SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng terus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menginisiasi Program Strategis "Waras Ekonomi", sebuah langkah terpadu untuk membantu pelaku UMKM naik kelas secara lebih terarah, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.

Melalui program ini, seluruh proses pendampingan UMKM dilakukan dalam satu ekosistem digital yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari pendataan, kurasi produk, pelatihan, hingga pembukaan akses pasar dan peluang usaha melalui business matching dengan pelaku usaha skala besar.

Program Waras Ekonomi hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pelaku usaha kecil yang selama ini sering kesulitan mendapatkan akses pembinaan maupun pemasaran secara berkelanjutan. Pihaknya ingin memastikan setiap UMKM mendapat perhatian sesuai kebutuhan dan potensi usahanya.

“Program ini bukan sekadar pendataan UMKM, tetapi bagaimana pemerintah hadir mendampingi pelaku usaha agar benar-benar berkembang dan memiliki akses pasar yang lebih luas,” ujar Agustina di Balaikota Semarang, Senin (1/6).

Dalam skema tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan sensus dan pendaftaran UMKM, DEKRANASDA bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan kurasi dan klasifikasi, sementara Dinas Perdagangan menyediakan _showcase_ produk untuk membantu promosi pelaku usaha. Seluruh katalog produk juga akan terintegrasi secara online sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengenal dan membeli produk UMKM lokal.

Program Waras Ekonomi juga menerapkan alur pembinaan yang sistematis. UMKM akan melalui tahapan sensus, klasifikasi, kurasi, hingga pencocokan program dan peluang usaha dengan OPD maupun mitra yang relevan. Dengan pola ini, bantuan pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.

Sebagai pusat layanan, Pemkot Semarang juga menyiapkan platform digital Waras Ekonomi yang dapat diakses masyarakat melalui alamat warasekonomi.semarangkota.go.id

Platform tersebut nantinya memuat akun khusus bagi UMKM, OPD, maupun mitra sehingga proses pendampingan, promosi, hingga kolaborasi usaha dapat berjalan lebih cepat dan transparan.

Agustina menegaskan bahwa penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama Pemkot Semarang karena sektor tersebut terbukti menjadi penopang ekonomi masyarakat. Dengan integrasi lintas OPD melalui Program Waras Ekonomi, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha tidak berjalan sendiri.

“Pemkot Semarang ingin UMKM tumbuh bersama. Pemerintah hadir bukan hanya memberi program, tetapi juga membuka jalan agar usaha warga semakin maju, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Pemkot Semarang berharap ekosistem ekonomi lokal semakin kuat, peluang usaha semakin terbuka, dan produk UMKM Kota Semarang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

SURABAYA - Memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah , PT Danareksa (Persero) selaku Holding BUMN Danareksa bersama seluruh anggota holding menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menyalurkan 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang dipusatkan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Program bertajuk “ Kurban Berkah Berdayakan Desa” ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan bagi sekitar 3.800 keluarga prasejahtera di tujuh kelurahan ring satu SIER, sekaligus menggerakkan roda ekonomi mikro masyarakat dari hulu ke hilir melalui multiplier effect ekosistem kawasan industri.

Penyaluran kurban ini merupakan kontribusi kolektif dari klaster inti, yaitu PT Kawasan Industri Medan (KIM), PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) (JIEP), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Ditambah serta klaster non-inti yang mencakup PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Nindya Karya, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Danareksa Capital, dan PT Danareksa Finance. Sebagai informasi, jumlah hewan kurban yang didistribusikan meningkat sekitar 27 persen dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya di Makassar.

BTN Siapkan Plafon Pembiayaan Rp4,5 Triliun ke Holding Danareksa



Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Ngurah Wirawan mengatakan, ibadah kurban sejatinya adalah instrumen redistribusi kesejahteraan yang sangat efektif di mana setiap hewan kurban menghidupkan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari peternak, sopir truk, hingga penggerak ekonomi skala kecil seperti pembuat plastik pembungkus.

"Fenomena backward economy ini sejalan dengan DNA Holding strategis Kawasan Industri di mana kami hadir sebagai lokomotif yang menarik rantai pasok di belakangnya untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan," terangnya.

Ngurah menambahkan, bahwa momen kepedulian ini menegaskan kompas strategis perusahaan yang saat ini tengah bertransformasi menjadi Kawasan Industri Indonesia, yakni ekosistem holding kawasan industri yang berfokus menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, Klaster Kawasan Industri yang dikelola Holding mencakup tujuh kawasan strategis dari Medan, Jakarta, Semarang, Batang, Surabaya, hingga Makassar. Posisi ini menjadikan Holding sebagai salah satu pengelola kawasan industri terluas di tanah air, dengan akses langsung kepada ribuan tenaga kerja, pelaku usaha, dan komunitas penyangga.

Melalui kemitraan strategis dengan BAZNAS, inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini ditargetkan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengentasan kemiskinan (SDG dan kelaparan, selaras dengan visi Asta Cita pemerintah.

Produktivitas Meningkat 500%, Danareksa Dorong TPK Batu Ampar Jadi Hub Regional



Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi BAZNAS RI, Syarifuddin, mengapresiasi konsistensi kontribusi Holding BUMN Danareksa sejak 2018 dan memastikan standar ketat dalam pelaksanaannya. "Kolaborasi ini adalah model ideal kemitraan dunia usaha dan lembaga zakat nasional. Kami memastikan seluruh proses dijalankan sesuai prinsip 3A, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI," kata Syarifuddin.

Syarifuddin menambahkan, seluruh hewan kurban telah lolos uji klinis dan memenuhi kaidah syariat Islam. Dengan pendataan yang presisi, kami memastikan amanah dari ekosistem Kawasan Industri Indonesia ini terdistribusi secara transparan, adil, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

“Melalui semangat berbagi pada Iduladha, Holding BUMN Danareksa berharap kolaborasi lintas Anggota Holding ini terus tumbuh sebagai gerakan solidaritas sosial untuk memperkuat keterhubungan antara kawasan industri dengan masyarakat di sekelilingnya,” tutup Ngurah.

JAKARTA - Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) mendorong penguatan regulasi koperasi syariah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Hal itu disampaikan dalam audiensi FORKOPI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua Harian FORKOPI Kartiko Adi Wibowo mengatakan, pengaturan koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola, kepastian hukum, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis kerakyatan.

