Industri perbankan nasional dinilai masih memiliki ruang solid untuk menopang pertumbuhan kredit mendatang dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat dan memadai. Sementara, akselerasi penyaluran kredit saat ini menghadapi tantangan, terutama dari sisi permintaan, seiring sikap wait and see dunia usaha serta daya beli yang belum sepenuhnya pulih di seluruh segmen.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan pada Kamis (19/2). Acara turut dihadiri oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Chief Executive Officer Standard Chartered Donny Donosepoetro.

Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan bahwa secara fundamental, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan secara prudent dan berkelanjutan. Dari sisi likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menguat hingga 11,4 persen YoY, dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84 persen YoY. Permodalan industri juga tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 26 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator.

"Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year-on-year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand," ucap Hery.

Bank Indonesia mencatat, bahwa permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama pada kredit konsumsi yang turun dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen, serta segmen UMKM dari 78,4 persen menjadi 58,8 persen. Sedangkan, undisbursed loan pun meningkat secara rata-rata menjadi 10,22 persen.

"Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu. Jadi tantangannya bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan," papar Hery.

Di saat bersamaan, rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih. Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang naik menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.

Hery juga menyoroti bahwa pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Menurutnya, ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam skala luas. Sehingga, setiap perlambatan langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.

Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB, diyakini sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan.

Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM, sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil.

Kondisi itu menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi, sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

"Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas siklus," tambah Hery.

Hery menilai, kebijakan fiskal dan moneter saat ini berada pada arah yang kredibel dan pro-growth, sehingga mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi. Namun, optimisme itu belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan. Sejumlah pelaku usaha masih bersikap hati-hati dan belum berada pada level keyakinan yang cukup kuat untuk mempercepat investasi maupun ekspansi.

"Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha," katanya.

Sejalan dengan hal itu, perbankan, khususnya Himbara termasuk BRI, dipastikan tetap berperan aktif dalam mendukung berbagai program strategis nasional yang terarah pada aktivitas produktif. Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai mampu mendorong pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.

"Didukung policy mix yang akomodatif, moneter dan fiskal berjalan selaras, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan," pungkas Hery Gunardi.

Standard Chartered memperkirakan ekonomi Indonesia akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih siklikal, dengan PDB Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2 persen pada 2026. Proyeksi ini meningkat dari proyeksi 5 persen pada 2025.

Senior Economist Standard Chartered Indonesia Aldian Taloputra mengatakan dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia akan mempertahankan sikap hati-hati sepanjang 2026.

Menurutnya sikap bank sentral ini dilakukan dengan menyeimbangkan stabilitas eksternal serta dukungan terhadap pertumbuhan domestik.

Dilansir dari Antara, dalam laporan "Global Market Outlook 2026 - Blowing Bubbles?", Aldian menyoroti bahwa meskipun valuasi sejumlah aset telah meningkat, kondisi saat ini belum menunjukkan karakteristik bubble sistemik seperti pada periode sebelumnya.

Laporan juga memproyeksikan bahwa aset berisiko, khususnya ekuitas, masih berpotensi mencatat kinerja positif pada 2026 yang didorong oleh pertumbuhan laba perusahaan, termasuk dari tema struktural seperti adopsi teknologi dan AI.

Dalam laporannya, Standard Chartered mengidentifikasi tiga tema utama investasi 2026, termasuk tema ekuitas dengan fokus pada pasar yang ditopang pertumbuhan laba.

Selanjutnya, tema income khususnya obligasi emerging markets yang menawarkan yield menarik sekaligus diversifikasi. Lalu ada tema diversifiers, seperti emas dan strategi alternatif, untuk membantu meredam volatilitas portofolio.

Pendekatan ini menekankan pentingnya diversifikasi lintas kelas aset dan kawasan, serta alokasi portofolio yang lebih terstruktur, mencakup komponen inti, taktis, dan oportunistik, agar investasi dapat menyeimbangkan potensi imbal hasil dengan pengelolaan risiko jangka panjang.

Sementara itu CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menyampaikan pihaknya tetap optimistis terhadap potensi investasi jangka panjang Indonesia, di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

Menurutnya, langkah-langkah reformasi yang cepat dari regulator, serta fokus yang berkelanjutan pada fundamental ekonomi, menjadi fondasi penting untuk pemulihan.

"Dalam situasi seperti ini, disiplin dalam membangun portofolio dan diversifikasi menjadi semakin krusial agar nasabah dapat melewati volatilitas sekaligus tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka," kata Donny.

CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan inovasi digital khususnya di segmen corporate dan transaction banking.

Ia mengatakan pihaknya sudah memiliki corporate treasurer.

"Kita sudah punya satu corporate treasurer yang merupakan corporate client kita. Kita punya comprehensive online portal straight to bank next generation yang basically one-stop shop buat corporate treasurer untuk managing their financial and liquidity needs," kata Donny di sela-sela Indonesia Treasury Leadership Forum 2025 di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (22/10).

Standard Chartered, sambung Donny, juga menyediakan 386 Application Programming Interface (API). Dengan begitu, corporate treasurer bisa memilih menggunakan seamless API connectivity untuk berbagai macam transaksi mereka.

"Mau digital cash pooling, kemudian swaps, kemudian sweeping dari account-nya mereka, satu dan yang lain. Nah, ini yang kita sediakan," katanya.

Saat membuka Indonesia Treasury Leadership Forum 2025, Donny mengatakan Standard Chartered adalah salah satu bank tertua di Tanah Air, dengan sejarah lebih dari 162 tahun.

"Kami telah mendukung pertumbuhan Indonesia dan integrasinya dalam arus perdagangan serta investasi global," katanya dalam pembukaan Indonesia Treasury Leadership Forum 2025 di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (22/10.

Standard Chartered Indonesia, sambungnya juga dipercaya sebagai penasihat pemerintah terkait peringkat investasi nasional.

"Saat ini, kami terus berada di garis depan dalam membentuk masa depan inovasi perbankan dan treasury digital," kata Donny.

Donny menambahkan pihaknya terus berinvestasi dalam platform API, insight berbasis AI, solusi perdagangan digital, dan konektivitas pembayaran instan, yang memungkinkan perusahaan mengelola likuiditas, pembayaran, dan penerimaan dana dengan mulus di berbagai zona waktu, mata uang, dan wilayah.

Standard Chartered Indonesia bangga 99,8 persen klien korporasi telah menggunakan platform digital perusahaan untuk penyelesaian transaksi harian.

Sekitar 86 persen klien memanfaatkan solusi digital perusahaan untuk garansi bank, letter of credit, dan penarikan pinjaman, yang sebelumnya dilakukan secara manual.

"Kami juga bangga berkolaborasi dengan mitra fintech dan klien kami untuk melokalisasi inovasi sesuai konteks pasar dan budaya Indonesia, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keselarasan dengan praktik terbaik global," ujar Donny.