Bisnis.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti porsi belanja pegawai yang saat ini telah mencapai 29% dari total postur anggaran, atau hanya selisih tipis dari batas maksimal 30% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menilai realisasi angka tersebut sejauh ini masih berada dalam koridor regulasi.

Kendati demikian, ia menekankan pentingnya langkah strategis guna menjaga kesehatan fiskal daerah melalui efisiensi ketat dan peningkatan produktivitas kerja ASN.

“Saya yakin dengan upaya-upaya efisiensi yang dilakukan sekarang. Yang paling penting itu peningkatan produktivitas, supaya dari sisi biaya tetap sesuai arahan pemerintah,” ujarnya di Bandung, baru-baru ini.

Asep menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemerintah kota, di mana porsi anggaran pegawai hampir menyentuh plafon, namun distribusi tenaga kerja di beberapa sektor krusial justru masih mengalami kekurangan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu instansi yang dilaporkan masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar secara signifikan.

“Kita dapat laporan, guru masih kurang. Di instansi juga masih ada kekurangan. Ini harus diputar otak bersama pemerintah, supaya tetap mengikuti undang-undang, tapi kebutuhan mendesak juga bisa terpenuhi,” katanya.

Guna menyiasati keterbatasan ruang fiskal tersebut, legislatif mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk lebih agresif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Sektor pariwisata dinilai menjadi motor penggerak utama yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pundi-pundi daerah tanpa harus melanggar limitasi belanja pegawai.

Asep memaparkan tingginya animo kunjungan wisatawan ke Kota Kembang harus dikonversi menjadi penerimaan daerah yang optimal, terutama melalui pajak hotel, restoran, hingga sektor usaha pendukung lainnya.

“Wisata Bandung itu besar sekali potensinya. Ketika wisatawan datang, hotel pasti terisi, restoran juga bergerak. Ini yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa strategi peningkatan PAD ini tidak akan menambah beban ekonomi bagi masyarakat lokal. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menangkap peluang ekonomi dari aktivitas belanja para pelancong yang datang ke Bandung.

“Artinya, bukan membebani masyarakat. Tapi ada pergerakan ekonomi dari orang yang datang ke Bandung, mereka belanja, itu yang harus kita dorong,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem, terutama terkait potensi bahaya pohon tumbang dan tiang reklame yang tidak kokoh.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Rieke Suryaningsih, menekankan pentingnya langkah mitigasi dini melalui pengecekan menyeluruh terhadap infrastruktur hijau dan media luar ruang di seluruh penjuru kota.

Menurutnya, banyak pohon di Bandung yang kondisinya sudah mengkhawatirkan dan rawan roboh saat diterjang angin kencang.

“Pohon-pohon itu harus benar-benar diperiksa, karena ada yang sudah keropos. Dahan-dahannya juga perlu dicek supaya tidak membahayakan masyarakat,” ujarnya belum lama ini.

Rieke turut menyoroti mandeknya rencana pendataan pohon melalui program “KTP Pohon”. Menurutnya, program identifikasi tersebut sangat krusial sebagai basis data untuk memetakan usia serta kondisi kesehatan pohon secara akurat guna mencegah insiden di ruang publik.

“Dulu sempat ada rencana KTP Pohon, tapi sampai sekarang belum jadi. Padahal itu penting untuk mengetahui kondisi dan usia pohon,” katanya.

Selain faktor infrastruktur, Rieke mengimbau masyarakat untuk lebih mawas diri dalam menghadapi anomali cuaca. Ia menyarankan pengurangan aktivitas luar ruangan apabila suhu udara melonjak ekstrem, terutama saat mencapai angka di atas 34 derajat Celsius.

“Kalau memang cuaca panas sekali, sebaiknya aktivitas dikurangi. Kita juga harus mengukur kemampuan tubuh dalam beradaptasi dengan kondisi cuaca,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Kota Bandung masih dibayangi potensi bencana banjir saat intensitas hujan meningkat.

