JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berharap majelis hakim memutus bebas murni dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat dirinya. Pernyataan itu disampaikan sebelum sidang lanjutan dengan agenda replik jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Menurut Nadiem, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan tidak adanya kerugian negara dalam proyek tersebut. "Ya harapan terbesar kita sama, ya, sama masyarakat luas juga harapannya bebas murni. Gitu harapan besarnya. Karena memang fakta persidangannya sudah sangat jelas," kata Nadiem.

Nadiem menilai tuduhan adanya kerugian negara dalam pengadaan Chromebook tidak masuk akal, karena program tersebut justru disebut menghasilkan penghematan anggaran. Menurut Nadiem, penggunaan Chromebook memberikan efisiensi hingga Rp3,6 triliun dibandingkan opsi perangkat berbasis Windows.

Ia menjelaskan salah satu faktor penghematan berasal dari biaya lisensi perangkat lunak dan pengelolaan perangkat yang tidak perlu dikeluarkan. "Bagaimana ada kasus di mana dibilang ada kerugian negara padahal menghemat minimal Rp3,6 triliun. Itu yang sangat tidak masuk akal," ujarnya.

Nadiem juga menyoroti harga Chromebook yang menurutnya relatif lebih murah dibandingkan laptop yang digunakan instansi pemerintah lain pada periode yang sama. Ia pun mempertanyakan alasan proyek tersebut dipersoalkan, sementara opsi yang dipilih justru dinilai lebih hemat bagi negara.

Menurutnya, penghematan anggaran itu dapat dialihkan untuk berbagai program pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru, program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), hingga Program Indonesia Pintar (PIP).

"Anggaran itu kan kita selamatkan agar bisa untuk kesejahteraan guru, untuk guru honorer menjadi P3K, untuk PPG sertifikasi guru, untuk KIP-K, untuk PIP dan lain-lain," kata dia.

Lebih lanjut, Nadiem menyebut program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook merupakan kebijakan yang berjalan sesuai prosedur dan mendapat pengawasan dari berbagai lembaga.

Menurut Nadiem, pelaksanaan program tersebut didampingi oleh kejaksaan, diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta dieksekusi melalui mekanisme pengadaan yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Ini program paling lempeng, menghemat anggaran, didampingi oleh Kejaksaan, diaudit oleh BPKP dua kali selama saya menjadi menteri, dan juga dilaksanakan dieksekusi oleh LKPP," ujarnya.

JAKARTA - Narasi yang termuat dalam nota pembelaan atau pleidoi kubu eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tidak berdasarkan pada fakta yang muncul dalam persidangan. Hal itu disampaikan salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Parade Hutasoit.

"Terkait apakah ada poin-poin yang harus kita tanggapi, kita tetap menghormati persidangan sekalipun kita sudah melihat bahwa penasihat hukum sendiri beberapa menggunakan narasi-narasi yang pada dasarnya menurut kami tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan," kata Parade seusai persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Menurut Parade, tanggapan-tanggapan penasihat hukum juga tidak membuat sesuatu narasi menggunakan dua alat bukti sebagaimana yang sudah kita muat dalam surat tuntutan.

Nadiem Klaim Hemat Rp3,9 Triliun

Dalam pleidoinya, Nadiem Makarim mengklaim pemilihan Chrome OS malah menghemat pengeluaran Rp3,9 triliun.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 Triliun, angka yang jauh di atas kerugian negara yang diduga," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan, dengan adanya kombinasi antara windows dan chrome mampu menghemat pengadaan Rp50 juta per sekolah.

"Saat tim mempresentasikan rekomendasi mereka ke saya, diestimasikan biaya paket sekolah kalau semua laptopnya Windows itu Rp148 juta per sekolah, sedangkan kombinasi Chrome dan Windows itu biayanya Rp98 juta per sekolah," ujarnya.

Nadiem melanjutkan, jika dirinya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi lebih mahal. "Inilah ironi dalam kasus ini: saya dituntut 27,5 tahun penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara."

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Nadiem mengatakan harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, apabila salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi, maka majelis hakim seharusnya menjatuhkan putusan bebas.

