Ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

"Hari ini saya melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya pada posisi yang sangat strategis, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Direktur Jenderal Anggaran,” ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Adapun pejabat yang dilantik, yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA).

Dalam sambutannya, Purbaya mengatakan ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang dipercaya mengemban tugas baru.

Dirinya menyampaikan bahwa para pejabat akan menjalankan tugas di tengah kondisi global yang penuh tantangan, sehingga diperlukan ketajaman membaca risiko, serta keberanian mengambil keputusan strategis.

“Kita bekerja dalam situasi yang tidak sederhana. Dunia berubah cepat, pergerakan ekonomi global terus berlangsung, kebutuhan rakyat semakin nyata, dan tuntutan terhadap pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif semakin tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia memandang Kemenkeu harus menjadi institusi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus responsif terhadap berbagai dinamika ekonomi.

Lebih lanjut, Menkeu berpesan akan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan kredibel.

“APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas Presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mencopot dua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat. Langkah ini diambil setelah ditemukan persoalan dalam pengelolaan restitusi pajak.

Purbaya mengungkapkan, pihaknya telah melakukan investigasi terhadap sejumlah pejabat yang terkait dengan proses restitusi. Dari hasil penelusuran tersebut, terdapat lima pejabat yang dinilai memiliki peran signifikan, dan dua di antaranya akan segera diberhentikan.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi melakukan restitusi. Hari ini dua akan saya copot," kata Purbaya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta pada Senin (4/5/2026).

Menurutnya, investigasi internal ini di luar audit total restitusi yang telah ia serahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit BPK dilakukan untuk periode 2016-2025.

"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ucap Purbaya.

Ia menegaskan, langkah pencopotan menjadi sinyal bahwa pengelolaan fiskal harus dilakukan secara akuntabel dan tidak boleh sembarangan.

"Jadi pesannya adalah, ketika ada institusi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jorjoran. Jadi saya nggak main-main. Ada dua yang saya akan copot," ujar dia.

Meski demikian, Purbaya belum mengungkap identitas pejabat yang akan dicopot tersebut.

Menurut dia, keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada besarnya nilai restitusi yang dikeluarkan, tetapi lebih pada persoalan akurasi informasi yang disampaikan kepada pimpinan.

"Jorjoran nya adalah tidak memberi tahu perkembangan dengan akurat. Jadi gini. Tahun lalu, saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang, sedikit. Mereka tuh staf saya," ungkapnya.

Purbaya menjelaskan, kesalahan proyeksi tersebut berdampak pada pengambilan kebijakan fiskal karena data yang diterima tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Ia memastikan, ke depan pelaksanaan restitusi akan lebih terukur dan minim kesalahan data. Sebab, bila masih ada yang mempermainkan data restitusi, Purbaya tegaskan akan menindak pihak-pihak terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman. Posisi keduanya kini diisi pelaksana harian.

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Penunjukan pelaksana harian mulai berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan sambil menunggu pejabat definitif.

“Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,” lanjutnya.

Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Proses penetapan pejabat definitif masih berjalan.

Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif. Posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.

Purbaya mengatakan tiga nama calon pejabat definitif akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Pengajuan dijadwalkan pada awal hingga pertengahan Mei.

"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.

Febrio Nathan Kacaribu dikenal sebagai ekonom. Ia lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia menempuh pendidikan Master of International and Development Economics di Australian National University pada 2005. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat, pada 2014.

Karier awalnya berkembang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia juga menjabat Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI sejak 2015.

Ia masuk pemerintahan pada 2020 sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ia kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.

Luky Alfirman menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Sarjana Teknik Industri pada 1994. Ia memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1 Maret 1995 di Direktorat Jenderal Pajak.

Ia sempat menjabat Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan serta Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Ia juga terlibat dalam program reformasi administrasi perpajakan.

Luky pernah menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Ia kemudian bertugas di Badan Kebijakan Fiskal dan memimpin berbagai unit kebijakan ekonomi.

