Sebanyak 869 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali memperoleh status aktif setelah sebelumnya termasuk dalam daftar 11 juta peserta yang dinonaktifkan. Pengaktifan ini menjadi bagian dari penyesuaian data kepesertaan berbasis evaluasi nasional.

Langkah tersebut diumumkan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dalam agenda di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia menyebut proses aktivasi ulang dilakukan melalui sejumlah jalur yang telah disiapkan pemerintah.

"Dari sekitar 11 juta penerima manfaat yang sebelumnya dinonaktifkan, sebanyak 869 ribu telah aktif kembali melalui berbagai skema," kata yang akrab dipanggil Gus Ipul itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2/2027).

Reaktivasi ini dilakukan setelah pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan iuran. Evaluasi tersebut ditujukan untuk memastikan program PBI JKN lebih tepat sasaran.

Sebagian peserta mengajukan permohonan langsung agar kepesertaannya diaktifkan kembali. Proses ini berlangsung melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan.

"Sebanyak 132.507 penerima manfaat melakukan reaktivasi kembali ke PBI-JKN dengan mengajukan permohonan reaktivasi, dan saat ini masih dalam proses, sedangkan 405.965 penerima manfaat kembali aktif dan dibiayai oleh pemerintah daerah melalui segmen PBI daerah," ujar Gus Ipul.

Selain jalur permohonan, terdapat pula peserta yang status pembiayaannya dialihkan ke pemerintah daerah. Skema ini membuat peserta tetap terlindungi tanpa harus kembali ke segmen pusat.

Perubahan status pekerjaan juga memengaruhi kepesertaan sebagian penerima manfaat. Penyesuaian dilakukan sesuai kondisi terkini masing-masing peserta.

"Sementara itu, sebanyak 184.357 penerima manfaat beralih ke segmen pegawai negeri, BUMN, atau BUMD karena karena status kepegawaian mereka memang sebagai ASN atau pegawai BUMN/BUMD."

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBIBPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis atau katastropik.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/2026 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa atau ada kebijakan pemerintah maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan.

“Maka itu selain reaktivasi reguler Permensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastropik,” ungkapnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Untuk mempercepat reaktivasi, Gus Ipul menyarankan agar desa atau kelurahan bisa menjadi tempat untuk peserta mereaktivasi. Pasalnya, selama ini reaktivasi hanya berada di Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian, BPJS, Kemensos, dan Kemnakes harus berkolaborasi agar proses reaktviasi bisa cepat.

“Yang ketiga, reaktivasi otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang dinonaktifkan agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul,” jelasnya.

Kemudian yang terakhir, imbuhnya, Kementerian Sosial terus mendorong Pemda untuk aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pengusulan, ataupun reaktivasi bantuan sosial (bansos).

“Perlu kami laporkan bahwa seluruh Penerima Bantuan Iuran yang kami tandatangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian kita verifikasi validasi ulang sesuai dengan alokasi yang ada,” ucap Gus Ipul.

Lebih jauh, dia memaparkan bahwa pada 2025 pihaknya telah menonaktifkan 13,5 juta PBI JKN. Dari jumlah itu, 87.591 melakukan deaktivasi. Kemudian, 13 juta lain berpindah ke segmen mandiri atau ada yang langsung diambil alih oleh pemerintah daerah (Pemda) yang sudah termasuk universal health coverage (UHC).

“Jadi, saya ulang lagi 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87.000 lebih diantaranya melakukan reaktivasi dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri dan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/2026 dirincikan bahwa dalam hal kondisi situasi kebencanaan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani, kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan, dan/atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.

“Dapat menjadi dasar sebagai PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis pasal tersebut sebagaimana dikutip pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan rencana penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) untuk lansia.

Gus Ipul menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait kesiapan MBG bagi lansia di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Kemudian, apabila alokasinya telah rampung, MBG akan diberikan kepada lansia di bawah 75 tahun.

"Kami sudah sepakat bahwa nanti akan dilayani dapur-dapur yang diselenggarakan oleh Pak Dadan [Kepala BGN]. Jadi di SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di sekitar itu juga nanti melayani lansia dan penyandang disabilitas sesuai dengan data yang kami miliki atau data yang kami serahkan," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/1/2026).

Kemensos mendapatkan data-data penerima MBG dari Kepala Daerah. Setelah dilakukan asesmen, Kemensos akan menyerahkan ke Kepala Daerah untuk ditandatangani. Kemudian, data diserahkan ke BGN untuk kemudian dilayani.

"Jadi ini sedang dalam pembicaraan, setelah itu yang kedua kita juga akan memperkuat dengan caregiver. Kita akan memperkuat dengan perawat-perawat yang terlatih secara bertahap," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan anggaran MBG untuk lansia akan dijadikan satu di BGN. Kemensos kemudian akan menyiapkan skema pengantaran MBG.

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program MBG kini diperluas untuk menyasar lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk lansia dan anak-anak yang putus sekolah.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan MBG, memastikan seluruh kelompok rentan menerima nutrisi yang cukup, dan mendukung peningkatan kualitas gizi di Indonesia secara menyeluruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu malam (28/1/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan dan perluasan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.