"Jadi kalau saya ditanya apa yang saya harapkan, ya tentunya sama-sama tim penasihat hukum saya: bebas murni. Tidak ada opsi lain," imbuhnya.

Adapun, Nadiem enggan berbicara lebih jauh mengenai kemungkinan pemberian abolisi maupun amnesti. Menurutnya, saat ini fokus utamanya adalah menghadapi proses persidangan yang masih berjalan.

Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Permintaan saya adalah kejujuran, hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan. Karena jelas fakta-fakta tersebut semuanya secara serentak telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah sehingga secara hukum saya wajib bebas," katanya.

Sebagai informasi, Nadiem Makarim bersama sejumlah terdakwa lainnya didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Dalam perkara tersebut, terdapat 25 pihak yang terdiri atas individu dan perusahaan yang disebut memperoleh keuntungan. Salah satu pihak yang disebut menikmati keuntungan adalah Nadiem Makarim dengan nilai Rp809 miliar.

Namun, tuduhan tersebut telah dibantah oleh Nadiem. Menurutnya, nilai ratusan miliar rupiah tersebut merupakan hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak berkaitan dengan proyek pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kesalahan dirinya saat menjabat sebagai menteri lantaran tidak pandai berpolitik.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia mengatakan telah menjadi menteri di usianya yang ke-35. Saat dilantik, Nadiem mengaku tidak memiliki pengalaman baik itu pendidikan, birokrasi mauun politik.

Salah satu Founder Gojek itu lebih menjunjung tinggi kerja efektif dan gesit saat menjadi menteri. Namun, dia tidak menyadari bahwa menjadi pejabat publik hal tersebut malah menimbulkan gesekan.

"Walaupun strategi ini berhasil, yang tidak saya antisipasi adalah besarnya gesekan dari pihak internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu, banyak juga yang tersinggung karena merasa mereka tidak dihargai," ujar Nadiem.

Dia pun bercerita bahwa selama menjadi menteri, Nadiem kerap menolak undangan yang tidak berhubungan langsung dengan program Kemendikbudristek.

Selain itu, dirinya kurang melakukan sowan ke berbagai tokoh politik karena tidak memahami seluk beluk peta politik di Indonesia.

"Saya kurang sowan ke berbagai tokoh, karena saya tidak memahami seluk beluk peta politik. Dalam berbagai meeting, saya sering memotong basa-basi di awal pertemuan, karena ingin masuk ke materi secepat mungkin, dan terlihat tidak santun," imbuhnya.

Berdasarkan pengalamannya itu, Nadiem merasa bahwa perbuatannya itu malah ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun. Sebaliknya, justru perilaku kerja sebagai menteri itu justru dihargai jika diterapkan di swasta.

"Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, dimana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas," tambahnya.

Adapun, Nadiem juga memberikan saran kepada generasi selanjutnya yang ingin mengabdi kepada negara agar bisa menyeimbangkan profesionalitas dan tata krama politik.

"Saran saya, untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara, temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, karena gesekan kecil, bisa menjadi dendam besar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek atau terkait Chromebook hari ini, Selasa (2/6/2026).

Sidang kali ini beragendakan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir menyatakan baik tim kuasa hukum dan Nadiem sudah menyelesaikan dokumen nota pembelaan. Jumlahnya, pleidoi Nadiem pribadi mencapai 20 halaman, sementara tim kuasa hukum mencapai 1.370 halaman.

"Jadi pleidoinya Nadim akan dibacakan, lalu pleidoi kita karena terlampau banyak ya, 1.370 halaman, kita hanya akan menyampaikan beberapa resume-resume penting yang itu akan dipaparkan, bukan dibacakan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Dia menyampaikan, dokumen nota pembelaan dari tim kuasa hukum tidak akan dibacakan seluruhnya di persidangan. Namun, bakal berupa poin-poin agar mudah dimengerti peserta sidang.

Kemudian, Amir juga menekankan bahwa terdapat perbedaan dari nota pembelaan tim kuasa hukum dengan Nadiem pribadi. Sebab, pleidoi kuasa hukum disusun terkait dengan fakta persidangan.