Ia menjabat Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017. Ia lalu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tahun yang sama.

Pada 2022, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ia kemudian menjabat Direktur Jenderal Anggaran sejak 23 Mei 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman. Posisi keduanya kini diisi pelaksana harian.

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Penunjukan pelaksana harian mulai berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan sambil menunggu pejabat definitif.

“Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,” lanjutnya.

Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Proses penetapan pejabat definitif masih berjalan.

Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif. Posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.

Purbaya mengatakan tiga nama calon pejabat definitif akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Pengajuan dijadwalkan pada awal hingga pertengahan Mei.

"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.

Febrio Nathan Kacaribu dikenal sebagai ekonom. Ia lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia menempuh pendidikan Master of International and Development Economics di Australian National University pada 2005. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat, pada 2014.

Karier awalnya berkembang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia juga menjabat Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI sejak 2015.

Ia masuk pemerintahan pada 2020 sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ia kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.

Luky Alfirman menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Sarjana Teknik Industri pada 1994. Ia memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1 Maret 1995 di Direktorat Jenderal Pajak.

Ia sempat menjabat Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan serta Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Ia juga terlibat dalam program reformasi administrasi perpajakan.

Luky pernah menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Ia kemudian bertugas di Badan Kebijakan Fiskal dan memimpin berbagai unit kebijakan ekonomi.

Ia menjabat Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara pada 2017. Ia lalu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada tahun yang sama.

Pada 2022, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ia kemudian menjabat Direktur Jenderal Anggaran sejak 23 Mei 2025.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I) dan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari ini, Selasa (21/4/2026), pukul 14.00 WIB.

Informasi mengenai pelantikan mendadak ini dikonfirmasi oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan kepada awak media. Meski demikian, rincian mengenai nama-nama pejabat yang akan dilantik serta posisi jabatan yang akan diisi masih dirahasiakan hingga prosesi pelantikan dimulai.

“Siang teman-teman, rencananya pukul 14.00 WIB ada pelantikan eselon 1 dan 2. Teman-teman bisa standby di press room Djuanda 1 ya bila mau meliput,” tulis keterangan resmi Biro KLI Kemenkeu dalam pesan singkatnya kepada awak media, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Pelantikan hari ini merupakan bagian dari rangkaian penataan organisasi yang intens dilakukan Purbaya sepanjang 2026. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat performa birokrasi di tengah tantangan ekonomi global dan target penerimaan negara yang ambisius.

Berdasarkan catatan, pelantikan kali ini menjadi yang ketiga kalinya dilakukan dalam skala cukup besar oleh Purbaya di 2026.

Pada Januari 2026, pelantikan awal tahun untuk pengisian posisi strategis di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mengakselerasi target APBN 2026.

Kemudian Maret 2026, rotasi sejumlah pejabat Eselon II di daerah dan pusat yang difokuskan pada penguatan pengawasan internal dan kepatuhan.

Terakhir pada April 2026, pelantikan eselon I dan II yang diduga berkaitan dengan restrukturisasi organisasi internal sebagaimana sempat disinggung Purbaya saat pertemuannya dengan S&P di Washington DC pekan lalu.

Langkah pelantikan ini juga relevan dengan pernyataan Purbaya sebelumnya di Washington DC, di mana dia menekankan kepada lembaga pemeringkat S&P bahwa Kementerian Keuangan sedang melakukan restrukturisasi organisasi pada sektor pajak dan cukai untuk meningkatkan performa pengumpulan pendapatan negara.

Sektor pasar modal dan pelaku usaha kini menanti siapa saja nama yang akan mengisi pos-pos strategis tersebut, mengingat peran vital Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.

“Saya, Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Purbaya saat memimpin upacara pelantikan di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya berpesan soal pentingnya integritas bagi seluruh pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengingat jabatan di institusi tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan uang negara.

Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil pejabat Kemenkeu memiliki dampak besar terhadap negara sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Jabatan di Kementerian Keuangan adalah jabatan yang menyangkut uang rakyat, dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas. Integritas adalah satu hal yang penting untuk Kementerian Keuangan," ujarnya.

Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa belakangan ini integritas Kemenkeu sebagai institusi kerap dipertanyakan publik seiring munculnya sejumlah kasus yang melibatkan oknum pegawai.

Ia menyinggung adanya aparat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersangkut persoalan hukum. Menurut dia, integritas tidak boleh sekadar menjadi slogan atau tertulis di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Jadi saya minta ketika ngomong integritas, bukan integritas di atas kertas, tapi betul-betul jalankan dengan benar. Saya kesulitan menjaga imej kita di luar, karena sebentar-bentar pasti ada orang bilang, pajak (DJP) begini, Bea Cukai begini," ungkap Menkeu.

Maka dari itu, Purbaya meminta jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) untuk memperkuat pengawasan internal agar potensi pelanggaran dapat ditemukan lebih awal sebelum mencuat ke publik.

Adapun berikut daftar 44 pejabat eselon II dan setingkatnya yang dilantik pada Selasa (10/3):

A. Sekretariat Jenderal

1. Bambang Juli Istanto - Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Emmanuel Agust Hartono - Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
3. Ferry Ardiyanto - Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
4. Deny Agung Pribadi - Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
5. Arinto Setyo Mulyawan - Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Djanurindro Wibowo - Direktur Keberatan dan Banding
2. Galih Elham Setiawan - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
3. M. Rizki Baidillah - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
4. Bier Budy Kismulyanto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Adnan Wimbyarto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
2. Muhamad Mufti Arkan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
3. Tjahjo Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
4. Supendi - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
5. Hari Utomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Syakran Rudy - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
8. Wahyu Prihantoro - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Edih Mulyadi - Direktur Penilaian
2. Syukriah HG - Direktur Lelang
3. Rahayu Puspasari - Direktur Transformasi dan Sistem Informasi
4. R. Ay. Indriasari Sundoro - Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
5. Suroso - Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
6. Rachmat Kurniawan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
7. Jose Arif Lukito - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
8. Windraty Ariane Siallagan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
9. Kusuma Santi Wahyuningsih - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
10. Dudung Rudi Hendratna - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
11. Arik Hariyono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
12. Rofii Edy Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
13. Sumarsono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
14. Tunggul Yunianto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Novi Puspita Wardani - Direktur Surat Utang Negara

F. Inspektorat Jenderal

1. Arief Ismail - Inspektur V

G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

1. Dicky Hadi Pratama - Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi

H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

1. Wahyu Kusuma Romadhoni - Sekretaris Badan
2. Ganti Lis Ariyadi - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik
3. Heni Kartikawati - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro Sumber Daya Manusia)

1. Ariefina Sri Indaryani - Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama

J. Sekretariat Jenderal (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan / LPDP)

1. Albertus Kurniadi Hendartono - Direktur Keuangan dan Umum

K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN)

1. Noor Syaifudin - Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

L. Lembaga National Single Window (LNSW)

1. Purnomo - Direktur Efisiensi Proses Bisnis

M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW

1. Mira Puspita Dewi - Sekretaris
2. Wawan Ismawandi - Direktur Teknologi Informasi
3. Indra Adiwijaya - Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merotasi 1.585 pejabat, yang 44 di antaranya merupakan eselon II atau setingkatnya, di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (10/3/2026) sore.

Purbaya dalam pengarahan setelah pelantikan menegaskan bahwa perombakan jabatan tersebut bukan cuma perkara administrasi namun tanggung jawab baru yang dipercayakan negara.