RUU tersebut telah memuat sejumlah pengaturan mendasar terkait koperasi syariah, mulai dari definisi, prinsip operasional, kelembagaan, hingga pengawasan. “Koperasi syariah harus memiliki definisi yang jelas, prinsip syariah yang tegas, serta mekanisme pengawasan kuat melalui Dewan Pengawas Syariah,” ujar Kartiko.

Dalam rancangan beleid, koperasi syariah didefinisikan sebagai entitas koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan fatwa lembaga berwenang. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan seluruh aktivitas koperasi tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

“Fungsi DPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjaga integritas pengurus dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah,” katanya.

Dalam paparannya, FORKOPI turut menyoroti fungsi sosial koperasi syariah sebagai Baitul Maal yang dapat mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, hingga wakaf uang.

Kartiko menilai integrasi fungsi keuangan dan fungsi sosial akan memperkuat peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Koperasi syariah bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk memperkuat ekonomi umat,” ucapnya.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyub menuturkan kunjungan FORKOPI sejalan dengan fokus MUI pada periode kepengurusan saat ini yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“MUI periode sekarang memiliki fokus khusus di ekonomi kerakyatan, sehingga kedatangan teman-teman FORKOPI sangat pas,” katanya.

Menurut dia, koperasi menjadi instrumen yang relevan dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat karena memiliki karakter yang dekat dengan kebutuhan riil warga.

Model kelembagaan koperasi mampu memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan. “Koperasi memiliki karakter yang sangat dekat dengan masyarakat. Ekonomi kerakyatan bisa tercipta melalui koperasi karena sangat kuat pada sektor riil masyarakat,” ujarnya.

Roy Nendissa

Guru Besar Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian UNDANA

KITA mungkin sedang melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sudut yang keliru. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tersedot pada berbagai persoalan insidental makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga tata kelola yang belum rapi. Semua itu penting, tetapi bukan inti persoalannya.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan. Apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar yang selama ini kita abaikan? Pertanyaan ini menjadi sangat penting jika diletakkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai daerah kepulauan dengan tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, serta basis ekonomi masyarakat yang masih sangat bertumpu pada pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya melihat MBG bukan hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Justru di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam jumlah besar dan terus-menerus harus dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat. Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran.

Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar—sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul: bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.

Sebagai akademisi di bidang ekonomi pertanian dan agribisnis di Universitas Nusa Cendana, saya melihat ada kegelisahan yang cukup mendasar. Kita terlalu sibuk memperdebatkan masalah di permukaan, tetapi belum cukup serius menangkap peluang besar di baliknya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menambah kritik terhadap MBG, melainkan untuk menggeser cara pandang: bahwa program ini harus dibaca sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah, khususnya di NTT.

MBG sebagai Pasar yang Pasti

Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.

Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat (Leao et al., 2023; Xie et al., 2022).

Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas.

Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT: kepastian permintaan.

Di sinilah letak kekeliruan kita. MBG terlalu sering dibaca sebagai beban anggaran, bukan sebagai peluang ekonomi. Seolah-olah tugas pemerintah selesai ketika makanan sampai ke tangan siswa.

Padahal, di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani.

Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.

Mengapa Ini Sangat Penting untuk NTT

Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak boleh sama dengan daerah yang sudah memiliki infrastruktur pasar yang lebih matang. NTT adalah wilayah yang masih menghadapi tantangan serius dalam kemiskinan, pengangguran, produktivitas pertanian, distribusi pangan, dan keterhubungan antarwilayah.

Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, tetapi harus dijadikan alat intervensi ekonomi yang sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal. Kalau kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi.

Anak-anak memang mendapat makanan, tetapi petani lokal tidak mendapat pasar. Anggaran tetap berjalan, tetapi ekonomi desa tidak tumbuh.

Sebaliknya, jika kebutuhan MBG setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka MBG akan menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.

Ini sangat relevan karena struktur ekonomi NTT masih sangat bergantung pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, dan usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan rutin seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mengapa Selama Ini Belum Dimanfaatkan dengan Baik

Masalahnya bukan pada kurangnya peluang. Peluangnya justru sangat besar. Yang belum kuat adalah cara pandang dan desain kebijakannya. Program seperti MBG masih terlalu sering dikelola dalam logika belanja jangka pendek: yang penting makanan tersedia, yang penting program jalan. Pendekatan ini memang cepat, tetapi miskin visi.

Akibatnya, pemerintah cenderung mencari pemasok yang paling siap secara cepat, tanpa sungguh-sungguh membangun sistem agar masyarakat lokal juga siap menjadi pemasok. Padahal, manfaat ekonomi dari pengadaan pangan publik tidak akan muncul maksimal bila program berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan kelembagaan, pelatihan, pembiayaan, koordinasi, dan keterlibatan sektor swasta (Leao et al., 2023; Omuse et al., 2025).

Bagi NTT, kekeliruan seperti ini akan jauh lebih mahal. Sebab jika program tidak didesain untuk menghubungkan masyarakat lokal dengan pasar MBG, maka daerah ini akan kembali hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Yang Dibutuhkan adalah Kebijakan Daerah yang Tepat

Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini harus dilihat sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.

Dalam konteks NTT, ini berarti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas mungkin bisa dipenuhi sekaligus, tetapi komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana.

Ini memerlukan peta sentra produksi, pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, dan kemitraan dengan pelaku usaha. Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.



Gambar 1. Ekosistem MBG sebagai Instrumen Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi

Gambar tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, tetapi menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam kebijakan dan koordinasi.

Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana (UNDANA) menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani menjadi produsen utama. KADIN dan pelaku industri berperan membuka akses pasar dan kontrak.

Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan usaha. Jika seluruh unsur ini terhubung, maka MBG tidak lagi hanya memberi makan siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal NTT.

Kajian tentang adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang bila ada akses informasi, kelembagaan kelompok, pendampingan, dan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal (Ogunyiola et al., 2022; Manono et al., 2025; Belay et al., 2022).

Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya menjadi pelaksana administrasi. Pemerintah harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.

MBG Harus Menghubungkan Konsumsi, Produksi, dan Distribusi

Selama ini, konsumsi dan produksi sering berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah butuh makan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus menjadi jembatan.

Program ini harus menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa, kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar. Dalam konteks implementasi di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha sebagaimana ditunjukkan pada model berikut.



