Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan, Selasa (2/6/2026).

Dalam pembelaannya, Nadiem menjelaskan alasan dirinya menerima tawaran menjadi menteri meskipun telah memiliki kemapanan finansial. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdi kepada negara merupakan peluang yang tidak datang berkali-kali dalam hidup.

"Kesempatan mencari uang akan selalu ada dalam hidup saya. Tetapi kesempatan melakukan lompatan besar untuk generasi penerus bangsa hanya akan datang sekali dalam hidup," ujar Nadiem.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara. Namun, salah satu pendiri Gojek itu mengaku kecewa dengan proses hukum yang kini dihadapinya.

Menurut dia, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial selama lima tahun mengemban jabatan publik, serta menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya, dirinya justru menghadapi ancaman hukuman pidana.

"Bayangkan betapa hancurnya hati saya. Dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama lima tahun, setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputera Adipradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, 'hadiah' yang saya dapatkan dari negara adalah jeruji besi," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga menyinggung potensi kriminalisasi hukum yang menurutnya dapat menjadi ancaman bagi profesional muda di masa depan.

Menurut Nadiem, ketidakpastian hukum berpotensi memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku ekonomi, termasuk berdampak terhadap pasar saham maupun nilai tukar rupiah.

"Profesional muda ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Satu generasi menahan napas, menunggu keputusan majelis, menunggu konfirmasi apakah kebenaran masih berarti di negara tercinta kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum (JPU) lebih besar dari pembunuh dan teroris.

Sebagaimana diketahui, JPU menuntut Nadiem selama 18 tahun pidana penjara serta pembebanan uang pengganti Rp5,6 triliun. Apabila Nadiem tidak bisa membayar uang pengganti itu, maka diganti dengan hukuman penjara sembilan tahun.

"Ya, 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti," ujar Nadiem di PN Tipikor, dikutip Kamis (14/5/2026).

Dalam hal ini, Nadiem menilai secara hitung-hitungan, penjara yang dituntut jaksa terhadapnya itu mencapai 27 tahun. Sebab, dia mengakui bahwa uang pengganti yang dibebankan terhadapnya tidak bisa dibayar.

Terlebih, harta kekayaannya saat ini tidak mencapai angka Rp5,6 triliun. Secara spesifik, Nadiem mengungkap total kekayaannya setelah menjadi menteri mencapai Rp500 miliar.

"Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?" imbuhnya.

Oleh sebab itu, Nadiem sangat kecewa dengan tuntutan tersebut. Namun demikian, salah satu founder Gojek itu merasa tidak menyesal bergabung di pemerintahan sebagai menteri.

Pasalnya, dengan menjadi pucuk pimpinan pada Kemendikbudristek maka dirinya bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Tanah Air.

"Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kemendikbudristek 2019-2024, Deswitha Arvinchi mengungkap setiap rapat online atau daring dengan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak boleh direkam.

Hal tersebut disampaikan Deswitha saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus Chromebook atas terdakwa Nadiem pada Senin (23/2/2026).

Mulanya, jaksa bertanya terkait agenda rapat daring dengan pihak Google. Deswitha mengatakan bahwa agenda rapat dengan eksternal pemerintahan itu kerap melibatkan dirinya.

Deswitha juga membenarkan untuk rapat dengan Google biasanya dihadiri oleh eks Stafsus Nadiem, Jurist Tan; Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM) hingga pejabat Kemendikbudristek lainnya.

Setelah itu, jaksa mendalami soal aturan pelarangan merekam rapat daring dengan Nadiem Makarim. Deswitha pun membenarkan arahan tersebut.

Namun, dia menekankan bahwa aturan tidak merekam saat rapat daring itu tidak hanya diterapkan pada saat rapat dengan Google saja.

"Jadi memang semua rapat daringnya Mas Menteri ini memang tidak direkam, Pak. Bukan hanya rapat ini saja, tapi semua rapatnya," jawab Deswitha.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah pernah mengatakan "go ahead dengan Chromebook".

Bantahan itu diungkapkan Nadiem saat menanggapi pernyataan eks Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad saat menjadi saksi di PN Tipikor, Senin (19/1/2026).

Mulanya, Nadiem bertanya soal pemahaman Hamid terkait dengan pernyataan 'go ahead'. Dalam hal ini, Nadiem menegaskan bahwa pernyataan 'go ahead' itu tak hanya ditujukan untuk Chromebook.

"Waktu saya tanya bilang 'go ahead' yang dimaksudkan saya itu 'go ahead' hanya dengan chrome atau 'go ahead' dengan chrome, sebagian besar chrome tapi juga ada laptop windowsnya?" tanya Nadiem.

Hamid mengemukakan bahwa dirinya menganggap pernyataan go ahead Nadiem berkaitan dengan Google karena sebagian besar porsi pengadaan TIK direkomendasikan menggunakan Chrome Os.

Singkatnya, Nadiem pun membantah telah mengucapkan go ahead with Chromebook, termasuk produk laptop lainnya.

"Saya tidak pernah dalam proses ini tadi ada perkataan mengenai menyuruh membeli laptop atau apa, saya tidak pernah menyuruh itu dan tidak pernah melakukan perintah apapun dalam pembelian laptop," tutur Nadiem.