"Karena jabatan yang saudara pegang bukan sekadar jabatan birokrasi, ini posisi yang ikut menentukan ketahanan fiskal negara," ujar Purbaya di Gedung Dhanapala, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Bendahara negara itu menekankan bahwa pejabat di Kemenkeu memiliki tugas untuk memastikan fiskal negara tetap kuat. Dia mengingatkan bahwa jika fiskal kuat maka ekonomi stabil, pembangunan berjalan, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, kalau kita gagal menjaga fiskal negara, yang dirugikan bukan kementerian saja, tapi yang dirugikan adalah rakyat dan kalau enggak beres, nanti NKRI-nya terganggu," lanjut Purbaya.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu merasa selama ini banyak anak buah yang tidak sadar bahwa punya tanggung jawab sebagai penjaga terdepan kedaulatan negara. Dia pun menitipkan tugas berat tersebut ke para pejabat yang baru dilantik.

Berikut 44 Pejabat Eselon II yang Dilantik Putbaya:

A. Sekretariat Jenderal

1. Bambang Juli Istanto - Kepala Biro Sumber Daya Manusia

2. Emmanuel Agust Hartono - Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

3. Ferry Ardiyanto - Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

4. Deny Agung Pribadi - Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

5. Arinto Setyo Mulyawan - Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Djanurindro Wibowo - Direktur Keberatan dan Banding

2. Galih Elham Setiawan - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

3. M. Rizki Baidillah - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh

4. Bier Budy Kismulyanto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Adnan Wimbyarto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

2. Muhamad Mufti Arkan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

3. Tjahjo Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

4. Supendi - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali

5. Hari Utomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

6. Syakran Rudy - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

8. Wahyu Prihantoro - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Edih Mulyadi - Direktur Penilaian

2. Syukriah HG - Direktur Lelang

3. Rahayu Puspasari - Direktur Transformasi dan Sistem Informasi

4. R. Ay. Indriasari Sundoro - Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

5. Suroso - Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

6. Rachmat Kurniawan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

7. Jose Arif Lukito - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau

8. Windraty Ariane Siallagan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu

9. Kusuma Santi Wahyuningsih - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten

10. Dudung Rudi Hendratna - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

11. Arik Hariyono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur

12. Rofii Edy Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

13. Sumarsono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

14. Tunggul Yunianto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Novi Puspita Wardani - Direktur Surat Utang Negara

F. Inspektorat Jenderal

1. Arief Ismail - Inspektur V

G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

1. Dicky Hadi Pratama - Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi

H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

1. Wahyu Kusuma Romadhoni - Sekretaris Badan

2. Ganti Lis Ariyadi - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik

3. Heni Kartikawati - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro Sumber Daya Manusia)

1. Ariefina Sri Indaryani - Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama

J. Sekretariat Jenderal (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan / LPDP)

1. Albertus Kurniadi Hendartono - Direktur Keuangan dan Umum

K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN)

1. Noor Syaifudin - Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

L. Lembaga National Single Window (LNSW)

1. Purnomo - Direktur Efisiensi Proses Bisnis

M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW

1. Mira Puspita Dewi - Sekretaris

2. Wawan Ismawandi - Direktur Teknologi Informasi

3. Indra Adiwijaya - Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan kecurigaannya isu dugaan pemberian hadiah (gratifikasi) berupa mobil mewah Alphard kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sengaja diembuskan.

Purbaya menjelaskan kecurigaan tersebut berangkat dari kemunculan isu gratifikasi yang berbarengan dengan rencana penarikan pejabat tersebut ke jajaran manajemen Kemenkeu.

Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja mengembuskan isu gratifikasi mobil mewah demi menjegal orang tersebut masuk jajaran manajemen Kemenkeu.

"Ada beberapa kalangan yang sengaja mengembuskan itu, karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kementerian Keuangan, tapi sepertinya ada yang enggak setuju, sehingga mulai mengembuskan seperti itu. Tapi kan kita lihat case-nya seperti apa," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Purbaya mengaku sudah mengetahui inisial pejabat dilaporkan dalam kasus dugaan gratifikasi mobil mewah itu, dan berencana melakukan komunikasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal ini.

