Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Selasa (30/6).

Pertemuan itu membahas penguatan pasokan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami keterbatasan pasokan telur, sayur, dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, dibahas pula peningkatan penyerapan telur produksi peternak melalui penambahan frekuensi menu telur dalam MBG agar harga di tingkat peternak tetap terjaga.

"BGN kita kolaborasi, bahan bakunya disiapkan. (Kemudian), saya minta, (kan) harga telur (sekarang) agak turun, tolong dong satu kali biasanya jadikan tiga kali seminggu konsumsi. Insya Allah (harga telur) naik," kata Amran usai pertemuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BGN Trenggono. Sementara Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari berhalangan hadir karena menjalankan tugas lain.

Dalam unggahan resmi BGN di Instagram, pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas penguatan ketersediaan bahan baku pangan bagi SPPG untuk mendukung pelaksanaan MBG.

[Gambas:Instagram]

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari penataan tata kelola MBG yang terus dilakukan BGN sejak pergantian kepemimpinan. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal bagi setiap SPPG.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang produksi pangan lokalnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan SPPG.

Akibatnya, berbagai bahan baku seperti sayur, telur, dan daging ayam masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai berisiko menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di dapur MBG.

Menanggapi hal itu, Amran mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.

Menurut BGN, Amran turut menyatakan dukungan terhadap penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal. Kementan juga mendukung penataan tata kelola MBG dan berkomitmen melanjutkan sinergi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ke depan, BGN dan Kementan akan menindaklanjuti hasil koordinasi itu melalui langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang segar, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sebelumnya, Kementan telah menjadikan peningkatan konsumsi telur melalui program MBG sebagai salah satu langkah untuk melindungi peternak ayam petelur.

[Gambas:Youtube]

Mentan Amran menetapkan kebijakan agar frekuensi penyajian menu telur dalam MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan guna memperbesar penyerapan produksi telur di tingkat peternak.

Kebijakan itu merupakan bagian dari paket langkah pemerintah untuk menjaga harga telur di tingkat peternak tetap berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram.

Brisbane (ANTARA) - Ekspor pupuk urea PT Pupuk Indonesia sebanyak 47.250 ton yang merupakan pengiriman perdana di bawah skema antarpemerintah (Government to Government/G to G) antara Indonesia dan Australia tiba di Pelabuhan Brisbane, Australia, Senin.

Pengiriman itu merupakan bagian perdana dari kesepakatan ekspor sebanyak 250 ribu ton antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Puluhan ribu ton bahan baku sektor pertanian tersebut dibawa oleh Kapal Madi Luna dari Bontang, Kalimantan Timur, pada Mei 2026.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Pelabuhan Brisbane, Australia, menjelaskan ekspor pupuk tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan serta stabilitas rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik.

"Australia dari waktu ke waktu selalu jadi pasar utamanya pupuk urea Indonesia. Tapi pengiriman ini spesial, karena diatur melalui skema G to G dan melalui kontrak jangka panjang," katanya.

Rahmad mengatakan pada pengiriman perdana tersebut, volume ekspor mencapai 47.250 ton. Pengiriman selanjutnya akan dilakukan bertahap hingga Desember 2026 dengan total volume sebesar 250.000 ton.

Menurut dia, ekspor pupuk itu akan memperkuat posisi Indonesia sebagai stabilisator pasokan pupuk di regional dan mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi pangan.

"Pentingnya Indonesia dan Australia saling kerja sama, karena kedua negara saling membutuhkan," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kerja sama Indonesia dan Australia semakin erat, terutama setelah berlakunya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Menurut Siswo, nilai perdagangan kedua negara meningkat signifikan dalam lima tahun yakni terakhir dari sekitar 14 miliar dolar Australia menjadi 32 miliar dolar Australia.

Dengan kerja sama pasokan pupuk tersebut, kata Siswo, hubungan Indonesia dan Australia dalam mendukung ketahanan pangan masing-masing negara akan semakin erat.

Menurut Siswo, hubungan perdagangan kedua negara bersifat saling menguntungkan karena Indonesia juga mengimpor berbagai komoditas pertanian dari Australia, termasuk kapas dan gandum yang menjadi bahan baku penting bagi industri nasional.

