadi adalah bencana nasional. Walau pemerintah tidak menganggap sebagai bencana nasional, tetapi Muhammadiyah tetap berkomitmen atas status bencana nasional tersebut,” jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa donasi dari diaspora Indonesia untuk keperluan penanggulangan bencana tidak serta-merta dikenakan bea masuk.

Meski secara prinsip setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean dikategorikan sebagai barang impor, pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk mendukung bantuan kemanusiaan.

“Barang-barang untuk penanggulangan bencana dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Djaka dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Djaka menjelaskan, pemerintah memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk bagi barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.04/2012 yang mengatur pembebasan bea masuk atas barang impor kiriman berupa hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana.

Namun demikian, Djaka menegaskan pembebasan bea masuk tidak diberikan secara otomatis.

Pihak penerima fasilitas tetap diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. “Pemberian fasilitas tersebut tidak bersifat otomatis. Ada sejumlah persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi,” katanya.

Terkait prosedur pengajuan, Djaka menyampaikan bahwa pihak penyalur donasi harus mengajukan permohonan kepada Bea dan Cukai dengan melampirkan surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. “Dengan adanya surat rekomendasi tersebut, kami dapat memberikan fasilitas pembebasan bea masuk,” ujar Djaka.

Senada dengan Djaka, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menegaskan bahwa tidak benar jika bantuan bencana dikenakan pajak, selama prosedur yang berlaku dijalankan.

“Nanti ramai di TikTok, barang bantuan bencana dipajaki juga. Enggak ada seperti itu sebetulnya. Asal dilalui prosedur tertentu, tinggal laporkan saja ke BNPB, nanti kita langsung pass,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, mekanisme pelaporan tersebut penting untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib dan mencegah potensi penyalahgunaan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan donasi yang dikirimkan oleh diaspora Indonesia untuk penanggulangan bencana berkesempatan untuk dibebaskan dari pengenaan bea masuk.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, Djaka menjelaskan barang yang masuk ke daerah kepabeanan pada prinsipnya dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Namun, untuk barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2012,” kata Djaka.

PMK 69/2012 mengatur tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 2 PMK 69/2012 menjelaskan pembebasan bea masuk diberikan dalam kondisi masa tanggap darurat bencana, masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, atau masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk mengajukan pembebasan bea masuk, pemohon melampirkan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

Permohonan harus melampirkan daftar barang yang diajukan fasilitas pembebasan bea masuk yang ditandatangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau gubernur daerah tertimpa bencana.

Selain itu, juga melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri (gift certificate) serta rekomendasi BNPB, BPBD, atau gubernur setempat.

Bila pemohon tidak dapat melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri (gift certificate), pemohon dapat melampirkan surat keterangan atau surat pernyataan barang kiriman hadiah/hibah dengan format yang diatur dalam PMK 69/2012.

“Yang perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut bukan otomatis. Ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi,” ujar Djaka.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Komunitas Bisnis Swiss-Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang (SwissCham) Indonesia menggelar agenda gala dinner tahunan serta menggalang donasi untuk korban bencana di Sumatera, Jumat (12/12).

SwissCham yang beranggotakan 83 perusahaan berdiri sejak 2018. Gala dinner dimanfaatkan sebagai ajang meneguhkan komitmen bisnis untuk memperkuat hubungan bilateral pengusaha Swiss dan Indonesia.

Di tengah situasi prihatin akibat bencana, anggota juga menggalang donasi hingga berhasil dihimpun dana sebesar Rp170 juta.

Anggota SwissCham seperti pabrikan farmasi Novartis Indonesia, Indesso, Regal Springs Indonesia, Endress+Hauser Indonesia dan Sika Indonesia turut menyumbang.

Begitu pula Nestlé Indonesia yang berdonasi dalam bentuk produk susu. Seluruh donasi disalurkan melalui Palang Merah Indonesia.

"Kami berharap dukungan ini dapat membantu meringankan situasi sulit yang saat ini dihadapi saudara-saudari kita di Sumatra. Kami juga berharap manajemen dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lancar dan efektif," kata Direktur Utama Novartis Indonesia Libby Hsu.

Hubungan dagang Swiss dan Indonesia terus tumbuh tiap tahun. Diperkirakan sampai paruh pertama 2025 nilai perdagangan bilateral Indonesia-Swiss mencapai US$3,14 miliar (lebih dari Rp50 triliun).

Sementara pada akhir 2024 Indonesia mempertahankan surplus dagang dari Swiss senilai US$2,5 miliar (lebih dari Rp41 triliun).

Menurut perjanjian kerjasama Dagang Swiss-Indonesia (CEPA Indonesia-EFTA) ekspor utama ke Swiss termasuk emas, batu mulia, kopi dan minyak esensial. Sementara dari Swiss, Indonesia mengimpor jam tangan, mesin dan cokelat. Hubungan Swiss-Indonesia sudah berjalan cukup lama ada akan mencapai 75 tahun pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk menggalang donasi bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Dia justru memastikan pengurusan izin pengumpulan bantuan kebencanaan dapat dilakukan belakangan setelah proses penggalangan berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi viral pernyataan dirinya mengenai perizinan donasi publik yang ramai dibahas di media sosial. Menurutnya, aturan Kemensos bukanlah bentuk pelarangan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan digunakan sesuai ketentuan.

“Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” ujar Gus Ipul, Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan masyarakat dipersilakan memulai pengumpulan bantuan terlebih dahulu. Pelaporan atau pengurusan izin dapat dilakukan setelah kegiatan berlangsung, selama ada transparansi dan akuntabilitas.

Bagi Gus Ipul, hal yang terpenting adalah semangat tolong menolong sesama tidak boleh diganggu gugat oleh hambatan administrasi.

“Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

Mensos juga menjelaskan bahwa izin dari Kemensos dibuat untuk membuat pertanggungjawaban publik atas kegiatan donasi yang dilakukan, bukan untuk membatasi donasi. Mekanisme tersebut dibuat agar pengumpulan donasi benar-benar digunakan untuk membantu korban bencana, bukan untuk disalahgunakan.

Gus Ipul juga mengapresiasi berbagai aksi solidaritas yang dilakukan publik untuk membantu warga terdampak di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, semangat gotong-royong harus difasilitasi Pemerintah agar bantuan bisa tersalurkan dengan cepat, tepat, dan transparan.

Kemensos saat ini terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan darurat di wilayah terdampak. Bantuan logistik, dapur umum, dan assessment kebutuhan warga telah berjalan paralel di sejumlah titik terdampak bencana.

Gus Ipul berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Sebelumnya, Mensos Gus Ipul membuat pernyataan pengajuan izin untuk menanggapi fenomena banyak artis hingga influencer yang giat menggalang bantuan untuk korban bencana di Sumatra.

Beliau beranggapan bahwa siapapun dapat mengumpulkan donasi, baik perorangan atau lembaga dengan sebaiknya mengajukan izin terlebih dahulu. Pernyataan Gus Ipul mengenai mengurus izin terlebih dahulu menjadi viral dan ramai dikritik warganet.(Stefanus Bintang Agni)