Gambar 2. Model Bisnis Supply Sayuran untuk Mendukung MBG Berbasis Kemitraan Undana dan KADIN

Model tersebut menunjukkan bagaimana ekosistem dapat dioperasionalkan di lapangan. Fakultas Pertanian Undana ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, dan inovasi produksi berjalan.

Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil. KADIN menjadi mitra strategis dalam kontrak bisnis, akses pasar, dan penguatan

investasi.

Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang dapat menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT. Bagi NTT, model seperti ini sangat relevan.

Daerah ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Undana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat.

KADIN dapat membuka pintu bagi kemitraan bisnis. Pemerintah menjadi pengarah kebijakan. Jika semua ini dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan jauh melampaui fungsi sosialnya.

Kalau hubungan ini dibangun, maka dampaknya besar. Anak-anak mendapat makanan bergizi. Petani mendapat pembeli tetap. Koperasi mendapat fungsi ekonomi nyata. UMKM tumbuh.

Dunia usaha masuk sebagai mitra. Perguruan tinggi berperan dalam inovasi. Daerah memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Sejumlah kajian menekankan bahwa sistem pangan lokal yang kuat dapat memperbaiki penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan membuat daerah lebih tangguh terhadap gangguan ekonomi atau logistik (Godrich, 2023; Godrich et al., 2023).

Terlepas dari Masalah Insidentil, Peluang Besarnya Tetap Ada

Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi masalah. Akan ada kekurangan, akan ada kesalahan, dan mungkin juga ada penyimpangan.

Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara berpikir yang membuat masalah insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.

Masalah teknis harus dibenahi. Tata kelola harus diperkuat. Pengawasan harus ditingkatkan. Tetapi visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita akan terus mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT hanya menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Mengubah MBG Menjadi Mesin Ekonomi NTT

Kalau pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, maka program ini bisa menjadi salah satu mesin ekonomi daerah yang paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk makan siswa tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Bahkan, dalam jangka panjang, MBG bisa menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen yang terhubung dengan pasar institusional.

Inilah mengapa MBG tidak boleh dipahami sebagai pengeluaran rutin semata. Ia harus dilihat sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.

Karena itu, kita perlu menegaskan kembali: MBG bukan sekadar program makan, tetapi instrumen ekonomi daerah. Bagi Nusa Tenggara Timur, ini bukan sekadar wacana. Ini adalah peluang nyata.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah program ini penting, tetapi apakah kita cukup cerdas untuk memanfaatkannya. Apakah kita akan terus melihat MBG sebagai beban yang harus dijalankan, atau mulai melihatnya sebagai peluang yang harus dimenangkan untuk kepentingan masyarakat NTT?

Pada akhirnya, setiap piring makanan yang sampai ke tangan siswa seharusnya tidak hanya memberi gizi bagi anak, tetapi juga memberi kehidupan bagi petani, peluang bagi UMKM, kekuatan bagi koperasi, ruang bagi dunia usaha, dan masa depan bagi ekonomi daerah.

Jika itu tidak terjadi, maka kita memang memberi makan anak-anak—tetapi kita gagal memberi makan masa depan Nusa Tenggara Timur itu sendiri.

MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Penguatan ekonomi kerakyatan semakin menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga pangan menuntut negara menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bukan sekadar sebagai intervensi sosial, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.

Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG dalam kisaran Rp400 triliun–Rp450 triliun secara bertahap dalam beberapa tahun implementasi awal (estimasi berbagai dokumen perencanaan fiskal 2025–2029). Pada tahap awal tahun berjalan, alokasi efektif diproyeksikan sekitar Rp70 triliun–Rp100 triliun per tahun, menjadikannya salah satu program belanja sosial terbesar dalam struktur APBN. Jika dibandingkan, nilai ini setara sekitar 2,5–3,5 persen dari total belanja negara, sekaligus mendekati 0,3–0,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan skala fiskal sebesar ini, MBG memiliki daya dorong ekonomi yang sangat signifikan, khususnya bagi sektor-sektor ekonomi berbasis kerakyatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan. Inilah titik awal transformasi MBG dari sekadar program konsumsi menjadi katalisator ekonomi kerakyatan.

Rantailokal

Salah satu kekuatan utama Program MBG terletak pada kemampuannya menciptakan permintaan agregat yang stabil terhadap produk pangan domestik. Dengan target penerima mencapai lebih dari 70 juta anak sekolah dan kelompok rentan, kebutuhan bahan baku pangan harian menjadi sangat besar.

Sebagai ilustrasi, jika satu porsi makanan membutuhkan bahan baku senilai Rp10.000–Rp12.000, maka potensi perputaran ekonomi harian dapat mencapai Rp700 miliar hingga Rp840 miliar. Dalam satu tahun, angka ini dapat menembus Rp250 triliun–Rp300 triliun yang sebagian besar berpotensi diserap oleh pelaku ekonomi lokal.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 12–13 persen. Dengan adanya MBG, permintaan terhadap hasil pertanian seperti beras, sayur, telur, dan protein hewani akan meningkat signifikan. Hal ini berpotensi memperbaiki terms of trade petani yang selama ini cenderung stagnan.

Selain itu, sekitar 64 juta unit Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Jika rantai pasok MBG terintegrasi dengan UMKM lokal yang dimulai dari katering, pengolahan makanan, hingga rantai distribusinya, maka dampak ekonominya akan jauh lebih inklusif dan menyentuh transformasi struktural ekonomi kerakyatan yang diharapkan.

Selanjutnya dalam efisiensi distribusi, nilai tambah ekonomi dapat diciptakan melalui pemendekan rantai distribusi logistik. Hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis wilayah, sehingga biaya logistik yang selama ini menyumbang hingga 14–23 persen dari PDB Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, lebih banyak nilai ekonomi yang tetap berputar di tingkat lokal dan kualitas ketahanan menu dalam Program MBG juga dapat semakin terjaga.

Dampakganda

Efek pengganda dari Program MBG terhadap ekonomi kerakyatan sangat nyata. Dalam teori fiskal, belanja pemerintah pada sektor berbasis domestik memiliki multiplier antara 1,3 hingga 1,8. Artinya, setiap Rp1 triliun yang dibelanjakan berpotensi menciptakan output ekonomi hingga Rp1,3 triliun–Rp1,8 triliun.