"Nanti saya diskusi dengan KPK seperti apa," imbuhnya.

Purbaya menegaskan akan melihat fakta kasus dugaan gratifikasi mobil mewah pejabat Kemenkeu secara objektif, serta berkoordinasi dengan KPK.

"Kita kan melihat dari pejabat terkait secara fair, betul enggak seperti itu," ujar Purbaya.

Dugaan gratifikasi mencuat setelah Himpunan Aktivis Milenial Indonesia melaporkan dugaan gratifikasi mobil Toyota Alphard yang diterima pejabat berinisial RLM dari pihak swasta. Kasus itu dilaporkan kepada KPK pada 26 Januari 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui proses verifikasi dan analisis sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

"Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan," kata Budi.

Ia menjelaskan laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk penting dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, KPK tidak membuka identitas pelapor maupun substansi laporan karena termasuk informasi yang bersifat tertutup.

KPK menyatakan tindak lanjut laporan dapat berujung pada langkah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan perombakan jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Pelantikan ini menandai langkah ketiga dalam satu bulan terakhir, sekaligus menegaskan intensitas pembenahan organisasi yang tengah dilakukan.

Purbaya menyampaikan, rangkaian rotasi ini merupakan strategi matang untuk memastikan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat guna menghadapi dinamika ekonomi yang kian menantang.

"Ini adalah langkah terencana untuk penguatan kinerja organisasi. Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, tujuannya untuk penyegaran baik pegawai maupun untuk organisasi," ujarnya dalam sambutannya saat pelantikan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Purbaya menekankan mutasi jabatan di instansi besar seperti Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai adalah bagian dari siklus profesionalisme yang tidak perlu dikhawatirkan oleh para pegawai selama mereka menjaga integritas dan performa.

"(Rotasi) hal yang lumrah, yang biasa. Ketika Anda menunjukkan kinerja yang baik, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut dan jangan putus asa, ini adalah hal yang biasa," kata dia.

Purbaya menyadari adanya dinamika emosional di internal instansi akibat perpindahan tugas ini, namun ia mengingatkan agar fokus utama tetap pada pengabdian kepada negara.

“Yang senang saya ucapkan selamat, yang sedih terus bekerja keras. Jangan takut dan jangan putus asa,” ujarnya.

Tantangan fiskal yang semakin rumit menuntut Kemenkeu untuk memiliki aparatur yang gesit dan adaptif. Menurut Purbaya, penyegaran personel secara berkala adalah cara untuk memastikan mesin organisasi tetap prima.

"Kemenkeu menghadapi tantangan yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan pegawai dan organisasi yang selalu fit," kata Purbaya.

Melalui pelantikan ini, dia berharap para pejabat baru dapat segera berakselerasi dan memberikan kontribusi nyata dalam mengamankan keuangan negara.

Dia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran yang tetap menjunjung tinggi integritas di tengah masa transformasi ini.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Purbaya mengaku ingin menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat untuk mengejar target penerimaan negara yang kian menantang.

"Kali ini merupakan pelantikan ketiga dalam satu bulan terakhir. Ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi," ujarnya dalam upacara pelantikan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/2/2026) sore.

Dalam sambutannya, Purbaya menyadari dinamika psikologis di kalangan pejabat yang terkena rotasi. Dia meminta jajarannya menyikapi pergeseran posisi ini sebagai hal yang lumrah dalam birokrasi, khususnya di otoritas pendapatan negara seperti DJP dan Bea Cukai.

"Ada yang senang, ada yang sedih kali ya. Yang senang ya selamat, yang sedih ya Anda terus bekerja keras. Karena ini akan terus menerus jadi notasi di pajak," tuturnya.

Bendahara negara mengklaim bahwa rotasi ini berbasis kinerja. Purbaya berjanji pejabat yang menunjukkan performa moncer akan mendapatkan promosi ke posisi yang lebih strategis. Sebaliknya, penyegaran diperlukan agar organisasi tetap bekerja dengan maksimal menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

"Ketika Anda menunjukkan kinerja yang baik, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut, jangan putus asa," ucapnya.