"Kalau Nadim kan ya lebih kepada logika-logika sederhananya seorang orang awam lah tentang kondisi hukum, gitu," imbuhnya.

Lebih jauh, Ari mendapatkan informasi bahwa sidang kali ini bakal diwarnai oleh puluhan influencer. Namun, dia mengaku tidak mengetahui detail dari influencer yang akan datang.

"Banyak tuh, saya, kami sudah dapet informasi mungkin ada puluhan influencer yang akan datang langsung itu. Banyak itu," pungkasnya.

JAKARTA - Sekelompok masyarakat, akademisi, mantan pejabat publik, pegiat antikorupsi, dan praktisi hukum menyampaikan Amicus Curiae terkait perkara Chromebook dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dkk. Total ada 21 orang yang terlibat dalam pemberian dokumen Amicus Curiae.

Mereka adalah pegiat antikorupsi, auditor sekaligus mantan pimpinan KPK 2003-2007 Amien Sunaryadi, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo. Politisi dan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pegiat antikorupsi, mantan pimpinan KPK 2003-2007, mantan direksi dan komisaris beberapa BUMN, pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) . Erry Riyana Hardjapamekas. Serta budayawan, penulis dan mantan jurnalis Goenawan Mohamad.

Selain itu, mantan Menteri BUMN, Bankir dan Ekonom Laksamana Sukardi. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, advokat, pegiat hak asasi manusia Marzuki Darusman. Guru besar hukum, pegiat antikorupsi, advokat, pendiri sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil di antaranya Indonesia Corruption Watch, Transparansi Internasional Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Todung Mulya Lubis. Termasuk aktivis Hak Asasi Manusia, Akademisi, Executive Director of Amnesty International Indonesia.Executive Board of Transparency International Indonesia Usman Hamid.

Amicus Curiae ini bertujuan memberikan pandangan hukum yang objektif dan independen guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai perkara secara jernih dan berkeadilan, khususnya terkait penafsiran dan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang kini diserap dalam Pasal 603 dan 604 KUHP).

Para Amici berpandangan telah terjadi kekeliruan mendasar dan sistemik dalam memahami esensi tindak pidana korupsi, yang berimplikasi langsung pada proses penetapan tersangka, penyusunan dakwaan, hingga konstruksi pembuktian di persidangan.

Melalui kajian historis, sistematis, dan teleologis terhadap perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi sejak 1957 hingga lahirnya UU Tipikor, Amicus Curiae ini menegaskan inti atau actus reus dan mens rea tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 bukanlah semata-mata kerugian keuangan negara, melainkan perbuatan curang atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum.

Lihat video: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Korupsi Chromebook



Unsur kerugian keuangan negara secara historis dan konseptual merupakan unsur akibat, bukan unsur utama, dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pembuktian adanya tujuan atau niat koruptif. Para Amici menilai dalam praktik penegakan hukum saat ini, termasuk dalam perkara a quo, telah terjadi pembalikan logika hukum, di mana penegak hukum terlebih dahulu menitikberatkan pada temuan atau klaim kerugian keuangan negara, lalu secara otomatis menarik kesimpulan adanya tindak pidana korupsi, tanpa pembuktian yang memadai mengenai adanya perbuatan memperkaya atau maksud menguntungkan secara tidak sah.

Pola ini dinilai telah melahirkan ketidakpastian hukum, kriminalisasi kebijakan, serta chilling effect yang serius terhadap penyelenggara negara dan pengambil kebijakan publik.

Dalam konteks perkara Nadiem Makarim dkk, Amicus Curiae ini secara khusus menyoroti sejumlah kejanggalan faktual dan yuridis. Pertama, tidak jelasnya perbuatan pidana yang didakwakan, karena surat dakwaan dan narasi penuntutan tidak secara terang menguraikan perbuatan konkret apa yang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat koruptif, serta bagaimana perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor.