Dengan asumsi alokasi awal Rp100 triliun, maka potensi tambahan output ekonomi dapat mencapai Rp130 triliun–Rp180 triliun. Dampak ini tidak hanya tercermin pada peningkatan PDB, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Jika setiap Rp1 miliar belanja sektor pangan mampu menyerap 3–5 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, maka MBG berpotensi menciptakan jutaan peluang kerja baru.

Lebih jauh, peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Siklus ini menciptakan efek domino: produksi meningkat, pendapatan naik, konsumsi tumbuh, dan ekonomi menjadi lebih stabil.

Dalam jangka panjang, dampak MBG juga terlihat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di masa depan. Ini sejalan dengan temuan berbagai riset global bahwa peningkatan gizi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10–17 persen.

Disiplinfiskal

Meski memiliki potensi besar, implementasi MBG tetap harus berada dalam kerangka disiplin fiskal. Rasio pajak Indonesia yang masih berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB membatasi ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, desain program harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa belanja MBG bersifat produktif. Artinya, pengadaan bahan pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri, bukan impor. Dengan demikian, kebocoran fiskal dapat diminimalkan, dan manfaat ekonomi tetap berada di dalam negeri.

Selain itu, integrasi dengan program lain seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Digitalisasi sistem distribusi juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi potensi inefisiensi.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa program pangan berskala besar dapat berhasil jika dikelola secara terintegrasi. India misalnya, melalui skema Mid-Day Meal berhasil meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara Brazil melalui program Fome Zero mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan pendekatan berbasis komunitas.

Indonesia dapat mengadopsi praktik baik tersebut dengan menyesuaikannya pada konteks lokal, terutama dalam memperkuat peran koperasi dan BUMDes sebagai penghubung antara produsen dan program MBG.

Investasistrategis

Program MBG pada akhirnya bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang besar, program ini memiliki peluang untuk menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan, asalkan dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Harmonisasi antara kebijakan sosial dan ekonomi menjadi kunci utama. Ketika MBG mampu menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi lokal, memberdayakan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja, maka program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan. Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi juga tentang sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Dan dalam konteks itulah, MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan menjadi penentu eksistensi koperasi di Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan jika program tersebut gagal, maka masa depan koperasi di tanah air akan terancam.

“Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia,” kata Ferry .​​

Ia menjelaskan Kopdes Merah Putih merupakan implementasi konkret dari ekonomi kerakyatan yang kerap digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto,.

Ia menyampaikan Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi Indonesia yang sudah terlalu liberal dan kapitalis, menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih.

Menurut dia, koperasi kini telah menjadi program strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengoreksi arah perekonomian nasional.

“Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional,” katanya dalam seminar nasional di Kampus ITB, Bandung.

Ferry menekankan bahwa arah ekonomi Indonesia harus kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu ekonomi yang berkeadilan, berbasis gotong royong, dan memberikan ruang kepemilikan kepada rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, filsuf yang juga pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa koperasi merupakan wujud solidaritas kemanusiaan.

Rocky mengatakan konstitusi memang membolehkan kapitalisme, tetapi juga menegaskan bahwa ekonomi harus menghasilkan kemakmuran bersama yang diadopsi melalui BUMN.

"Di sisi lain, kehidupan ekonomi juga harus pro terhadap rakyat kecil. Itu ada dalam tubuh dan semangat koperasi,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas perannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan pelaku usaha produktif berbasis komunitas. Selain menyediakan akses layanan keuangan, BRI juga secara konsisten mendorong UMKM agar bisa bertumbuh secara kolektif dalam ekosistem usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan Klaster Usaha dalam program Klasterku Hidupku, sebuah inisiatif pemberdayaan kelompok usaha yang dibentuk BRI berdasarkan kesamaan sektor produksi, karakteristik wilayah, serta kedekatan sosial antarpelaku usaha, sehingga tercipta sinergi dan penguatan rantai nilai di tingkat lokal.

Klaster Erwela: Merajut Asa dan Prestasi Bersama BRI



Hingga akhir tahun 2025, BRI telah membina 42.682 Klaster Usaha, disertai dengan 3.001 kegiatan pemberdayaan yang mencakup pelatihan usaha serta dukungan sarana dan prasarana produksi. Fokus utama pembinaan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah.

Dari total klaster yang diberdayakan, 82,36% merupakan klaster sektor produksi, sementara sisanya 17,64% berasal dari sektor non-produksi. Dominasi sektor produksi ini mencerminkan strategi BRI dalam memperkuat basis ekonomi riil, terutama pada sektor pertanian yang menyumbang porsi terbesar sebesar 48,05%.

Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menegaskan, bahwa program Klasterku Hidupku dirancang sebagai pendekatan pemberdayaan yang mendorong UMKM naik kelas, khususnya bagi pelaku usaha di sektor produksi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Melalui penguatan klaster, BRI tidak hanya menghubungkan pelaku usaha dengan akses permodalan, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang memungkinkan terjadinya kolaborasi, peningkatan skala produksi, hingga penguatan daya saing di tingkat lokal.

Cerita Petani di Merauke yang Produktivitasnya Makin Meningkat Berkat Program Pemberdayaan Klaster Usaha dari BRI



“BRI berkomitmen untuk mendampingi UMKM secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan hingga penguatan kapasitas usaha. Pendampingan ini kami lakukan melalui pelatihan, peningkatan literasi keuangan, serta berbagai program pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing klaster. Dengan pendekatan tersebut, BRI berharap klaster usaha yang berhasil berkembang dapat menjadi referensi dan role model bagi UMKM di daerah lainnya,” ujar Akhmad Purwakajaya.

Sejalan dengan penguatan klaster usaha, BRI juga terus memperluas inklusi keuangan di tingkat komunitas. Dari lebih dari 480 ribu anggota klaster, sebanyak 87,7% pelaku kelompok usaha telah memiliki rekening di BRI dan rata-rata terhubung dengan akses pembiayaan BRI guna mendukung pengembangan usahanya.

Sebagai informasi, Klasterku Hidupku merupakan bagian dari strategi BRI dalam menaikkelaskan nasabah eksisting dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Program ini melengkapi berbagai inisiatif pemberdayaan BRI lainnya, seperti Desa BRILiaN, Rumah BUMN, dan LinkUMKM, yang secara terpadu memperkuat peran BRI sebagai agent of development dalam mendukung UMKM dan ekonomi kerakyatan nasional.

