Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengingatkan kenaikan harga minyak dunia mulai memberi tekanan terhadap perekonomian domestik melalui peningkatan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat.

Adapun, kondisi tersebut dinilai perlu direspons dengan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh negara saat ini menghadapi ketidakpastian global.

Menurutnya, yang menjadi pembeda adalah kemampuan masing-masing negara dalam merespons berbagai tekanan eksternal tersebut. Salah satu dampak yang mulai dirasakan Indonesia adalah kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memicu inflasi.

"Kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah memengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ujarnya di DPR, Senin (29/6/2026).

Menurut Mari, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara dan dalam merumuskan bauran kebijakan fiskal dan moneter agar dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik dapat diredam.

Di sisi lain, dia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Meski demikian, pemerintah juga perlu mewaspadai pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan sejumlah negara selevel serta menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi yang relatif aman di tengah gejolak harga minyak dunia akibat kembali meningkatnya tensi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara intensif karena pergerakannya sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik.

“Ya kami monitor harian, mingguan, bulanan, karena ini tergantung selalu pada suhu dari tensi,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi global sebagai dasar dalam mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya yang berasal dari fluktuasi harga energi.

Meski demikian, Airlangga menilai tekanan terhadap APBN masih dapat dikelola sepanjang konflik tidak berlangsung berkepanjangan dan rata-rata harga minyak dunia tetap berada di bawah level US$100 per barel.

"Ya seperti yang kami sampaikan kalau perangnya 5, 6, 10 bulan, dan harga minyak rata-rata di bawah US$100 [per barel], Republik [Indonesia] anggarannya relatif aman,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, AS melayangkan serangan balasan kepada Iran sejak Sabtu (27/6/2026), setelah sejumlah drone menyerang kapal minyak di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump menegaskan pihaknya akan terus menggempur Teheran jika nota kesepahaman perdamaian diabaikan. Menurut keterangan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), serangan tersebut dilakukan dengan mengacu pada arahan panglima tertinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang menganugerahkan bintang tanda jasa kepada Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Jamhari Makruf.

Mari Elka mendapat bintang tanda jasa The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star atas kontribusinya terhadap penguatan hubungan antara Jepang dan Indonesia di bidang ekonomi.

Mengutip rilis Kedutaan Besar Jepang, Selasa (12/5/2026), saat menjabat sebagai menteri perdagangan, Mari Elka telah berupaya keras mewujudkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang–Indonesia, serta memberikan kontribusi besar dalam mendorong peningkatan investasi, perdagangan, dan pertukaran sumber daya manusia antara kedua negara.

Selain itu, Mari juga dinilai telah memajukan kerja sama industri konten dengan Jepang, yang pada akhirnya turut berperan dalam pengenalan budaya Jepang, saat ia menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, Jamhari Makruf dianugerahi bintang tanda jasa The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon atas kontribusinya terhadap penguatan pertukaran akademi dan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia.

Jamhari, sebagai seorang cendekiawan Islam terkemuka di Indonesia, telah berkali-kali mengunjungi Jepang untuk memberikan informasi serta analisis yang bermanfaat mengenai berbagai topik di bidang diplomasi dan urusan dalam negeri.

Keahliannya di bidang tersebut telah berkontribusi pada penyusunan kebijakan luar negeri Pemerintah Jepang. Selain itu, Jamhari juga turut berperan dalam perintisan dan pelaksanaan program Kunjungan Pimpinan Pondok Pesantren ke Jepang yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Jepang sejak tahun 2004.

Melalui kegiatan di atas dan berbagai kegiatan lainnya, Jamhari dinilai telah memberikan kontribusi yang besar dalam usaha untuk memperdalam saling pengertian antara masyarakat Jepang dan masyarakat Islam di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai belum ada negara yang secara terbuka mengkritik Amerika Serikat (AS) dalam konflik Timur Tengah yang juga melibatkan Israel dan Iran.

Mari Elka mengatakan saat ini konstelasi geopolitik sedang sulit diprediksi. Ia memandang semua negara berhati-hati ketika menyampaikan pendapat mengenai konflik tersebut.

Namun, ia mengatakan belum ada negara yang secara jelas melayangkan kritik terhadap AS di konflik ini.