Kedua, kaburnya hubungan antara kebijakan dan perbuatan pidana, di mana keputusan kebijakan publik (pemilihan Chromebook) dicampuradukkan dengan proses pengadaan dan penunjukan vendor, tanpa pemisahan yang jelas antara ranah kebijakan, administrasi, dan pidana.

Ketiga, narasi publik yang tidak konsisten dengan dakwaan, khususnya tuduhan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan Google, yang secara masif dibangun dalam opini publik, namun tidak tercermin secara tegas dalam surat dakwaan, serta tidak diikuti dengan penetapan tanggung jawab pidana terhadap pihak yang disebut-sebut diuntungkan.

Keempat, ketiadaan pembuktian tujuan memperkaya atau menguntungkan, baik terhadap terdakwa maupun pihak lain, di mana adanya keuntungan pihak ketiga semata-mata diasumsikan telah memenuhi unsur “menguntungkan orang lain”, tanpa pembuktian adanya maksud, kesengajaan, atau relasi kausal yang sah secara hukum.

Kelima, ketidakjelasan kausalitas kerugian keuangan negara, karena kerugian negara diperlakukan seolah-olah sebagai bukti utama terjadinya korupsi, tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan curang atau penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan koruptif.

Keenam, potensi dakwaan yang bersifat obscure libel, karena bahkan apabila seluruh perbuatan yang didakwakan dianggap terbukti, masih terdapat keraguan apakah perbuatan tersebut secara hukum memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

“Kritik dan masukan dalam Amicus Curiae ini bukan dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan justru untuk menjaga agar pemberantasan korupsi berjalan tepat sasaran, tidak membabi buta, dan selaras dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta asas peradilan yang adil,” ujar….

Oleh karena itu, Amicus Curiae ini memohon agar Majelis Hakim menafsirkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor sesuai dengan sejarah, tujuan pembentukannya, dan prinsip hukum pidana. Selain itu, membedakan secara tegas antara kesalahan kebijakan atau administratif dengan tindak pidana korupsi.

Menjadikan unsur tujuan memperkaya atau menguntungkan secara melawan hukum sebagai fokus utama pembuktian; Menerapkan asas kepastian hukum, fair trial, dan in dubio pro reo dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

“Amicus Curiae ini diharapkan dapat membantu Majelis Hakim untuk menilai perkara secara lebih komprehensif, objektif, dan berkeadilan, serta mencegah terulangnya miscarriage of justice dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, kini menghadapi tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Kasus yang bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020 itu berkembang menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dengan nilai proyek mencapai Rp9,9 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai proyek pengadaan Chromebook tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,18 triliun. Selain hukuman badan, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sekitar Rp5,6 triliun.

Kasus ini bermula ketika Kemendikbudristek menyusun program bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk SD, SMP, dan SMA pada 2020. Program itu menjadi bagian dari agenda digitalisasi pendidikan nasional yang didorong pemerintah saat pandemi Covid-19.

Salah satu fokus pengadaan saat itu adalah laptop berbasis Chromebook. Namun sebelum proyek besar dijalankan, pemerintah sebenarnya telah melakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook pada 2018–2019 melalui Pustekom Kemendikbudristek.

Dari hasil evaluasi uji coba tersebut, ditemukan sejumlah kendala. Chromebook dinilai hanya efektif digunakan jika tersedia jaringan internet yang stabil, sementara akses internet di banyak wilayah Indonesia saat itu masih belum merata.

Akibatnya, perangkat tersebut dianggap kurang optimal untuk mendukung kegiatan belajar maupun pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di sekolah-sekolah daerah.

Berdasarkan hasil kajian awal atau “buku putih”, tim teknis sebenarnya merekomendasikan agar pengadaan perangkat TIK menggunakan sistem operasi Windows. Namun dalam perjalanannya, rekomendasi tersebut berubah dan pengadaan tetap menggunakan sistem operasi Chrome OS atau Chromebook.