JEPARA - Sebagai bank yang berkomitmen memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok desa, BRILink Agen menjadi perpanjangan tangan layanan perbankan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah BRILink Agen Warung Concept di Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang telah beroperasi sejak 2013.

Berada di bawah binaan BRI Unit Srobyong, BRILink Agen Warung Concept milik Rochim, menjadi solusi akses transaksi perbankan bagi masyarakat yang selama ini tinggal cukup jauh dari jaringan ATM maupun kantor bank. Bahkan, seiring waktu, keberadaan agen ini perlahan tumbuh menjadi bagian dari denyut ekonomi desa, hingga dapat menopang keberlangsungan usaha dan masa depan keluarga dari pengelola.

Owie, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa motivasi utamanya dalam mengelola BRILink Agen adalah menghadirkan layanan transaksi keuangan yang mudah diakses dan terpercaya bagi masyarakat desa. Namun, pada tahap awal pengelolaan, ia mengakui bahwa layanan transaksi digital tersebut belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan masyarakat, seiring masih adanya kekhawatiran terkait keamanan transaksi non-tunai.

“Saat itu, banyak masyarakat yang masih ragu terhadap transaksi online, sehingga kami mulai mengenalkan layanan ini secara langsung, kami bagikan brosur, kalender, dan souvenir kecil agar mereka tertarik, dan kami di sana sembari melakukan edukasi. Alhamdulillah, seiring waktu dan pengalaman bertransaksi, kepercayaan masyarakat pun tumbuh,” ujar Owie.

Perluas Akses Keuangan hingga Pelosok, BRILink Agen di Banyuasin Ini Permudah Transaksi Masyarakat



Seiring waktu, keberadaan dan kerja keras Owie pun membuahkan hasil. BRILink Agen Warung Concept kini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Setiap hari, agen ini melayani berbagai transaksi, mulai dari tarik tunai, transfer, hingga pembayaran kebutuhan rutin seperti listrik, PDAM dan angsuran lainnya.

Dengan jam operasional yang panjang, pukul 07.00 sampai dengan 22.00 WIB, tujuh hari dalam seminggu, layanan BRILink Agen yang dimiliki Owie ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam bertransaksi. Adapun, mayoritas pengguna layanan BRILink Agen saat ini berasal dari keluarga yang ditinggal anggota keluarganya bekerja di perantauan.

Selain itu, kata Owie, warga sekitar juga memanfaatkan agen ini sebagai perantara pembayaran berbagai kewajiban bulanan, tanpa harus menempuh jarak jauh ke kota.

Owie berkata bahwa selain menyediakan layanan keuangan, keberadaan BRILink Agen ini nyatanya turut memberikan dampak ekonomi nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Sejak dirintis pada dua belas tahun lalu, usaha ini mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, mulai dari mencukupi kebutuhan hidup, membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi, hingga membeli aset produktif.

Usaha yang semula bergerak di bidang percetakan kini bahkan bosa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, seiring bertambahnya karyawan yang terlibat dalam operasional usaha. Tercatat, saat ini Waroeng Concept sudah memiliki 2 outlet.

“Dampak paling besar yang kami rasakan adalah kepercayaan masyarakat. Dari situ usaha kami tumbuh, lapangan kerja tercipta. Alhamdulillah, BRILink Agen juga bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup hingga memberikan pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi,” ucapnya.

BRI Perkuat Layanan Keuangan Desa lewat AgenBRILink di Gowa



Kisah BRILink Agen Warung Concept menjadi gambaran nyata bagaimana kehadiran layanan keuangan berbasis komunitas, melalui kolaborasi BRI dan masyarakat, mampu mendorong inklusi keuangan, memperkuat ekonomi lokal, serta menjadi penggerak kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengapresiasi peran para mitra BRILink Agen yang tidak hanya menghadirkan layanan perbankan, tetapi juga memberi dampak positif bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Ia menambahkan, melalui BRILink Agen, BRI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat, relevan dan berkelanjutan bagi masyarakat desa di Indonesia.

“BRILink Agen telah menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama masyarakat. Ketika agen mampu membangun kepercayaan, mengelola usaha secara konsisten, dan menopang kehidupan keluarganya, di situlah program inklusi keuangan memberikan makna yang sesungguhnya,” ujar Akhmad.

TANGSEL - Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan nasional. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Aula Utama Gedung Lemdiklat Polri, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya, Setiawan Ichlas menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi tonggak sejarah kerja sama dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Menkop Ferry Juliantono: Koperasi Harus Jadi Tulang Punggung Kemakmuran Bangsa

Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat menjadi jalan untuk memperteguh langkah menuju kemandirian dan ketangguhan ekonomi nasional. “Alhamdulillah. Selain bahan refleksi (akhir tahun 2025), acara ini juga menjadi tonggak sejarah kerjasama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Atas nama pemerintah, Setiawan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. “Semoga kegiatan pada hari ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi ,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Setiawan Ichlas menyampaikan pantun yang berkaitan dengan optimisme masa depan ekonomi Indonesia. “Jalan-jalan ke Atambua, jangan lupa membeli kain. Ekonomi untuk kita semua, Indonesia kuat, sejahtera terjamin,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, MoU ini menjadi tonggak sejarah penting untuk memulai kerja besar pada tahun 2026. Menurut Ferry, kerja sama ini akan menjadi fondasi penguatan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan serta memperkuat sinergi lintas sektor ke depan. Wamen PPA Veronica Tan: Perempuan Mandiri Cenderung Berani Speak Up

“Insyaallah di penghujung akhir tahun 2025 ini, penandatanganan tersebut akan menjadi tonggak yang penting untuk memulai kerja besar dan kerja keras kita semua di tahun 2026,” tandasnya.

Penandatanganan MoU turut disaksikan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Faturrahman Kamal serta dai kondang Ustaz Adi Hidayat. Usai penandatanganan MoU, acara dilanjut dengan launchingbuku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan, serta ditutup dengan doa bersama akhir tahun.

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai ekosistem baru ekonomi kerakyatan.

Saat menjadi narasumber dalam acara National Leadership Camp yang diadakan ICMI di Badung, Bali, Sabtu, Menkop menegaskan koperasi adalah amanat konstitusi dan fondasi ekonomi rakyat yang memotong rantai pasok, menghadirkan layanan usaha di desa, dan melibatkan jutaan anggota.

