Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons rekomendasi majelis hakim agar tuntutan uang pengganti senilai Rp4,8 triliun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim diusut melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari putusan terhadap Nadiem Makarim.

"Akan dipelajari putusannya terlebih dahulu oleh penuntut umum dan penyidik atas pertimbangan majelis hakim," ujar Anang saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, majelis hakim menolak tuntutan jaksa untuk membebankan pembayaran uang pengganti sekitar Rp4,8 triliun kepada Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook.

Sebagaimana diketahui, uang Rp4,8 triliun tersebut merupakan salah satu unsur uang pengganti yang dituntut jaksa agar dibebankan dalam putusan terhadap Nadiem Makarim.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mengakui tuntutan tersebut diajukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Hakim menjelaskan sejumlah alasan permohonan jaksa penuntut umum itu ditolak. Salah satunya, mekanisme hukum yang ditempuh dalam perkara tersebut dinilai tidak tepat.

Majelis hakim juga menegaskan tidak bermaksud menyangkal adanya dugaan peningkatan harta yang tidak wajar berdasarkan LHKPN Nadiem Makarim.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini permohonan uang pengganti sebesar Rp4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo, bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," ujar hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Oleh karena itu, majelis hakim merekomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menelusuri dugaan harta tidak wajar milik Nadiem secara lebih komprehensif.

"Majelis hakim merekomendasikan agar penyidik Kejaksaan Agung RI melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 UU Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim anggota, Andi Saputra menyatakan dissenting opinion dalam vonis eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook.

Andi merupakan satu dari empat majelis hakim yang menyatakan dissenting opinion. Andi dalam kesimpulannya menilai selama persidangan berlangsung, belum ada barang bukti yang meyakinkan yang menjerat Nadiem dalam perkara ini.

"Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang," ujar Andi di sidang putusan Nadiem, Selasa (30/6/2026).

Dia menilai, Nadiem pun tidak terbukti memiliki niat jahat atau perbuatan jahat yang mengindikasikan atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi.

Lebih jauh, Andi mengemukakan dalam duduk perkara kasus Chromebook mulai dari, pengadaan laptop, adanya kerugian negara dengan penambahan modal saham Google ke PT GoTo merupakan peristiwa yang tidak ada hubungannya.

"Adalah tiga peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Andi menyatakan Nadiem Makarim secara meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider penuntut umum.

"Maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis selama 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Selain pidana badan, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan kerugian negara yang disebabkan Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook mencapai Rp1,56 triliun selama periode 2020-2022.

Hakim anggota Mardiantos mengatakan kerugian keuangan negara itu merupakan kesimpulan dari hasil audit BPKP dalam laporan kerugian negara kasus Chromebook.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 adalah valid," ujar Mardiantos.

Dia menambahkan, metode perhitungan kerugian negara ini dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pembayaran antara realisasi pembayaran neto dengan nilai wajar yang seharusnya dibayar oleh negara.

Secara terperinci, kerugian negara pada 2020 dihitung dari pengadaan 107.040 unit laptop Chromebook dengan pembayaran netto Rp554 miliar. Namun, nilai wajarnya sebesar Rp426 miliar.

Alhasil, ada selisih yang dihitung menjadi kerugian negara untuk tahun 2020 adalah Rp127,9 miliar. Sementara pada 2021, pengadaan 494.647 unit laptop Chromebook memiliki selisih Rp544,5 miliar

Kemudian, pada anggaran 2022, pemerintah telah mengadakan 597.640 unit laptop Chromebook dengan selisih antara pembayaran netto dengan nilai wajarnya mencapai Rp 895,3 miliar.

"Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.199.327 unit selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah Rp1,56 triliun," imbuhnya.

Adapun, Mardiantos menyatakan bahwa kerugian negara ini merupakan angka kerugian secara nyata yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan Nadiem Makarim.

"Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen dokumen yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel perhitungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menuding hakim telah mengabaikan fakta persidangan saat memvonis dirinya dalam kasus korupsi Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Kita menanyakan, apakah kebenaran, apakah keadilan, masih ada artinya? Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan," ujar Nadiem.

Dia menyatakan bahwa dirinya tidak hanya divonis 10 tahun, melainkan ada tambahan hukuman lima tahun terkait kewajiban pembayaran uang pengganti Rp809 miliar.

Pasalnya, Nadiem Makarim mengaku tidak memiliki harta atau aset yang bisa membayar seluruh uang pengganti yang dikenakan terhadapnya.

"Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, nominal Rp809 miliar merupakan keuntungan dalam kasus Chromebook yang ditudingkan kepada Nadiem. Dia pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah diuntungkan dalam perkara ini.

Bahkan, dalam persidangan uang Rp809 miliar itu merupakan dana terkait aksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo.

"Tidak satu pun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT AKAB dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan. Tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banding terkait vonisnya dalam kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terus maju," ujar Nadiem.

