KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja

Tanjungpinang (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang beroperasi sejak tahun 2018 hingga triwulan I 2026 telah menyerap 5.000 tenaga kerja yang didominasi warga lokal.

"KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja," kata Kepala Administrator KEK Galang Batang Vita Budhi Sulistyo di Bintan, Selasa.

KEK Galang Batang ditargetkan mampu menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja selama beberapa tahun ke depan, seiring adanya perluasan investasi di kawasan industri pengolahan alumina tersebut.

Kehadiran kawasan ekonomi khusus ini juga berperan penting menurunkan angka pengangguran di Bintan secara signifikan, yaitu dari 8,21 persen pada 2021, menjadi 4,53 persen pada 2024.

Selain itu, kata Budhi, KEK Galang Batang terus menunjukkan pertumbuhan investasi signifikan sepanjang tahun 2025, yang mencapai sekitar Rp15,6 triliun. Kawasan ini menjadi penyumbang investasi terbesar di wilayah Bintan.

Sementara pada triwulan I 2026, sambungnya, realisasi investasi di kawasan tersebut kembali bertambah sekitar Rp4,08 triliun.

"Dari total realisasi investasi Bintan triwulan I 2026 sebesar Rp5,8 triliun, sekitar 71 persen berasal dari kontribusi KEK Galang Batang," ujar dia.

Menurut Budhi saat ini terdapat 26 perusahaan yang beroperasi di KEK Galang Batang. Mayoritas merupakan perusahaan dengan skema Penanaman Modal Asing (PMA) yang didominasi investor asal Tiongkok, dengan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) sebagai perusahaan penggerak utama.

Ia menjelaskan PT BAI tengah fokus membangun dan menyelesaikan Smelter Grade Alumina (SGA) tahap II, yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi hingga sekitar 4 juta ton per tahun.

Selain proyek SGA, lanjutnya, sejumlah investasi baru pun tengah dipersiapkan, antara lain pembangunan industri kaustik soda, fasilitas smelter, serta pembangkit listrik untuk mendukung kawasan industri.

"PT BAI masih berfokus pada proses pemurnian bauksit menjadi SGA, sedangkan pembangunan fasilitas smelter akan dilakukan pada tahap berikutnya, menggunakan bahan baku bauksit yang dipasok dari Kalimantan Barat," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri Hasfarizal Handra menyebutkan KEK Galang Batang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya, karena sebagian pasokan kebutuhan logistik karyawan perusahaan itu dipasok dari UMKM lokal.

Ia mengutarakan KEK Galang Batang termasuk dalam 14 KEK yang ada di Kepri, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai kawasan ekonomi khusus terbanyak di Indonesia. Beberapa contoh KEK lainnya di Kepri, yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital Park di Kota Batam.

​Keberadaan KEK di Kepri mempermudah para pelaku usaha dalam berinvestasi, karena menawarkan efisiensi birokrasi yang efektif dan efisien. Pelaku usaha dapat menyelesaikan seluruh proses administrasi dan perizinan usaha secara langsung melalui administrator KEK yang dibentuk oleh Dewan Nasional KEK.

​"Administrator KEK siap memfasilitasi pelaku usaha atau investor, misalnya terkait perizinan, tanpa perlu repot-repot mengurus ke dinas terkait atau pemerintah pusat," kata Hasfarizal.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Di tengah deru industri yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, Kota Bontang, Kalimantan Timur, kini mulai melangkah menuju babak baru yang lebih berwarna.

Tak ingin terus bergantung pada sektor pengolahan yang telah mapan, Pemerintah Kota Bontang membuka lembaran baru pembangunan dengan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang menjanjikan dan berkelanjutan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari kesiapan Bontang sebagai kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diproyeksikan akan memunculkan kebutuhan besar terhadap akomodasi berkualitas serta destinasi wisata berkelas.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkot Bontang memperkenalkan konsep Villa Bontang Kuala, sebuah resor eksklusif yang dibangun di atas perairan, memadukan pesona alam pesisir dengan fasilitas bertaraf internasional.

Proyek ini bukan sekadar pembangunan tempat menginap. Lebih dari itu, Villa Bontang Kuala merupakan upaya mengemas kekayaan alam dan budaya pesisir menjadi produk wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sasaran utamanya adalah para ekspatriat, tenaga ahli, pelaku bisnis, serta wisatawan kelas menengah atas yang diperkirakan akan terus berdatangan seiring perkembangan IKN.

Bontang Kuala bukan nama asing bagi pencinta wisata bahari di Kalimantan Timur. Kawasan ini telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi paling unik dan memesona di wilayah pesisir.

Berbeda dengan kawasan pantai pada umumnya, hampir seluruh permukiman dan aktivitas masyarakat di Bontang Kuala berdiri di atas air, ditopang oleh tiang-tiang kayu ulin yang terkenal kuat dan tahan terhadap perubahan zaman. Jalur-jalur penghubung antarbangunan pun terbuat dari kayu ulin yang membentang di atas perairan tenang, berpadu harmonis dengan hamparan hutan mangrove di sekelilingnya.

