Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil

Karawang (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), meminta PLN agar dalam pemadaman listrik memperhatikan jam-jam produktif sehingga tidak terlalu mengganggu sektor usaha dan industri.

"Pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama dua pekan terakhir jelas mengganggu aktivitas dunia usaha," kata Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Karawang David di Karawang, Minggu.

Ia menyampaikan sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor industri di Karawang, sudah banyak yang mengeluhkan dampak pemadaman listrik terhadap operasional bisnis mereka.

Selama ini pemadaman listrik mengakibatkan terganggunya proses produksi, pelayanan kepada pelanggan, hingga potensi kerugian akibat terhentinya aktivitas usaha selama pemadaman listrik.

"Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil," katanya.

Menurut dia, listrik merupakan kebutuhan dasar bagi dunia usaha. Karena itu setiap pemadaman seharusnya dapat diinformasikan lebih awal dan dijadwalkan dengan mempertimbangkan jam-jam produktif agar tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

"Para pengusaha tentu memahami jika ada perbaikan atau gangguan teknis. Namun yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap kegiatan usaha. Kami berharap ada komunikasi yang lebih baik dan langkah antisipasi agar dunia usaha tidak terlalu dirugikan," ucap David.

Hal yang perlu menjadi perhatian, menurutnya, pemadaman listrik yang berlangsung selama tiga hingga lima jam cukup mengganggu sektor usaha dan industri jika terjadi di jam-jam produktif seperti di antara pukul 8.00-15.30 WIB.

Karena itu ia berharap PLN dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kepastian kepada pelanggan, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan keandalan pasokan listrik untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan bisnis.

HIPMI Karawang juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan penanganan gangguan listrik agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu selama sekitar dua pekan terakhir para pelanggan PLN di sejumlah daerah sekitar Karawang mengalami pemadaman listrik, yang dilakukan secara bergantian.

Informasi yang dihimpun, dalam sehari terdapat lebih dari sepuluh titik pemadaman listrik dengan rata-rata durasi pemadaman tiga hingga lima jam.

Selain kawasan pemukiman penduduk, gedung perkantoran, pusat layanan publik, area usaha, kawasan industri, sekolah, kampus, hingga rumah sakit, menjadi sasaran pemadaman listrik bergilir.

Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN UP3 Karawang Wahyu NF saat dihubungi menyampaikan permohonan maaf sehubungan masih adanya pemadaman bergilir di wilayah Karawang.

Ia mengatakan pemadaman listrik dilakukan karena terjadi kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Saya ingin mengembalikan lagi kebijakan di Kementerian Koperasi supaya kita kembali ke rohnya koperasi.

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono siap mengembalikan koperasi pada roh dan jati dirinya bahwa koperasi harus berada di sektor produksi, industri, distribusi, dan perkreditan.

"Saya ingin mengembalikan lagi kebijakan di Kementerian Koperasi supaya kita kembali ke rohnya koperasi," ujar Ferry dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Koperasi Pondok Pesantren, di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, koperasi itu berdasarkan catatan sejarahnya pada tahun 1945, dan kemudian dalam dokumen asli di Arsip Nasional Republik Indonesia bahwa sesungguhnya koperasi harus berada di sektor produksi, distribusi, sektor industri dan di sektor perkreditan.

"Untuk produksi saya ingin menyampaikan kaitannya ini dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa beliau ingin mengembalikan koperasi mengejar ketinggalan dari BUMN dan dari badan usaha swasta baik dari sisi asetnya, volume usaha kegiatannya, dan dari sisi partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi," katanya lagi.

Menkop Ferry Juliantono menegaskan peran sentral koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan Indonesia, termasuk dalam mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo mengamanatkan agar koperasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.

Ia menjelaskan koperasi harus menjadi badan usaha kolektif yang memberdayakan masyarakat desa, bukan sekadar menjadi obyek pembangunan.

Menurutnya, koperasi berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi dari bawah.

Ferry menyoroti pentingnya sinergi koperasi dengan badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan korporasi agar tumbuh secara bersama dan tidak saling menindas.

Ia menegaskan, Indonesia tidak menolak modal asing, namun harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abrurrahman mengungkapkan, per 15 November 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi tahun 2025 sudah mencapai 60% dari target tahun ini.

Maman mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 238,7 triliun atau 83,2% dari target sebesar Rp 286 triliun. Adapun target debitur baru 2,34 juta debitur dan target debitur graduasi sebanyak Rp1,17 juta debitur.

