REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Platform Space by KAI menjadi bentuk terobosan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengoptimalkan aset strategis perusahaan. Executive Vice President of Sales KAI Zulhril Alim mengatakan total aset lahan KAI mencapai 327 juta meter persegi yang memiliki potensi bisnis.

"Platform baru ini memudahkan interaksi antara KAI selaku pemilik aset dan para calon mitra yang akan bekerja sama. Kami memiliki banyak lokasi strategis, mulai dari stasiun, rumah dinas, bangunan dinas, hingga lahan yang tersebar di daerah operasi dan divisi regional di Jawa serta Sumatera," ujar Zulhril saat peluncuran Space by KAI di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Zulhril menyampaikan calon mitra dapat bekerja sama dalam memanfaatkan lahan atau aset KAI untuk keperluan komersial. Zulhril mengatakan aset-aset strategis KAI juga dapat menjadi opsi dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari program tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ada beberapa lokasi yang memang sudah berkontrak untuk dijadikan sebagai SPPG. Cuma, untuk detail lokasinya di mana saja, kami harus mengecek kembali," ucap Zulhril.

KAI, lanjut Zulhril, memastikan aset yang tercantum dalam Space by KAI telah clear and clean dari sisi status hukum. Dia menyampaikan hal ini merupakan bentuk mitigasi agar calon mitra tidak kecewa saat hendak bekerja sama dalam pemanfaatan aset strategis KAI tersebut.

"Space by KAI ini berisi aset yang sudah siap untuk dikerjasamakan. Aset-aset yang masih memiliki permasalahan, atau belum clear and clean, untuk sementara tidak kami cantumkan terlebih dahulu," sambung Zulhril.

Zulhril mengatakan optimalisasi aset merupakan upaya KAI dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Dia optimistis lini bisnis dari pemanfaatan aset dapat berkontribusi dalam mendongkrak pendapatan KAI ke depan.

"Kalau targetnya, saat ini kami memang menggunakan angka, bukan persentase. Target kami sekitar Rp 320 miliar untuk tahun ini. Harapannya memang tiap tahun ada pertumbuhan lima persen," kata Zulhril.

tantangan utama adalah arealnya sangat terbatas, diperebutkan untuk banyak kepentingan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan program tiga juta rumah menjadi solusi mengatasi backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia.

Dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai Jakarta, Senin, AHY mengatakan pencanangan program tersebut merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau (Presiden Prabowo) kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera," kata AHY.

Pemerintah mencanangkan program tiga juta rumah sebagai bagian dari visi pembangunan nasional untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

Menurut AHY, program tiga juta rumah ditujukan untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang masih terjadi serta meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang tinggal di rumah kurang layak.

Pemerintah menargetkan program itu dapat memperluas akses masyarakat prasejahtera dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak dan terjangkau di berbagai wilayah Indonesia.

AHY menjelaskan pengembangan sektor perumahan tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui aktivitas pembangunan.

Ia menyebut sektor perumahan berpotensi menggerakkan sedikitnya 180 jenis industri yang berkaitan dengan konstruksi, material bangunan, hingga sektor pendukung lainnya di berbagai daerah.

Dengan berkembangnya sektor tersebut, pembangunan perumahan rakyat dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, AHY menilai keberhasilan program perumahan nasional sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang siap dibangun dengan status hukum yang jelas dan bebas sengketa.

Pemerintah pun mengoordinasikan sejumlah kementerian terkait dalam membangun ekosistem perumahan terpadu, termasuk kementerian yang menangani pertanahan, pekerjaan umum, transportasi, serta kawasan permukiman.

Dalam konteks pembangunan perkotaan, AHY menilai pengembangan hunian vertikal menjadi solusi atas keterbatasan lahan di kota-kota besar yang semakin padat penduduk.

Ia menjelaskan konsep hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan akses transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi.

