Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem rantai pasok SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Polri,

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Polres Metro Bekasi menebar 10.000 benih ikan lele di atas lahan kolam budidaya internal milik kepolisian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan program pemenuhan gizi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di area Mapolsek Tarumajaya, Kampung Sungai Atap nomor 8, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini dihadiri sejumlah pejabat utama di lingkup Polres Metro Bekasi.

"Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem rantai pasok SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Polri," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Sumarni di Cikarang, Minggu.

Ia menjelaskan, program budidaya ikan lele ini memiliki nilai strategis dalam mendukung rantai pasok kebutuhan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya untuk memasok bahan baku unit dapur dan layanan operasional SPPG Polri.

Selain menjadi sumber protein hewani yang mudah dibudidayakan dan memiliki masa panen relatif cepat, keberadaan kolam ikan lele ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, program ini juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar melalui keterlibatan aktif para kelompok tani, Karang Taruna, Bhayangkari hingga pelaku UMKM pangan di wilayah setempat.

"Dengan begitu akan membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi," katanya.

Sumarni mengaku Polres Metro Bekasi dalam sebulan terakhir sudah aktif menyalurkan bahan baku makanan untuk dapur SPPG milik kepolisian yang berada di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat.

Bahan baku pangan tersebut berasal dari areal budidaya seluas 20.000 meter persegi di Kampung Bagedor, Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong mencakup tambak udang, kolam ikan bandeng, mujair dan nila serta kandang peternakan ayam petelur dan kambing.

"Dari kawasan tersebut, 15.000 ekor ikan bandeng dan 21.000 ekor ikan mujair serta nila telah dibudidayakan untuk mendukung kebutuhan pangan SPPG," katanya.

Selain itu, dua kandang ayam petelur berkapasitas masing-masing 1.000 ekor mampu menghasilkan ratusan butir telur setiap hari yang disalurkan secara rutin ke SPPG Jayamukti setiap dua hari sekali.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional aman untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) guna memenuhi kebutuhan generasi bangsa secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan produksi yang meningkat dan cadangan yang kuat, kita pastikan stok pangan aman untuk mendukung kebutuhan besar program MBG,” kata Mentan saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan MBG melalui penguatan produksi, distribusi, dan stabilisasi pasokan pangan nasional.

Amran menegaskan MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan langkah strategis pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi rakyat.

“Ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi besar untuk masa depan bangsa. Dampaknya luas, dari perbaikan gizi hingga menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan besarnya jumlah penerima manfaat menjadikan MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap sektor pertanian dan UMKM.

“Puluhan juta penerima manfaat akan mendorong produksi beras, ayam, telur, hingga sayuran secara masif. Ini akan menghidupkan ekonomi desa,” katanya.

Dia menegaskan kesiapan program itu ditopang oleh kondisi produksi dan cadangan pangan nasional yang kuat. Cadangan beras nasional saat ini telah mencapai sekitar 4,5 juta ton lebih, menjadi salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Dengan produksi yang meningkat dan cadangan yang kuat, kita pastikan stok pangan aman untuk mendukung kebutuhan besar program MBG,” ujarnya.

Untuk memastikan kelancaran program, Kementan telah menyiapkan langkah strategis dari hulu hingga hilir, mulai dari menjamin ketersediaan bahan baku pangan, memperkuat distribusi ke dapur-dapur MBG, menjaga stabilitas harga, hingga mendorong keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama agar program ini berjalan optimal,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, APPDMBGI melaporkan telah terbentuk di 38 provinsi dan ratusan kabupaten/kota, dengan jaringan dapur yang terus berkembang di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, Mentan Amran menekankan MBG merupakan solusi konkret untuk menekan angka stunting sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional.

“Kalau anak-anak kita sehat dan cukup gizi, maka ke depan mereka akan menjadi generasi yang kuat. Ini fondasi menuju Indonesia maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keadilan dalam ekosistem usaha, khususnya antara pelaku usaha besar dan kecil.

“Yang besar jangan menekan yang kecil. UMKM harus dibina dan diperkuat. Ini program rakyat, manfaatnya harus dirasakan bersama,” ujarnya.

Kementan optimistis dengan dukungan lintas sektor, peningkatan produksi, serta cadangan beras nasional yang kuat, MBG akan berjalan berkelanjutan dan menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Lippo Cikarang yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pembangunan hunian vertikal subsidi bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dengan sektor swasta.

"Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat," katanya di Cikarang, Minggu.