Berjalan menyusuri jembatan kayu tersebut menghadirkan pengalaman yang berbeda. Saat matahari terbit, permukaan laut memantulkan cahaya keemasan yang berkilauan. Ketika senja tiba, langit berubah menjadi kanvas warna-warni yang memantul indah di atas air. Debur ombak yang lembut dan semilir angin laut menciptakan suasana tenang yang sulit ditemukan di tempat lain.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Bontang hingga Juni 2026, saat ini terdapat sekitar 45 unit vila dan penginapan tradisional yang beroperasi di kawasan Bontang Kuala.

Tingkat hunian rata-rata penginapan tersebut berkisar antara 45 hingga 55 persen per tahun. Pada musim puncak kunjungan, yakni Juni hingga Agustus serta Desember hingga Januari, tingkat hunian dapat meningkat hingga 75–85 persen. Sebaliknya, pada periode sepi seperti Februari hingga Maret, okupansi turun menjadi sekitar 30–38 persen.

Secara keseluruhan, kawasan ini dikunjungi sekitar 28.000 hingga 32.000 wisatawan setiap tahun, termasuk pengunjung yang datang hanya untuk menikmati suasana tanpa menginap.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Bontang Kuala memiliki daya tarik yang kuat. Namun, potensi tersebut masih terbuka lebar untuk dikembangkan, terutama melalui peningkatan kualitas layanan dan fasilitas guna menjangkau segmen wisatawan dengan daya beli lebih tinggi.

Menuju Destinasi Premium

Konsep Villa Bontang Kuala dirancang secara hati-hati agar tidak mengubah karakter asli kawasan. Sebaliknya, proyek ini bertujuan memperkuat identitas Bontang Kuala sebagai destinasi wisata bahari yang autentik sekaligus nyaman bagi wisatawan modern.

Setiap unit vila dirancang menghadap langsung ke bentang alam terbuka, menawarkan panorama laut dan hutan mangrove tanpa halangan. Selain menyediakan akomodasi yang nyaman dan eksklusif, kawasan resor juga akan dilengkapi sentra kuliner yang menyajikan hidangan laut khas pesisir, ruang pertemuan, serta area pameran budaya yang memperkenalkan kearifan lokal kepada para tamu.

"Kami tidak ingin mengubah identitas asli kawasan ini. Justru investasi vila ini bertujuan mengemas pesona penginapan di atas air dan budaya bahari menjadi paket pariwisata premium yang memiliki daya saing," ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur.

Gagasan pembangunan vila terapung ini lahir dari perhitungan yang matang. Sebagai salah satu daerah penyangga IKN, Bontang memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang akan tumbuh di sekitar ibu kota baru.

Pembangunan IKN diperkirakan mendatangkan ribuan tenaga ahli, pelaku usaha, investor, hingga ekspatriat dari berbagai negara. Selain membutuhkan tempat tinggal sementara, mereka juga memerlukan lokasi beristirahat, berwisata, atau mengadakan pertemuan bisnis dalam suasana yang berbeda dari kawasan perkotaan.

Setelah beroperasi penuh pada periode 2027–2028, tingkat hunian Villa Bontang Kuala ditargetkan mencapai 65–75 persen per tahun. Pada musim puncak, angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga 85–92 persen, dengan sekitar 35–40 persen tamu berasal dari lingkungan IKN dan kalangan ekspatriat.

Jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan juga diperkirakan meningkat menjadi 50.000 hingga 60.000 orang pada tahun pertama operasional penuh.

Optimisme tersebut turut didukung oleh peningkatan konektivitas kawasan. Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bontang dengan IKN dan berbagai kota utama di Kalimantan Timur diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 1,5 hingga 2 jam.

Dengan akses yang semakin mudah, Bontang berpotensi menjadi destinasi akhir pekan favorit bagi para penghuni dan pekerja di IKN.

Kemudahan berinvestasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkot Bontang menyiapkan berbagai kemudahan investasi guna menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan kondusif.

Fasilitas yang ditawarkan mencakup sistem perizinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS), kepastian hukum terkait pemanfaatan lahan, hingga berbagai skema insentif daerah yang dirancang untuk mendukung investasi jangka panjang.

Salah satu syarat utama yang ditekankan adalah komitmen investor dalam menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

DPMPTSP Bontang juga memastikan proses perizinan berlangsung secara transparan dan memberikan pendampingan pada setiap tahapan pembangunan agar investasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang merata.

Lebih dari sekadar bisnis, proyek ini diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan budaya lokal dengan dunia internasional. Para tamu tidak hanya menikmati fasilitas penginapan, tetapi juga berkesempatan mengenal kehidupan masyarakat pesisir, mencicipi kuliner khas, serta memahami tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.

Efek domino

Kehadiran resor eksklusif ini diperkirakan akan menciptakan dampak ekonomi berantai yang signifikan bagi masyarakat Bontang.

Meningkatnya jumlah wisatawan akan mendorong permintaan terhadap berbagai produk lokal, mulai dari hasil perikanan, sayur-mayur, buah-buahan, hingga kerajinan tangan. Kondisi ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM setempat.

Lapangan kerja baru juga akan tercipta, baik sebagai tenaga kebersihan, pelayan, koki, pemandu wisata, maupun pengelola operasional. Kesempatan ini memberi alternatif pekerjaan yang layak bagi masyarakat tanpa harus meninggalkan daerah asal mereka.