Perubahan kajian inilah yang kemudian menjadi sorotan Kejaksaan Agung. Penyidik menduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dalam proses pengadaan sehingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Total nilai proyek pengadaan bantuan TIK Kemendikbudristek disebut mencapai Rp9,9 triliun. Nilai itu terdiri dari:

• Rp3,58 triliun anggaran pengadaan tahun 2020–2022
• Rp6,39 triliun dana alokasi khusus (DAK)

Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung mulai memeriksa sejumlah mantan pejabat Kemendikbudristek. Salah satu yang diperiksa adalah mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Hamid Muhammad.

Selain itu, Kejagung juga menerbitkan pencekalan terhadap tiga staf khusus mantan Mendikbudristek terkait perkara tersebut.

Setelah namanya ramai disebut dalam kasus Chromebook, Nadiem akhirnya buka suara pada 10 Juni 2025 di The Darmawangsa, Jakarta. Dalam keterangannya, ia mengaku siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu pengusutan perkara.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Ia juga mengaku siap memberikan klarifikasi apabila dibutuhkan penyidik.

Menurutnya, sikap kooperatif tersebut dilakukan agar perkara pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 dapat terungkap secara terang benderang.

Namun seiring berjalannya proses hukum, kasus Chromebook akhirnya masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Nadiem diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama sejumlah pihak lain, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO.

Tuntutan Kasus Pengadaan Chromebook

Jaksa menilai pengadaan Chromebook tetap dipaksakan meski hasil kajian awal menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif digunakan di sejumlah wilayah Indonesia dengan keterbatasan internet.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Nadiem melanggar:

1. Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional
2. juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Selain pidana penjara 18 tahun, Nadiem juga dituntut membayar:

1. denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan,
2. uang pengganti Rp809,59 miliar,
3. serta uang pengganti Rp4,87 triliun.

Jika dijumlahkan, total uang pengganti yang dibebankan mencapai sekitar Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun penjara apabila tidak dibayarkan.

Dalam persidangan, Nadiem membantah sejumlah tuduhan jaksa. Ia menegaskan tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen.

Nadiem juga membantah perhitungan uang pengganti yang mencapai triliunan rupiah. Ia menyebut angka tersebut berasal dari valuasi saham GoTo saat IPO, bukan uang tunai yang dimilikinya secara pribadi.

Kini, kasus Chromebook menjadi salah satu perkara korupsi paling menyita perhatian publik karena menyeret mantan menteri sekaligus pendiri perusahaan teknologi besar di Indonesia. Publik pun menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Persidangan Nadiem Makarim hampir mendekati titik ujung usai resmi dituntut selama 18 tahun dan denda Rp1 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2026).

Sidang selanjutnya bakal beragendakan pembelaan dari Nadiem dalam nota pembelaan alias pleidoi. Setelah itu, agenda sidang bakal lanjut ke tahap replik dan duplik sebelum akhirnya mencapai sidang vonis atau putusan.

Selain hukuman badan, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar maka bakal diganti dengan penjara selama sembilan tahun.

Menurut Nadiem, jumlah tuntutan uang pengganti itu hampir setara dengan puncak kekayaannya yang singkat saat GoTo melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO pada 2022.

"Dia [jaksa] menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak riil atau fiktif, dia menggunakan angka itu lalu itu yang dijadikan uang pengganti," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun.

Terseret Kasus

Nadiem Makarim merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim, seorang praktisi hukum sekaligus aktivis, dan Atika Algadri. la lahir di Singapura pada 4 April 1984

Nadiem merupakan alumni kampus kenamaan di dunia, mulai dari Brown University, Amerika Serikat. Setelah lulus, Nadiem melanjutkan studi ke Harvard Business School dan meraih gelar MBA, mengikuti jejak ayahnya yang juga lulusan Harvard.

Popularitas Nadiem mulai melejit sejak ia mendirikan Gojek, sebuah perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi yang resmi berdiri pada 13 Oktober 2010.

Di masa awal, Gojek hanya bermitra dengan sekitar 20 pengemudi. Titik balik terjadi pada 2014 ketika Nadiem mulai menarik perhatian investor. Berkat suntikan dana tersebut, Gojek merilis aplikasinya secara resmi di Android dan iOS pada 7 Januari 2015.