"Indonesia yang kuat menguntungkan Australia dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia," kata Siswo.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Pertama Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia Amanda Calmers mengatakan pasokan pupuk dari Indonesia memberikan kepastian bagi petani Australia sekaligus mendukung ketahanan pangan di kawasan.

"Pupuk ini memberikan kepastian dan keyakinan yang dibutuhkan para petani kami, tetapi juga memberikan ketahanan pangan bagi Australia dan kawasan yang kita miliki bersama," ujar dia.

Menurut mitra operator Pupuk Indonesia di Australia Incitec Pivot Fertilisers, pasokan pupuk tersebut akan digunakan untuk mendukung produksi kapas, gandum, buah-buahan, dan sayuran di Queensland dan wilayah utara New South Wales sebelum sebagian lainnya dikirim ke Geelong.

"Hasil pertanian yang ditanam Australia nantinya akan kembali menemukan jalannya ke Indonesia, dan hubungan antara Pupuk Indonesia, Incitec Pivot, serta pemerintah Indonesia dan Australia merupakan hubungan yang sangat penting ketika kita berupaya memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan pupuk bagi petani Australia," ujar Chief Operating Officer Incitec Pivot Fertilisers Scott Bowman.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan penguatan penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia," ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Menurut dia, realisasi penyaluran bantuan pangan beras terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau sekitar 60 persen dari target 33,2 juta PBP yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan tersebut dapat tersalurkan sepenuhnya hingga akhir Juni 2026. Program ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 315 ribu ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," tambah Ahmad Rizal.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," ujar Rizal.

Bisnis.com, CIREBON - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026, ketersediaan pasokan pangan strategis di Kota Cirebon dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Cirebon bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon menilai stabilitas harga pangan masih terjaga meski permintaan masyarakat diperkirakan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan pasokan sejumlah komoditas pangan utama seperti beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, dan gula pasir masih dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Iduladha.

"Secara umum, ketersediaan pangan strategis di wilayah Cirebon terpantau aman dan terkendali menjelang Iduladha. Kami terus melakukan pemantauan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait agar pasokan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar," kata Wihujeng, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, pengendalian inflasi pangan saat ini menjadi perhatian utama mengingat momentum hari besar keagamaan kerap memicu kenaikan permintaan dan berpotensi mendorong lonjakan harga sejumlah komoditas. Karena itu, BI bersama TPID memperkuat sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat pemantauan harga dan pasokan pangan di pasar tradisional maupun pusat distribusi. Selain itu, operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) keliling juga akan diperluas dengan menyasar wilayah yang mengalami kenaikan harga relatif tinggi.

"Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama menjelang puncak kebutuhan saat Iduladha," ujarnya.

BI juga mendorong penguatan kerja sama antar daerah (KAD) guna memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumsi. Skema tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan mengantisipasi gangguan distribusi yang dapat memicu inflasi.

Wihujeng mengatakan, strategi pengendalian inflasi yang dilakukan mengacu pada pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah dan otoritas terkait diharapkan dapat merespons potensi tekanan inflasi lebih cepat dan terukur.

Selain menjaga pasokan, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat, termasuk imbauan berbelanja secara bijak agar tidak memicu lonjakan permintaan berlebihan yang dapat memengaruhi harga pasar.

"Komunikasi kepada masyarakat penting untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Kami berharap masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok pangan tersedia," katanya.

Di sisi lain, BI menilai stabilitas inflasi daerah masih relatif terkendali meski terdapat sejumlah tantangan global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi harga pangan. Faktor cuaca, distribusi logistik, hingga fluktuasi harga komoditas menjadi beberapa risiko yang terus dipantau.

Karena itu, koordinasi antara BI, pemerintah daerah, Bulog, BPS, serta pelaku usaha pangan akan terus diperkuat selama periode HBKN. Penguatan sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran dan kondisi ekonomi daerah tetap stabil.

BI Cirebon juga memastikan akan terus meningkatkan intensitas pemantauan pasar selama beberapa pekan ke depan. Upaya itu dilakukan untuk mendeteksi lebih dini potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan sehingga langkah intervensi dapat segera dilakukan.