Dia menyatakan dirinya sudah berjuang untuk membuktikan tidak bersalah dalam kasus Chromebook ini selama satu tahun lamanya. Namun, perjuangan itu seolah-olah tidak ada artinya lantaran Nadiem tetap divonis bersalah.

Namun demikian, perjuangan itu masih terus berlanjut di tingkat banding. Perjuangan ini dilakukan tak semata-mata untuk dirinya, namun demi kepentingan keluarga dan khalayak umum.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Sekadar informasi, vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Adapun, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis dalam kasus korupsi Chromebook hari ini, Selasa (30/6/2026).

Sidang putusan ini merupakan akhir dari serangkaian proses hukum Nadiem sebagai terdakwa di pengadilan tipikor yang berlangsung sejak awal Januari 2026.

"Agenda: pembacaan putusan," demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Dalam situs SIPP, tertera sidang bakal digelar sekitar 10.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali lantai 1 Gedung PN Jakarta Pusat.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Kejagung Yakin Nadiem Bersalah

Adapun, Kejaksaan Agung (Kejagung) optimistis majelis hakim Pengadilan Tipikor bakal menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Nadiem Makarim sesuai dengan tuntutan JPU.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna meyakini hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Ya kita percayakan pada fakta sidang yang terungkaplah. Kalau secara ini, JPU yakinlah," ujar Anang di Kejagung, dikutip Senin (29/6/2026).

Dia menambahkan, keyakinan tersebut juga didasarkan pada putusan hakim terhadap para terdakwa lain yang telah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi Chromebook.

"Berdasarkan ketika membawa berkas sampai ke persidangan berarti sudah menyatakan lengkap dan yakin dengan alat bukti yang ada. Dan beberapa perkara yang sedang berjalan kan sudah terbukti, hampir semua terbukti kan," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam kasus korupsi Chromebook.

Pembacaan pleidoi itu dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (2/6/2026). Terlihat, pendukung Nadiem makarim baik dari kalangan keluarga, rekan hingga pengemudi Gojek memenuhi lobi pengadilan.

Seruan dukungan itu terus diteriakan saat Nadiem tiba di lokasi seperti "Bebaskan Nadiem" hingga "Nadiem tak Bersalah". Adapun, sebelum memasuki ruang sidang Nadiem sempat menerima jaket Gojek 001 dari pengemudi Gojek generasi pertama, Mulyono.

Jaket itupun digunakan saat memasuki ruang sidang oleh Nadiem. "Ini jaketnya pak Mulyono, gojek 001. Tadi waktu saya masuk beliau membuka jaketnya dan memasangkan ke saya," ujar Nadiem.

Setelah itu, tanda sidang dimulai usai palu hakim diketok. Nadiem pun beranjak dari kursi pengunjung dan berjalan ke tengah ruang sidang. Dia pun langsung membacakan berkas Pleidoi pribadinya.

Nah, berikut ini serba-serbi pembelaan Nadiem Makarim di sidang Pleidoi:

1. Klaim Hemat Anggaran Rp3,9 Triliun

Nadiem Makarim menyatakan kebijakannya untuk memilih Chrome Os dalam pengadaan digitalisasi pendidikan telah menghemat anggaran Rp3,9 triliun.

Nadiem mengatakan angka penghematan anggaran negara itu jauh di atas kerugian kasus Chromebook yang ditudingkan kepada sejumlah terdakwa.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun," ujar Nadiem.

Dia menjelaskan, angka itu diperoleh dari estimasi biaya paket digitalisasi pendidikan. Sebagai perbandingan, paket laptop Windows mencapai Rp148 juta per sekolah.

Sementara, pengadaan paket pengadaan TIK dengan kombinasi Windows dan Chrome mencapai Rp98 juta. Dengan begitu, Nadiem merasa heran ketika dinyatakan bersalah karena memilih opsi murah.

2. Respons Tudingan White Collar Crime

Mulanya, Nadiem mengklaim bahwa selama persidangan yang berlangsung lima bulan, jaksa tidak berhasil membuktikan dirinya menerima keuntungan dalam pengadaan Chromebook.

Jaksa, kata Nadiem, kemudian menyebarkan narasi soal kejahatan kerah putih atau white collar crime. Secara konsep kejahatan ini berarti pelaku menjauhkan uang korupsi dari entitasnya namun tetap menikmati korupsi.

"Saya sangat sedih dengan narasi baru yang disebarkan. “White Collar Crime”, atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan," ujar Nadiem.

Namun, menurutnya, jaksa pun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut lantaran argumentasi yang tersisa hanya soal kecurigaan.

"Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya, maupun Jaksa, tidak mengerti modus tersebut. Karena Jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, yang tersisa hanya narasi kecurigaan," imbuhnya.

