Bisnis.com, DENPASAR - Bank Indonesia mencatat investasiBali masih terpusat di tiga Kabupaten dan Kota yakni Badung, Denpasar dan Gianyar (Sarbagia).

Kadiv BI Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah/Provinsi Bali Yusuf Wicaksono menjelaskan daerah Sarbagia menjadi pusat pariwisata Bali dan investasi Bali. Hal ini menyebabkan Sarbagia memiliki kinerja ekonomi yang lebih tinggi.

"Ini menjadi tantangan bersama. Kemudian kalau tergantung sama pariwisata, kejadian seperti pandemi potensi berulang," jelas Yusuf dikutip Rabu (1/7/2026).

Yusuf menjelaskan penguatan rantai pasok produk lokal, linkage antara petani, perumda, dan industri pariwisata menjadi hal yang sangat penting untuk tetap menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga pangan, implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Selain itu, Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Pekerja di sektor ekonomi kreatif didominasi oleh pekerja informal termasuk pada platform digital, tidak memiliki fixed cashflow sebagai dasar asesmen risiko pemberian kredit

"fasilitasi linkage perbankan ke platform digital (Youtube, Tiktok, Instagram, Gamers) dengan fasilitasi pemerintah agar perbankan dapat mengakses digital cashflow dan menilai risiko pembiayaan pekerja sektor ekraf," jelas Yusuf.

BI juga mendorong penguatan kinerja investasi di luar daerah Sarbagita dan selain sektor pariwisata, termasuk hilirisasi dengan memanfaatkan komoditas unggulan Bali seperti kopi, kakao. Penguatan kinerja jasa keuangan dengan penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial. Penunjukkan Bali sebagai KEK Finansial berpotensi meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi, serta peningkatan Business dan Leisure (Bleissure)

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat realisasi investasi asing di Bali mencapai Rp25,6 triliun, paling besar berada di Kabupaten Badung mencapai Rp16 triliun, Kota Denpasar Rp3,6 triliun, dan Gianyar Rp2,9 triliun. Hal ini menggambarkan dominasi tiga kabupaten tersebut sesuai dengan catatan BI.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah menggelar akad massal 1.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Bali yang mendapat pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri UMKM Helfi Nurhasan.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut akad massal tersebut sebagai langkah besar dalam memperkuat ekosistem UMKM Bali agar naik kelas dan semakin kompetitif.

"Saya bangga melihat akad ini. Bali memiliki ekosistem yang memberi kesempatan tumbuh bersama. UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional karena menopang 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Muhaimin Iskandar, Rabu (13/5/2026).

Dia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap UMKM dari pungutan liar, hambatan usaha, hingga premanisme agar pelaku usaha dapat berkembang dengan aman dan percaya diri.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif nasional. Ia menyebut penyaluran KUR sektor ekonomi kreatif secara nasional telah mencapai Rp8,9 triliun.

Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif membutuhkan pendekatan heksa helix melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, media, serta pelaku usaha.

"Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami terus mendorong akses pembiayaan, perlindungan HAKI, pembinaan, penguatan kapasitas, dan jejaring usaha agar pelaku ekonomi kreatif Indonesia bisa go global," kata Teuku Riefky.

Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menambahkan kehadiran program Sapa UMKM menjadi bentuk nyata pendekatan kementerian kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

"Sapa UMKM bukan sekadar aplikasi, tetapi bentuk kehadiran Kementerian UMKM agar bisa berinteraksi dengan pelaku UMKM kapan pun dan di mana pun," ujarnya.

Kegiatan akad massal tersebut merupakan yang keempat digelar di Indonesia dan melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari seluruh Bali.

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah bakal memperketat Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer yang tidak berizin karena dinilai merusak citra pariwisata Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan praktek money changer ilegal dan kerap berbuat curang saat penukaran merusak citra pariwisata Bali.

"Jangan sampai Bali yang sudah memiliki modal budaya yang kuat menjadi rusak karena praktik usaha yang ilegal, sehingga mencoreng pariwisata Bali di mata dunia” jelas Koster, Minggu (3/5/2026).

Menurut Koster dengan anugerah kekayaan dan keunikan budaya yang menyatu dengan kehidupan spiritual masyarakat, Bali telah menjadi daya tarik dunia yang perlu dikelola secara berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi. Bali memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan menyumbangkan 55% dari devisa pariwisata nasional.