"Dari konstelasi geopolitiknya itu sangat sulit diprediksi. Kalau kita lihat semua negara hati-hati menyampaikan pendapat terkait hal ini," kata Mari Elka dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Dia menuturkan walaupun ada yang mengutuk soal nuklir Iran, namun dirinya belum melihat ada yang secara jelas melakukan kritik ke AS terkait penyerangan ke Iran.

Ia mengatakan, Indonesia termasuk dari negara yang belum melayangkan kritik secara jelas terhadap AS karena ingin berposisi sebagai mediator.

Dia pun menegaskan Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai. "Dalam arti, kita (Indonesia) posisinya ingin jadi mediator. Kita juga selesaikan secara damai sebisa mungkin," ucap Mari Elka.

Wakil Ketua Dewan (DEN) Mari Elka Pangestu memandang penandatanganan kesepakatan dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai negosiasi yang tidak biasa.

Mari Elka mengungkapkan kritik terhadap RI muncul terkait deal dagang ini, dan semakin deras setelah Supreme Court atau Mahkamah Agung (MA) AS pada Jumat (20/2) membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

Di hari yang sama dengan MA AS membacakan putusan itu, pemerintah Indonesia dan AS menyepakati tarif impor ART.

"Pasca Supreme Court decision, banyak yang mengkritisi, kok kita udah susah-susah, terus dibatalin," kata Mari Elka dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Mari Elka, negosiasi ini bukan lah negosiasi yang biasa. Dia bilang, yang harus dilihat di sini adalah nilai stragegis dari ART-nya.

"This is not about normal negotiations, this is not normal (Ini bukan tentang negosiasi biasa, ini tidak normal). Kita harus melihat nilai strategisnya dan secara relatif," ujarnya.

Dia menilai Indonesia yang telah memiliki kesepakatan dagang dengan AS merupakan sesuatu yang stretagis. Sebab, Indonesia tidak akan terpengaruh dari langkah Presiden AS Donald Trump setelah putusan MA AS.

Mari Elka menyebut AS sudah memiliki sebuah instrumen yang bisa mengenakan berbagai negara tarif impor di atas 15 persen. Nah, Indonesia diklaim tidak akan terpengaruh hal tersebut.

"Amerika itu sudah siap-siap, dia sudah mempunyai instrumen namanya 301 yang akan dikenakan ke negara yang dia anggap tidak mengindahkan bilateral agreement-nya dan unfair trade. Dia akan dikenakan, itu dilakukan ke China," ujar Mari Elka.

"Jadi, harusnya kita tidak kena itu. Negara lain yang belum punya ART akan kena itu. Jadi menurut saya itu relatif secara strategis di luar strategic investment partnership harusnya menjadi keuntungan yang kita bisa, menjadi kesempatan buat kita," jelasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengungkap pengalaman Indonesia memenangkan gugatan melawan Amerika Serikat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan diskriminatif pelarangan rokok kretek Indonesia. Kebijakan AS saat itu secara terang melanggar prinsip paling fundamental WTO yakni non-diskriminasi.

“Waktu itu Amerika melarang ekspor kretek dari Indonesia dengan alasan kesehatan, tapi mentol tidak dilarang. Padahal, sama-sama rokok berperasa. Ini jelas diskriminatif,” ujar Mari Elka, Selasa (24/2/2026).

AS berdalih bahwa rokok kretek yang menggunakan cengkeh lebih berbahaya dan dapat membuat anak muda kecanduan. Namun, klaim tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

“Kami minta Amerika membuktikan bahwa cengkeh lebih membuat adiktif dibanding mentol. Mereka tidak bisa membuktikan. Dalam WTO, larangan seperti itu harus disertai pembuktian. Karena tidak bisa, Indonesia menang,” jelasnya.

Menurut Mari Elka, baik mentol maupun kretek sama-sama bukan tembakau murni, melainkan campuran daun perasa dengan tembakau. Karena itu, perlakuan berbeda terhadap dua produk tersebut tidak memiliki dasar yang sah.

Meski Indonesia dinyatakan menang di WTO, AS pada praktiknya tidak sepenuhnya mematuhi putusan tersebut. “Secara aturan mereka seharusnya mencabut larangan itu. Tapi, karena ini negara besar, larangan tidak pernah benar-benar dicabut. Indonesia akhirnya hanya mendapat hak retaliasi dan membuat kesepakatan tertentu,” katanya.

