REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang pajak kendaraan bermotor. IESR menilai perubahan kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan kendaraan listrik nasional.

Padahal, target pemerintah mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 berpotensi menghemat devisa impor hingga Rp 49 triliun serta memangkas subsidi BBM Rp 18,3 triliun per tahun.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan perubahan dari mandat pajak nol persen menjadi kebijakan yang bergantung pada masing-masing daerah berisiko mengganggu perkembangan pasar kendaraan listrik nasional.

“Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak nol persen menjadi tarif yang bergantung pada kebijakan fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,” ujar Fabby.

IESR menilai keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik sangat bergantung pada stabilitas regulasi. Inkonsistensi kebijakan dinilai berisiko menurunkan minat konsumen serta iklim investasi pada manufaktur kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, di tengah fase pertumbuhan pasar yang masih awal.

Selain itu, IESR menilai Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi tersebut sebelumnya memberikan arah kebijakan dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak.

“Pasal 7 UU HKPD telah memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak. Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status ‘bukan objek pajak’ bagi kendaraan listrik tetap terjaga,” kata Fabby.

IESR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menunda implementasi ketentuan terkait kendaraan listrik, melakukan harmonisasi regulasi, serta memberikan jaminan fiskal permanen bagi sektor kendaraan listrik menuju target 2030.

“Kita tidak bisa mencapai dekarbonisasi industri dan penghentian impor BBM jika aturan main berubah setiap dua tahun. Jika regulasi ini tidak segera direvisi, maka akan sangat rentan terhadap uji materiil di Mahkamah Agung, yang hanya akan memperburuk kepercayaan konsumen dan investor,” imbuh Fabby.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menaikkan biaya tambahan bahan bakar yang dibebankan kepada pelanggan atau fuel surcharge menjadi 38 persen. Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan harga avtur akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyesuaian dilakukan untuk menjaga keberlanjutan operasional maskapai di tengah tekanan biaya energi global.

“Dalam menghadapi perkembangan geopolitik dan geoekonomi secara global, kaitannya dengan harga avtur, Pemerintah menaikkan fuel surcharge. Fuel surcharge kemarin sudah naik 10 persen berbasis daripada angka batas atas tarif di tahun 2019, dan kemudian disesuaikan lagi menjadi 38 persen,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Kenaikan tersebut berlaku untuk seluruh jenis pesawat, baik jet maupun propeller. Sebelumnya, fuel surcharge untuk pesawat jet berada di level 10 persen, sementara untuk pesawat propeller sebesar 25 persen.

Airlangga menjelaskan, lonjakan harga avtur terjadi secara global seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kondisi ini mendorong harga bahan bakar penerbangan di berbagai negara naik signifikan.

Di Thailand, harga avtur tercatat mencapai sekitar Rp29.518 per liter, sementara di Filipina sekitar Rp25.326 per liter. Adapun di Indonesia, harga avtur berada di kisaran Rp23.000 per liter.

“Avtur ini merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar, dan tentunya kalau kita tidak menyesuaikan maka berbagai maskapai penerbangan lain bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut,” kata Airlangga.

Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur per 1 April 2026 tercatat sebesar Rp23.551 per liter. Airlangga menegaskan, komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40 persen terhadap total biaya operasional maskapai, sehingga kenaikan harga avtur berdampak langsung pada struktur biaya penerbangan.

Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan langkah mitigasi agar kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada penumpang, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi langkah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global saat ini.

Menurut Fahmy, pemerintah menunjukkan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan dampak luas, sehingga keputusan ini mencerminkan upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan inflasi.

"Memang pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit gitu ya. Kalau tidak dinaikkan, beban APBN cukup berat, tapi kalau dinaikkan akan menyulut inflasi, daya beli (masyarakat) turun, dan sebagainya. Nah, saya kira tidak menaikkan baik BBM subsidi maupun nonsubsidi saya kira keputusan yang tepat menurut saya, itu perlu diapresiasi," kata Fahmy dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan langkah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) patut diapresiasi karena mampu meredam potensi kenaikan inflasi serta menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Fahmy menjelaskan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, sebelumnya sudah mengalami tekanan sehingga kebijakan itu membantu menjaga keseimbangan ekonomi dan memberikan ruang pemulihan bagi masyarakat secara bertahap.