Meski demikian, penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital perlu terus didorong untuk pengembangan ekonomi ke depan, agar ekonomi Bali tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata.

Menurut Koster penguatan industri KUPVA BB dan dukungan membaiknya ekosistem digital, diharapkan mampu mendorong terwujudnya pariwisata Bali yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi menjelaskan bahwa industri KUPVA BB di Bali memiliki peran penting dalam mendukung transaksi wisatawan mancanegara.

Namun di sisi lain, industri KUPVA BB juga berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan keuangan akibat transaksi pencucian uang, dan maraknya money changer ilegal.

“Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang bersinergi dengan Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan pelaku industri, guna memperkuat pengawasan dan mewujudkan industri KUPVA BB yang sehat, berintegritas, dan mendukung pariwisata Bali yang berkualitas”, ujar Fithriadi.

Selain itu Bank Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan dan penataan industri KUPVA BB untuk mendukung pariwisata Bali melalui layanan penukaran valuta asing yang mudah diakses, berkualitas, dan bebas dari kegiatan money changer ilegal.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PPATK untuk memperkuat pengawasan dan penataan industri KUPVA BB guna menjaga kepercayaan wisatawan.

Bisnis.com, DENPASAR – Sebagai daerah dengan pariwisata termaju di kawasan Bali Nusa Tenggara, Provinsi Bali siap menjadi hub pariwisata bagi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan tetangga Bali.

Dalam pertemuan tiga Gubernur di Labuan Bajo, NTT, Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan bahwa Bali sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional.

"Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi," jelas Koster, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para Bupati dan Walikota serta Ketua dan Pimpinan DPRD masing-masing Provinsi yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali, NTB, NTT.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kerja sama regional Bali, NTB, NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

“Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas. Jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali, NTB, NTT sudah berjalan dan terus berkembang,” ujar Iqbal.

Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Perangkat Daerah dari Bali, NTB dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU yang mencakup lima bidang strategis, yakni optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi.

Kemudian pengembangan supergrid energi terbarukan kawasan, penguatan perdagangan dan ekspor antar provinsi, pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta integrasi perencanaan pembangunan regional.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mendorong percepatan transisi ekonomi Bali melalui Bali Green Economy Forum (BGEF) 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan perekonomian Bali pada Triwulan II 2025 tumbuh 5,95%, lebih tinggi dari nasional, namun capaian ekonomi harus berjalan beriringan dengan kualitas hidup.

Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bali tercatat sebesar 71,38, penurunan kualitas air dan berkurangnya tutupan lahan harus menjadi perhatian bersama.

Erwin menyebut ada tiga fokus dalam mendorong transisi ekonomi hijau di Bali yakni pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengikis modal alam, peningkatan kualitas hidup melalui pengurangan polusi, dan pariwisata yang serasi dengan alam.

Dari sisi kebijakan, BI tidak berhenti pada kajian dan pengukuran, tetapi memperkuat transmisi pembiayaan hijau melalui kebijakan makroprudensial yang mendorong kredit ke sektor produktif termasuk sektor hijau.

”Sejatinya pertumbuhan ekonomi yang hakiki adalah pertumbuhan yang berdampak, berdaya tahan, dan berkelanjutan” ujar Erwin.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Cecep Rukendi, menautkan ekraf dan ekonomi hijau. Menurutnya dalam Asta Cita, misi ketiga menegaskan peningkatan pekerjaan berkualitas, kewirausahaan, pembangunan industri kreatif, dan kelanjutan industrialisasi.

"Ekonomi kreatif menjadi prioritas sebagai daya dorong pertumbuhan baru berdampingan dengan pariwisata dan sektor riil” ujar Cecep.

Pembahasan juga turut menyoroti 17 subsektor ekraf dalam empat klaster (budaya, media, teknologi, dan turunannya) serta menyoroti terobosan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

“Ke depannya, lembaga keuangan tidak hanya hadir lewat CSR, tetapi juga membuka akses pembiayaan yang mengakui nilai kekayaan intelektual” kata Cecep.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan preferensi wisatawan mancanegara mendorong pelaku industri pariwisata di Bali bersinergi dari sekadar menjual destinasi menjadi menawarkan pengalaman wisata yang terintegrasi.

Kolaborasi lintas sektor mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM dan ekonomi kreatif kini menjadi strategi utama untuk menciptakan pengalaman liburan yang lebih autentik, praktis, dan berkesan, sekaligus mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang selama berada di Pulau Dewata.