Ia menjelaskan, debitur graduasi merupakan debitur yang naik dari usaha super mikro jadi usaha mikro, usaha mikro jadi usaha kecil, dan usaha kecil jadi usaha menengah.

"Nilai penyaluran kurang lebih sudah Rp238 triliun atau 83%-an. Artinya kita masih tinggal kurang lebih 17% lagi mencapai target yang sudah ditugaskan kepada kami," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII di gedung DPR RI, Senin (17/11).

Maman menyebut, nilai penyaluran KUR tahun ini mayoritas masuk ke sektor produksi sebesar 60,7%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya 54%.

"Dan alhamdulillah sepanjang sejarah berdirinya program KUR inilah pertama kali kita mencapai target yang sesuai dengan yang sudah ditargetkan di sektor produksi yaitu sebesar 60,7%. Insya Allah sampai di Desember kita sampai di 61%," ungkapnya.

Ia menambahkan, kenaikan penyaluran KUR ke sektor produksi merupakan prestasi dari tim Kementerian UMKM bersama dengan stakeholder.

"Jadi saya harus sampaikan seperti itu, jadi saya berterima kasih-lah kepada Komisi VII (DPR) yang sudah melakukan pengawasan yang luar biasa. Nah dari total yang kita salurkan di tahun ini sebesar jumlah debitur 4 juta," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Menteri menghadiri rapat evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 dan rencana penyaluran pada 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Menurut pantauan, sejumlah Menteri yang hadir diantaranya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Men Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ekraf Teuku Rifky, Wamen Pelindung Pekerja Migran Christina Aryani, dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Rapat berlangsung sejak pukul 11.00 dan selesai sekitar pukul 13.00.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan telah melaporkan pencapaian penyaluran KUR UMKM sepanjang 2025 yang secara nilai masih on track.

"Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen," katanya saat jumpa awak media, Senin (17/11/2025).

"Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96 persen yaitu Rp2,25 juta," sambungnya.

Ia juga membeberkan bahwa debitur gradasi atau yang naik kelas sudah mencapai 1,3 juta debitur yang targetnya 1,2 juta debitur.

Selain itu, target penyaluran plafon KUR UMKM ke sektor produksi diungkapkan telah terealisasi 60,7 persen, di atas target 60 persen. "Nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen," tuturnya.

Adapun potensi penyerapan tenaga kerja, kata Maman mencapai sekitar 8-11 juta. Namun dengan catatan masih ada tantangan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM rata-rata masih sektor informal.

"Saya tadi mendapatkan amanah dan saya laporkan juga di komite bahwa target kementerian UMKM ke depan, kita akan mengupayakan membuat program untuk yang dari sektor informal kita geser ke sektor formal," katanya.

Maman juga menjelaskan adanya peningkatan target penyaluran KUR UMKM pada 2026.

"Terus saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen."

Kemudian, ada aturan baru yang dijelaskan Maman, yakni tidak ada lagi batasan berapa kali debitur dapat mengambil KUR dan adanya penetapan bunga flat walau mengambil KUR berkali-kali.

"Dan yang menarik saya sampaikan bahwa, kalau selama ini KUR itu dibatasi pengambilannya sampai 4 kali saja. Satu kali ngajuin KUR, yang kedua ngajuin KUR, yang ketiga, keempat, hanya maksimal 4 kali untuk sektor produksi dan 2 kali untuk yang perdagangan, sekarang sudah dibuka. Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," tuturnya.

"Lalu yang kedua, yang tadinya, kan sekarang ini pengajuan pertama 6 persen. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7 persen. KUR yang ketiga naik 8 persen. KUR yang keempat naik 9 persen. Sekarang semua sama 6 persen."

Maman mengungkapkan bahwa peraturan baru tersebut sedang dibuat dan rencananya dapat berlaku pada Januari 2026. "Mulai awal Januari 2026. Itu permenkonya nanti akan disiapkan," ucap Maman.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Barat akan terus berjalan dan dapat diakses masyarakat hingga akhir tahun 2025.

Kepastian ini diperoleh dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama para Penyalur KUR dan pemangku kepentingan terkait.

Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumatera Barat telah mencapai Rp6,46 triliun kepada 104.389 debitur, menempatkan provinsi ini di jajaran sepuluh provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional.

Sementara itu, secara nasional, realisasi KUR hingga periode yang sama mencapai Rp228,05 triliun atau 80,17% dari target plafon nasional tahun 2025 sebesar Rp284,47 triliun.