Lebih jauh, Nadiem pun meluruskan soal perbedaan makna antara pemberian perintah dengan persetujuan. Sebab, kata Nadiem, go ahead memiliki arti mempersilakan.

"Satu hal adalah yang ingin saya tekankan sekali lagi adalah go ahead itu artinya silakan, presentasi itu menghendaki suatu rekomendasi dan rekomendasi itu yang saya mau bilang silakan, laksanakan. Perbedaan antara suatu perintah dan suatu persetujuan itu sangat penting," pungkasnya.

Disinggung di Dakwaan

Sebelumnya, jaksa juga mengungkap pernyataan Nadiem Makarim soal go ahead with Chromebook terjadi saat rapat untuk asesmen dan pembelajaran tim Paudasmen hingga tim Wartek menggunakan sistem operasi Chrome pada (5/5/2020).

Selanjutnya, Nadiem mengundang para terdakwa, Fiona Handayani, Anindito Aditomo alias Nino, Hamid Muhammad, dan Totok Suprayitno untuk menghadiri rapat via Zoom pada (6/5/2020).

Namun, rapat itu dinilai jaksa tidak lazim karena bersifat bersifat tertutup dan rahasia. Dalam rapat itu, peserta rapat juga diminta menggunakan headset atau berada di ruangan tertutup yang tidak didengar oleh orang lain.

Bahkan, peserta rapat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan posisi video dalam keadaan off kecuali Ibrahim Arief alias Ibam.

Dalam rapat itu, Ibam menyampaikan presentasi keunggulan Chromebook dengan sistem operasi Chrome termasuk Chrome Device Management (CDM) /Chrome Education Upgrade lebih unggul dari sistem operasi Windows dalam Single Digital Platform.

"Kemudian terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyatakan 'Go Ahead With Chromebook'," ujar jaksa.

Padahal, menurut jaksa pemilihan Chromebook dengan sistem operasi Chrome untuk Program Digitalisasi Pendidikan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan.

Selanjutnya, Chrome Device Management (CDM) atau Chrome Education Upgrade yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia serta selain itu pernah gagal saat di tahun 2018.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menghadapi sidang putusan sela hari ini, Senin (12/1/2026) dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Sidang lanjutan ini digelar setelah hakim mendengarkan nota pembelaan atau eksepsi dari Nadiem Makarim serta tanggapan dari jaksa atas eksepsi tersebut.

"Untuk selanjutnya, kami tunda dan akan dibuka kembali persidangan ini pada hari senin tanggal 12 Januari 2026 dengan agenda pembacaan putusan [sela]," ujar Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Kamis, (8/1/2026).

Sebelumnya, Nadiem Makarim telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Dengan demikian, Nadiem menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sepeser pun dalam perkara ini.

"Padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya,” ujar Nadiem saat membacakan eksepsi, Senin (5/1/2026).

Jaksa Minta Kubu Nadiem Jangan Giring Opini

Jaksa penuntut umum (JPU) meminta kubu eks Mendikbudristek Nadiem Makarim agar tidak membangun opini penegakan hukum soal Chromebook seolah-olah hal kejam atau zalim.

Hal tersebut disampaikan jaksa dalam surat tanggapan terhadap eksepsi Nadiem dalam kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Jaksa menyampaikan, eksepsi yang diutarakan oleh Nadiem dan pengacaranya telah menggiring opini publik bahwa penegakan hukum oleh korps Adhyaksa tidak berdasarkan berkeadilan.

Dalam hal ini, JPU menilai bahwa penggiringan opini publik ini bisa memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kemudian, jaksa meminta agar penasihat hukum bisa membela Nadiem Makarim sesuai dengan norma hukum yang ada. Dengan begitu, proses penegakan hukum bisa sesuai jalurnya.

"Sehingga penegakan hukum ini harus berjalan on the track dan tidak perlu bersusah mencari simpati dengan penggiringan opini," ujar jaksa.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi Chromebook hari ini, Selasa (16/12/2025).

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar membenarkan agenda sidang pembacaan dakwaan Nadiem Makarim tersebut.

Namun, Firman mendapatkan informasi bahwa Nadiem masih dirawat di rumah sakit atas penyakit yang dialaminya.

"Terkait dengan sidang pertama hari ini Selasa 16 Desember 2025 dengan agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa Nadiem Makarim yang saat ini sedang dirawat di RS," kata Firman dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Firman menambahkan, majelis hakim bakal mengambil sikap soal jalannya sidang Nadiem saat persidangan setelah mendapatkan laporan baik itu dari JPU maupun penasihat hukum.

"Majelis Hakim akan menyikapi hal tersebut setelah mendengarkan laporan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan," pungkasnya.

Sekadar informasi, terdapat empat tersangka dalam perka Chromebook yakni Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim; eks Direktur SD Dirjen di Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih; mantan Direktur SMP di Kemendikbudristek Mulyatsyah; dan Konsultan Teknologi Ibrahim Arief.

Pada intinya, pada kasus korupsi ini Nadiem diduga telah memerintahkan tim teknis untuk merubah hasil kajian terkait spesifikasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020.

Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.

Singkatnya, proses pengadaan alat TIK untuk program di Kemendikbudristek ini dianggap melawan hukum dan menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian maupun penyedia barang dan jasa. Adapun, kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp2,1 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem Cs dikenai dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1

Selanjutnya, dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.