"Stabilitas harga pangan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pengendalian inflasi akan terus menjadi fokus bersama," kata Wihujeng.

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok CBP telah mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edi mengatakan capaian tersebut ditopang penyerapan gabah dan beras nasional yang berjalan positif sejak awal tahun.

"Adapun stok cadangan beras pemerintah sampai 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah," ujar Sarwo dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (19/5).

Sarwo menjelaskan target penyerapan gabah pada 2026 ditetapkan sebesar 4 juta ton. Sementara realisasi pengadaan gabah dan beras hingga 18 Mei 2026 telah mencapai 2.821.603 ton atau setara 70,54 persen dari target penugasan pengadaan.

"Capaian ini menunjukkan progres penyerapan gabah nasional berjalan positif," katanya.

Ia menilai pengelolaan stok CBP menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, stok beras pemerintah tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program ketahanan pangan, mulai dari bantuan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penanganan bencana dan kondisi darurat.

Selain itu, stok juga akan digunakan untuk kebutuhan penyaluran reguler komersial.

Sarwo menargetkan posisi stok CBP pada akhir tahun tetap berada di level aman, yakni minimal 2,51 juta ton.

"Dengan target minimal stok akhir 2,51 juta ton," ujarnya.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta meminta Perum Bulog memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar hingga ke pasar tradisional. Hal ini menyusul masih terjadinya ketimpangan pasokan di lapangan.

Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin menegaskan pedagang tidak memiliki kendali terhadap distribusi, sehingga tidak tepat jika mereka disudutkan dalam polemik kelangkaan Minyakita.

"Pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4).

Ia menilai klaim bahwa stok Minyakita dalam kondisi aman perlu diikuti dengan distribusi yang benar-benar efektif.

"Pernyataan bahwa stok Minyakita dalam kondisi aman tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan. Namun demikian, yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana distribusi tersebut benar-benar berjalan efektif dan merata hingga ke pasar tradisional," katanya.

Menurut Miftahudin, persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan barang, tetapi juga kelancaran distribusi di setiap rantai pasok.

[Gambas:Youtube]

Dalam hal ini, Bulog sebagai pihak yang mendapat mandat pengendalian pasokan dinilai perlu memastikan tidak ada hambatan dalam penyaluran.

"Dalam hal ini, Bulog sebagai institusi yang memiliki mandat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, perlu memastikan bahwa distribusi Minyakita tidak mengalami hambatan di setiap rantai penyaluran," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar narasi 'stok aman' tidak berujung pada penyudutan pedagang pasar tradisional. Pedagang disebut sebagai pihak yang pertama merasakan dampak ketika distribusi tidak berjalan optimal, bukan penyebab persoalan di lapangan.

Karena itu, organisasi pedagang tersebut menekankan perbaikan harus difokuskan pada sistem distribusi agar pasokan benar-benar stabil dan merata hingga tingkat pasar.

Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan Minyakita masih sulit ditemukan di sejumlah pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data terbaru, harga rata-rata nasional Minyakita berada di level Rp15.969 per liter, atau sekitar 1,71 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Pantauan di sejumlah pasar di Jakarta juga menunjukkan pasokan yang belum pulih. Sejumlah pedagang mengaku tidak lagi menjual Minyakita sejak beberapa bulan terakhir karena tidak mendapatkan pasokan dari distributor.

Di saat yang sama, harga minyak goreng lain ikut naik, dengan kemasan premium dijual sekitar Rp22 ribu hingga Rp23 ribu per liter dari sebelumnya Rp20 ribu, sementara minyak curah naik dari kisaran Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram.

Pemerintah sendiri telah mengandalkan distribusi melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk menjaga pasokan.

Skema penyaluran saat ini mengacu pada kewajiban pasar dalam negeri (DMO) minimal 35 persen yang dialokasikan melalui BUMN, bahkan realisasinya telah melampaui target.