Dia memastikan pemerintah daerah siap memfasilitasi percepatan proses pembangunan baik dari aspek perizinan maupun hal teknis lain agar program strategis pemerintah untuk menghapus backlog perumahan segera terwujud.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut meminta bantuan serta dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten demi percepatan realisasi pembangunan rumah susun bersubsidi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, kolaborasi yang selama ini telah berjalan baik mampu mewujudkan upaya percepatan pembangunan sehingga target minimal tiga juta unit rumah per tahun sebagaimana Instruksi Presiden bisa terpenuhi.

"Sejauh ini sinergi kami sangat baik dan kami pastikan percepatan pembangunan ini hasil dari super team, bukan Superman," ucapnya.

Dia juga mengaku tahapan rencana pembangunan rusun subsidi ini telah melalui proses panjang, termasuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Proses ini tidak hanya terjadi hari ini. Saya sudah beberapa kali datang ke lokasi ini untuk memastikan berbagai hal, terutama kepastian hukum bagi publik, perbankan, pengembang serta masyarakat calon konsumen," katanya.

Ara menekankan aspek kepastian hukum menjadi faktor penting dalam pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi. Tanpa bermodal kepastian hukum, masyarakat ragu untuk membeli produk hunian ini.

Ketua Satuan Tugas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo menyebut pembangunan rumah susun subsidi ini sebagai momentum penting dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Pada Bulan Ramadhan ini kita menyaksikan momentum yang sangat baik. Saya kira tidak berlebihan jika kegiatan hari ini disebut sebagai peristiwa yang bersejarah," ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan tersebut didukung kontribusi pihak swasta yang menyerahkan lahan seluas lebih dari 30 hektare kepada pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat.

"Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari kawasan ini diharapkan dapat terbangun hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mensosialisasikan program rumah susun atau rusun bersubsidi sebagai bagian dari kebijakan prioritas nasional tiga juta rumah kepada ratusan aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirjen Perumahan Perkotaan pada Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengurangi backlog perumahan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga seperti aglomerasi Jabodetabek.

"Hunian vertikal bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak," katanya di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, keterbatasan lahan serta tinggi harga rumah tapak yang dibangun langsung di atas tanah kawasan perkotaan mendorong pemerintah menghadirkan alternatif hunian berupa rumah susun atau apartemen subsidi yang lebih terjangkau serta dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.

Ia menjelaskan pembangunan apartemen subsidi dilakukan oleh pihak swasta sedangkan pemerintah hadir melalui berbagai bentuk dukungan, seperti subsidi pembiayaan, bantuan uang muka serta skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia menyatakan kegiatan sosialisasi ini masih pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan sehingga belum memasuki tahapan teknis maupun perizinan pembangunan.

"Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sosialisasi ini menjadi dasar penting sebelum kebijakan diimplementasikan lebih lanjut," ujarnya.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bekasi berperan memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah memfasilitasi agar ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Ia menjelaskan salah satu rencana yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah pengembangan apartemen subsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal.

Rencana tersebut masih pada tahap penyampaian kebijakan dan pemetaan kebutuhan, termasuk identifikasi kemampuan finansial, karakteristik calon penghuni serta preferensi lokasi dan fasilitas.

Menurut dia, proses ini penting dilakukan agar kebijakan yang akan diterapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asep melanjutkan program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan skema pembiayaan bersubsidi.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian PKP sekaligus memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Golongan Karya (Golkar) memastikan akan mendukung berbagai program termasuk sejumlah program yang belum berjalan maksimal.

Wakil Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M Said mengatakan partainya bakal mendorong program-program Prabowo-Gibran secara keseluruhan.

"Yang belum maksimal kita dorong bagaimana kita maksimalkan dan kita ikut bagaimana bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan, menggerakkan apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Presiden saat ini," kata Muhidin saat konferensi pers HUT Golkar ke-61 di Graha DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).

Muhidin menjelaskan selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagian besar program telah dirasakan manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Bahkan menurutnya program yang diimplementasikan berpeluang menggerakkan perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan.

"Program-program Pak Prabowo yang betul-betul sudah memberikan bukti kegiatan-kegiatan yang jelas, yang nyata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya bagaimana membuka lapangan kerja baru di seluruh Indonesia," jelasnya.

Terkait 19 juta lapangan pekerjaan yang belum terealisasi, Muhidin menyampaikan melalui sejumlah alam secara otomatis menjaring lapangan kerja baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya, kata Muhidin, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mampu menggaet masyarakat lokal untuk bekerja.

"Seperti contoh soal ya, satu titik dapur umum itu bisa menampung 45 lapangan kerja baru. Belum masalah pertumbuhan ekonomi yang bisa menyerap hasil-hasil produksi di pedesaan," ucapnya.

Dia menyadari bahwa setiap penyelenggaraan program memiliki kekurangan. Namun, dia menilai setiap program perlu didukung bersama dan evaluasi menyeluruh guna berjalan maksimal.