Kebijakan tersebut dinilai memberikan efek positif dengan menjaga stabilitas harga serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan dan ketidakpastian.

"Karena sebelum terjadi krisis ini, daya beli masyarakat menengah itu kan sudah terus menurun. Nah kalau ditambah kenaikan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi, maka daya belinya akan semakin tergerus dan ini cukup membahayakan bagi perekonomian Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai kebijakan itu juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan fiskal agar tetap sehat, seiring meningkatnya kebutuhan anggaran untuk mempertahankan subsidi energi nasional.

Fahmy melihat kondisi itu sebagai momentum positif untuk mengoptimalkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk menyesuaikan asumsi harga minyak agar lebih adaptif terhadap perkembangan pasar global saat ini.

Ia juga menekankan pentingnya langkah-langkah inovatif dalam menjaga keseimbangan fiskal, sehingga kebijakan mempertahankan harga BBM tetap dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan anggaran negara secara keseluruhan.

Menurutnya, upaya realokasi anggaran dapat menjadi solusi konstruktif untuk memperkuat subsidi energi, sekaligus memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.

"Kalau misalnya menutupi (APBN) itu menggunakan utang sepertinya sudah sangat tidak mungkin karena yang pertama utang kita sudah terlalu besar, kemudian yang kedua juga ada undang-undang yang membatasi bahwa total utang itu tidak boleh lebih 3 persen dari PDB," katanya.

"Tapi menurut saya untuk menutupi (APBN) tadi itu dengan melakukan realokasi anggaran yang sudah dialokasikan (dari program lain)," tambah Fahmy.

Diketahui, batas defisit anggaran sebesar tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) telah lama menjadi salah satu pilar utama disiplin fiskal Indonesia.

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa defisit APBN tidak boleh melampaui tiga persen dari PDB, sementara rasio utang pemerintah dijaga maksimal 60 persen dari PDB.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Harga batu bara acuan (HBA) periode I Februari 2026 naik menjadi 106,11 dolar AS per ton, dari sebelumnya 104,03 dolar AS per ton pada periode II Januari 2026. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diakses di Jakarta, Selasa (3/2/2026), harga komoditas batu bara kembali menguat pada awal Februari 2026.

Selain HBA dengan nilai kalor 6.322 kilokalori per kilogram (kcal/kg) yang mengalami kenaikan, harga batu bara acuan kategori HBA I, HBA II, dan HBA III juga mengalami perubahan.

Data tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM yang membagi HBA ke dalam empat kategori berdasarkan nilai kalori batu bara.

Nilai HBA, HBA I, HBA II, dan HBA III untuk periode 1–14 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

• HBA (6.322 GAR) sebesar 106,11 dolar AS per ton, naik dibandingkan HBA periode II Januari 2026 sebesar 104,03 dolar AS per ton.
• HBA I (5.300 GAR) sebesar 73,96 dolar AS per ton, naik dari periode II Januari 2026 sebesar 71,61 dolar AS per ton.
• HBA II (4.100 GAR) sebesar 48,21 dolar AS per ton, turun dibandingkan periode II Januari 2026 sebesar 48,39 dolar AS per ton.
• HBA III (3.400 GAR) sebesar 35,83 dolar AS per ton, naik dari periode II Januari 2026 sebesar 35,38 dolar AS per ton.

Pada awal 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berencana memangkas produksi batu bara nasional menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026. Jumlah tersebut turun sekitar 190 juta ton dibandingkan produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Langkah pemangkasan produksi tersebut bertujuan menjaga harga batu bara di pasar global. Saat ini, volume batu bara yang diperdagangkan secara global mencapai sekitar 1,3 miliar ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, Indonesia berkontribusi sekitar 514 juta ton. Tingginya pasokan batu bara di pasar global berdampak pada tekanan harga komoditas, yang tercermin pada pergerakan HBA.

Besarnya porsi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia membuat Kementerian ESDM meyakini kebijakan pengendalian produksi dapat mendukung perbaikan harga komoditas.

“Supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daya alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang,” ujar Bahlil.