Di sisi lain, keberadaan fasilitas wisata premium turut mendorong peningkatan kualitas infrastruktur umum, seperti akses jalan, penerangan, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Bagi wisatawan yang telah lama mengenal Bontang Kuala, hadirnya vila terapung menawarkan pengalaman baru tanpa menghilangkan daya tarik utama kawasan.

Keindahan laut, kesejukan angin pesisir, dan rimbunnya hutan mangrove tetap menjadi magnet utama, kini dilengkapi fasilitas yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana lebih lama dan lebih nyaman.

Villa Bontang Kuala menjadi contoh bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan berdampingan. Dengan mengusung konsep ramah lingkungan, proyek ini dirancang untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem laut dan hutan mangrove.

Material yang digunakan dipilih dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, sementara sistem pengelolaan limbah disiapkan agar tidak mencemari lingkungan perairan.

Bagi investor, proyek ini menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan sekaligus memiliki nilai sosial dan lingkungan. Bagi wisatawan, ia menghadirkan pengalaman menginap yang eksklusif di tengah keindahan alam. Bagi masyarakat Bontang, proyek ini menjadi pintu baru penggerak ekonomi daerah.

Seiring tumbuh dan berkembangnya Ibu Kota Nusantara, Bontang Kuala tampaknya siap memainkan perannya. Di atas hamparan laut yang tenang dan di bawah langit pesisir yang luas, vila-vila terapung itu bukan sekadar bangunan wisata, tapi menjadi simbol optimisme, yang menghubungkan kekayaan budaya masa lalu dengan peluang besar masa depan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Investor asal Tiongkok menyuntikkan dana investasi senilai sekitar Rp15 triliun untuk pengembangan industri kendaraan listrik atau elecric vehicle (EV) di Kawasan Industri Seafer (KIS), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Industri tersebut diproyeksikan menyerap 10 ribu tenaga kerja.

Suntikan investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara PT KIS Kendal dengan PT New Generation Mobility (NGM), serta PT NGM dengan PT China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Penandatanganan kerja sama disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Kendal Dyah Kartika Permatasari di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (15/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa geliat investasi di Jateng tetap tumbuh di tengah kondisi geopolitik internasional yang kurang kondusif. Masuknya investasi ke industri manufaktur Jateng membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Investasi ini sudah mengarah ke teknologi industri terbarukan. Pemprov Jateng akan memberikan insentif pajak bagi kawasan industri yang menetapkan energi terbarukan," ujar Luthfi.

Direktur Utama PT Kawasan Industri Seafer (KIS) Kendal, Bryan W Sudarwo mengatakan, investasi dari PT NGM dan PT CSECEC akan menumbuhkan kawasan industri yang fokus pada industri elecric vehicle, mulai dari baterai, ban, hingga sparepart kendaraan listrik komersial dan sepeda motor listrik.

"Semua terintegrasi. Kami akan mengembangkan ini semua dengan restu Gubernur dan Bupati, guna mendukung penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Bryan menambahkan, pengembangan KIS Kendal diproyeksikan akan menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja, dengan prioritas tenaga kerja lokal. Produksi kendaraan listrik di pabrik tersebut juga diupayakan untuk mengopimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 50% dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Perwakilan dari PT NGM, Hadi Hartanto mengatakan bahwa pemilihan Jateng sebagai tujuan investasi didasari oleh lokasinya yang strategis di Pulau Jawa.

“Alasan lainnya adalah faktor keamanan sosial. Di Jawa Tengah lebih aman dan tentram. Juga kemudahan perizinan yang bagus," jelasnya.

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, siap memproduksi asam lemak (fatty acid) sebagai bahan baku penting pembuatan industri manufaktur mulai kosmetik, sabun, detergen, plastik, tekstil, pelumas, hingga produk perawatan pribadi, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun global.

"Proyek ini ditargetkan mampu mendongkrak nilai tambah komoditas kelapa sawit Indonesia, sekaligus memangkas ketergantungan industri dalam negeri terhadap produk impor," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang Muhammad Aspian Nur di Bontang, Kaltim, Jumat.

Hilirisasi ini dipilih karena asam lemak merupakan produk hilirisasi oleokimia dengan permintaan global tinggi.

Terlebih, saat ini industri oleokimia dunia berada dalam sektor yang terus tumbuh positif.

Konsumsi produk turunannya diproyeksi tumbuh rata-rata 7 persen per tahun, terutama didorong oleh permintaan pasar Asia dan Eropa.

Sedangkan, Bontang memiliki modal kuat untuk memimpin pasar ini, didukung oleh produksi crude palm oil (CPO) di Kalimantan Timur yang melimpah, rata-rata 4 juta ton per tahun.

"Pabrik ini tidak hanya akan memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri strategis, tetapi yang paling penting adalah menciptakan ratusan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi ekspor produk hilir kelapa sawit," katanya.

Untuk operasional, pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi 91,2 ribu ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku CPO sebesar 45 ribu ton per tahun, sehingga bagi para investor, profil proyek ini menawarkan indikator kelayakan finansial yang sangat sehat dan menjanjikan.