Meski demikian, pemerintah juga membuka peluang peningkatan porsi penyaluran melalui BUMN guna memperkuat kontrol distribusi dan menekan gejolak harga di pasar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional aman untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) guna memenuhi kebutuhan generasi bangsa secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan produksi yang meningkat dan cadangan yang kuat, kita pastikan stok pangan aman untuk mendukung kebutuhan besar program MBG,” kata Mentan saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan MBG melalui penguatan produksi, distribusi, dan stabilisasi pasokan pangan nasional.

Amran menegaskan MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan langkah strategis pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi rakyat.

“Ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi besar untuk masa depan bangsa. Dampaknya luas, dari perbaikan gizi hingga menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan besarnya jumlah penerima manfaat menjadikan MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap sektor pertanian dan UMKM.

“Puluhan juta penerima manfaat akan mendorong produksi beras, ayam, telur, hingga sayuran secara masif. Ini akan menghidupkan ekonomi desa,” katanya.

Dia menegaskan kesiapan program itu ditopang oleh kondisi produksi dan cadangan pangan nasional yang kuat. Cadangan beras nasional saat ini telah mencapai sekitar 4,5 juta ton lebih, menjadi salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Dengan produksi yang meningkat dan cadangan yang kuat, kita pastikan stok pangan aman untuk mendukung kebutuhan besar program MBG,” ujarnya.

Untuk memastikan kelancaran program, Kementan telah menyiapkan langkah strategis dari hulu hingga hilir, mulai dari menjamin ketersediaan bahan baku pangan, memperkuat distribusi ke dapur-dapur MBG, menjaga stabilitas harga, hingga mendorong keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama agar program ini berjalan optimal,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, APPDMBGI melaporkan telah terbentuk di 38 provinsi dan ratusan kabupaten/kota, dengan jaringan dapur yang terus berkembang di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, Mentan Amran menekankan MBG merupakan solusi konkret untuk menekan angka stunting sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional.

“Kalau anak-anak kita sehat dan cukup gizi, maka ke depan mereka akan menjadi generasi yang kuat. Ini fondasi menuju Indonesia maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keadilan dalam ekosistem usaha, khususnya antara pelaku usaha besar dan kecil.

“Yang besar jangan menekan yang kecil. UMKM harus dibina dan diperkuat. Ini program rakyat, manfaatnya harus dirasakan bersama,” ujarnya.

Kementan optimistis dengan dukungan lintas sektor, peningkatan produksi, serta cadangan beras nasional yang kuat, MBG akan berjalan berkelanjutan dan menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang transportasi laut itu berputar, yang tadinya 20 hari sekarang bisa 60 hari lebih,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, kondisi pangan Indonesia tetap aman meski gejolak geopolitik global mempengaruhi distribusi logistik dan biaya bahan baku.

Ia menyebut dinamika global, termasuk konflik di sejumlah kawasan, berdampak pada jalur distribusi dan biaya produksi di dalam negeri.

“Iya memang ada beberapa (harga pangan naik), saya akui dampak (geopolitik) itu terasa,” kata Zulkifli Hasan usai kegiatan silaturahmi di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, gangguan logistik global menyebabkan waktu pengiriman barang meningkat signifikan sehingga berimbas pada biaya distribusi.

“Sekarang transportasi laut itu berputar, yang tadinya 20 hari sekarang bisa 60 hari lebih,” ujarnya.

Kenaikan biaya energi juga turut mendorong peningkatan ongkos transportasi, termasuk harga avtur yang berdampak pada tarif angkutan udara.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti plastik turut mempengaruhi ketersediaan sarana distribusi, termasuk karung untuk gabah di sejumlah daerah.

“Misalnya sekarang plastik. Plastik itu luar biasa naiknya,” ungkapnya.

Meski demikian, Zulhas memastikan kondisi pangan nasional, khususnya beras, tetap dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

“Walaupun ada masalah di internasional, geopolitik, ada peperangan, tapi soal pangan kita aman,” ucap dia.

Ia menambahkan stok beras nasional dalam kondisi mencukupi dan relatif stabil. Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Kementerian Pertanian yang menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton pada 7 April 2026, atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional.

Dengan jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan ketersediaan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 hingga 11 bulan ke depan, termasuk menghadapi tekanan geopolitik global dan potensi El Nino.

Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku plastik juga telah menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada pelaku usaha.

Sebelumnya, pemerintah mencatat harga plastik di dalam negeri meningkat sekitar 30 hingga 80 persen akibat gangguan pasokan global yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Menurut Zulhas, kondisi pangan yang relatif terjaga tersebut didukung oleh langkah pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan, energi, dan hilirisasi sebagai bagian dari antisipasi ketidakpastian global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah didesak untuk segera merumuskan langkah mitigasi strategis guna mengantisipasi dampak sistemik konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan pangan nasional.

Selain penguatan produksi domestik, diversifikasi negara asal impor menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah disrupsi rantai pasok global.

Pengamat Pertanian, Khudori, menekankan pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra pada komoditas pangan yang memiliki ketergantungan impor tinggi. Jika jalur logistik global, terutama di kawasan Jazirah Arab, terus mengalami hambatan, pencarian sumber pasokan alternatif harus segera dieksekusi untuk menjamin ketersediaan stok di dalam negeri.

"Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan impor tidak terganggu, khususnya pada aspek yang dapat dikendalikan seperti perizinan dan kuota impor. Jika terjadi hambatan logistik, segera cari sumber alternatif," ujar Khudori dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/4/2026).

Selain faktor eksternal, Khudori juga mengingatkan pentingnya mitigasi dini menghadapi musim kemarau di dalam negeri. Langkah ini krusial agar gangguan iklim tidak semakin menekan hasil panen nasional di saat harga pangan dunia sedang bergejolak.

Di tengah ancaman krisis global, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan bahwa posisi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) per 2 April 2026 masih berada pada level yang solid. Berdasarkan data tersebut, stok beras nasional tercatat mencapai 4,4 juta ton, atau setara dengan 169% dari total kebutuhan bulanan nasional.

Capaian ini dinilai cukup memadai untuk meredam potensi gejolak harga di tingkat konsumen. Selain beras, beberapa komoditas strategis lainnya juga terpantau dalam zona aman antara lain Jagung sebnyak 168.000 ton, Gula Konsumsi 49.000 ton, dan Minyak Goreng sebesar 121.000 kiloliter.

Bapanas juga mencatat penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang kian merata di 322 kabupaten/kota dengan total mencapai 14.169,03 ton. Jawa Barat menjadi wilayah dengan cadangan terbesar di tingkat kabupaten/kota, yakni 2.790,9 ton, disusul oleh Banten sebesar 2.007,25 ton.

Di level provinsi, Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) nasional mencapai 7.561,23 ton. Jawa Barat kembali memimpin dengan cadangan sebesar 2.626,94 ton, diikuti Jawa Timur sebanyak 825,36 ton. Saat ini, sebanyak 33 provinsi dilaporkan telah memiliki regulasi serta mekanisme pengelolaan cadangan yang matang.

Meskipun stok saat ini dinyatakan cukup, tantangan sesungguhnya terletak pada keberlanjutan pasokan untuk periode semester II/2026. Pemerintah diharapkan tidak terlena dengan angka cadangan saat ini dan tetap waspada terhadap kenaikan biaya input pertanian serta ongkos logistik internasional yang dapat mengerek inflasi pangan di masa mendatang.

Belum. Kita belum rasakan langsung. Belum kelihatan ujungnya

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pelaku Usaha Peternak Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) memastikan pasokan sapi nasional tetap terjaga meski terdapat dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi biaya logistik.

Direktur Eksekutif Gapuspindo Djoni Liano mengatakan hingga saat ini dampak kondisi geopolitik global terhadap pasokan dan harga daging sapi di dalam negeri belum dirasakan secara signifikan.

“Belum. Kita belum rasakan langsung. Belum kelihatan ujungnya,” kata Djoni di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Indonesia selama ini masih mengandalkan impor sapi dari sejumlah negara, terutama Australia, sehingga perubahan kondisi global berpotensi mempengaruhi biaya distribusi dalam jangka menengah dan panjang.

“Pengaruh itu ada, terutama ke logistik yang menjadi lebih mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan kondisi tersebut belum berdampak langsung terhadap ketersediaan pasokan di pasar domestik.