Namun demikian, Mari Elka menilai kemenangan tersebut tetap penting secara prinsip. “Bagi kami, kalah menang itu urusan lain. Yang penting Indonesia fight untuk prinsip. Amerika jelas melanggar asas non-diskriminasi,” tegasnya.

Dia menilai kasus kretek menjadi contoh nyata bagaimana Indonesia First dijalankan dalam diplomasi ekonomi global. Dia juga menyoroti bahwa WTO saat ini semakin melemah, terutama akibat tekanan dari negara-negara besar.

“Dulu WTO memungkinkan negara seperti Indonesia melawan Amerika. Sekarang instrumen itu makin dilemahkan, terutama oleh Amerika sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, pengalaman ini relevan dengan tantangan Indonesia hari ini dalam menghadapi berbagai standar dan parameter internasional yang kerap tidak adil, termasuk diskriminasi terhadap produk unggulan nasional.

“Kalau parameter internasional itu tidak adil seperti sawit atau kretek, maka kita harus fight,” kata Mari Elka.

Industri perbankan nasional dinilai masih memiliki ruang solid untuk menopang pertumbuhan kredit mendatang dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat dan memadai. Sementara, akselerasi penyaluran kredit saat ini menghadapi tantangan, terutama dari sisi permintaan, seiring sikap wait and see dunia usaha serta daya beli yang belum sepenuhnya pulih di seluruh segmen.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan pada Kamis (19/2). Acara turut dihadiri oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Chief Executive Officer Standard Chartered Donny Donosepoetro.

Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan bahwa secara fundamental, industri perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan secara prudent dan berkelanjutan. Dari sisi likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menguat hingga 11,4 persen YoY, dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) yang terjaga di kisaran 84 persen YoY. Permodalan industri juga tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 26 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan minimum regulator.

"Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year-on-year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand," ucap Hery.

Bank Indonesia mencatat, bahwa permintaan kredit baru menurun di sebagian besar segmen, terutama pada kredit konsumsi yang turun dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen, serta segmen UMKM dari 78,4 persen menjadi 58,8 persen. Sedangkan, undisbursed loan pun meningkat secara rata-rata menjadi 10,22 persen.

"Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu. Jadi tantangannya bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan," papar Hery.

Di saat bersamaan, rasio kredit bermasalah alias nonperforming loan (NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih. Kombinasi pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang naik menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko.

Hery juga menyoroti bahwa pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan tiga sektor utama penyumbang PDB, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Menurutnya, ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam skala luas. Sehingga, setiap perlambatan langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.

Manufaktur, yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB, diyakini sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Di sisi lain, perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat, di mana ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan.

Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM, sehingga tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil.

Kondisi itu menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi, sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

"Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas siklus," tambah Hery.

Hery menilai, kebijakan fiskal dan moneter saat ini berada pada arah yang kredibel dan pro-growth, sehingga mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi. Namun, optimisme itu belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan. Sejumlah pelaku usaha masih bersikap hati-hati dan belum berada pada level keyakinan yang cukup kuat untuk mempercepat investasi maupun ekspansi.

"Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha," katanya.

Sejalan dengan hal itu, perbankan, khususnya Himbara termasuk BRI, dipastikan tetap berperan aktif dalam mendukung berbagai program strategis nasional yang terarah pada aktivitas produktif. Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai mampu mendorong pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.

"Didukung policy mix yang akomodatif, moneter dan fiskal berjalan selaras, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan," pungkas Hery Gunardi.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengklaim tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen.

Ia menjelaskan angka tersebut mengacu terhadap hasil survei lembaga riset Indikator Politik pada awal 2026.

Mari menyampaikan tingkat kepuasan tersebut berdasarkan ekonomi domestik yang membaik dan menjadi angka tertinggi dibandingkan tahun pertama presiden-presiden sebelumnya.

"Tingkat kepuasan Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen dengan tren kondisi ekonomi dipandang membaik. Ini dari survei Indikator yang dilakukan di bulan Januari 2026. Jadi very recent, cukup puas, sangat puas, dan cukup puas 79,9 persen. Tinggi ya, ini mungkin dibandingkan dengan tahun pertama dari presiden yang lain," ujar Mari dalam webinar OJK Institute berjudul Economic Outlook 2026, Kamis (19/2).

Mari menerangkan alasan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo berkat program yang langsung diberikan kepada masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial (bansos).