"Apalagi diprediksi 70 persen masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia akan hidup, akan bekerja, beraktivitas di kota-kota. Jadi sekali lagi tantangan utama adalah arealnya sangat terbatas, diperebutkan untuk banyak kepentingan. Oleh karena itu pendekatannya pun housing atau verticalhousing," jelasnya.

Menurut AHY, konsep tersebut telah banyak diterapkan di kota-kota modern dunia dan menjadi pendekatan penting dalam pembangunan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi.

"Dan terima kasih kepada PT KAI yang luar biasa memiliki aset di seluruh Indonesia dan di lokasi-lokasi yang utama, prime locations," kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel menjalin kerja sama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh PPS Dirut Bank Sumsel Babel Marzuki dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, Yustin Patria Primordia, yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (9/3/2026).

Melalui kerja sama ini, Bank Sumsel Babel mendukung proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga program BSPS dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

PPS Dirut Bank Sumsel Babel Marzuki menyampaikan bahwa sinergi tersebut merupakan bentuk komitmen Bank Sumsel Babel dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kerja Bank Sumsel Babel, yakni Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Program BSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menyalurkan dana pembiayaan perumahan sebesar Rp20,88 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat dibandingkan penyaluran pada 2024 yang mencapai Rp17,01 triliun, sekaligus menegaskan peran perseroan sebagai penyedia likuiditas dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

Sepanjang 2025, SMF memperoleh pendanaan sebesar Rp10,6 triliun untuk menopang ekspansi penyaluran pembiayaan. Kepercayaan pasar tercermin dari peringkat kredit yang diperoleh perseroan, yakni BBB dari S&P Global, id(AAA) dari Pefindo, serta AAA(idn) dari Fitch Ratings.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, peringkat tersebut menunjukkan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu sekaligus mencerminkan dukungan pemerintah terhadap peran SMF di sektor pembiayaan perumahan.

“Peringkat tersebut mencerminkan kemauan dan kemampuan SMF dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu, sekaligus menunjukkan dukungan kuat Pemerintah terhadap peran SMF sebagai alat fiskal dalam sektor pembiayaan perumahan,” kata Ananta Wiyogo di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dalam menjalankan mandat sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, SMF terus mendukung Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sejak 2018, SMF menyediakan 25 persen porsi pendanaan KPR FLPP yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hingga Desember 2025, SMF telah menyalurkan Rp34,37 triliun atau setara pembiayaan bagi 904.568 unit rumah melalui skema FLPP. Perseroan juga memanfaatkan blended financing melalui penerbitan surat utang, dengan skema leverage mencapai 1,9 kali dari PMN atau senilai Rp17,94 triliun.

Ananta mengatakan setiap PMN yang diterima dikelola secara prudent dan terukur agar memberikan dampak optimal bagi akses pembiayaan perumahan. Pendekatan leverage yang disiplin dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor perumahan nasional.

Dari sisi pendanaan, SMF juga menjadi korporasi pertama yang surat utangnya memenuhi syarat sebagai underlying transaksi repo Bank Indonesia. Perseroan menghadirkan sejumlah inovasi pembiayaan, antara lain program Griya Nusantara dan Griya Tunas yang menyasar pembiayaan mikro perumahan.

Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan, pembiayaan Griya Tunas sepanjang 2025 telah mendukung renovasi 52.142 rumah. Realisasi tersebut melampaui target pemerintah yang sebesar 50.000 unit renovasi rumah.

Direktur Bisnis SMF Heliantopo mengatakan, skema kredit mikro tersebut membantu masyarakat melakukan renovasi rumah agar lebih layak huni sekaligus mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga.

“Skema pembiayaan ini memungkinkan masyarakat memperbaiki rumah agar lebih layak huni sekaligus menunjang aktivitas produktif berbasis rumah tangga,” ujar Direktur Bisnis SMF.