Penyaluran KUR di Sumatera Barat didominasi oleh KUR Mikro sebesar Rp4,13 triliun, diikuti oleh KUR Kecil Rp2,34 triliun, KUR Super Mikro Rp2,33 miliar, dan KUR Penempatan PMI Rp105 juta. Berdasarkan sektor ekonomi, 64% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, sedangkan 36% untuk sektor non-produksi. Dari sisi wilayah, Kota Padang mencatat penyaluran tertinggi dengan nilai Rp841,89 miliar, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp828,52 miliar, dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp602,77 miliar.

"Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran KUR secara nasional, serta memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkualitas. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR senantiasa kami perkuat, termasuk di wilayah Sumatera Barat," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KUR di Sumatera Barat, dikutip Jumat (6/11).

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja KUR di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah untuk mempercepat penyaluran KUR dan memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tetap terjaga hingga akhir tahun 2025.

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan pada 3 November 2025 yang secara khusus menyoroti pentingnya percepatan penyaluran KUR di wilayah Sumatera Barat.

Dari hasil koordinasi dengan enam penyalur KUR terbesar di daerah ini yaitu Bank Nagari, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI dipastikan bahwa kuota KUR di Sumatera Barat masih mencukupi dan dapat diakses oleh masyarakat hingga akhir tahun 2025.

Kepastian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah dan Penyalur KUR untuk menjaga ketersediaan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM terus dijalankan secara konsisten.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Pemerintah berharap penyaluran KUR di Sumatera Barat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 38,11 triliun hingga 31 Oktober 2025. Penyaluran itu diterima oleh 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dari sisi kualitas kredit, portfolio KUR Bank Mandiri terjaga baik dengan tingkat non performing loan (NPL) di bawah 1%.

SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan realisasi tersebut setara 92,96% dari target KUR Bank Mandiri di 2025 sebesar Rp 41 triliun. Menurutnya, penyaluran ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

"Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan," ujar Bayu keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Lanjutnya, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 ini didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47% atau senilai Rp 23,43 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp 11,93 triliun atau 31,31%, sektor jasa produksi menyerap 21,34% senilai Rp 8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41 persen atau Rp 2,82 triliun, dan sektor perikanan 1,37% atau Rp 523 miliar.

Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Oktober 2025, total akumulasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia. Kredit berbunga rendah ini telah membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar mereka.

Dalam mempercepat serta menjaga kualitas penyaluran KUR, Bank Mandiri juga mengimplementasikan pendekatan pembiayaan berbasis ekosistem dari nasabah turunan wholesale yang berorientasi pada penguatan sektor produksi unggulan di berbagai wilayah.

Melalui strategi closed-loop, sinergi antara nasabah wholesale, pelaku UMKM, dan mitra usaha dalam satu rantai nilai dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Selain itu, Bank Mandiri konsisten melayani kebutuhan transaksi harian dan pembayaran angsuran debitur KUR melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang tersebar di berbagai ekosistem bisnis pelaku UMKM.

Program ini turut dibarengi dengan edukasi layanan keuangan dan literasi digital agar pelaku usaha dapat mengelola keuangan secara inklusif dan modern.

"Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah serta dukungan ekosistem digital yang semakin matang, kami memastikan bahwa KUR dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

UMKM yang kuat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menjadi fondasi bagi ketahanan pangan serta kesejahteraan bangsa," pungkas Bayu.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank DKI (Bank Jakarta) menantikan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) yang direncanakan oleh Kementerian Keuangan. Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan pihaknya belum menerima penempatan dana "nganggur" pemerintah yang diperkirakan sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.

"Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu aja nanti. Belum [diterima]," ungkapnya, saat ditemui di Lippo Mall Nusantara, Kamis (6/11/2025).

Agus mengatakan pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Bank Jakarta tidak akan kesulitan dalam menyerap penempatan dana tersebut, meski porsinya mencapai sekitar 11,02% hingga 22,04% dari total asetnya yang saat ini mencapai Rp90,72 triliun per kuartal III-2025.

"Nggak [berat]. Itu nanti akan justru baik juga untuk dorong pergerakan di pasar," ucap Agus.

"Sebenarnya, ya kita positif lah ya, apresiasi. Kalau memang itu dijalankan."

Sebelumnya, Agus mengatakan langkah penempatan dana SAL tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Rencana penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta. Saat ini posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga," tegas Agus dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

Ia melanjutkan, penempatan dana pemerintah pusat akan menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi daerah. Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Seperti diketahui, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah menyuntik dana segar Rp 200 triliun ke lima bank himpunan bank milik negara (himbara) pada 12 September lalu. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), plus satu bank syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Bank Mandiri, BNI, dan BRI mendapatkan masing-masing Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.