Meski upaya perbaikan infrastruktur drainase terus berjalan, kewaspadaan kolektif tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, Rieke memberikan catatan khusus mengenai manajemen sampah yang berpotensi menjadi bom waktu, terutama saat memasuki musim kemarau.

“Yang saya khawatirkan justru sampah. Ini harus segera diolah atau ditangani dengan serius, karena bisa menimbulkan masalah baru,” tuturnya.

BANDUNG - Anggota Pansus 14 DPRD Kota Bandung, Yoel Yosafat, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual harus tetap berada dalam koridor.

"Yang kami maksud sesuai dengan koridor adalah, tetap fokus pada pelindungan kesehatan dan tidak mengarah pada diskriminasi kelompok tertentu," ujar Anggota Pansus 14 DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat.

Menurut dia, sejak awal arah pembahasan difokuskan pada penguatan aspek kesehatan, pencegahan penyakit menular seksual, serta penanganan kekerasan seksual yang belakangan marak terjadi. Namun dalam perjalanannya, muncul dinamika dan perbedaan pandangan di internal pansus.

“Awalnya kita ingin memperkuat pelindungan kesehatan dan menekan angka penyakit menular seksual. Dalam prosesnya memang ada usulan agar pengaturannya diperluas. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pro dan kontra,” ujarnya.

Yoel menekankan, regulasi yang disusun tidak boleh sampai melanggar prinsip hak asasi manusia maupun berpotensi digugat secara hukum. Ia mengingatkan agar perda yang dihasilkan memiliki landasan yuridis yang kuat dan tidak diskriminatif.

“Kita tidak ingin mempersekusi siapa pun. Yang diatur adalah aspek kesehatan dan perilaku berisiko. Jangan sampai perda ini justru bermasalah dan digugat ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Ia juga mengakui hingga saat ini belum ada regulasi di tingkat pusat yang secara spesifik mengatur orientasi seksual. Karena itu, pendekatan yang paling rasional adalah melalui aspek penanggulangan kesehatan masyarakat.

Bahkan di Jakarta dan Bali pun yang dianggap memiliki kehidupan yang lebih bebas tidak menyinggung masalah orientasi penyimpangan seksual.

"Di Jakarta dan Bali fokusnya tetap ada penanggulangan kesehatan seksual," terangnya.

Sehingga jika di kota Bandung ingin membahas mengenai orientasi penyimpangan seksual, maka harus lebih berhati-hati, karena ini merupakan hal pertama di Indonesia.

Sebagai kota yang memiliki karakter religius sekaligus kota metropolitan, Bandung dinilai harus bijak dalam menyusun aturan.

“Kita sepakat mencegah perilaku berisiko, tapi tidak membenci orangnya. Prinsipnya harus tetap memanusiakan,” tandasnya.

Pembahasan pasal demi pasal masih terus berjalan. Pansus menargetkan penyusunan rampung paling lambat bulan depan, dengan harapan perda yang lahir mampu menjadi payung hukum yang jelas, implementatif, dan tidak menimbulkan diskriminasi.

Meski agak alot dalam segi pembahasan ya menyatakan berat-berat akan selesai dibahas pada satu atau dua bulan ke depan.

"Walau ada dinamika, namun pembahasan tetap berjalan. Dan kami harapkan akan segera diselesaikan. Karena yang penting Perda ini bisa diimplementasikan dengan baik," pungkasnya.

BANDUNG - Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bandung terus menggeber pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat tata kelola kota agar lebih tertib, aman, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

Anggota Pansus 13 DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menyebut pembahasan dilakukan bertahap dan intensif bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saat ini kami fokus mendalami substansi materi yang terdiri atas 63 pasal dalam 18 bab. Beberapa aspek sudah kami bahas, seperti tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, serta tertib kesehatan,” ujarnya.