Adapun, setidaknya ada 40 pejabat Eselon II DJP yang dirotasi oleh Purbaya. Pada kesempatan yang sama, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga merotasi tiga pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Anggaran.

Daftar Lengkap 43 Pejabat Eselon II Kemenkeu yang Dilantik

A. Pejabat Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

1. Nurbaeti Munawaroh – Sekretaris Direktorat Jenderal

2. Irawan – Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

3. Eureka Putra – Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

4. Heru Narwanta – Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

5. Rosmauli – Direktur Peraturan Perpajakan

6. Saminugun – Direktur Penegakan Hukum

7. Inge Diana Rismawanti – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

8. Eddi Wahyudi – Direktur Data dan Informasi Perpajakan

9. Mukhammad Faisal Artjan – Direktur Transformasi Proses Bisnis

10. Dwi Astuti – Direktur Perpajakan Internasional

B. Tenaga Pengkaji DJP

11. Kurniawan Nizar – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

12. Samon Jaya – Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

13. Syamsinar – Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

C. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP

14. R. Dasto Ledyanto – Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

15. Ihsan Priyawibawa – Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus

16. Kindy Rinaldy Syahrir – Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat

17. Arif Mahmudzin Zuhri – Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I

18. Imam Arifin – Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II

19. Eka Sila Kusna Jaya – Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur

20. Yunirwansyah – Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I

21. Hestu Yoga Saksama – Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II

22. Arif Yanuar – Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I

23. Max Darmawan – Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I

24. Arridel Mindra – Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II

25. Lindawaty – Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III

26. Ahmad Djamhari – Kepala Kanwil DJP Aceh

27. Belis Siswanto – Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I

28. Dionysius Lucas Hendrawan – Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II

29. Tarmizi – Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

30. YFR. Hermiyana – Kepala Kanwil DJP Riau

31. Mekar Satria Utama – Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau

32. Retno Sri Sulistyani – Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

33. Sigit Danang Joyo – Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

34. Dudi Efendi Karnawidjaya – Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat

35. Anton Budhi Setiawan – Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

36. Paryan – Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

37. Imanul Hakim – Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

38. Ardiyanto Basuki – Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

39. Judiana Manihuruk – Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara

40. Sekti Widihartanto – Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

D. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

41. Riko Amir – Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Bagian Anggaran BUN

42. Didik Kusnaini – Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

43. Kurnia Chairi – Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melakukan bongkar pasang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia melantik 36 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) baru, yang paling banyak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam pelantikan yang menyasar pejabat di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), hingga Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) itu, Purbaya menegaskan bahwa jabatan adalah mandat publik yang berat.

"Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju, kita tidak bisa puas dengan kondisi yang gini-gini saja," katanya ketika memberikan arahan usai pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/1/2026) sore.

Bendahara negara mewanti-wanti anak buahnya itu agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata apabila Indonesia ingin naik kelas menjadi negara maju.

Dia meminta para pejabat itu untuk melihat pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni perpindahan kursi, melainkan penyerahan tugas negara yang menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan, etika, dan kinerja.

"Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas," imbuhnya.

Sentil Pejabat yang 'Kesal'

Menariknya, dalam arahannya Purbaya sempat menyentil dinamika internal yang kerap terjadi saat rotasi jabatan. Dia secara terbuka mengakui bahwa keputusan mutasi tidak selalu menyenangkan bagi semua pihak.

"Bagi sebagian orang, bagi sebagian kecil, mungkin enggak baik ya, kesel, 'kenapa gue pindah'. Ini modal awal untuk bekerja dengan pikiran jernih dan hati yang tulus," ujar Purbaya.

Dia meminta seluruh pejabat, termasuk mereka yang mungkin merasa kecewa karena dipindahtugaskan, untuk segera menjernihkan pikiran. Purbaya menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan didukung penuh oleh seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, mulai dari Eselon I hingga unit terdepan.

