Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan langsung cetak biru Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Dalam cetak biru APBN 2027 itu, pemerintah menargetkan ekonomi yang stabil, tumbuh tinggi, dan inklusif, dengan APBN yang tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Cetak biru APBN itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Dia menyoroti berbagai peperangan yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, yang menurutnya tetap memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia meskipun secara geografis jauh.

Kondisi global yang tidak menentu membuat kepala negara perlu hadir langsung di hadapan parlemen untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan fiskal negara.

Presiden pun menjelaskan bahwa dirinya disumpah di sebagai Presiden dengan tugas menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertanggung jawab melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu, Presiden bertanggung jawab memajukan kesejahteraan, menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

"Dalam rangka itu saya memandang APBN bukan sekadar dokumen. Tapi wujud alat perjuangan sebagai bangsa. Alat melindungi rakyat, memperoleh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya APBN harus memastikan setiap warga negara hidup lebih sejahtera dan menjadi pedoman perjalanan ke depan.

"Dengan kesadaran itu APBN kita susun dengan komitmen bersama mewujudkan cita-cita mulia yang diamanatkan dalam UUD 1945," jelasnya.

Adapun, dalam penyampaian KEM PPKF itu Prabowo membeberkan terkait postur APBN 2027. Pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai kisaran 11,82% hingga 12,40% dari produk domestik bruto (PDB).

"Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% dari PDB kita," katanya.

Dari sisi pembiayaan, defisit di 2027 pun ditekan menjadi kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% PDB. "Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," ujarnya.

Terdapat pula asumsi ekonomi makro di APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi 2027 diasumsikan mencapai 5,8% hingga 6,5%.

Pemerintah juga mengasumsikan inflasi tetap terjaga di kisaran 1,5% hingga 3,5% pada 2027, sementara nilai tukar rupiah bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Selain itu, asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok pada kisaran 6,5% hingga 7,3%. Adapun harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan berada di level US$70 hingga US$95 per barel.

Dalam sektor energi, lifting minyak mentah ditargetkan mencapai 934.000 hingga 977.000 barel per hari. Sementara lifting gas bumi diproyeksikan sebesar 602.000 hingga 615.000 barel setara minyak per hari.

Adapun, dalam KEM PPKF RAPBN 2027, pemerintah turut menetapkan sejumlah sasaran pembangunan nasional. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6% hingga 6,5%, dibanding target 2026 sebesar 6,5% hingga 7,5%.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun ke kisaran 4,30% hingga 4,87%, sementara rasio gini diproyeksikan membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,575 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81% pada 2027.

Cetak Biru APBN 2027

Postur APBN

• Pendapatan negara: 11,82–12,40 (%PDB)
• Belanja negara: 13,62–14,80 (%PDB)
• Defisit: 1,80–2,40 (%PDB)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

• Pertumbuhan ekonomi: 5,8–6,5%
• Inflasi: 1,5–3,5%
• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5–7,3%
• Nilai tukar: Rp16.800–17.500/USD
• Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 70–95/barel
• Lifting minyak mentah (RBPH): 602-615
• Lifting gas bumi (RBSMPH): 934-977

Sasaran Pembangunan 2027

• ⁠⁠Kemiskinan turun ke 6,0–6,5%
• ⁠⁠⁠Pengangguran terbuka: 4,30–4,87%
• Rasio Gini: 0,362–0,367
• Indeks modal manusia: 0,575
• ⁠⁠Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
• Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81%

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merotasi 1.585 pejabat, yang 44 di antaranya merupakan eselon II atau setingkatnya, di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (10/3/2026) sore.

Purbaya dalam pengarahan setelah pelantikan menegaskan bahwa perombakan jabatan tersebut bukan cuma perkara administrasi namun tanggung jawab baru yang dipercayakan negara.