3. Ungkap Kekecewaan ke Negara

Pernyataan ini dimulai saat Nadiem menjelaskan alasan dirinya menerima tawaran menjadi menteri meskipun telah memiliki kemapanan finansial. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdi kepada negara merupakan peluang yang tidak datang berkali-kali dalam hidup.

"Kesempatan mencari uang akan selalu ada dalam hidup saya. Tetapi kesempatan melakukan lompatan besar untuk generasi penerus bangsa hanya akan datang sekali dalam hidup," ujar Nadiem.

Namun, salah satu pendiri Gojek itu mengaku kecewa dengan proses hukum yang kini dihadapinya. Sebab, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial selama lima tahun mengemban jabatan publik.

Kemudian, menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya, Nadiem justru menghadapi ancaman hukuman pidana.

"Bayangkan betapa hancurnya hati saya. Dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama lima tahun, setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputera Adipradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, 'hadiah' yang saya dapatkan dari negara adalah jeruji besi," ungkapnya.

Meskipun begitu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara sebagai pucuk pimpinan di Kemendikbudristek.

4. Bantah Untung Rp809 Miliar

Kemudian, Nadiem juga menegaskan kembali soal asal muasal uang Rp809 miliar yang dituduhkan sebagai hasil keuntungan dalam kasus Chromebook.

Nadiem menekankan uang tersebut merupakan hasil transaksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo. Dalam transaksi ini dirinya tidak diuntungkan sama sekali.

"Berulang kali telah dibuktikan uang RP 809M itu transaksi internal antara dua perusahaan GoTo, yang tidak melibatkan saya maupun Google, dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut," ujar Nadiem.

Bahkan, kata Nadiem, berdasarkan fakta persidangan uang nominal Rp809 miliar itu telah kembali ke rekening Goto.

"Pernyataan lebih dari 5 saksi, beserta bukti transferannya ditunjukkan di persidangan. Uangnya 100% kembali ke rekening GoTo di hari yang sama," tuturnya.

5. Beri Pesan Generasi ke Selanjutnya

Di persidangan, Nadiem mengatakan telah menjadi menteri di usianya yang ke-35. Saat dilantik, Nadiem mengaku tidak memiliki pengalaman baik itu pendidikan, birokrasi mauun politik.

Salah satu Founder Gojek itu lebih menjunjung tinggi kerja efektif dan gesit saat menjadi menteri. Namun, dia tidak menyadari bahwa menjadi pejabat publik hal tersebut malah menimbulkan gesekan.

Dia pun bercerita bahwa selama menjadi menteri, Nadiem kerap menolak undangan yang tidak berhubungan langsung dengan program Kemendikbudristek. Selain itu, dirinya kurang melakukan sowan ke berbagai tokoh politik karena tidak memahami seluk beluk peta politik di Indonesia.

Berdasarkan pengalamannya itu, Nadiem merasa bahwa perbuatannya itu malah ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun. Sebaliknya, justru perilaku kerja sebagai menteri itu justru dihargai jika diterapkan di swasta.

"Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, dimana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas," tambahnya.

Setelah itu, Nadiem memberikan saran kepada generasi selanjutnya yang ingin mengabdi kepada negara agar bisa menyeimbangkan profesionalitas dan tata krama politik.

"Saran saya, untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara, temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, karena gesekan kecil, bisa menjadi dendam besar," ujar Nadiem.

6. Harap Bebas Murni

Adapun, Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem.

Sementara itu, Nadiem enggan berbicara lebih jauh mengenai kemungkinan pemberian abolisi maupun amnesti. Menurutnya, saat ini fokus utamanya adalah menghadapi proses persidangan yang masih berjalan.

Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim dapat memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Permintaan saya adalah kejujuran, hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan. Karena jelas fakta-fakta tersebut semuanya secara serentak telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah sehingga secara hukum saya wajib bebas," katanya.

7. Tanggapan JPU

JPU Parade Hutasoit menyatakan dirinya menghormati pernyataan baik dari Nadiem Makarim maupun penasihat hukumnya dalam sidang agenda Pleidoi ini.

Dia menjelaskan, dalam menafsirkan kasus ini baik JPU maupun kubu Nadiem Makarim memiliki perbedaan perspektif. Dari sisi JPU bahkan menilai pernyataan kubu Nadiem tidak sesuai dengan fakta persidangan.

"Terkait apakah ada poin-poin yang harus kita tanggapi, kita tetap menghormati

persidangan sekalipun kita sudah melihat bahwa penasihat hukum sendiri beberapa menggunakan narasi-narasi yang pada dasarnya menurut kami tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan," ujar Parade di PN Tipikor, Rabu (3/6/2026).

Salah satu hal yang disorot oleh JPU yaitu soal penghematan anggaran Rp3,9 triliun. Parade mengungkapkan dalam hal ini terdapat indikasi kemahalan harga yang di mana Chromebook dengan spesifikasi paling rendah yang seharusnya berharga sekitar Rp3 jutaan.

