Bisnis.com, BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bandung."

“Hal yang bisa kami lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan, yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintahan berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti,” ujar Farhan, Kamis (11/12/2025).

Dalam kondisi ini, Farhan meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kepatuhan dan akuntabilitas. “Secara administrasi kami memastikan bahwa semuanya sesuai aturan. Kami juga memastikan bahwa pelaksanaan berbagai program tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia memandang situasi tersebut sebagai peringatan penting bagi jajaran internal Pemkot Bandung, khususnya Inspektorat. “Ini menjadi momen untuk introspeksi dan bersih-bersih,” ujarnya.

Terkait kondisi Wakil Wali Kota Erwin, Farhan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan sedang menjalani perawatan di RSUD Bandung Kiwari. Namun, ia belum dapat memberikan detail medis. “Saya masih menunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya dan ini berimplikasi pada status hukum beliau,” katanya.

Farhan menambahkan bahwa dirinya tidak dapat menjenguk Erwin tanpa izin resmi dari Kejaksaan. Hal itu dilakukan demi menjaga objektivitas proses hukum.

“Harus ada izin. Jangan sampai menimbulkan prasangka. Ini untuk menjaga objektivitas proses hukum," ujarnya, sembari menegaskan pentingnya prinsip amanah dalam pemerintahan.

Mengenai kemungkinan pendampingan hukum dari Pemkot, Farhan menyebut pihaknya masih mengkaji aturan yang berlaku. “Kami masih melihat aturannya. Pada dasarnya setiap warga negara berhak menentukan pendamping hukumnya masing-masing.”

Status jabatan Wakil Wali Kota, lanjutnya, kini berada di ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kejaksaan akan menyampaikan pemberitahuan kepada Kemendagri yang kemudian akan menentukan tindak lanjut.

Adapun mengenai Rendiana Awangga, anggota DPRD Kota Bandung yang juga kader Partai NasDem, Farhan menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah pribadi dan partai menghormati proses hukum.

“Saya sudah berkonsultasi dengan DPP Partai NasDem. Partai akan mengawasi dan mengikuti perkembangan ini secara saksama dan menghormati proses hukum,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai komunikasi terakhir dengan Erwin, Farhan menjelaskan bahwa interaksi terakhir terjadi sebelum dan sesudah Erwin berangkat umrah dua pekan lalu. “Beliau sempat datang ke rumah, tapi saya sedang keluar kota. Setelah itu beberapa event beliau absen, dan saya menanyakan penyebabnya. Ternyata sakit,” jelas Farhan.

Secara pribadi, Farhan mengaku terpukul dengan situasi yang menimpa rekannya tersebut. “Saya sedih. Sedih pisan. Bagaimanapun juga teman seperjuangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, keduanya diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk meminta paket pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pejabat di Bandung.

Kemudian, paket pekerjaan itu dinilai menguntungkan sejumlah pohak yang terafiliasi dengan para tersangka.

"Selanjutnya setelah paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, secara subsidair Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya isu terkait operasi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin oleh Kejari Bandung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menegaskan bahwa informasi sebenarnya yakni bukan OTT, namun pemeriksaan.

"Tak ada OTT, hanya memang ada pemeriksaan terhadap wakil walikota oleh penyidik Kejari Bandung hari ini," ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).

Hanya saja, Anang tidak menjelaskan perkara yang membuat Erwin diperiksa. Dia hanya mengemukakan ada sejumlah perkara yang memerlukan keterangan Wakil Wali Kota Bandung itu.

"Nampaknya lebih [kasusnya]," imbuhnya.

Adapun, Anang juga telah mengarahkan awak media agar menunggu kejelasan terkait dengan pemeriksaan Erwin ini ke Kejari Bandung.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kasi Intel Kejari Bandung, Tumpal Sitompul sejatinya tidak menjelaskan soal perkara yang membuat Erwin diperiksa.

Dia mengemukakan bahwa dirinya akan mengumumkan konferensi pers terkait perkara ini 19.00 WIB.

"Kejari Kota Bandung akan menyampaikan kegiatan penyidikan yang berlangsung hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2025, secara resmi pada pukul 19.00 Wib di Kantor Kejari Kota Bandung. Demikian," tutur Tumpal.