Kinerja keuangan SMF juga mencatatkan pertumbuhan positif. Hingga Desember 2025, total aset perseroan mencapai Rp66,814 triliun atau meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan laba bersih tumbuh 5 persen menjadi Rp565 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF Bonai Subiakto mengatakan, pertumbuhan tersebut mencerminkan ketahanan model bisnis perseroan yang ditopang tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

“Capaian ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika ekonomi,” ujar Bonai.

Ke depan, SMF akan memperkuat sosialisasi surat utang sebagai instrumen repo Bank Indonesia untuk mendukung likuiditas pasar. Perseroan juga akan mengoptimalkan peran SMF Research Institute dalam mendukung kebijakan sektor perumahan serta menyiapkan inovasi produk pembiayaan jangka panjang.

“Pada tahun 2026, kami akan terus mengakselerasi peran strategis SMF dalam membangun sektor pembiayaan perumahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan program Pemerintah untuk memastikan akses hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ananta.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menilai program tiga juta rumah per tahun yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dari sektor real estate.

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT SMF Martin D. Siyaranamual menggambarkan, kontribusi sektor real estate terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, di banyak negara maju, sektor properti menjadi salah satu penopang utama ekonomi.

“Sumbangan sektor real estate terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Di negara yang lebih maju, sektor ini justru besar dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Hari ini itu belum kejadian di Indonesia,” kata Martin, di Jakarta, Rabu (4/3) malam.

Meski tak memungkiri bahwa program pembangunan tiga juta rumah masih tergolong baru. Namun, hingga akhir 2025 dampaknya terhadap peningkatan kontribusi sektor perumahan terhadap ekonomi nasional belum terlihat.

“Kalau kita pakai data sampai bulan keempat 2025, paling tidak sampai akhir 2025 memang belum kelihatan manfaat atau dampaknya dari program 3 juta rumah untuk mendorong kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Martin.

Ia menyebut, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi SMF sebagai lembaga yang menyediakan likuiditas untuk sektor pembiayaan perumahan. Ia menekankan bahwa kinerja penyaluran pembiayaan perumahan juga dipengaruhi kondisi sektor keuangan secara umum.

Saat ini, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan justru jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit. Kondisi ini menunjukkan masyarakat cenderung menahan konsumsi dan meningkatkan tabungan di tengah ketidakpastian ekonomi.

“Ketika kondisi semakin tidak pasti, orang akan menyiapkan payung. Konsumsi ditunda, pembelian ditunda. Implikasinya penyaluran kredit akan terhambat, sementara masyarakat berlomba menaruh uangnya di bank,” katanya.

Stimulus Pemerintah Belum Signifikan Dorong Kredit

Di sisi lain, Martin juga menyinggung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah menggelontorkan stimulus likuiditas sekitar Rp 150 triliun dari komitmen Rp 200 triliun untuk mendorong kredit. Namun, menurutnya kebijakan tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan kredit.

“Secara pribadi saya memahami arah kebijakan Kementerian Keuangan yang menggelontorkan sekitar Rp 200 triliun. Tapi, sayangnya sampai sekarang dampaknya belum terlihat. Pertumbuhan kredit masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan DPK,” kata dia.

Kondisi pertumbuhan DPK yang melampaui kredit sebelumnya juga pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19, serta saat krisis ekonomi 1997–1998. Keduanya sama-sama ditandai dengan tingginya ketidakpastian ekonomi.

Karena itu, kata Martin, ia menilai tantangan bagi sektor pembiayaan perumahan dan program pembangunan rumah ke depan masih cukup besar, terutama dalam mendorong permintaan kredit serta memastikan program pemerintah benar-benar berdampak terhadap pertumbuhan sektor real estate.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mensosialisasikan program rumah susun atau rusun bersubsidi sebagai bagian dari kebijakan prioritas nasional tiga juta rumah kepada ratusan aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirjen Perumahan Perkotaan pada Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengurangi backlog perumahan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga seperti aglomerasi Jabodetabek.