Sebagai upaya merealisasikan industri hijau ini, pihaknya telah menyelesaikan skema investment project ready to offer (IPRO) fatty acid senilai Rp3,77 triliun kepada investor domestik maupun global.

Upaya ini menjadi bagian dari promosi investasi strategis bagi Bontang dan Kalimantan Timur untuk memperkuat industri hilir oleokimia nasional.

Industri manufaktur raksasa ini direncanakan berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang.

Lokasi ini dipilih karena memiliki keunggulan konektivitas dan infrastruktur sangat matang, dekat dengan Pelabuhan Lok Tuan dan Pelabuhan LNG Badak untuk kelancaran distribusi ekspor maupun domestik.

"Fasilitas utilitas lengkap yang didukung pasokan listrik hingga 80 MW, fasilitas air bersih, jaringan telekomunikasi, nitrogen, hingga pengolahan limbah. Lahan luas dan terintegrasi, menyiapkan area plant pengolahan seluas 5 hektare serta area penyimpanan bahan baku dan produk seluas 15 hektare," ujar Aspian Nur.

Pewarta: M Ghofar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Disnakertrans bersama DPMPTSP siap memfasilitasi komunikasi dengan industri dalam program ini

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mendukung pengembangan proyek percontohan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 'link and match' atau selaras dengan industri yang digagas Gubernur Banten Andra Soni dengan Yayasan SMK Mitra Industri MM20100.

"Disnakertrans bersama DPMPTSP siap memfasilitasi komunikasi dengan industri dalam program ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi di Serang, Kamis.

Ia mengatakan program tersebut saat ini masih dalam proses penetapan lokasi. Kemudian, pendirian yayasan, pengurusan perijinan dan persyaratan lainnya.

"Mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti bisa berjalan," kata Septo.

Ia berharap proyek percontohan SMK 'link and match' ini bisa berhasil sehingga nantinya bisa dikembangkan di kawasan industri lainnya yang ada di Banten, tidak hanya direncanakan dibangun di kawasan industri modern Cikande Kabupaten Serang dan Sawah Luhur Kota Serang.

"Kami berharap nantinya menjadi percontohan dan bisa dikembangkan di daerah lainnya," kata Septo.

Sebelumnya Gubernur Banten Andra Soni bersama Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 segera menggagas pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja.

Ada dua SMK yang akan dijadikan pilot project atau proyek percontohan rencananya dibangun di dua Kawasan industri yaitu di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang dan di Kawasan Industri Sawah Luhur, Kota Serang.

Saat ini, Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 sedang melakukan tahapan feasibility study (FS) di kedua kawasan itu. Pertimbangannya berdasarkan lokasi dan topografi, jumlah anak usia sekolah, jumlah SMK di wilayah sekitar, sampai pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar.

Andra Soni bertekad untuk merealisasikan pendidikan vokasi yang terintegrasi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (link and match) yang sudah lama dicita-citakan.

Pendidikan vokasi menjadi salah satu upaya untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.

“Bagaimana lulusan SMK itu harus benar-benar siap kerja,” kata Andra Soni saat menerima kunjungan para pengurus Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 bersama jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Banten di Gedung Negara Kota Serang, Kamis (14/5).

Dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh yayasan tersebut di beberapa daerah, Andra Soni yakin pola yang sudah dikembangkan dapat diterapkan di Provinsi Banten. Apalagi Banten dianugerahi lokasi geografis yang strategis, dekat dengan ibu kota dan menjadi daerah lintasan antara Pulau Jawa-Sumatra.

Apalagi, saat ini ada sekitar 8.924 industri yang beroperasi di Provinsi Banten mulai dari industri kecil sampai besar. Dengan mengoptimalkan pola pendidikan vokasi bersama Yayasan SMK Mitra Industri, ia berharap ke depan lulusan SMK dapat terserap sebagai tenaga kerja yang andal dan profesional.

Sementara, Ketua Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 Darwoto mengatakan program unggulan dari SMK Mitra Industri adalah pendidikan karakter. Pendidikan ini mengajarkan bagaimana peserta didik bisa beradaptasi dengan dunia Industri dengan dibekali berbagai kemampuan dan pengetahuan serta pelatihan-pelatihan yang sudah berbasis industri.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam menyiapkan SDM yang unggul,” katanya.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukannya, kedua lokasi yang akan dijadikan percontohan SMK vokasi itu masih terbuka, namun berada dalam kondisi persaingan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah siswa SMA dan SMK yang lebih besar dibandingkan lulusan SMP, sehingga terjadi kompetisi dalam memperoleh peserta didik.

Selain itu, SMK yang berada di sekitar Kawasan itu menurutnya juga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan industri. Misalnya di kedua kawasan industri masih didominasi oleh SMK dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Padahal 25 industri modern Cikande itu metal works (pekerjaan terkait logam) dan industri manufaktur di Kawasan Industri Kasemen.