Perusahaan ini kemudian tumbuh pesat dengan dukungan pendanaan dari sejumlah investor besar, seperti NSI Ventures dan Sequoia Capital pada 2015. Setahun kemudian, Gojek kembali memperoleh pendanaan besar senilai US$550 juta.

Puncaknya, pada 2019 Gojek mencapai valuasi sebesar US$10 miliar. Status decacorn pun disematkan padanya, menjadikan Gojek salah satu perusahaan teknologi dan layanan transportasi terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun yang sama, Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek di era Presiden ke-7 Joko Widodo pada Oktober 2019. Usai dilantik Nadiem juga telah mundur dari jabatannya CEO di Gojek.

Dia pun mengakhiri jabatan sebagai Mendikbudristek selama lima tahun pada 2019-2024. Selang setahun kemudian, Nadiem jadi tersangka pada Kamis (4/9/2025).

Nadiem diduga memiliki peran penting dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pasalnya, dia diduga memerintahkan pemilihan Chromebook pada pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Atas perbuatannya itu, perbuatan Nadiem dan terdakwa lainnya seperti, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah dan Ibrahim Arief telah merugikan negara Rp2,1 triliun.

Kecewa Berat

Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.

Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.

"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.

Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," pungkasnya.

Jaksa soal Tuntutan Sesuai Fakta Sidang

Jaksa penuntut umum (JPU) Roy Riady menyatakan dokumen tuntutan terhadap eks Mendikbudristek disusun secara sistematis. Surat tuntutan itu disusun berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, hingga audit BPKP.

"Surat tuntutan tersebut disusun secara sistematis berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti sah," ujar Roy dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Dia menambahkan, JPU menyoroti adanya malpraktik birokrasi melalui pembentukan Shadow Organization atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arief, Jurist Tan, dan Fiona Handayani.

Keterlibatan pihak-pihak ini dinilai jaksa telah mengesampingkan peran pejabat resmi kementerian yang lebih memahami kondisi lapangan di sekolah-sekolah.

“Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan, di mana terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara pihak penyedia teknologi dengan perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga menciptakan simbiosis yang tidak sehat dalam pengadaan barang negara,” imbuhnya.

Adapun, Roy menjelaskan hal yang memberatkan tuntutan Nadiem yaitu tidak mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian, perbuatan Nadiem dinilai telah menghambat sektor pendidikan, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun hingga Nadiem dinilai berbelit-belit saat proses sidang. "Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek . Nadiem

menilai ada pengabaian fakta persidangan.

Tuntutan 18 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) menurutnya seperti daftar narasi yang tidak ada sambungannya dengan perkara tersebut. Sebagai gambarannya, Nadiem menganalogikan sebuah mobil yang menurutnya telah jelas dibuktikan dalam persidangan.

"Saya kasih analogi. Di dalam sidang, misalnya ada mobil. Di dalam sidang itu, mobilnya dibawa, ada foto mobilnya. Ini mobil biru. Mobilnya ini harganya ini, bukti transfernya segini, 100 harganya, dan lain-lain," ucap Nadiem di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Namun, yang membuatnya heran, mobil biru tersebut yang secara jelas telah dibuktikan melalui persidangan justru tak dipertimbangkan dalam tuntutan. Padahal menurutnya, selama proses persidangan mobil tersebut telah dibuktikan berwarna biru.

"Ini mobil biru dengan bukti bahwa harganya 100, mobilnya dateng. Di dalam tuntutan, tidak, mobilnya merah dan harganya 50, seperti itu. Sesuatu yang sudah dibuktikan dengan berbagai dokumentasi, di dalam tuntutan balik lagi ke awal," ucapnya.

Oleh karenanya, ia menganggap persidangan yang telah digelar berhari-hari terasa percuma karena hilangnya fakta-fakta dalam ruang sidang. "Jadi buat apa sidang? Itu pertanyaan saya, kalau setiap hal yang sudah dibuktikan dengan saksi, dengan dokumentasi sudah keluar, tetapi di tuntutan balik saja kepada dakwaan awal sebelum proses persidangan, buat apa kita bersidang? Buat apa?" ucap Nadiem.