Terbaru, Purbaya berencana menempatkan dana menganggur pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan nilai Rp10 triliun hingga Rp20 triliun. Namun, ia mengakui rencana itu memang berisiko ketimbang yang telah dilakukan sebanyak Rp 200 triliun ke lima bank milik negara.

"Kita lihat dulu kesiapan mereka. Tapi ada pandangan risky (berisiko) kan kalau BPD kan," kata Purbaya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Meski begitu, Purbaya mengaku percaya diri bisa membuat skema yang aman untuk penempatan dana di BPD. Di antaranya ialah dengan berpedoman pada kemampuan BPD yang kuat dalam penyaluran kredit atau pembiayaan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hery Gunardi mengungkapkan penempatan dana oleh Kementerian Keuangan RI telah dialokasikan penuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun dana Rp 55 triliun yang ditempatkan pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke BRI disalurkan ke sektor produktif.

Hery menyebut telah menyalurkan Rp 28,08 triliun ke segmen pembiayaan mikro, Rp 11,07 triliun ke korporasi, Rp 10,13 triliun ke segmen komersial dan Rp 6,58 triliun ke segmen pembiayaan konsumer.

Sebelumnya, pada pertengahan bulan ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) melaporkan sudah menyalurkan 90,4% dari total penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah senilai Rp 55 triliun.

Hery mengatakan bahwa saat iniBRI belum mengetahui apakah akan ada tambahan penempatan dana SAL. "Nanti akan dikasih kalau adaalokasinya," katanya usai investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dua pekan lalu, Senin (13/10/2025).

Hery mengatakan bahwa dana SAL dari pemerintah diperkirakan habis pada akhir bulan ini. Dia menjelaskan bahwa saat ini banyak nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga industri yang membutuhkan.

Permintaan kredit dari sektor UMKM yang mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), mencapai Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,5 triliun per hari.

Selain itu, BRI memiliki segmen lain, yaitu corporate dan commercial. "Jadi itu, tapi kan kita juga punya segmen yang lain, corporate, commercial, tapi yang tentunya ada hubungan dengan sektor-sektor riil yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Adapun diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menarik lagi SAL senilai Rp 70 triliun dari Bank Indonesia (BI). Hal ini diungkapkan Purbaya saat ditemui media di kantornya, Selasa (7/10/2025). Dengan demikian Kementerian Keuangan telah menarik dana Rp 270 triliun yang sebelumnya parkir di Bank Sentral.

Dana Rp 200 triliun sebelumnya telah disebar kepada bank-bank pelat merah. BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing mendapatkan Rp 55 triliun. Lalu BTN mendapatkan Rp 20 triliun dan BSI Rp 15 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa uang Rp 70 triliun itu rencananya akan digunakan untuk memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia dengan skema serupa seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini dia hendak menempatkan dana di bank pembangunan daerah (BPD).

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hery Gunardi mengungkapkan penempatan dana oleh Kementerian Keuangan RI dialokasikan penuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun dana Rp 55 triliun yang ditempatkan pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke BRI disalurkan ke sektor produktif.

Hery menyebut telah menyalurkan Rp 28 triliun ke segmen pembiayaan mikro, Rp 10 triliun ke koperasi komersial, Rp 6,58 triliun ke segmen konsumer.

Sebelumnya Bank Rakyat Indonesia (Persero) melaporkan sudah menyalurkan 90,4% dari total penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah senilai Rp 55 triliun.

Hery mengatakan bahwa saat iniBRI belum mengetahui apakah akan ada tambahan penempatan dana SAL. "Nanti akan dikasih kalau adaalokasinya," katanya usai investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dua pekan lalu, Senin (13/10/2025).

Hery mengatakan bahwa dana SAL dari pemerintah diperkirakan habis pada akhir bulan ini. Dia menjelaskan bahwa saat ini banyak nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga industri yang membutuhkan.

Permintaan kredit dari sektor UMKM yang mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), mencapai Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,5 triliun per hari.

Selain itu, BRI memiliki segmen lain, yaitu corporate dan commercial. "Jadi itu, tapi kan kita juga punya segmen yang lain, corporate, commercial, tapi yang tentunya ada hubungan dengan sektor-sektor riil yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Adapun diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menarik lagi SAL senilai Rp 70 triliun dari Bank Indonesia (BI). Hal ini diungkapkan Purbaya saat ditemui media di kantornya, Selasa (7/10/2025). Dengan demikian Kementerian Keuangan telah menarik dana Rp 270 triliun yang sebelumnya parkir di Bank Sentral.