“Untuk itu, sebaiknya jurusan yang dibuka di SMK itu lebih kepada kebutuhan tenaga kerja di industri, seperti manajemen logistik, teknis pengelasan, teknis mekatronika dan teknis pemesinan,” katanya.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini juga akan melalui proses kurasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk memastikan perusahaan yang ditampilkan benar-benar siap menjalin kerja sama internasional,

Makassar (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar Mario Said menyebut, pihaknya tengah fokus pada penyusunan dan kurasi profil potensi investasi Kota Makassar yang akan ditawarkan pada Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026.

Termasuk profil perusahaan-perusahaan lokal yang bakal dipromosikan kepada investor asing pada giat yang dijadwalkan berlangsung 23–25 Juni 2026 di Kota Makassar.

"Ini juga akan melalui proses kurasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk memastikan perusahaan yang ditampilkan benar-benar siap menjalin kerja sama internasional," jelasnya di Makassar, Rabu.

Termasuk menyiapkan profil potensi daerah dan profil pelaku usaha, baik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan perusahaan swasta.

Mario menjelaskan bahwa seluruh persiapan tengah berjalan secara intensif mengacu pada arahan dan koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Insya Allah kegiatan akan dilaksanakan di Hotel Indra Makassar, dengan menggunakan dua ruangan utama, yakni Ruang Macora I dan Macora II," tambah dia.

Selain itu, Pemkot Makassar juga tengah memfinalisasi daftar undangan yang akan menghadiri forum tersebut.

Koordinasi dilakukan lintas sektor, termasuk dengan Sekretaris Daerah serta Kemenlu, guna memastikan keterlibatan negara-negara potensial.

Dijelaskan, dalam pelaksanaannya, IGS 2026 akan menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan utama, mulai dari seremoni pembukaan hingga forum business matching (B-to-B) antara pelaku usaha dengan perwakilan negara peserta.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, antara pelaku usaha lokal dengan negara-negara peserta.

"Harapannya, terjadi koneksi langsung yang bisa berlanjut pada kerja sama konkret," ungkapnya.

Forum ini secara khusus menyasar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta negara sahabat.

Tercatat, sebanyak 31 negara anggota OKI dan 18 negara sahabat direncanakan akan diundang dalam kegiatan tersebut.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Iklim investasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur makin menarik bagi investor ditandai dengan capaian yang melampaui target, tercatat sebesar 123,23 persen pada 2025, yakni dari target awal yang dipatok senilai Rp2,5 triliun, berhasil terealisasi sebesar Rp3,08 triliun.

"Tidak hanya itu, capaian ini juga mencerminkan adanya pertumbuhan signifikan sebesar 13,66 persen dibanding realisasi investasi tahun 2024," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspian Nur, di Bontang, Rabu.

Realisasi investasi 2025 yang melampaui target ini, lanjut ia, juga menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin dipercaya oleh investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari total realisasi tersebut investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai sebesar Rp3,02 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp54,11 miliar.

Capaian investasi ini bersumber dari 323 proyek yang direalisasikan oleh 81 pelaku usaha besar, sehingga hal ini menunjukkan aktivitas investasi yang cukup dinamis serta adanya keberlanjutan proyek-proyek strategis di daerah.

"Untuk PMA, terdapat dua sektor utama yang mendominasi realisasi investasi 2025, yaitu perumahan, kemudian kawasan industri dan perkantoran. Kedua sektor ini menjadi indikator bahwa Bontang tidak hanya berkembang sebagai kota industri, tetapi juga mulai menunjukkan daya tarik pada sektor jasa dan 'hospitality'," ujarnya.

Sementara pada PMDN, struktur investasi didominasi oleh sektor industri pengolahan, khususnya Industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi dengan andil mencapai 85,96 persen.

Disusul sektor perdagangan dan reparasi (5,18 persen), Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin (3,16 persen), usaha jasa lainnya (2,32 persen), hotel dan restoran (1,12 persen).

“Dominasi sektor industri kimia mempertegas karakteristik Bontang sebagai kawasan industri strategis di Kaltim, didukung oleh keberadaan industri besar dan ekosistem pendukungnya," kata Aspian Nur.

Sementara sebaran investasi per kecamatan di Bontang adalah untuk Kecamatan Bontang Utara Rp1,17 triliun atau 98,94 persen, Bontang Barat Rp9,36 miliar atau 0,79 persen, dan Kecamatan Bontang Selatan Rp3,2 miliar atau dengan andil 0,27 persen.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kota Semarang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi aset milik daerah. Strategi tersebut dilakukan dengan mensosialisasikan platform Gemilang sebagai upaya digitalisasi pendataan serta promosi aset guna menarik investor. Lewat platform itu, data aset daerah yang tersebar di berbagai wilayah dapat dimanfaatkan lebih lanjut agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan transparan.

Kabid Potensi dan Promosi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Irawan, menyatakan bahwa banyak potensi aset daerah yang saat ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh untuk mendukung pembangunan.

"Banyak potensi aset yang masih bisa dioptimalkan lagi. Pemerintah Kota Semarang, tahun lalu memang Ibu Wali Kota di Semarang Business Forum meluncurkan aplikasi Gemilang. Tetapi sebenarnya bukan hanya di platform itu saja, kami juga mempromosikan potensi investasi Kota Semarang di Central Java Investment Platform (CJIP), ada juga platform gabungan antara teman-teman BKPM atau Kementerian Investasi di pusat, jadi ada banyak," jelas Irawan, dalam FGD Sinkronisasi Data Potensi Unggulan Wilayah untuk Penguatan Promosi Investasi Daerah, Rabu (8/4/2026).