Nadiem menambahkan, "Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan."

Diketahui, selain dituntut 18 tahun penjara, Nadiem juga dituntut pidana denda Rp1 miliar. Jaksa juga meminta agar Nadiem dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.681.066.728.758 triliun yang terdiri dari Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) penempatan uang pribadi dan peningkatan LHKPN senilai Rp4.871.469.603.758 (Rp4 triliun).

JAKARTA - Majelis hakim menyatakan proses pembuktian dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim rampung. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Purwanto S Abdullah menyatakan, agenda selanjutnya untuk persidangan tersebut ialah pembacaan tuntutan.

"Setelah ini sudah selesai pembuktian dan selanjutnya kesempatan penuntut umum membacakan tuntutan," kata Purwanto, Senin (11/5/2026).

Ia menyebutkan, sidang kembali dibuka pada Rabu, 13 Mei 2026 dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Nadiem. "Atas permintaan penuntut umum, mohon untuk diberikan kesempatan membacakan tuntutan di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026," ujarnya.

Nadiem Jadi Tahanan Rumah

Nadiem resmi berstatus tahanan rumah seusai majelis hakim mengabulkan permohonannya. Hal itu tertuang dalam Penetapan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

"Satu, mengabulkan permohonan penasihat hukum terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah di ruang sidang, Senin (11/5/2026).

"Dua, mengalihkan jenis penahanan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari penahanan Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjadi penahanan rumah."

Hakim menyebutkan, setelah peralihan ini Nadiem akan menjalani penahanan di rumahnya yang berlokasi di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dengan peralihan ini, Nadiem harus berada di rumah tersebut selama 24 jam dalam seminggu. Ia hanya diizinkan meninggalkan lokasi tersebut untuk menjalani tindakan operasi pada tanggal 13 Mei 2026 dan keperluan kontrol medis yang mendapat izin tertulis dari ketua majelis hakim berdasarkan rekomendasi tertulis dari dokter yang merawat.

"Terdakwa wajib bersedia dipasang alat pemantau elektronik pada tubuhnya apabila sarana dan prasarana tersedia pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan terdakwa dilarang melepas, merusak, memanipulasi, atau mengganggu fungsi alat tersebut, wajib segera melaporkan apabila terjadi kerusakan, dan wajib memastikan alat selalu aktif dan terisi daya," ucapnya.

Nadiem juga wajib melapor secara langsung kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebanyak dua kali dalam seminggu, yaitu Senin dan Kamis pada pukul 10.00-12.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini, Senin (11/5/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Nadiem tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta sekitar 10.48 WIB. Dia terlihat mengenakan batik berkelir biru dengan balutan rompi tahanan khas kejaksaan saat tiba di Pengadilan.

Nadiem sejatinya diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis pekan lalu. Namun, sidang tersebut telah ditunda lantaran berkaitan dengan kesehatan Nadiem yang tidak memungkinkan untuk menjalani agenda sidang.

Adapun, pemeriksaan Nadiem ini dilakukan setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebelumnya, termasuk dengan saksi yang meringankan atau a de charge.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

JAKARTA - Mantan Direkrut SMP pada Ditjen PAUD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2020-2021 Mulyatsyah divonis hukuman empat tahun dan enam bulan penjara. Majelis hakim menyatakan Mulyatsyah bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek.

Amar putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan Mulyatsyah terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

"Menyatakan terdakwa Mulyatsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah.



Hakim juga menghukum Mulyatsyah membayar pidana denda sebesar Rp500 juta yang harus dibayar dalam satu bulan. Jika tidak dibayar, kekayaan atau pendapatan Mulyatsyah bisa disita dan dilelang untuk melunasi denda.

Adapun penyitaan dan pelelangan tidak cukup untuk memenuhi pidana denda, maka diganti dengan kurungan badan selama 120 hari. Selain pidana denda, hakim juga membebankan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp2,28 miliar subsider dua tahun penjara.

Adapun hukuman ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Mulyatsyah dihukum 6 tahun penjara. Sementara, pidana denda dan uang pengganti dikabulkan seluruhnya.