"Hunian vertikal bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak," katanya di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, keterbatasan lahan serta tinggi harga rumah tapak yang dibangun langsung di atas tanah kawasan perkotaan mendorong pemerintah menghadirkan alternatif hunian berupa rumah susun atau apartemen subsidi yang lebih terjangkau serta dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.

Ia menjelaskan pembangunan apartemen subsidi dilakukan oleh pihak swasta sedangkan pemerintah hadir melalui berbagai bentuk dukungan, seperti subsidi pembiayaan, bantuan uang muka serta skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia menyatakan kegiatan sosialisasi ini masih pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan sehingga belum memasuki tahapan teknis maupun perizinan pembangunan.

"Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sosialisasi ini menjadi dasar penting sebelum kebijakan diimplementasikan lebih lanjut," ujarnya.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bekasi berperan memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah memfasilitasi agar ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Ia menjelaskan salah satu rencana yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah pengembangan apartemen subsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal.

Rencana tersebut masih pada tahap penyampaian kebijakan dan pemetaan kebutuhan, termasuk identifikasi kemampuan finansial, karakteristik calon penghuni serta preferensi lokasi dan fasilitas.

Menurut dia, proses ini penting dilakukan agar kebijakan yang akan diterapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asep melanjutkan program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan skema pembiayaan bersubsidi.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian PKP sekaligus memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Perumahan membocorkan peluncuran Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) akan dilakukan sebelum Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Adapun, Lebaran 2026 diperkirakan berlangsung pada akhir Kuartal I 2026, yakni 19 Maret mendatang.

Anggota Satgas Perumahan Panangian Simanungkalit mengatakan, lembaga baru ini dibentuk khusus untuk menangani seluruh pembangunan perumahan yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian dan institusi.

"Saya berharap sebelum Lebaran lembaga ini sudah bisa diluncurkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Itu artinya, BP3R akan menjadi eksekutor dari kebijakan-kebijakan sektor perumahan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Melalui lembaga baru ini, pemerintah akan banyak melakukan gebrakan atau terobosan agar program pembangunan perumahan bisa menjadi lebih optimal.

Dia optimistis badan tersebut akan mampu mengeksekusi berbagai kebijakan karena berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk industri.

"Lembaga ini akan berperan penting dalam mendukung program pemerintah," kata Panangian.

Dengan adanya BP3R, dia memperkirakan industri properti nasional akan bangkit pada tahun ini.

Terlebih pada akhir tahun lalu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal membaik dari 5,04 persen di Kuartal III 2025 menjadi 5,45 persen di Kuartal IV 2025.

Dengan begitu, tahun ini dapat menjadi momentum yang baik dalam mendorong program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pertumbuhan properti selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Walaupun saat ini daya beli masyarakat mungkin masih berat, saya yakin ekonomi akan pulih pada tahun ini," ucapnya.

Berdasarkan konsep growth elasticity, Panangian menjelaskan, pertumbuhan properti umumnya sekitar 1,5-1,7 kali pertumbuhan ekonomi.

Ketika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2 persen, maka pertumbuhan properti sudah mencapai 8-10 persen.

Menurutnya, tahun ini menjadi momentum yang positif karena daya beli dan perekonomian selama ini sudah mencapai titik rendahnya, sehingga siklusnya berganti dengan pemulihan yang sudah terlihat sejak akhir tahun lalu.

Selain adanya tren penurunan suku bunga imbas dari terus turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), pemerintah juga menjaga momentum positif ini dengan berbagai kebijakan dan insentif, seperti perpanjangan diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan mengenai pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan.

Badan tersebut rencananya akan menjadi pihak yang mengurus pengadaan lahan, pengambilalihan lahan, hingga percepatan perizinan dan pembiayaan.

Fahri menjelaskan, pembentukan lembaga khusus diperlukan seiring rencana pembangunan perumahan rakyat secara masif pada masa pemerintahan Prabowo.