Langkah ini diambil mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam mengelola seluruh aset secara mandiri. Kolaborasi antara DPMPTSP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya hingga tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi kunci utama. Menurut Irawan, identifikasi potensi unggulan dan validitas data rencana pemanfaatan lahan sangat diperlukan agar investor mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peluang investasi yang ada.

Irawan menambahkan bahwa skema kerja sama dengan pihak ketiga akan sangat meringankan beban keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang. "Dengan banyaknya aset yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang, APBD kita tentu masih terbatas untuk bisa mengelolanya. Maka kami membuka peluang, silakan ditawarkan, dikerjasamakan kepada investor. Sehingga beban pengelolaan aset kita juga ikut berkurang," ujarnya.

Jika kerja sama ini berjalan secara masif, kewajiban retribusi aset juga akan berkurang dan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Dari sisi teknis pengelolaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang menegaskan bahwa pengamanan aset merupakan kewajiban utama setiap pengelola barang. Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan BPKAD Kota Semarang, Rama Nidya Khafidhin, menjelaskan bahwa pengamanan aset mencakup tiga aspek penting yakni fisik, administratif, dan yuridis. Pemanfaatan barang milik daerah harus selalu mempertimbangkan kepentingan umum dan tidak mengganggu tugas pokok pemerintahan.

Rama juga memaparkan adanya perbedaan mekanisme administratif dalam pemanfaatan aset berdasarkan durasi waktu yang disepakati dengan mitra. Hal ini menjadi landasan legal formal bagi para calon investor yang ingin memanfaatkan lahan atau properti milik Pemerintah Kota Semarang.

"Konsep pemanfaatan barang milik daerah terbagi menjadi dua, yang membedakan adalah jangka waktu. Kalau jangka waktunya kurang dari 1 tahun itu masuk retribusi, kalau lebih dari itu, masuk mekanisme sewa," ungkap Rama.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Sugi Hartono, menilai bahwa selama ini pemanfaatan aset belum berjalan maksimal karena kendala promosi. Digitalisasi melalui platform Gemilang dianggap sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan nilai ekonomi aset yang sebelumnya terbengkalai di tingkat wilayah. Sugi menekankan agar pemerintah memberikan kemudahan layanan dan birokrasi bagi investor yang tertarik mengelola aset daerah.

"Aset Pemerintah Kota Semarang yang tersebar di tiap-tiap kelurahan, kecamatan, tentunya butuh pendataan. Butuh untuk dioptimalkan, dipromosikan. Sangat disayangkan kalau ada aset yang dibiarkan begitu saja. Makanya tujuan diluncurkannya platform Gemilang ini sangat baik sekali," tutur Sugi. Ia juga berpesan agar investor tidak dihambat atau dipersulit dalam proses masuknya modal ke daerah, melainkan harus diberikan pelayanan prima.

Senada dengan Sugi, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang lainnya, Ali Mardani, meyakini bahwa revitalisasi aset melalui teknologi digital akan menjadi motor penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini. Menurutnya, penetrasi digital harus memberikan manfaat nyata dalam dunia pemerintahan, khususnya dalam menciptakan transparansi dan produktivitas BUMD. Sinkronisasi data menjadi syarat mutlak agar aset-aset tersebut memiliki daya saing tinggi di mata para pelaku usaha.

Ali Mardani menutup dengan memberikan apresiasi terhadap inovasi digital yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk membangun kepercayaan publik. Dengan meningkatnya kepercayaan investor, diharapkan ekonomi Kota Semarang dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

"Platform Gemilang ini saya apresiasi sebagai sebuah langkah inovatif dari teman-teman DPMPTSP Kota Semarang dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, termasuk promosi aset daerah. Mudah-mudahan ini jadi langkah baik yang bisa optimal ke depan," pungkasnya.

Palembang (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (DPMPTSP Sumsel) mencatat realisasi investasi di wilayah itu sepanjang tahun 2025 mencapai Rp62,67 triliun.

Kepala DPMPTSP Sumsel Lusapta Yudha Kurnia di Palembang, Selasa, mengatakan sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Sumsel mencapai Rp62,67 triliun, dengan rincian penanaman modal asing (PMA) senilai Rp15,47 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp47,19 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 61.529 orang.

Terdapat lima negara penyumbang terbesar terhadap realisasi investasi di Sumsel, yaitu Singapura Rp10,27 triliun, China Rp1,88 triliun, Jepang Rp1,18 triliun, Malaysia Rp700 miliar, dan Inggris Rp509 miliar.

Sebaran lokasi investasi PMA berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Palembang, Banyuasin, dan Musi Rawas. Adapun investasi PMDN tersebar di Kota Palembang, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, dan Ogan Ilir.

Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 sebesar Rp42,5 triliun atau mencapai 147,46 persen. Namun demikian, realisasi investasi tersebut masih berada di bawah target nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp78,85 triliun atau sekitar 79,48 persen dari target tersebut.