Oleh karena itu, Menkop memandang penguatan koperasi juga membutuhkan dukungan ICMI yang memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan keilmuan, pembinaan, dan jejaring intelektual.

"Hal itu untuk memastikan gerakan ekonomi kerakyatan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ucap Menkop.

Menkop mengajak kalangan ICMI untuk mengambil kesempatan dan memanfaatkan momentum ini untuk perkuatan ekonomi kerakyatan ke depan. Tahun depan, bakal ada 80 ribu lebih gerai ritel moderen yang dikelola Kopdes Merah Putih.

"Maknanya, kita harus bisa memproduksi barang-barang sendiri untuk dijual di ritel-ritel moderen milik Kopdes Merah Putih," imbuh Menkop.

Bahkan, bagi Menkop Ferry, ini merupakan kesempatan emas dalam mendorong masyarakat koperasi bisa kembali ke sektor produksi. "Kembali ke sektor distribusi, industri dan sektor perkreditan," tegas Menkop.

Menkop berharap ICMI bisa membangun koperasi atau mendorong pelaku UMKM yang ada di lingkungan keluarga besar ICMI untuk mulai bikin pabrik sabun, pabrik detergen, pabrik shampo, pabrik kecap, pabrik saus, pabrik sambal, dan sebagainya.

"Apapun pabriknya, juga industri kecil, dan dalam bentuk koperasi, kita akan dukung," kata Menkop.

Kemenkop akan mendorong pembentukan industri-industri, produk-produk, hingga pabrik-pabrik, yang akan memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat. "Tidak usah takut, produk-produk itu akan kami jual di Kopdes Merah Putih," ucap Menkop.

Menurut Menkop, bangsa ini harus kembali percaya diri untuk menjadi produsen. "Kemenkop akan mendukung 100 persen sekiranya ada yang berkeinginan untuk menjadi produsen, pabrik-pabrik, barang-barang, apalagi dalam bentuk badan usaha koperasi, kami akan biayai," katanya.

Dengan begitu, melalui eksistensi Kopdes Merah Putih, Menkop meyakini bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa produsen.

"Ini menjadi cara kita menuntaskan cita-cita para pendiri republik, pendiri ICMI, hingga tokoh-tokoh ICMI," kata dia.

Lebih dari itu, Menkop juga mendorong perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mulai membuat dan menciptakan mesin-mesin pasca panen, dryer, alat pengatur suhu untuk buah-buahan dan sayuran, cold storage, dan sejenisnya..

"Kita punya semangat yang sama dan kami siap untuk kolaborasi," ujar Menkop.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Sudah saatnya TVRI, RRI, dan ANTARA dilihat bukan sekadar sebagai penyiar informasi atau corong kaku, melainkan sebagai mitra strategis (strategic partner) bagi jutaan pelaku UMKM

Jakarta (ANTARA) - Di tengah riuh rendah pembicaraan tentang ekonomi digital, nasib Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kita sering kali terjebak dalam sebuah paradoks klasik yang menyedihkan: produknya luar biasa, namun narasi dan pemasarannya masih terbata-bata.

Kita memiliki batik dengan filosofi mendalam di pelosok Jawa, kopi beraroma surga di dataran tinggi Gayo, hingga anyaman rumit nan eksotis di Indonesia Timur.

Namun, tanpa panggung yang layak dan narasi yang kuat, permata-permata ini hanya akan menjadi harta karun yang terpendam, kalah bersaing dengan produk massal impor yang menang di kemasan dan cerita.

Untuk menggemakan hal itu, sebenarnya negeri ini punya jaringan media yang begitu kuat, yaitu LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA.

Sudah saatnya kita merevisi cara pandang kita terhadap peran media publik. LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA tidak boleh lagi dilihat sebagai menara gading yang berjalan sendiri-sendiri dalam silo-silo birokrasi yang kaku.

Tuntutan zaman dan aspirasi publik kini mengarah pada satu titik temu yang tak terelakkan: perlunya sinergi total antar ketiga lembaga ini.

Mereka adalah raksasa di bidangnya masing-masing yang, jika menyatukan kekuatan, akan menjelma menjadi sebuah "trisula" komunikasi yang solid.

Tujuannya satu: memajukan UMKM dan ekonomi kreatif nasional. Ini bukan sekadar wacana manajerial di ruang rapat, melainkan cetak biru strategi bagaimana negara hadir sebagai marketing arm (lengan pemasaran) yang efektif bagi rakyatnya.

Mengapa kolaborasi ini menjadi sebuah keharusan yang mendesak? Jawabannya terletak pada kekuatan unik masing-masing lembaga yang saling melengkapi.

Jika digabungkan, mereka akan menciptakan ekosistem promosi 360 derajat yang sulit ditandingi oleh platform swasta manapun.

Orkestrasi peran strategis

Mari kita bedah peran LPP TVRI. Sebagai lembaga penyiaran visual dengan jangkauan terluas hingga ke pelosok negeri, TVRI memegang kunci sebagai "etalase visual" bangsa.

Dalam strategi terbarunya yang progresif, TVRI tidak lagi sekadar menayangkan berita seremonial, melainkan aktif menjadi kurator produk lokal.

Melalui program-program kurasi khusus, TVRI memberikan ruang bagi pengusaha mikro terpilih untuk memasarkan produknya langsung di layar kaca, menjadikan televisi sebagai katalog berjalan.

Lebih jauh lagi, TVRI menyadari bahwa di era digital, konten adalah raja. Pembangunan Creative Hub di berbagai stasiun penyiaran daerah adalah langkah jenius yang patut diapresiasi.

Fasilitas ini menjadi ruang fisik gratis yang berfungsi sebagai co-working space bagi konten kreator, sineas, dan komunitas budaya untuk memproduksi materi promosi berkualitas tinggi.

TVRI menyediakan "dapur"-nya lengkap dengan peralatan standar penyiaran, agar UMKM bisa memasak konten visual yang menggugah selera pasar.

Selain itu, TVRI juga cerdik memanfaatkan momentum siaran program-program besar berskala nasional dan internasional untuk menyisipkan pesan promosi produk lokal, memastikan UMKM mendapatkan eksposur di jam tayang utama (prime time).