Menurut dia, pemerintah dan pelaku usaha tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan agar distribusi daging sapi tetap berjalan.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (PIHPS) pada Senin, rata-rata harga daging sapi tercatat mengalami penurunan, dengan daging sapi kualitas 1 berada di level Rp148.450 per kilogram (kg) atau turun 1,43 persen dan daging sapi kualitas 2 berada di Rp139.950 per kg atau turun 1,55 persen dibandingkan satu hari sebelumnya.

Djoni menambahkan potensi perubahan permintaan dari negara lain memang dapat mempengaruhi pasokan sapi global, namun mekanisme pasar saat ini masih berjalan dan kebutuhan dalam negeri tetap dapat dipenuhi.

“Kalau negara lain meningkatkan impor, kita bisa terdampak dari sisi harga atau pasokan, tapi sejauh ini masih terkendali,” ungkapnya.

Ia juga menilai faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga di dalam negeri tetap berasal dari daya beli masyarakat.

“Semua komoditas itu tergantung daya beli. Kalau daya beli kuat, pasar akan tetap bergerak,” tutur Djoni.

Sementara itu, pemerintah memastikan ketersediaan pangan termasuk daging sapi nasional dalam kondisi aman saat periode permintaan tinggi pada Lebaran 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat ketersediaan daging ruminansia nasional hingga 18 Maret 2026 mencapai sekitar 226 ribu ton atau sekitar tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan yang diperkirakan sekitar 65,8 ribu ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya juga menyampaikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global, antara lain karena sumber pasokan tidak bergantung pada satu kawasan.

Gapuspindo berharap koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha terus diperkuat agar pasokan tetap stabil dan ketersediaan daging sapi dapat terus terpenuhi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berpotensi menghancurkan berbagai sektor. Blokade Selat Hormuz yang dilakukan Iran untuk merespons serangan AS dan Israel tidak hanya memicu krisis energi, tetapi juga mengancam sektor pertanian dan pangan.

Blokade itu melemahkan pasokan pupuk yang sangat dibutuhkan para petani yang sudah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kenaikan suhu hingga cuaca yang kian tidak menentu. Hal ini berisiko menaikkan harga pangan di seluruh dunia.

Deputi Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (FAO) PBB Carl Skau mengatakan petani-petani paling miskin di belahan bumi utara mengandalkan pupuk impor dari Teluk Persia. Pelemahan pasokan pupuk ini terjadi tepat sebelum musim tanam dimulai.

"Di skenario terburuk, akan menurunkan hasil panen dan menyebabkan gagal panen di musim depan. Di skenario terbaik, menaikkan biaya produksi yang dapat mendorong harga pangan pada tahun depan," kata Skau dikutip dari AP, Sabtu (28/3/2026).

Petani beras asal Punjab, India, Baldev Singh mengatakan petani kecil di negaranya mungkin tidak dapat bertahan bila pemerintah tidak mensubsidi pupuk pada periode puncak permintaan bulan Juni mendatang. "Saat ini, kami menunggu dan berharap," katanya.

Selat Hormuz tidak hanya menjadi jalur seperlima perdagangan minyak dan gas dunia. Celah sempit itu juga merupakan jalur sepertiga perdagangan pupuk dunia.

Pada Jumat (27/3/2026), Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahreini mengatakan Teheran menerima permintaan PBB untuk mengizinkan kapal bantuan kemanusiaan dan kapal komoditas pertanian melewati Selat Hormuz, meski Iran sedang menghadapi serangan terhadap fasilitas nuklirnya.

Rencana pengiriman bantuan itu menjadi pelayaran asing pertama di perairan sempit tersebut sejak perang dimulai bulan lalu. Ketika pasar dan pemerintah berbagai negara fokus pada pasokan minyak dan gas, pembatasan pasokan pupuk dapat mengancam ketahanan pangan seluruh dunia.

Dua unsur hara utama dalam pupuk, nitrogen dan fosfat, terancam tidak bisa didistribusikan akibat blokade di Selat Hormuz.