"Biasanya pengangkatan jabatan itu rutinitas, tapi sore ini jangan lihat ini sebagai seremoni administratif semata. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian," pungkasnya.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

I. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

-Sekretariat & Kantor Pusat

1. Gatot Sugeng Wibowo: Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Imik Eko Putro: Direktur Teknis Kepabeanan

3. Susila Brata: Direktur Fasilitas Kepabeanan

4. Djaka Kusmartata: Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

5. R. Fadjar Donny Tjahjadi: Direktur Keberatan Banding dan Peraturan

6. Akhmad Rofiq: Direktur Kepatuhan Internal

7. Priyono Triatmojo: Direktur Penindakan dan Penyidikan

8. Parjiya: Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)

9. Dwijo Muryono: Kakanwil DJBC Riau

10. Sodikin: Kakanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau

11. Agus Sudarmadi: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Timur

12. Rizal: Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Barat

13. Hendri Darnadi: Kakanwil DJBC Jakarta

14. Agus Yulianto: Kakanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

15. Muhamad Lukman: Kakanwil DJBC Jawa Timur II

16. Iyan Rubiyanto: Kakanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT

17. Budi Harjanto: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat

18. Bagus Nugroho Tamtomo Putro: Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

19. Martha Octavia: Kakanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan

20. Encep Dudi Ginanjar: Kakanwil DJBC Khusus Papua

-Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU)

21. Adhang Noegroho Adhi: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

22. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang: Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

-Akan Dilantik 2 Februari 2026

23. Sugeng Apriyanto: Kepala Biro Advokasi, Setjen

24. Untung Basuki: Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

25. Rachmat Solik: Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

26. Mohammad Aflah Farobi: Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

27. Erwin Situmorang: Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

28. Rudy Rahmaddi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara

29. Rusman Hadi: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I

30. Zaky Firmansyah: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara

31. Agung Widodo, S.Sos: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

II. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

32. Agung Yulianta: Direktur Pengelolaan Kas Negara

33. Muhdi: Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

34. Taukhid: Kakanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta

III. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

35. Kusuma Santi Wahyuningsih: Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

IV. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)

36. Ayu Sukorini: Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memantau aktivitas rekening pejabat di Kementerian Keuangan untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Menkeu menyatakan dirinya memiliki akses terhadap rekening seluruh pejabat di bawah kepemimpinannya. Namun, pengawasan hanya akan dilakukan terhadap pegawai tingkat eselon I sampai eselon III.

“Saya punya akses (ke rekening) pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon III,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Pemeriksaan harta kekayaan dan aset pejabat Kemenkeu juga mencakup Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) serta data pembanding lain dari tahun ke tahun.

Untuk eselon I, menurut Purbaya, kebanyakan pejabat memiliki jejak transaksi yang cenderung wajar. Dia menduga hal ini dipengaruhi oleh keterampilan mereka di bidang keuangan.

“Sebagian besar eselon I juga saya lihat. Jago-jago mereka. Flat. Mungkin (keterampilan) mereka bagus,” tambahnya.

Purbaya tidak secara spesifik menyampaikan komentar tentang eselon II dan III. Sedangkan untuk pegawai pada tingkat di bawahnya, Purbaya mengatakan baru akan melakukan pemeriksaan harta kekayaan ketika mereka akan naik jabatan.

“Jadi, nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi pejabat kami dari pengawasan. Mudah-mudahan ke depan membaik. Tentu saja nggak akan sempurna, karena mereka cukup canggih,” tuturnya.

Hari ini, Purbaya melantik empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Utara sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan menjaga kesinambungan layanan perpajakan kepada masyarakat.

“Ini kita ada penggantian pejabat-pejabat pajak, (karena) ada yang masih KPK dan lain-lain. Kalau sibuk di KPK kan bisa mengganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan atas dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026