Di sisi lain, LPP RRI memainkan peran yang lebih intim, personal, dan emosional. Dengan mendeklarasikan diri sebagai "Radio UMKM", RRI menegaskan keberpihakannya pada pelaku usaha akar rumput.

Kekuatannya ada pada kedekatan komunitas dan kemampuan menjangkau pendengar hingga ke wilayah blank spot yang tidak terjamah sinyal internet sekalipun melalui puluhan satuan kerjanya.

Namun, RRI tidak terjebak pada romantisme radio konvensional. Transformasi mereka ke arah digital sangat agresif. Melalui aplikasi RRI Digital, mereka menyediakan fitur khusus yang berfungsi sebagai etalase digital, memungkinkan ribuan pelaku usaha memajang katalog produk mereka secara gratis dan terintegrasi.

Lebih spesifik lagi, RRI menyentuh sub-sektor ekonomi kreatif yang sering terlupakan yaitu musik. Melalui inisiatif inkubasi bakat, RRI hadir melindungi hak cipta dan membantu monetisasi karya musisi lokal dan independen.

RRI bukan sekadar memutar lagu, tapi memastikan senimannya bisa hidup dari karyanya dan masuk ke dalam ekosistem industri yang sehat.

Lantas, di mana peran LKBN ANTARA dalam orkestrasi ini? Jika TVRI adalah mata yang melihat dan RRI adalah telinga yang mendengar, maka ANTARA adalah "otak" dan "jembatan" yang menghubungkan Indonesia dengan dunia.

ANTARA memposisikan dirinya sebagai arsitek narasi nasional yang strategis. Dalam ekosistem bisnis yang penuh dengan kebisingan informasi dan hoaks, validitas adalah mata uang paling berharga.

Berita yang diproduksi ANTARA memiliki kredibilitas tinggi yang mampu meningkatkan kepercayaan publik (brand trust) terhadap sebuah merek UMKM.

Namun, peran paling krusial ANTARA adalah sebagai diplomat ekonomi. Melalui layanan berita berbahasa asing (English Desk) dan kemitraan strategis dengan kantor berita internasional—seperti Reuters, AFP, hingga media di Timur Tengah—ANTARA mampu membawa kisah sukses perajin lokal ke pasar global.

Sebuah produk anyaman dari desa terpencil mungkin hanya dianggap kerajinan biasa di pasar domestik, tetapi bisa menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar Eropa atau Asia jika narasi yang dibangun tepat dan didistribusikan melalui kanal global yang kredibel.

Selain itu, ANTARA juga turun ke lapangan melalui program literasi, melatih UMKM tentang teknik visual dan fotografi produk agar "layak tampil" di etalase digital global.

Sinergi ketiga lembaga inilah yang harus segera diwujudkan dalam bentuk operasional yang taktis. Aspirasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan harus diterjemahkan menjadi aksi kolektif, bukan kompetisi ego sektoral.

Bayangkan sebuah alur kerja yang terintegrasi. Ketika RRI menemukan "mutiara terpendam" berupa UMKM potensial di pelosok melalui jaringan daerahnya, tim ANTARA siap turun untuk memoles narasinya agar layak baca di level nasional dan global, sementara tim produksi TVRI siap memvisualisasikannya dalam format video yang memikat untuk disiarkan secara luas.

Kolaborasi ini juga harus menyentuh ranah apresiasi dan edukasi yang terinstitusi. Inisiatif pemberian penghargaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini—baik kepada Pemerintah Daerah yang mendukung UMKM maupun langsung kepada pelaku usahanya—harus dilihat sebagai strategi branding nasional.

Penghargaan dari lembaga negara bukan sekadar piala seremonial, melainkan validasi kualitas (quality seal) yang bisa digunakan UMKM untuk meningkatkan nilai jual mereka di mata investor maupun konsumen.

Penyelarasan narasi editorial menjadi kunci utama keberhasilan orkestrasi ini. Jangan sampai ada disonansi informasi. Harus ada satu narasi tunggal yang kuat tentang Indonesia Creative Nation atau "Bangga Buatan Indonesia" yang diamplifikasi secara serentak.

Jika satu isu strategis atau satu produk unggulan daerah digaungkan bersamaan lewat visual TVRI, audio RRI, dan teks berita ANTARA, dampaknya akan menciptakan gelombang kesadaran publik yang masif. Efek gema (echo chamber) positif inilah yang dibutuhkan untuk mengubah persepsi pasar terhadap produk lokal.

Kita tidak sedang kekurangan sumber daya atau infrastruktur. Ketiga lembaga ini memiliki aset, jaringan, dan anggaran yang jika disatukan akan menjadi kekuatan raksasa.

Yang kita butuhkan sekarang adalah "lem perekat" berupa kemauan kuat untuk bekerja sama secara taktis dan meninggalkan ego sektoral.

Sudah saatnya TVRI, RRI, dan ANTARA dilihat bukan sekadar sebagai penyiar informasi atau corong kaku, melainkan sebagai mitra strategis (strategic partner) bagi jutaan pelaku UMKM.

Jika orkestrasi trisula ini dimainkan dengan harmoni yang tepat, kita tidak hanya akan melihat UMKM kita bertahan hidup, tetapi melihat mereka tumbuh, naik kelas, dan dengan bangga menaklukkan panggung dunia.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati ekonomi kerakyatan, saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia tengah menapaki babak baru pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Sebanyak 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.

Untuk mencapai ambisi besar tersebut, pemerintah, kini mengebut pembangunan infrastruktur koperasi, sekaligus menyesuaikan regulasi agar proses pembiayaan lebih sederhana dan cepat.

Awalnya, pembiayaan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), berdasarkan proposal yang diajukan koperasi. Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes Merah Putih.

Mekanisme tersebut dinilai terlalu administratif dan berisiko memperlambat proses pencairan dana.

Akibatnya, PMK No. 49/2025 dicabut, dan pemerintah melakukan penyesuaian skema pembiayaan. Meski aturan berubah, plafon tetap sama, yakni Rp3 miliar per unit koperasi.

Dalam skema baru, dana Rp3 miliar dibagi menjadi Rp2,5 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan Rp500 juta untuk biaya operasional (operational expenditure/opex).

Belanja modal diarahkan untuk pembangunan fisik koperasi, seperti gerai sembako, gudang logistik, klinik desa, apotek, hingga cold storage. Sementara itu, biaya operasional digunakan sebagai modal kerja awal agar koperasi dapat segera beroperasi dan langsung memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Dengan pola ini, koperasi tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga langsung memiliki fasilitas yang bisa dirasakan masyarakat.