Dana Rp 200 triliun sebelumnya telah disebar kepada bank-bank pelat merah. BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing mendapatkan Rp 55 triliun. Lalu BTN mendapatkan Rp 20 triliun dan BSI Rp 15 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa uang Rp 70 triliun itu rencananya akan digunakan untuk memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia dengan skema serupa seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini dia hendak menempatkan dana di bank pembangunan daerah (BPD).

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sukses menuntaskan penyaluran dana penempatan pemerintah sebesar Rp 55 triliun pada 16 Oktober 2025. Dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke berbagai segmen produktif.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menjelaskan, dana tersebut disalurkan ke berbagai segmen pembiayaan. Dalam pembagiannya, pembiayaan terbesar disalurkan untuk segmen mikro, yakni sebesar Rp 28,08 triliun, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di sisi lain, pembiayaan untuk segmen korporasi mencapai Rp 11,07 triliun dan diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional. Penyaluran ini mendorong geliat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat fondasi sektor industri strategis sebagai penggerak ekonomi nasional.

Pembiayaan juga disalurkan ke segmen komersial sebesar Rp 10,13 triliun dan segmen konsumer sebesar Rp 6,58 triliun. Pada kedua segmen ini, BRI mendorong penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha berskala menengah. Alokasi ini ditujukan untuk menjaga daya beli dan memastikan roda ekonomi tetap bergerak di berbagai lapisan.

"Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI dalam penempatan dana ini. Pembiayaan disalurkan secara selektif dan terukur ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Seluruh proses penyaluran dilakukan secara prudent untuk memastikan pembiayaan benar-benar memberikan dampak yang optimal," ujar Hery Gunardi dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Asal tahu saja, pada bulan September 2025 pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI telah menempatkan dana dengan total Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara dengan tujuan meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Adapun BRI, Mandiri dan BNI masing masing mendapatkan Rp 55 triliun sementara BTN mendapatkan Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.

"BRI pun berkomitmen memperluas akses pembiayaan secara berkelanjutan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional. Dengan demikian, BRI akan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan UMKM sebagai motor penggerak utamanya," pungkas Hery Gunardi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi permintaan adanya bank milik negara (BUMN) yang meminta tambahan penempatan dana pemerintah.

Purbaya sebelumnya melakukan inspeksi mendadak ke Mandiri Club milik Bank Mandiri, di Jalan Mataram Jakarta pada Senin (6/10) setelah sebelumnya lalu mengunjungi kantor Pusat BNI.

Dalam kunjungan itu, ia menyoroti penyaluran dana pemerintah yang telah dititipkan melalui program penempatan dana. Dari hasil pemantauan, sekitar 70% dana yang disalurkan ke Bank Mandiri sudah terserap ke sektor produktif.

"Saya monitor, dari uang yang kita kasih ke mereka, 70% udah keserap, udah disalurkan. Mungkin mereka minta lagi kalau bisa ada tambahan yang bisa disalurkan ke sektor yang lain. Mungkin ke properti dan otomotif," ujar Purbaya, dikutip Sabtu (11/10/2025).

Ia juga menilai kinerja kredit Bank Mandiri cukup menggembirakan setelah penyaluran dana Rp55 triliun dari total Rp200 triliun. Kredit yang semula tumbuh 8% kini meningkat menjadi hampir 11%.

"Data terakhir, belum penuh satu bulan kan. Jadi positif, sinyal positif. Artinya kira-kira stimulus saya akan jalan di ekonomi," ujarnya.

BRI Usul Tambah Simpanan Uang Pemerintah

Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi juga mengusulkan agar pemerintah menambah penempatan dana di BRI. Saat ini, BRI telah menyalurkan sekitar 60% hingga 65% dari total Rp55 triliun dana pemerintah yang diterima pada 12 September lalu.

"Harapannya ke depan mungkin bisa ditambah lagi," ujar Hery beberapa waktu yang lalu

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengatakan akan memverifikasi langsung kesiapan BRI.

"Mau saya datangin dia (BRI), bilang sudah siap, saya akan cek. Betul-betul nanti saya akan datangi dia. Betul siap apa enggak," tegas Purbaya singkat setelah menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk.

Purbaya juga mengungkapkan masih ada sisa dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp275 triliun. Ia berencana menempatkan Rp10 triliun hingga Rp20 triliun di bank pembangunan daerah (BPD), seperti Bank Jakarta dan Bank Jatim.

"Saya sekarang punya Rp275 triliun cash nganggur. Jadi kita lagi diskusiin sama mereka, mereka bisa terima berapa sih," kata Purbaya.