Dalam draf raperda tersebut, Bab III secara khusus mengatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang memuat 12 aspek. Di antaranya tertib lingkungan, tertib kebersihan, tertib bangunan gedung, tertib jalur hijau dan fasilitas umum, tertib sungai dan drainase, tertib usaha tertentu, tertib pedagang kaki lima, tertib reklame, hingga tertib ruang.

Menurut Andri, materi yang sudah diperdalam meliputi tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, tertib kesehatan, serta tertib usaha tertentu yang pembahasan lanjutannya dijadwalkan pada 3 Februari 2026. Sementara itu, delapan aspek lainnya masih memerlukan pendalaman agar aturan yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan aplikatif di lapangan.

“Walaupun cakupan materinya luas, kami berkomitmen menyusun regulasi yang tidak hanya tegas dalam penegakan, tetapi juga menjamin perlindungan masyarakat dan keadilan sosial,” tegasnya.

Pembahasan turut melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Perdagangan dan Industri, Disbudpar, Bagian Hukum, serta tim penyusun naskah akademik. Pansus 13 memastikan proses berjalan hati-hati dan terbuka terhadap berbagai masukan. Andri berharap raperda ini nantinya memiliki kepastian hukum dan realistis diterapkan.

“Kami ingin perda ini benar-benar menjadi solusi atas persoalan ketertiban umum di Kota Bandung secara menyeluruh,” pungkasnya.

BANDUNG - Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bandung telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Saat ini, proses regulasi tersebut memasuki tahap konsultasi ke kementerian terkait serta evaluasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Anggota Pansus 12 DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, mengatakan, secara substansi pembahasan telah selesai, tinggal menunggu tahapan harmonisasi dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Alhamdulillah secara pembahasan sudah selesai. Tinggal proses konsultasi ke kementerian dan selanjutnya evaluasi di Kemenkumham,” ujarnya.

Menurut Susanto Raperda ini memiliki ruang lingkup yang komprehensif, mencakup tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kelembagaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), pengaturan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), Undian Gratis Berhadiah (UGB), perizinan, sistem informasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi hingga pembiayaan.

"Regulasi ini disusun sebagai turunan dari sejumlah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terbaru agar implementasi di daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan ketentuan nasional," ungkapnya.

Susanto, mengatakan, aspek Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), Raperda ini mengacu pada Permensos Nomor 8 Tahun 2024. Beberapa ketentuan yang diturunkan ke dalam Perda antara lain menyangkut mekanisme perizinan serta sanksi administratif.

Selain itu,, diatur pula kewajiban pelaporan bagi penyelenggara PUB, termasuk kewajiban melampirkan dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan dana di atas Rp 500 juta, serta dokumentasi pelaksanaan dan penyaluran dana.

“Pelaporan menjadi bagian penting agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin,” ujarnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), pengaturan dalam Raperda ini merupakan turunan dari Permensos Nomor 5 Tahun 2024. Fokus utamanya adalah penguatan pola monitoring dan evaluasi oleh Dinas Sosial di daerah terhadap operasional dan tata kelola LKS.

"Dengan regulasi ini, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih jelas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial yang beroperasi di wilayahnya," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Susanto, pengaturan terkait Undian Gratis Berhadiah (UGB) mengacu pada Permensos Nomor 3 Tahun 2024.

"Ketentuan ini mengatur tata cara perizinan, pelaporan, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan undian agar berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat," jelasnya.

Susanto mengatakan, secara keseluruhan, Raperda ini bertujuan memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan perhimpunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya regulasi ini, lanjut Susanto, pemerintah daerah memiliki mekanisme yang jelas dalam menindaklanjuti temuan atau laporan masyarakat, mulai dari pemberian sanksi administratif hingga penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat," pungkasnya

Bisnis.com, BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bandung."

“Hal yang bisa kami lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan, yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintahan berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti,” ujar Farhan, Kamis (11/12/2025).