Secara tahunan, realisasi investasi di Sumsel juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024 realisasi investasi tercatat sebesar Rp70,92 triliun, sedangkan pada 2025 sebesar Rp62,67 triliun atau turun sekitar Rp8 triliun.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melandainya optimalisasi investasi PMA, terutama karena proyek besar seperti PT OKI Pulp & Paper telah mencatatkan nilai investasi yang signifikan pada tahun sebelumnya.

“Meskipun belum mencapai target nasional sebesar Rp78,85 triliun, capaian ini tetap menunjukkan performa yang melampaui rencana daerah,” katanya.

Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor industri di kabupaten dan kota melalui peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha, fasilitasi investasi, serta penyesuaian regulasi.

Saat ini pemerintah juga tengah menghadapi masa transisi regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menuju Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada pengaturan tata ruang di masing-masing wilayah.

Maka dari itu, DPMPTSP Sumsel melakukan sosialisasi serta pembinaan pengendalian agar kendala yang dihadapi investor dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan solusi secara responsif.

Selain itu, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Selain melakukan workshop di kabupaten dan kota melalui layanan jemput bola, kami juga akan melakukan sosialisasi keliling atau roadshow terkait pembinaan PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai langkah proaktif dalam pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku usaha,” kata Lusapta.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang (ANTARA) - Realisasi investasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten pada tahun 2025 mencatatkan capaian tertinggi sejak 2023 atau dalam tiga tahun terakhir yakni sebesar Rp22,5 triliun dari target Rp15,1 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja di Tangerang, Selasa, mengatakan capaian investasi pada tahun 2023 yakni Rp14,9 triliun dari target Rp8,6 triliun. Lalu tahun 2024, realisasi investasi sebesar Rp14,5 triliun dari target Rp14,3 triliun.

"Capaian di tahun 2025 ini adalah cerminan dari tumbuhnya ekonomi dan Kota Tangerang menjadi salah satu daerah magnet investasi karena kemudahan perijinan dan iklim usaha yang kondusif," kata Sugihharto Achmad Bagdja.

Sugihharto juga merincikan capaian investasi setiap triwulan di tahun 2025 yakni triwulan pertama realisasi investasi tercatat sebesar Rp4,4 triliun, triwulan kedua sebesar Rp8,2 triliun, triwulan ketiga sebesar Rp5,4 triliun dan triwulan keempat sebesar Rp4,5 triliun.

Sementara itu negara yang melakukan investasi sejak triwulan pertama hingga keempat di Kota Tangerang, yakni Singapura, Tiongkok, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Belanda, Taiwan, Seychelles, Malaysia, Filipina, Vietnam, Swiss dan Kanada.

"Investasi yang dikembangkan di Kota Tangerang sangat beragam. Hal ini menunjukkan jika Kota Tangerang menjadi tujuan investasi dari perusahaan luar negeri," ujarnya.

Untuk di tahun 2026, DPMPTSP Kota Tangerang telah menargetkan investasi Rp15,15 triliun dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi tahun ini.

"Untuk menjaga dan meningkatkan realisasi investasi, Pemkot Tangerang terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha serta melakukan inovasi layanan perizinan," katanya.

Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan kemajuan dunia industri dan kesejahteraan buruh saling terkait, sehingga keduanya harus selaras dan memiliki tujuan sama demi peningkatan kualitas hidup buruh dan iklim usaha.

"Pemkot Tangerang memandang bahwa kemajuan industri tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan pekerja. Kami berharap Kota Tangerang terus menjadi wilayah yang kompetitif bagi pelaku usaha sekaligus menjadi rumah yang layak dan sejahtera bagi seluruh pekerja," kata dia.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman menambahkan keunggulan Kota Tangerang tidak hanya ditopang oleh letaknya yang strategis dekat Bandara Internasional Soekarno–Hatta, tetapi juga oleh dukungan infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia, serta kemudahan layanan perizinan yang terus ditingkatkan.

"Visi kita jelas, yakni menjadikan Kota Tangerang sebagai kota yang kolaboratif, maju, berkelanjutan dan berahlakul karimah. Investasi menjadi salah satu pintu utama untuk mewujudkan visi tersebut," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan investasi yang stabil di wilayah ini membuka peluang besar bagi sektor properti dan hunian untuk terus berkembang pada 2026

Kota Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menyebutkan bisnis hunian menjadi salah satu sektor investasi yang mengalami peningkatan pesat pada tahun 2025 berdasarkan data realisasi investasi yang menembus Rp130,2 triliun dan melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Capaian tersebut membawa Banten naik ke peringkat empat nasional dalam realisasi investasi. Ini jadi indikator kuat bahwa iklim usaha di provinsi ini semakin menarik di mata investor domestik dan asing," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti di Kota Tangerang, Sabtu.

Virgojanti menambahkan salah satu daerah yang menjadi motor pertumbuhan investasi di Banten adalah Kabupaten Tangerang.

Menurut data realisasi investasi 2025 versi DPMPTSP Kabupaten Tangerang, nilai investasi di wilayah ini mencapai lebih dari Rp37,6 triliun.