Rencananya pada 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk merenovasi sekitar 400.000 unit rumah rakyat.

Jumlah tersebut bahkan berpotensi ditingkatkan.

"Tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," ujar Fahri usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Badung, Bali (ANTARA) - Bank Tabungan Negara (BTN) memberikan relaksasi kepada debitur kredit pemilikan rumah (KPR), yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan menunda jadwal pembayarannya.

"Kami beri restrukturisasi berupa penjadwalan ulang bisa satu hingga dua tahun," kata Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu di sela penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Udayana (Unud) terkait jasa layanan keuangan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Menurut dia, penjadwalan ulang tersebut berupa penundaan pembayaran KPR yang bisa dilakukan dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

Pihaknya telah melakukan pendataan terhadap debitur di tiga provinsi itu yang terdampak bencana alam.

Dari data sementara, lanjut dia, terdapat sekitar 10 ribu debitur terdampak di tiga provinsi itu dan sekitar 3.000 unit rumah di antaranya dalam kondisi rusak berat.

Ia menjelaskan 10 ribu nasabah terdampak tersebut berada merata di tiga provinsi itu.

"Pendataan masih belum final karena beberapa akses masih sulit diakses," ucapnya.

Nixon mengakui cuaca buruk menjadi salah satu tantangan perbankan itu karena target berkontribusi mendukung tiga juta rumah dari pemerintah ikut terdampak.

Pemerintah memiliki program tiga juta rumah sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mencakup renovasi rumah menjadi layak huni dan rumah tapak subsidi.

Tahun ini, kata dia, pihaknya berkontribusi sekitar 70 persen atau sekitar 230 ribu unit rumah dari total target pemerintah mencapai 350 ribu rumah tahun 2025.

Namun, imbuh dia, target 230 ribu unit rumah dari BUMN itu diperkirakan meleset sekitar 20 ribu unit karena terkendala cuaca buruk.

"Hujan datang lebih dulu dari yang kami perkirakan sehingga banyak yang dapat penawaran kredit dari kami, belum bisa diakadkan setelah Januari, ada penundaan karena hujan, tapi kami bukan menyalahkan hujan," ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA – Pemerintah menempatkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah sebagai salah satu prioritas nasional untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan hunian dan memastikan akses setiap warga pada rumah yang layak dan terjangkau. Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian, terutama bagi generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan terhadap lonjakan harga properti.

‎

‎Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, mengatakan pemerintah memberikan dukungan menyeluruh mulai dari regulasi hingga stimulus pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertamanya. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah KUR Perumahan dengan alokasi Rp130 triliun pada tahun ini—pembiayaan yang disebut terbesar dan pertama dalam sejarah industri perumahan di Indonesia.

‎

‎“Tahun ini kami menerapkan berbagai insentif, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar dan pembebasan PPN hingga Rp2 miliar. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sangat penting agar milenial semakin mudah memiliki rumah,” ujar Heri.

‎

‎Target pembangunan 3 juta rumah ini juga diharapkan dapat menekan backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit. Sektor pengembang pun didorong untuk menyediakan produk hunian dengan harga terjangkau, konsep modern, serta fleksibel terhadap gaya hidup generasi muda.

‎

‎Salah satu pengembang yang berkomitmen mendukung program ini adalah ZAFLAND melalui proyek Naputa Residence yang mengedepankan desain fungsional dan dinamis untuk pembeli rumah pertama. CEO ZAFLAND, Zaenab Fitriyah Qooniitah, menyebut pihaknya terus berinovasi dalam menawarkan hunian yang sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial milenial.

‎

‎“Dengan stimulus pemerintah yang semakin kuat, ini momen penting bagi anak muda untuk memiliki hunian. Kami berupaya memastikan bahwa rumah pertama bukan hanya terjangkau, tapi juga nyaman dan relevan dengan generasi hari ini,” ujar Zaenab.

