Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan tanggapan masyarakat yang dijawab menggunakan AI melalui aplikasi Jakarta Terkini (JAKI) di Kalisari, Jakarta Timur ternyata bukan pertama kali terjadi.

Pramono mengatakan tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang sama.

"Kasus di Kalisari itu ternyata bukan kasus yang pertama kali dan yang melakukan adalah orang yang sama," katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Pramono menyampaikan bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Lurah maupun Kasi Pemerintah di bidang pembangunan dan ekonomi yang menyerahkan pekerjaan kepada Petugas PPSU tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.

"Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya Lurahnya juga langsung kami copot termasuk asisten apa, kasi-kasinya kami memberikan hukuman yang akan dikeluarkan oleh Inspektorat," sambungnya.

Dia menyebut, minggu depan akan mengadakan pertemuan bersama semua PPSU dan pihak yang berkaitan dengan JAKI. Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas kepada pihak-pihak yang merugikan masyarakat. Sebab, tindakan tersebut telah mencoreng nama Jakarta.

"Saya akan menyampaikan dan memberikan memperingatkan kepada siapapun yang akan melakukan itu sekali lagi kami tidak akan memberikan maaf," tandasnya.

Sebagai konteks, aduan ini bermula dari unggahan akun @seinsh di media sosial Threads. Dia memposting aduannya terkait parkir liar.

Namun, tanggapan berupa foto yang diberikan dirasa janggal karena posisi angle foto masih sama, begitupun posisi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Sedangkan kondisi mobil telah tidak ada.

"Pak @prastowoyustinus izin bertanya, maaf kalau kurang tepat pertanyaannya. Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, sudah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?" bunyi caption yang ditulis @seinsh.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai dampak negatif perkembangan Artificial Intelligence (AI) terhadap industri perbankan sudah mulai muncul di industri, bukan sekadar potensi jangka panjang.

Melalui Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Kuartal IV/2025, OJK mengungkap dampak negatif penggunaan AI terhadap perbankan, di antaranya otomatisasi melalui AI dapat menggeser fungsi manusia, risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi, masalah etika dan privasi data, hingga bias algoritma dalam pengambilan keputusan.

“Risiko yang disebutkan sebenarnya sudah mulai muncul di industri, bukan sekadar potensi jangka panjang,” kata Josua kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Josua menuturkan otomatisasi lewat kecerdasan artifisial sudah nyata terlihat pada pemakaian chatbot, mesin penjawab di call center, sistem keputusan kredit, pemantauan transaksi mencurigakan, hingga otomasi proses dokumen.

Meski dampaknya belum berupa gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran, Josua melihat adanya pergeseran fungsi. Di antaranya, berkurangnya kebutuhan teller dan petugas frontliner, sedangkan kebutuhan analis data, insinyur model, dan pengelola risiko teknologi justru meningkat.

“Jadi risiko pergeseran fungsi manusia sudah menjadi isu jangka pendek, walaupun skala dampaknya terhadap pasar kerja perbankan masih akan berkembang dalam 5-10 tahun ke depan,” tuturnya.

Risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi juga sudah berada pada fase riil, bukan lagi potensi. Josua mengatakan penerapan layanan perbankan digital yang masif membuat bank sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan pihak ketiga.

Dengan demikian, gangguan sistem, serangan siber, atau kebocoran data berpotensi langsung mengganggu kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional.

Josua menuturkan, OJK sendiri menyoroti tren kebocoran data di berbagai pelaku ekonomi digital sebagai sinyal bahwa tata kelola data dan keamanan informasi menjadi titik rawan yang harus diperkuat ketika perbankan masuk jauh ke ekosistem digital yang sama.

Menurutnya, temuan SBPO bahwa bank mulai menyadari risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi dapat dibaca sebagai refleksi atas pengalaman industri selama beberapa tahun terakhir, baik di Indonesia maupun global.

Di sisi lain, terkait masalah etika, privasi data, dan bias algoritma, Josua menyebut bahwa sebagian besar masih berada di persimpangan antara risiko yang mulai terasa dan potensi jangka menengah.

“Bank sudah mulai menggunakan model pembelajaran mesin untuk penilaian risiko kredit, deteksi kecurangan, dan segmentasi nasabah,” ujarnya.

Dia menyampaikan survei OJK dan Bank Dunia menunjukkan bahwa pemanfaatan model kecerdasan artifisial di bank saat ini paling banyak untuk penilaian risiko, deteksi penipuan, dan efisiensi proses.

Dalam tahap awal ini, dia menyebut bahwa bias algoritma belum banyak terlihat di permukaan karena model masih relatif sempit dan data yang dipakai cenderung serupa dengan data perbankan konvensional.

Kendati begitu, Josua mengatakan bahwa bank mulai memanfaatkan data alternatif seperti data gawai, media sosial, atau pola transaksi ekosistem. Dia menilai, risiko diskriminasi tersembunyi terhadap kelompok tertentu akan meningkat jika tidak ada pengujian bias dan keadilan yang sistematis.

“OJK sendiri sudah mengidentifikasi bias algoritma, sifat model yang sulit dijelaskan, serta potensi penyalahgunaan deepfake dan konten sintetis sebagai risiko baru yang perlu dimitigasi sejak dini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan industri pinjaman daring (pindar) kini mengadopsi penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses credit scoring.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman menuturkan pemanfaatan AI ini berupa machine learning untuk mempelajari karakteristik dan pola perilaku pengguna secara dinamis.

“Sehingga proses penilaian kredit menjadi lebih efisien dan akurat, serta dapat meningkatkan kualitas analisis risiko dan memperluas akses pendanaan yang berkelanjutan,” katanya dalam lembar jawaban RDK September, dikutip Minggu (26/10/2025).

Di samping manfaatnya seperti itu, Agusman menegaskan supaya para penyelenggara pindar memastikan algoritmanya tetap akurat dan transparan dan menghindari bias.

“Selain itu juga memastikan menjaga keamanan data nasabah, serta tetap menjaga prinsip kehati hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menilik kinerja industri pindar per Agustus 2025, OJK mencatat total outstanding pembiayaannya tembus Rp87,61 triliun, tumbuh 21,62% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bila dibandingkan secara bulanan (month-to-month/MtM) atau dengan Juli 2025, outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 3,48% dari Rp84,66 triliun.

Sementara itu, tingkat wanprestasi (TWP90) industri pindar per Agustus 2025 tercatat tetap dalam kondisi terjaga yakni berada di level 2,60%.

Sebagai informasi, OJK juga mencatat pada Agustus 2025 ini masih ada 9 dari 96 penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan modal Rp12,5 miliar.

“Serta 9 dari 96 penyelenggara pinjaman daring atau pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh penyelenggara pindar ini telah menyampaikan action plan kepada OJK,” ungkap Agusman.

OJK, katanya, terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum yang dimaksud.

“Baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategi investor yang kredibel termasuk opsi pengembalian izin usaha,” tutur dia.