Plafon kredit Rp3 miliar tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk komoditas maupun pembangunan infrastruktur, sesuai kebutuhan koperasi di masing-masing wilayah.

Misalnya, jika sebuah koperasi membutuhkan 500 tabung LPG 3 kg, maka bantuan diberikan dalam bentuk tabung gas, bukan uang untuk membeli tabung tersebut.

Seluruh proses pencairan dilakukan secara non-tunai, melalui Sistem Informasi dan Manajemen Kopdes Merah Putih (Simkopdes) yang terintegrasi dengan bank Himbara.

Permintaan kebutuhan dari koperasi akan tercatat dan diverifikasi oleh bank, sesuai wilayah kerja, kemudian pembayaran dilakukan oleh bank kepada BUMN terkait untuk menyalurkan barang atau komoditas ke koperasi.

Penyesuaian skema pembiayaan ini lahir dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih yang ditetapkan pada 22 Oktober 2025. Detail teknis pembiayaan masih menunggu PMK terbaru.

Sesuai inpres tersebut, Menteri Keuangan akan menyalurkan dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), atau Dana Desa untuk pembangunan gerai dan gudang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besaran Dana Desa yang akan disalurkan mencapai Rp40 triliun, lebih dari separuh pagu anggaran Dana Desa tahun 2026 yang sebesar Rp60 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk cicilan Kopdes Merah Putih selama enam tahun ke depan.

Dengan plafon Rp3 miliar per unit, total pembiayaan untuk membangun 80 ribu koperasi mencapai Rp240 triliun.

Selain itu, sesuai inpres, Menteri Keuangan juga akan menempatkan dana di bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai sumber likuiditas dalam rangka pembiayaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang ditugaskan melakukan pembangunan gerai dan gedung koperasi.

Pembangunan dilakukan di atas tanah negara yang saat ini masih terus diinventarisasi.

Targetnya ambisius: 80 ribu bidang tanah terdata hingga awal tahun depan, dengan tujuh gerai wajib berdiri di setiap koperasi.

Hingga awal November, pemerintah mencatat lebih dari 8.000 unit Kopdes Merah Putih sedang dibangun, dengan target percepatan 20 ribu titik pada November, 40–50 ribu titik pada Desember, dan seluruh pembangunan rampung pada Maret 2026.

Dampak nyata

Di tengah percepatan pembangunan, beberapa Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi percontohan operasional sudah mulai berjalan dan memberi gambaran nyata bagaimana koperasi desa bisa menggerakkan ekonomi desa. Salah satunya adalah Kopdes Panerusan Wetan di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Bermodal Rp18 juta, koperasi ini mampu mendulang pendapatan Rp104,4 juta hanya dalam tiga bulan, dari Agustus hingga pertengahan November 2025.

Produk unggulan mereka adalah gula semut dan kopi robusta khas Pegunungan Sitata. Kedua komoditas ini tidak hanya menjadi identitas lokal, tetapi juga penggerak ekonomi desa.

Kopdes Panerusan Wetan, bahkan sudah menjalankan distribusi pupuk bersubsidi dari Pupuk Indonesia, membuka gerai sembako, pergudangan, logistik, serta unit usaha gas elpiji dan produk UMKM.

Dengan 314 anggota aktif, koperasi ini menerapkan prinsip simpanan wajib Rp5.000 per bulan dan simpanan pokok Rp50 ribu per anggota.

Contoh lain datang dari Kopdes Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Didukung Dana Desa, koperasi ini telah memiliki 10 gerai, mulai dari koperasi simpan pinjam (KSP) syariah, gerai sembako, pangkalan LPG, klinik kesehatan, apotek, kafe merah putih, hingga gudang dan toko sarana produksi pertanian.

Sejak diluncurkan pada Juli 2025, gerai sembako Kopdes Aeng Batu-Batu mencatat omzet sekitar Rp400 juta. Kopdes ini, bahkan berencana menambah tiga unit bisnis baru, yaitu pabrik es untuk melayani hasil tangkapan nelayan, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), dan pengadaan kapal perikanan yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan potensi desa yang cukup lengkap, yakni laut, pantai, tambak, perkebunan, pertanian, hingga peternakan, Kopdes Aeng Batu-Batu dapat mengoptimalkan aset desa agar mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Transparansi

Walaupun sejumlah kisah kopdes tampak menjanjikan, tantangan besar masih membayangi. Program Kopdes Merah Putih adalah proyek dengan ambisi besar, tetapi kebijakan yang berubah-ubah menunjukkan perencanaan belum sepenuhnya matang.

Jika cicilan benar ditanggung oleh Dana Desa, yang berarti oleh negara, maka perlu ada mekanisme berbasis produktivitas dan transparansi agar Dana Desa tidak sekadar menjadi “pelunas cicilan,” melainkan benar-benar mendorong koperasi desa tumbuh sehat.

Risiko lain muncul ketika koperasi hanya membangun fisik, tanpa mampu mengoperasikan usaha secara berkelanjutan. Ketergantungan pada Dana Desa juga bisa membuat koperasi rapuh.

Transparansi publik menjadi kunci. Portal yang menampilkan data koperasi penerima, plafon pembiayaan, dan mitra offtaker akan memperkuat akuntabilitas serta mencegah potensi penyimpangan di tingkat desa.

Tanpa sistem akuntabilitas publik, sulit memastikan dana benar-benar digunakan untuk koperasi produktif.

Karena itu, ada baiknya program ini dijalankan secara bertahap dan berbasis kinerja. Uji coba terhadap 1.000 koperasi percontohan, misalnya, dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan, sebelum diperluas ke skala nasional.

Kisah-kisah Kopdes Merah Putih yang mulai eksis di berbagai daerah memang memberi harapan bahwa program ini bisa berjalan.

Namun di tingkat nasional, tantangan tetap besar, yakni bagaimana memastikan 80 ribu koperasi tidak hanya berdiri, melainkan benar-benar hidup, beroperasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Sebab, tujuan utama Kopdes Merah Putih bukan hanya membangun koperasi, melainkan mewujudkan cita-cita desa mandiri serta mewujudkan pemerataan ekonomi, hingga ke pelosok.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025