‎

‎Untuk memperkuat daya tarik konsumen muda, ZAFLAND menghadirkan empat pilihan layout interior tanpa tambahan biaya, sebagai bentuk personalisasi gaya hidup. Atas pendekatan tersebut, perusahaan meraih penghargaan “The Housing Developer with the Most Creative Programs for Millennials” dalam Indonesia MyHome Award Episode 8 – 2025, yang mengangkat tema dukungan industri terhadap Program 3 Juta Rumah.

‎

‎Zaenab menegaskan, pemenuhan hak atas hunian mesti berjalan seiring peningkatan kualitas dan keberlanjutan perumahan nasional. “Kontribusi kami tidak hanya tentang bisnis, tetapi memastikan generasi muda memiliki masa depan yang lebih pasti melalui kepemilikan rumah pertama yang aman, modern, dan membahagiakan,” tutupnya.

‎

‎

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatat tingginya minat investor pada aksi korporasi berupa penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi dan Obligasi Berwawasan Sosial (Social Bond).

Penawaran awal (bookbuilding) kedua instrumen tersebut berlangsung sejak 21 November 2025 dan ditutup pada 28 November 2025.

BTN menargetkan penyerapan Rp 2 triliun untuk PUB Obligasi Subordinasi dan Rp 300 miliar untuk PUB Obligasi Berwawasan Sosial.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Ilustrasi obligasi.

Pada saat bookbuilding ditutup, kedua instrumen tersebut mengalami kelebihan permintaan.

PUB Obligasi Subordinasi mencatat nilai pesanan mencapai Rp 2,93 triliun, atau 1,47 kali dari target emisi Rp 2 triliun. Sementara itu, Social Bond BTN mencatatkan kelebihan permintaan hingga 5,47 kali, dengan total minat investor mencapai Rp 1,64 triliun dari target Rp 300 miliar.

BTN menawarkan indikasi kupon 5,85 persen hingga 6,75 persen untuk Subdebt bertenor lima tahun, dan kisaran kupon 5,25 persen hingga 5,75 persen untuk Social Bond dengan tenor tiga tahun.

Perseroan menargetkan dana hasil penerbitan dapat diterima secara efektif pada 12 Desember 2025, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 15 Desember 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penerbitan Obligasi Subordinasi bertujuan untuk memperkuat permodalan perseroan guna mendukung ekspansi kredit, terutama di sektor perumahan.

Hingga Oktober 2025, BTN mencatat rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 18,16 persen.

“Penerbitan PUB Obligasi Subordinasi BTN merupakan bagian dari strategi penguatan modal BTN, khususnya komponen modal Tier 2-Capital untuk mendukung pertumbuhan bisnis, khususnya KPR, sehingga BTN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan dalam Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah,” ujar Nixon dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa dengan peningkatan CAR, perseroan dapat menjaga pertumbuhan kredit di kisaran target 8 sampai 10 persen.

Pertumbuhan tersebut akan didorong oleh penyaluran KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan dan segmen consumer banking.

Selain Subdebt, BTN juga menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial sebagai bagian dari pengembangan instrumen pendanaan yang sejalan dengan model bisnis perseroan.

Nixon menuturkan bahwa Social Bond ini menjadi yang pertama diterbitkan BTN dan berkaitan erat dengan mandat historis bank tersebut dalam pembiayaan perumahan rakyat.

“BTN telah menjalankan mandat historisnya dalam menyediakan pembiayaan untuk perumahan rakyat, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja melalui sektor perumahan dan ekosistem turunannya. Peran ini telah membentuk karakter BTN yang secara alamiah berorientasi sosial,” jelas Nixon.

Ia menambahkan, penerbitan Social Bond juga selaras dengan komitmen keberlanjutan BTN dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Dana yang dihimpun dari penerbitan Social Bond akan dialokasikan untuk proyek-proyek dengan dampak sosial.