"Karena jabatan yang saudara pegang bukan sekadar jabatan birokrasi, ini posisi yang ikut menentukan ketahanan fiskal negara," ujar Purbaya di Gedung Dhanapala, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Bendahara negara itu menekankan bahwa pejabat di Kemenkeu memiliki tugas untuk memastikan fiskal negara tetap kuat. Dia mengingatkan bahwa jika fiskal kuat maka ekonomi stabil, pembangunan berjalan, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, kalau kita gagal menjaga fiskal negara, yang dirugikan bukan kementerian saja, tapi yang dirugikan adalah rakyat dan kalau enggak beres, nanti NKRI-nya terganggu," lanjut Purbaya.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu merasa selama ini banyak anak buah yang tidak sadar bahwa punya tanggung jawab sebagai penjaga terdepan kedaulatan negara. Dia pun menitipkan tugas berat tersebut ke para pejabat yang baru dilantik.

Berikut 44 Pejabat Eselon II yang Dilantik Putbaya:

A. Sekretariat Jenderal

1. Bambang Juli Istanto - Kepala Biro Sumber Daya Manusia

2. Emmanuel Agust Hartono - Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

3. Ferry Ardiyanto - Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

4. Deny Agung Pribadi - Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

5. Arinto Setyo Mulyawan - Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Djanurindro Wibowo - Direktur Keberatan dan Banding

2. Galih Elham Setiawan - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

3. M. Rizki Baidillah - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh

4. Bier Budy Kismulyanto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Adnan Wimbyarto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

2. Muhamad Mufti Arkan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

3. Tjahjo Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

4. Supendi - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali

5. Hari Utomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

6. Syakran Rudy - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

8. Wahyu Prihantoro - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Edih Mulyadi - Direktur Penilaian

2. Syukriah HG - Direktur Lelang

3. Rahayu Puspasari - Direktur Transformasi dan Sistem Informasi

4. R. Ay. Indriasari Sundoro - Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

5. Suroso - Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

6. Rachmat Kurniawan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

7. Jose Arif Lukito - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau

8. Windraty Ariane Siallagan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu

9. Kusuma Santi Wahyuningsih - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten

10. Dudung Rudi Hendratna - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

11. Arik Hariyono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur

12. Rofii Edy Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

13. Sumarsono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

14. Tunggul Yunianto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Novi Puspita Wardani - Direktur Surat Utang Negara

F. Inspektorat Jenderal

1. Arief Ismail - Inspektur V

G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

1. Dicky Hadi Pratama - Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi

H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

1. Wahyu Kusuma Romadhoni - Sekretaris Badan

2. Ganti Lis Ariyadi - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik

3. Heni Kartikawati - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro Sumber Daya Manusia)

1. Ariefina Sri Indaryani - Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama

J. Sekretariat Jenderal (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan / LPDP)

1. Albertus Kurniadi Hendartono - Direktur Keuangan dan Umum

K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN)

1. Noor Syaifudin - Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

L. Lembaga National Single Window (LNSW)

1. Purnomo - Direktur Efisiensi Proses Bisnis

M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW

1. Mira Puspita Dewi - Sekretaris

2. Wawan Ismawandi - Direktur Teknologi Informasi

3. Indra Adiwijaya - Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menambah beban fiskal masyarakat melalui kenaikan pajak atau cukai selama kondisi ekonomi belum stabil. Ia menyatakan seluruh rencana penarikan pungutan baru, termasuk cukai popok dan tisu basah, masih ditahan hingga momentum pemulihan ekonomi benar-benar kuat.

Purbaya menyampaikan rencana pengenaan cukai atas produk popok dan tisu basah memang tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029. Namun ia memastikan implementasinya belum akan dilakukan.

“Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadi, saya acuannya sama dengan sebelumnya, sebelum ekonomi stabil, saya enggak akan nambah pajak (cukai) tambahan dulu,” ujarnya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Menurut Purbaya, penarikan cukai baru hanya layak dilakukan bila perekonomian tumbuh sedikitnya 6 persen agar tidak memberi tekanan tambahan kepada masyarakat.

“Ketika ekonomi sudah tumbuh 6 persen atau lebih baru kita berikan pajak-pajak (cukai) tambahan. Jadi pandangannya seperti itu, enggak berubah,” katanya.

Ia juga menunda berbagai rencana penerimaan negara lain, termasuk kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 yang sebelumnya disiapkan di era Menteri Keuangan Sri Mulyani. Purbaya memilih fokus menekan peredaran rokok ilegal dan memperluas Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai bentuk pembinaan industri.