Pasokan nitrogen, termasuk urea—pupuk yang paling banyak diperdagangkan dan membantu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan hasil panen—paling terpukul karena keterlambatan pengiriman dan melonjaknya harga gas alam cair yang merupakan bahan penting untuk memproduksi nitrogen.

Peneliti dari perusahaan konsultasi komoditas CRU Group, Chris Lawson, mencatat perang Iran sudah membatasi 30 persen perdagangan urea global. Sementara itu, ekonom University of Texas Raj Patel mengatakan sejumlah negara sudah kekurangan urea.

Ia mencontohkan Ethiopia yang 90 persen nitrogen pupuknya berasal dari Teluk Persia yang melewati Djibouti, rute pasokan yang sudah terbatas bahkan sebelum perang AS dan Israel pada Februari lalu. "Saat ini sedang musim tanam, dan tidak ada pupuk di sana," kata Patel.

Pasokan fosfat yang diperlukan akar tanaman juga tertekan. Lawson mengatakan Arab Saudi merupakan produsen fosfat terbesar kelima di dunia dan mengekspor 40 persen sulfur dunia, bahan utama dan produk sampingan dari penyulingan minyak dan gas.

Analis dari Argus Consulting Services Owen Gooch mengatakan setelah perang berakhir, para produsen di Teluk masih membutuhkan jaminan keamanan untuk melewati Selat Hormuz. Dengan begitu, biaya asuransi juga akan melonjak tajam.

Pemerintah India memprioritaskan pasokan urea untuk kebutuhan domestik dan menyediakan sekitar 70 persen kebutuhan gas alam bagi produsen pupuk. Beberapa pabrik masih beroperasi di bawah kapasitas, yang menyebabkan penurunan produksi.

“Sistem pangan itu rapuh, dan bergantung pada rantai pasokan pupuk yang stabil untuk memastikan petani dapat menghasilkan pangan yang dibutuhkan dunia,” kata Hanna Opsahl-Ben Ammar dari Yara International, salah satu perusahaan pupuk terbesar di dunia.

Pupuk biasanya digunakan sebelum atau saat penanaman dilakukan. Sehingga, ketika pupuk tidak terkirim tepat waktu, hal itu akan merusak pertumbuhan tanaman dan hasil panen.

Dampak perang terhadap pasokan pupuk sudah terasa di AS dan Eropa, di mana musim tanam masih berlangsung. Masalah ini juga diperkirakan akan menghantam Asia ketika musim tanam di kawasan itu dilakukan beberapa bulan ke depan.

“Tanaman di ladang membutuhkan nitrogen saat ini juga, semakin cepat semakin baik, agar dapat tumbuh dengan baik, berkembang, dan membangun cadangan untuk panen pada musim panas,” kata Dirk Peters, seorang insinyur pertanian yang mengelola pertanian di luar Berlin.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok pangan berupa beras di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada tahun ini.

Mentan Amran mengatakan stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi paling aman sepanjang sejarah Republik Indonesia, dengan cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan.

“Stok kita, cadangan di gudang Bulog, di lapangan, itu cukup untuk 10 bulan ke depan. Jika dari Maret ini, maka hingga Desember cukup. Saya ulangi, stok kita hari ini cukup untuk 10 bulan ke depan,” ujarnya usai membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI Tahun 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan stok yang tersedia saat ini tidak termasuk yang baru akan dipanen beberapa bulan ke depan.

Ia memproyeksikan minimal terdapat produksi dua juta ton per bulan selama tujuh bulan ke depan.

Artinya, kata dia, hal itu mampu menghasilkan total cadangan hingga 14 juta ton yang diprediksi mampu menutupi kebutuhan hingga Mei 2027.

Ancaman El Nino biasanya hanya berlangsung selama enam bulan sehingga tidak sampai berpengaruh besar terhadap stok pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI ini mengungkapkan keyakinannya bahwa ketahanan pangan nasional tidak akan terganggu oleh musim kemarau panjang yang dipicu El Nino.

“Stok kita tertinggi hari ini, itu 4,2 juta ton. Bulan depan itu akan menjadi 5 juta ton. Tidak pernah terjadi stok seperti itu selama Republik Merdeka,” ujar dia.