Ini termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, pengembangan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), infrastruktur dasar sektor perumahan, pembiayaan UMKM, serta program lain yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

“Social Bond menjadi instrumen yang dapat langsung mengalirkan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat kontribusi BTN dalam agenda pembangunan berkelanjutan nasional,” tutur Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melanjutkan rangkaian roadshow BTN Housingpreneur 2025 di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.

Ini merupakan salah satu upaya perseroan mencari solusi hunian masa depan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia.

Pendekatan ini sekaligus menjadi dukungan BTN terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

DOK KEMENTERIAN PUPR Ilustrasi perumahan sederhana.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando, mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap hunian terus berubah seiring dinamika gaya hidup, terutama di kawasan perkotaan.

Karena itu, pencarian inovasi tidak cukup dilakukan dari sisi pengembang atau pelaku industri saja, tetapi juga harus menyertakan gagasan dari akar rumput, termasuk generasi muda.

“BTN Housingpreneur 2025 merupakan wujud komitmen BTN mendukung Program Tiga Juta Rumah agar lahir terobosan nyata dan relevan yang menjawab kebutuhan akan rumah layak huni serta terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ramon dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (21/11/2025).

Dorong kolaborasi di sektor perumahan

Roadshow di USU juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan inovasi perumahan.

Kepala Kantor BTN Wilayah Sumatera, Noor Ridlo, menegaskan program BTN Housingpreneur tidak hanya dimaksudkan sebagai ajang kompetisi, melainkan sebagai gerakan untuk memperkuat keterlibatan berbagai pihak.

FREEPIK/JCOMP Ilustrasi generasi milenial membeli rumah.

“Kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, pengusaha, pengembang, dan perbankan ini diharapkan dapat menciptakan solusi atas tantangan sektor perumahan di Indonesia,” ujar Noor.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris USU, Muhammad Fidel Ganis Siregar, mendorong mahasiswa agar menjadikan kompetisi ini sebagai wadah untuk merumuskan konsep kota dan hunian masa depan di Sumatera.

“USU memiliki tanggung jawab moral, tidak hanya membangun perumahan secara fisik tapi juga menciptakan ekosistem kehidupan yang mampu menghadirkan inovasi, mampu diakses banyak orang dan terjangkau,” tutur Fidel.

Kompetisi bertema Smart, Green, Inclusive

BTN Housingpreneur 2025 merupakan program tahunan yang terbuka bagi pengembang, arsitek, pengusaha, mahasiswa, serta masyarakat umum.

Tahun ini, tema yang diusung adalah Housing for Nation: Smart, Green, Inclusive, mencerminkan arah pembangunan hunian yang tidak hanya modern tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif.

Kompetisi ini menawarkan total hadiah senilai Rp 1,5 miliar dengan beberapa kategori yang dapat diikuti peserta dari berbagai latar belakang.

Tujuannya adalah menghadirkan gagasan yang dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan perumahan nasional, termasuk keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan desain yang adaptif terhadap kebutuhan masa depan.

Telah dimulai di UI, berlanjut ke berbagai kota

Sebelumnya, BTN telah mengawali Kick Start BTN Housingpreneur 2025 di Universitas Indonesia. Setelah USU Medan, roadshow juga telah digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Rangkaian kegiatan masih akan berlanjut ke Jakarta dan Makassar hingga penutupan pendaftaran.

Pendaftaran telah dibuka sejak 22 Oktober 2025 dan akan ditutup pada 15 Desember 2025.

Melalui rangkaian roadshow ini, BTN berharap ide-ide baru dari berbagai kalangan dapat mempercepat hadirnya solusi hunian modern dan terjangkau, sekaligus mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah dalam beberapa tahun mendatang.

Bank bjb kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang menjadi bagian dari agenda nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan kesenjangan sosial.

Sebagai langkah konkret, bank bjb berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP)yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rabu (29/10), di Lapangan Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan perumahan rakyat.