"Alasan mengapa dianggap masyarakat puas, itu adalah karena berbagai program presiden, terutama dibilang sering memberi bantuan terkait dengan bansos, terkait dengan MBG, dan program kerjanya bagus," terangnya.

Masih mengutip hasil riset Indikator Politik, Mari menyebut tingkat kepuasan publik mencapai 72,8 persen untuk program MBG. Selain itu, terdapat banyak perbaikan ekonomi melalui berbagai program Prabowo sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

"Terkait MBG khususnya, ternyata 72,8 persen puas dengan program MBG. Namun, masih terdapat ruang peningkatan untuk perbaikan dan PR yang harus diselesaikan, terutama kalau kita berharap mau tumbuh di atas 5 persen," kata Mari.

Meski begitu, ia menyampaikan terdapat beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi pemerintah ke depan, yakni menekan kenaikan harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Dan kalau kita lihat lima masalah teratas yang paling mendesak yang harus diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, ini bagian dari PR yang harus dihadapi. Meredam harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, dan penyediaan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di kisaran 5 persen di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian eksternal yang belum mereda. Ia menilai, meskipun pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun ini dapat mencapai 5,2 persen, capaian tersebut belum cukup kuat untuk mengerek rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan secara signifikan.

“Kalau kita berharap di kuartal keempat ini bisa mencapai 5,2 lah ya. Tapi mencapai 5,2 pun berarti rata-rata pertumbuhan tahun ini baru berkisar 5–5,1 ya,” ujar Mari Elka di sela rangkaian peringatan Hari Ibu yang digelar melalui Jakarta Mother’s Day 2025 di SCBD Weekland, Jakarta, Ahad (21/12/2025).

Ia menilai, tanpa lonjakan investasi dalam jumlah besar, pertumbuhan ekonomi pada tahun depan cenderung masih terbatas. Proyeksi realistis, menurut dia, berada di kisaran 5 hingga 5,5 persen.

“Jadi mungkin tahun depan, mungkin amannya masih sekitar 5, paling pol 5,5 ya,” ucap dia.

Mari Elka menegaskan, target tersebut menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, khususnya dalam memperbaiki iklim investasi melalui reformasi regulasi dan deregulasi yang konsisten. “Berarti PR (ke depan) membenahi berbagai peraturan, reformasi, deregulasi yang sebetulnya sudah dicanangkan oleh Presiden. Itu bisa berjalan sehingga investasi bisa mulai bergerak,” ujarnya.

Dari sisi eksternal, ia menilai kondisi global belum mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ketidakpastian hubungan dagang dan perlambatan ekonomi dunia masih menjadi faktor penekan.

“Dan masalah kita, eksternal (kondisi ekonomi global) itu kurang mendukung. Karena eksternal-nya kita masih akan dihadapi ketidakpastian. Ini kita masih negosiasi nih sama Amerika. Kita belum tahu hasilnya. Masih berjalan,” ungkap Mari Elka.

Ia menambahkan, perlambatan ekonomi global, termasuk potensi resesi di Amerika Serikat, turut membatasi ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Mari Elka menilai penguatan ekonomi domestik menjadi kunci utama. Pemerintah, menurut dia, perlu menjaga stimulus fiskal agar tepat sasaran dan memiliki dampak pengganda yang kuat.

“Yang pemerintah bisa lakukan adalah stimulus melalui APBN dan seterusnya. Dan bagaimana stimulus itu benar-benar bisa ditargetkan untuk yang menciptakan multiplier effect,” kata dia.

Ia juga mengakui bantuan sosial tetap berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat bawah. Namun, penguatan sektor manufaktur dan industri padat karya dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Kita perlu untuk menggairahkan manufaktur lagi ya,” tegasnya.

Menurut Mari Elka, sejumlah program seperti magang, padat karya, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat memberikan efek pengganda bagi perekonomian. Namun, ia menegaskan peran sektor swasta tetap menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Di luar pemerintah, yang lebih penting itu menggerakkan swasta, investasi swasta. Nah, itu perlu diregulasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, Republika melalui Ameera Network kembali menghadirkan Jakarta Mother’s Day 2025, sebuah perhelatan untuk merayakan peran dan jasa para ibu. Acara ini akan diselenggarakan pada Ahad, 21 Desember 2025, di SCBD Weekland, SCBD, Jakarta, mulai pukul 06.30 hingga 14.00 WIB. Jakarta Mother’s Day 2025 merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah sukses digelar pada 2024, dengan beragam kegiatan hiburan dan edukasi.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang mengatur Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta perdagangan karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), bersama dokumen komitmen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC) dipandang punya peran penting untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, dalam sambutannya di Pembukaan Indonesia Climate Change Forum 2025, Selasa (21/10).