Keterangan tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Kamis (29/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan sejumlah titik baru yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, turut dibahas rencana kerja sama Sekolah Rakyat dengan universitas-universitas dalam negeri maupun lembaga pendidikan kedinasan.

“Mensos Gus Ipul menyampaikan sejumlah titik baru terkait pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, serta rencana kerja sama dengan universitas-universitas dan sekolah kedinasan agar Sekolah Rakyat dapat menjadi gudang ilmu bagi para lulusannya,” ujar Teddy.

Teddy menjelaskan, pendirian Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Presiden Prabowo mendirikan Sekolah Rakyat agar anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang selama ini tidak mengenyam pendidikan formal, tetap memperoleh akses pendidikan yang layak, kehidupan yang lebih baik, serta asupan makanan bergizi,” kata Teddy.

Lebih lanjut, Teddy menegaskan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Bapak Presiden menekankan bahwa tidak boleh lagi ada orang miskin yang mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya. Secara bertahap dan pasti, kualitas hidup seluruh kalangan masyarakat harus diperbaiki, salah satunya melalui sektor pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tak kuasa menahan haru saat menutup sambutannya menjelang peresmian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Peristiwa itu terjadi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Dengan suara bergetar, Gus Ipul menyebut momentum peresmian Sekolah Rakyat sebagai peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia.

“Saya anggap ini sejarah,” ujar Gus Ipul singkat, sebelum terisak dan menghentikan sejenak pidatonya.

Usai turun dari podium, Menteri Sosial tampak membungkukkan badan ke arah Presiden Prabowo Subianto. Presiden kemudian menepuk pundak Gus Ipul sebagai bentuk dukungan, saat sang menteri masih terlihat menahan tangis.

Dalam bagian penutup sambutannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan warisan harapan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh pelosok negeri.

“Sebagai kata-kata penutup, karena ini saya anggap sejarah. Bismillahirrahmanirrahim, kami ingin memastikan gagasan ini dikenang sebagai peristiwa sejarah, saat harapan tidak lagi diwariskan sebagai masa lalu, melainkan disiapkan sebagai masa depan,” ucapnya.

Dia melanjutkan, kelak ketika anak-anak yang hidup di tepian sungai, lereng bukit, dan sudut-sudut negeri mampu berdiri sejajar dengan anak bangsa lainnya, sejarah akan mencatat momen ini.

“Dan kelak, ketika anak-anak di tepian sungai, lereng bukit, dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan: ‘di masa itu, pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya Sekolah Rakyat’,” kata Gus Ipul dengan suara terisak.

Gus Ipul kemudian secara terbuka menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai penggagas utama program tersebut.

“Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,” ujarnya, disambut keheningan dan suasana haru di lokasi acara.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk menggalang donasi bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Dia justru memastikan pengurusan izin pengumpulan bantuan kebencanaan dapat dilakukan belakangan setelah proses penggalangan berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi viral pernyataan dirinya mengenai perizinan donasi publik yang ramai dibahas di media sosial. Menurutnya, aturan Kemensos bukanlah bentuk pelarangan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan digunakan sesuai ketentuan.

“Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” ujar Gus Ipul, Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan masyarakat dipersilakan memulai pengumpulan bantuan terlebih dahulu. Pelaporan atau pengurusan izin dapat dilakukan setelah kegiatan berlangsung, selama ada transparansi dan akuntabilitas.

Bagi Gus Ipul, hal yang terpenting adalah semangat tolong menolong sesama tidak boleh diganggu gugat oleh hambatan administrasi.

“Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

Mensos juga menjelaskan bahwa izin dari Kemensos dibuat untuk membuat pertanggungjawaban publik atas kegiatan donasi yang dilakukan, bukan untuk membatasi donasi. Mekanisme tersebut dibuat agar pengumpulan donasi benar-benar digunakan untuk membantu korban bencana, bukan untuk disalahgunakan.

Gus Ipul juga mengapresiasi berbagai aksi solidaritas yang dilakukan publik untuk membantu warga terdampak di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, semangat gotong-royong harus difasilitasi Pemerintah agar bantuan bisa tersalurkan dengan cepat, tepat, dan transparan.

Kemensos saat ini terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan darurat di wilayah terdampak. Bantuan logistik, dapur umum, dan assessment kebutuhan warga telah berjalan paralel di sejumlah titik terdampak bencana.

Gus Ipul berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Sebelumnya, Mensos Gus Ipul membuat pernyataan pengajuan izin untuk menanggapi fenomena banyak artis hingga influencer yang giat menggalang bantuan untuk korban bencana di Sumatra.

Beliau beranggapan bahwa siapapun dapat mengumpulkan donasi, baik perorangan atau lembaga dengan sebaiknya mengajukan izin terlebih dahulu. Pernyataan Gus Ipul mengenai mengurus izin terlebih dahulu menjadi viral dan ramai dikritik warganet.(Stefanus Bintang Agni)