Dalam kondisi ini, Farhan meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kepatuhan dan akuntabilitas. “Secara administrasi kami memastikan bahwa semuanya sesuai aturan. Kami juga memastikan bahwa pelaksanaan berbagai program tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia memandang situasi tersebut sebagai peringatan penting bagi jajaran internal Pemkot Bandung, khususnya Inspektorat. “Ini menjadi momen untuk introspeksi dan bersih-bersih,” ujarnya.

Terkait kondisi Wakil Wali Kota Erwin, Farhan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan sedang menjalani perawatan di RSUD Bandung Kiwari. Namun, ia belum dapat memberikan detail medis. “Saya masih menunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya dan ini berimplikasi pada status hukum beliau,” katanya.

Farhan menambahkan bahwa dirinya tidak dapat menjenguk Erwin tanpa izin resmi dari Kejaksaan. Hal itu dilakukan demi menjaga objektivitas proses hukum.

“Harus ada izin. Jangan sampai menimbulkan prasangka. Ini untuk menjaga objektivitas proses hukum," ujarnya, sembari menegaskan pentingnya prinsip amanah dalam pemerintahan.

Mengenai kemungkinan pendampingan hukum dari Pemkot, Farhan menyebut pihaknya masih mengkaji aturan yang berlaku. “Kami masih melihat aturannya. Pada dasarnya setiap warga negara berhak menentukan pendamping hukumnya masing-masing.”

Status jabatan Wakil Wali Kota, lanjutnya, kini berada di ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kejaksaan akan menyampaikan pemberitahuan kepada Kemendagri yang kemudian akan menentukan tindak lanjut.

Adapun mengenai Rendiana Awangga, anggota DPRD Kota Bandung yang juga kader Partai NasDem, Farhan menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah pribadi dan partai menghormati proses hukum.

“Saya sudah berkonsultasi dengan DPP Partai NasDem. Partai akan mengawasi dan mengikuti perkembangan ini secara saksama dan menghormati proses hukum,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai komunikasi terakhir dengan Erwin, Farhan menjelaskan bahwa interaksi terakhir terjadi sebelum dan sesudah Erwin berangkat umrah dua pekan lalu. “Beliau sempat datang ke rumah, tapi saya sedang keluar kota. Setelah itu beberapa event beliau absen, dan saya menanyakan penyebabnya. Ternyata sakit,” jelas Farhan.

Secara pribadi, Farhan mengaku terpukul dengan situasi yang menimpa rekannya tersebut. “Saya sedih. Sedih pisan. Bagaimanapun juga teman seperjuangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Walikota Bandung, Erwin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di Pemerintahan Kota Bandung 2025.

Melansir laman resmi jabar.go.id, Erwin Lahir di Bandung, 18 Mei 1972. Pria dengan sapaan Kang Erwin memiliki riwayat pendidikan di SD Cikadut dan SD Cikutra V, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santa Maria dan SMA Yodhatama.

Dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi di Universitas Pasundan dan menyabet gelar Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus), serta tengah menjalani pendidikan Doktor di universitas tersebut.

Menjabat periode 2025-2030, dia meniti karir sebagai pengusaha. Erwin mulai menjajaki di dunia politik dengan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadikan PKB sebagai kendaraan politik untuk melenggang sebagai Anggota DPRD Kota Bandung. Di DPRD dia bertugas di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Namanya semakin santer di masyarakat ketika dirinya menang dalam gelaran Pilkada 2024 dengan mendampingi Muhammad Farhan sebagai Wali Kota Bandung.

Dia tercatat pernah mengikuti sejumlah organisasi yakni Pembina Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia; Ketua Pagar Nusa Kota Bandung; Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat; Ketua DPC PKB Kota Bandung (tiga periode); Ketua Forum RW Kelurahan Babakansari dan Kecamatan Kiaracondong.

Sekadar informasi, dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, keduanya diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk meminta paket pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pejabat di Bandung.

Kemudian, paket pekerjaan itu dinilai menguntungkan sejumlah pohak yang terafiliasi dengan para tersangka.

"Selanjutnya setelah paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, secara subsidair Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.