Menurutnya, dua kebijakan tersebut menjadi pondasi yang menghubungkan komitmen iklim dengan tujuan pembangunan nasional.

“Pertumbuhan, pembangunan, serta menjaga lingkungan dan keberlanjutan. Itu adalah strategi pembangunan dan diplomasi ekonomi abad ke-21,” kata Mari.

Jika dua konsep tersebut dijalankan dengan tepat, Mari melihat akan banyak investasi berdatangan, serta banyak sektor yang berkembang secara berkelanjutan.

“Akan ada sektor baru, apalagi kalau transisi energi ada green, ada sektor yang akan tumbuh dan lapangan pekerjaan terbentuk,” tambah Mari.

Masyarakat Harus Dapat Manfaat

Mari menekankan perlunya membentuk pasar karbon yang diakui standard internasional, dengan kredibilitas dan integritas tinggi. Dengan begitu, pelaku usaha, investor, hingga pembeli dari dalam maupun luar negeri percaya pada pasar karbon RI.

Di samping itu, aktivitas perdagangan karbon ini harus memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Menurutnya, hal ini tergambar melalui bottom-up approaches (pendekatan dari bawah ke atas) dari sektoral yang digunakan dalam Perpres 110/2025.

Peta jalan sektoral untuk karbon kredit ini juga harus sejalan dengan target ekonomi makro.

“Ini pentingnya Second NDC kita. Di sana makro akan ditetapkan, target di masing-masing sektor, bagaimana mencapainya secara integritas dan terintegrasi,” ujar Mari.

Oleh karena itu, dirinya meminta dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan dua kebijakan ini berjalan dengan baik. Dirinya turut menyebut MPR dan DPR untuk mengawasi, agar agenda ini tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim sudah dirasakan hari ini dan membawa konsekuensi serius terhadap ekonomi nasional.

Mari menyebut, krisis iklim saat ini bukan lagi hanya isu lingkungan, namun nyata berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan ekonomi.

"Frekuensi bencana alam meningkat, di satu sisi kekeringan dan di sisi lain banjir. Itu sangat mengganggu panen, siklus air, dan produksi pangan," jelasnya dalam Pembukaan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) III 2025 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Dia menekankan, jika tidak ada tindakan konkret, pertumbuhan ekonomi bisa turun antara 1-6%. Tak hanya itu, kualitas sumber daya manusia juga akan berkurang sebesar 1,2 tahun, dan pendapatan tenaga kerja berpotensi hilang hampir 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi banyak produktivitas manusia yang akan terpengaruh," ujarnya.

Selama bertahun-tahun negara berkembang seperti Indonesia sempat menganggap isu perubahan iklim sebagai isu "mewah". Namun kini, Mari menyebut, pandangan tersebut mulai berubah.

"The real trade off bukan antara pembangunan dan perubahan iklim, tetapi antara action now dan inaction now. Inaction is fueling the fire," tegasnya.

Saat ini arah kebijakan pemerintah dinilai mulai matang. Indonesia telah berkomitmen untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-8%, namun tetap berorientasi pada pertumbuhan hijau dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang dinilai sejalan adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Aturan tersebut yang menjadi fondasi bagi pembentukan pasar karbon nasional.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya membuka peluang perdagangan karbon lintas negara, tetapi juga menjamin agar masyarakat lokal turut merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas mitigasi emisi.

"Bukan hanya investor atau buyer yang mendapat manfaat, tapi masyarakat setempat juga harus dijamin mendapat benefit-nya," imbuhnya.

Dengan begitu, Mari menegaskan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi strategi pembangunan dan diplomasi ekonomi abad ke-21. Jika hal itu dijalankan dengan baik, strategi tersebut dapat menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong keadilan sosial serta ekonomi.

"Ekonomi yang bertumbuh tinggi tapi berkelanjutan itu bukan instrumen lingkungan, tetapi jalan untuk mencapai pembangunan dan menjaga keberlanjutan. Kalau kita tidak bertindak sekarang, api itu akan makin besar. Inaction is not an option," tandasnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pendirian family office tidak memerlukan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan mengalokasikan APBN untuk fasilitas pengelolaan kekayaan individu kaya tersebut.