"Pencapaian tersebut tak hanya mencerminkan keunggulan sektor industri dan infrastruktur, tetapi juga menjadi indikator posisi strategis Kabupaten Tangerang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pertumbuhan investasi yang stabil di wilayah ini membuka peluang besar bagi sektor properti dan hunian untuk terus berkembang pada 2026," ujarnya.

Direktur Paramount Land Chrissandy Dave mengatakan pertumbuhan investasi di Banten, khususnya Kabupaten Tangerang, menjadi katalis penting bagi sektor hunian.

“Kami melihat 2026 sebagai momentum pertumbuhan yang sangat baik bagi bisnis hunian. Investasi yang masuk ke Banten, khususnya Kabupaten Tangerang, menciptakan permintaan nyata terhadap hunian berkualitas,” ujarnya.

Khusus tahun 2026, lanjut Chris, tren hunian diprediksi mengarah pada kawasan terpadu yang tidak hanya menawarkan rumah, tetapi juga lingkungan yang lengkap, nyaman dan berkelanjutan. Konsumen kini semakin selektif dan mencari hunian yang memiliki nilai tambah jangka panjang.

“Hunian tidak lagi sekadar tempat tinggal, tetapi juga aset investasi. Faktor akses tol, fasilitas kota, ruang terbuka hijau dan konsep kawasan terpadu menjadi pertimbangan utama konsumen,” kata dia.

Dengan fondasi investasi yang kuat di 2025, prospek bisnis hunian di 2026 diyakini terus bertumbuh, khususnya di kawasan-kawasan strategis seperti Kabupaten Tangerang.

Dukungan pemerintah daerah melalui kemudahan perizinan serta pengembangan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut.

"Sinergi antara pemerintah dan pengembang diyakini mampu menciptakan ekosistem hunian yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun atau 108,95 persen dari target tahunan, didorong lonjakan signifikan pada triwulan IV yang menjadi pengungkit capaian Semester II 2025.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan peningkatan realisasi investasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor yang terus menguat terhadap Banten, terutama pada paruh kedua 2025.

“Investasi kita meningkat cukup tinggi, tadi disebutkan sekitar 108 persen,” ujar Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Dalam Rapat Koordinasi Rilis Realisasi Investasi Triwulan IV dan Semester II Periode Januari–Desember 2025 yang digelar di Rahaya Resort Banten, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Dimyati menegaskan pentingnya menjaga iklim usaha agar tetap kondusif sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan menarik investasi baru.

Ia meminta seluruh elemen masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu aktivitas investasi.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak mengganggu investasi. Kalau investasi diganggu, itu sama saja kontraproduktif. Kita justru ingin merayu para investor agar mau menanamkan modalnya di daerah kita,” katanya.

Menurut Dimyati, perlindungan terhadap iklim investasi merupakan kepentingan bersama, termasuk bagi pemerintah kabupaten dan kota. “Bupati/Walikota tentu ingin semua orang berinvestasi di daerahnya. Kalau tiba-tiba investasi itu diganggu, maka upaya kita bersama menjadi sia-sia,” ujarnya.

Ia juga menekankan komitmen Pemprov Banten dalam memastikan investasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan manfaat bagi masyarakat, salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dimyati menilai investasi memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Kalau tidak ada investasi, maka tidak ada lapangan pekerjaan. Padahal, lapangan pekerjaan itu sangat penting. Semua itu bisa terjadi karena adanya investasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Virgojanti menyampaikan bahwa lonjakan investasi pada Triwulan IV 2025 menjadi faktor utama tingginya capaian Semester II dan realisasi tahunan.

“Pada Triwulan IV 2025, realisasi investasi Banten mencapai Rp38,6 triliun. Angka ini tumbuh signifikan dan menjadi pengungkit utama capaian Semester II,” ujarnya.

Virgojanti menjelaskan realisasi Triwulan IV tersebut terdiri atas penanaman modal asing sebesar Rp19,30 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp19,28 triliun, dengan total 31.185 proyek serta penyerapan tenaga kerja mencapai 58.733 orang.

Secara kumulatif sepanjang 2025, kata dia, komposisi investasi didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp73,20 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp56,96 triliun. “Ini menunjukkan kepercayaan investor yang terus menguat terhadap Banten,” ujar Virgojanti.

Dari sisi sektor, industri kimia dan farmasi masih menjadi kontributor terbesar investasi, disusul sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi, serta perumahan dan kawasan industri.

Adapun secara wilayah, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon tetap menjadi episentrum utama investasi di Provinsi Banten.

Virgojanti juga menyoroti penguatan investasi berbasis hilirisasi sebagai bagian dari upaya mendorong nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. “Nilai investasi hilirisasi pada Triwulan IV mencapai Rp17,5 triliun atau sekitar 45,33 persen dari total investasi triwulan tersebut,” katanya.

Secara tahunan, investasi hilirisasi menyumbang Rp41,3 triliun atau 31,72 persen dari total realisasi 2025. Menurut Virgojanti, capaian tersebut menunjukkan arah kebijakan investasi Banten yang semakin terfokus pada dampak ekonomi nyata.

“Realisasi ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya tumbuh dari sisi nilai, tetapi juga berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja yang sepanjang 2025 mencapai 214.216 orang,” kata dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026