Acara sosialisasi dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Turut hadir Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, serta perwakilan pengembang, perbankan, BUMD, UMKM, dan pelaku usaha jasa konstruksi.

bank bjb menilai bahwa sektor perumahan memiliki peran krusial dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pembangunan rumah tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memacu pertumbuhan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah.

Kabupaten Sumedang dipilih menjadi lokasi strategis pelaksanaan sosialisasi karena memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan topografi pegunungan dan sektor pertanian yang dominan, wilayah ini juga berkembang pesat sebagai pusat pertumbuhan industri, perdagangan dan pendidikan, yang mendorong peningkatan kebutuhan akan hunian layak.

Dalam kesempatan itu Gubernur Dedi Mulyadi mendukung penuh dengan rencana pembangunan Kampung Turis dan pengembangan UMKM berbasis perumahan rakyat.

Pria yang karib disapa Kang Dedy Mulyadi atau KDM ini mengatakan, sebagai bagian dari strategi pengembangan budaya dan ekonomi, Pemprov Jawa Barat akan membangun Kampung Turis sebagai destinasi berbasis perumahan rakyat.

Sementara untuk wilayah Kabupaten Sumedang, pihaknya minta menyiapkan satu kampung untuk direnovasi dan dijadikan kawasan wisata budaya.

"Pemprov juga sedang menyiapkan prototipe pengembangan UMKM yang bisa terintegrasi dengan sektor perumahan dan pariwisata," kata KDM.

Saat ini, permintaan terhadap rumah terjangkau di Sumedang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja yang datang dari berbagai daerah. Kondisi ini menjadikan Sumedang sebagai wilayah prioritas dalam perluasan akses pembiayaan perumahan melalui program KPP.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb berupaya memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme pembiayaan dan manfaat program. Edukasi publik menjadi bagian penting dari strategi bank bjb dalam mempercepat realisasi penyaluran kredit dan memperkuat kolaborasi antarinstansi.

bank bjb meyakini bahwa keberhasilan program perumahan bergantung pada sinergi kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pengembang, dan masyarakat.

Karena itu, bank bjb hadir tidak hanya sebagai penyalur pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan implementasi program perumahan berkelanjutan.

Selain memperluas akses pembiayaan rumah, kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara pelaku industri properti dan lembaga keuangan. Forum ini juga menjadi ajang strategis untuk membangun kerja sama jangka panjang dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan menjadi fondasi utama untuk menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang inklusif. bank bjb berperan aktif dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, sehingga kebijakan perumahan dapat diimplementasikan secara efektif.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman teknis antar instansi, yang akan memperlancar proses administrasi dan meminimalkan hambatan dalam penyaluran pembiayaan rumah rakyat.

bank bjb melihat program KPP ini sebagai peluang strategis dalam memperkuat portofolio pembiayaan produktif yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

Dengan jaringan kantor yang luas di seluruh Jawa Barat, bank bjb memiliki kemampuan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan akses layanan keuangan yang merata. Hal ini sekaligus memperkuat posisi bank bjb sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Melalui inovasi produk dan digitalisasi layanan, bank bjb terus menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kredit perumahan. Pengajuan yang cepat dan transparan menjadi keunggulan kompetitif bank bjb dalam meningkatkan kepercayaan nasabah.

Komitmen bank bjb dalam mendukung program nasional pembangunan perumahan juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Akses terhadap hunian layak diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Kolaborasi yang solid antara bank bjb, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pencapaian target pembangunan tiga juta rumah. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang tumbuh bersama masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus berkomitmen menghadirkan solusi keuangan yang relevan, mudah diakses, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Program perumahan yang inklusif merupakan bagian penting dari misi bank bjb untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Dukungan terhadap program pembangunan perumahan mencerminkan peran aktif bank bjb dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sektor riil. Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan produk pembiayaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai produk pembiayaan KUR dan perumahan dapat diakses melalui kantor cabang bank bjb terdekat, layanan call center bjb Call 14049, atau situs resmi infobjb.id/KUR.