"Enggak ada yang salah itu. Ya memang enggak ada yang mau dibiayai," ujar Luhut usai menghadiri acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

"Yang biayain dia sendiri (orang yang menaruh uang). Karena orang yang taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin."

Luhut menjelaskan, pemerintah akan menjamin kerahasiaan dan keamanan dana. Untuk itu, diperlukan pembentukan kawasan ekonomi khusus (special economic zone) yang mengikuti praktik internasional agar investor merasa aman.

"Makanya kita harus membuat special economic zone. Dan juga betul-betul itu berlaku seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain. Karena betul-betul menjamin bahwa uang dia itu tidak hilang," tambahnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan, ia mendukung pembentukan family office yang digagas DEN, namun tidak akan mengalokasikan APBN.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurut Purbaya, APBN difokuskan untuk mendanai program yang berdampak langsung pada ekonomi, sehingga pendirian family office bukan prioritas.

Skema Family Office

Luhut menjelaskan, family office akan memberikan insentif pajak nol persen di tahap awal penempatan dana, dan investor baru membayar pajak ketika modal benar-benar diinvestasikan ke proyek produktif di dalam negeri.

Skema ini diharapkan dapat menarik dana global masuk ke Indonesia tanpa membebani APBN dan memperkuat arus investasi jangka panjang.

"Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing itu taruh duitnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax, karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia," ujar Luhut.

Ia mencontohkan, model ini telah diterapkan di pusat keuangan internasional seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Masih Wacana, Belum Butuh Anggaran

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menambahkan, pembentukan family office masih berupa wacana dan belum membutuhkan anggaran.

"Ini kan sedang di dalam pembahasan ya, jadi baru dalam bentuk pembahasan, perencanaan, dan tidak ada kaitannya dengan anggaran," ujarnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

"Kalau melakukan perencanaan belum ada keperluan anggaran," tegasnya.

Mari Elka juga menekankan, pembentukan family office memerlukan regulasi baru dan perbaikan aspek hukum.

"Saya mengatakan family office itu sudah dibahas, sudah cukup lama dibahas, masih dalam pembahasan dan sedang disusun apa sih bentuk policy yang tepat untuk itu bisa dijalankan," tambahnya.

Sebagai informasi, family office adalah struktur keuangan yang dirancang untuk mengelola kekayaan keluarga secara terpusat, termasuk investasi, pajak, dan warisan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu buka-bukaan proses pembangunan Family Office yang dicanangkan Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan.

Mari menjelaskan, proses pembangunan Family Office baru sampai ke tahap perencanaan dan pengusulan. Belum ada tahapan yang membuat perlunya penggunaan APBN.

"Baru dalam bentuk pembahasan, perencanaan, dan pengusulan. Tidak ada kaitannya dengan anggaran (pemerintah)," tegas Mari di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Mari juga menekankan, untuk merealisasikan pembangunan Family Office, pemerintah juga masih harus merancang landasan hukumnya melalui pembentukan berbagai peraturan baru.

Oleh sebab itu, ia belum bisa memastikan kapan kehadiran Family Office bisa terealisasi.

"Itu kan tergantung peraturannya kan, ini kan sesuatu yang akan memerlukan regulasi, akan memerlukan peraturan-peraturan baru. Yang ini yang sedang dibahas, direncanakan dan ada aspek-aspek hukum yang perlu diperbaiki ya untuk bisa berjalannya family office," tegas Mari Elka.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait rencana pembentukan Family Office di Indonesia. Purbaya mengatakan belum mengetahui detail rencana tersebut, namun siap mendukung jika memang bisa berjalan.

"Kalau perlu dukungan, kita dukung. Yang jelas kalau kita bilang ya, kalau bisa jalan, jalan," ucap Purbaya kepada wartawan pada Rabu (15/10/2025) di Wisma Danantara, Jakarta.

Purbaya mengaku belum ada diskusi lebih lanjut terkait pembentukan Family Office tersebut. Sebagai informasi, pada Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui tengah membentuk tim untuk merealisasikan pendirian Family Office di Indonesia.

Menurut Luhut, timnya di DEN sudah bergerak selama 6 bulan untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

"Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan," kata Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3) lalu.

Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, ia katakan telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

"Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting," tutur Luhut.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]