Namun, dalam pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek malah memiliki harga dua kali lipat atau dengan harga sekitar Rp6 jutaan per unit.

"Mungkin bisa rekan-rekan melihat harganya masih berkisaran sekitar Rp3 jutaan. Itu fakta persidangan. Sementara pengadaan tersebut harga satu Chromebook itu kan sekitar Rp6 jutaan," imbuhnya.

Meskipun demikian, tanggapan jaksa bakal disampaikan secara resmi pada sidang berikutnya dengan agenda replik pada Selasa (9/6/2026).

"Terkait nanti tanggapan-tanggapan kami terkait poin-poin yang sudah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, akan kami simpulkan pada sidang berikutnya di tanggal 9 Juni 2026, hari Selasa depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim merespons narasi White Collar Crime yang ditudingkan jaksa terhadap kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Mulanya, Nadiem mengklaim bahwa selama persidangan yang berlangsung lima bulan, jaksa tidak berhasil membuktikan dirinya menerima keuntungan dalam pengadaan Chromebook.

Jaksa, kata Nadiem, kemudian menyebarkan narasi soal kejahatan kerah putih atau white collar crime. Secara konsep kejahatan berarti pelaku menjauhkan uang korupsi dari entitasnya namun tetap menikmati korupsi.

"Saya sangat sedih dengan narasi baru yang disebarkan. “White Collar Crime”, atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan," ujar Nadiem.

Namun, menurutnya, jaksa pun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut lantaran argumentasi yang tersisa hanya soal kecurigaan.

"Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya, maupun Jaksa, tidak mengerti modus tersebut. Karena Jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, yang tersisa hanya narasi kecurigaan," imbuhnya.

Adapun, Nadiem menyatakan bahwa jika memang dirinya merencanakan korupsi ini secara hebat maka dirinya tidak mungkin meminta pengawalan ketat dalam proses pengadaan.

Dia bahkan telah meminta BPKP untuk mengaudit pengadaan Chromebook sebanyak dua kali selama menjabat. Terlebih, proses pengadaan pun dilakukan melalui e-katalog LKPP.

Selanjutnya, terkait dengan tudingan persekongkolan dengan terdakwa lain seperti Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih. Nadiem merasa tidak pernah bersekongkol dengan keduanya lantaran berbicara secara langsung pun terjadi persidangan Chromebook dimulai.

"Di mana bukti persekongkolan ini? Kedua terdakwa Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih adalah direktur, dua level di bawah menteri. Saya tidak mengenal mereka. Pertama kali saya berbicara dengan mereka adalah di awal persidangan, saya bahkan tidak pernah punya nomor HP mereka," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kesalahan dirinya saat menjabat sebagai menteri lantaran tidak pandai berpolitik.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia mengatakan telah menjadi menteri di usianya yang ke-35. Saat dilantik, Nadiem mengaku tidak memiliki pengalaman baik itu pendidikan, birokrasi mauun politik.

Salah satu Founder Gojek itu lebih menjunjung tinggi kerja efektif dan gesit saat menjadi menteri. Namun, dia tidak menyadari bahwa menjadi pejabat publik hal tersebut malah menimbulkan gesekan.

"Walaupun strategi ini berhasil, yang tidak saya antisipasi adalah besarnya gesekan dari pihak internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu, banyak juga yang tersinggung karena merasa mereka tidak dihargai," ujar Nadiem.

Dia pun bercerita bahwa selama menjadi menteri, Nadiem kerap menolak undangan yang tidak berhubungan langsung dengan program Kemendikbudristek.

Selain itu, dirinya kurang melakukan sowan ke berbagai tokoh politik karena tidak memahami seluk beluk peta politik di Indonesia.

"Saya kurang sowan ke berbagai tokoh, karena saya tidak memahami seluk beluk peta politik. Dalam berbagai meeting, saya sering memotong basa-basi di awal pertemuan, karena ingin masuk ke materi secepat mungkin, dan terlihat tidak santun," imbuhnya.

Berdasarkan pengalamannya itu, Nadiem merasa bahwa perbuatannya itu malah ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun. Sebaliknya, justru perilaku kerja sebagai menteri itu justru dihargai jika diterapkan di swasta.

"Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, dimana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas," tambahnya.

Adapun, Nadiem juga memberikan saran kepada generasi selanjutnya yang ingin mengabdi kepada negara agar bisa menyeimbangkan profesionalitas dan tata krama politik.

"Saran saya, untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara, temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, karena gesekan kecil, bisa menjadi dendam besar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek atau terkait Chromebook hari ini, Selasa (2/6/2026).

Sidang kali ini beragendakan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir menyatakan baik tim kuasa hukum dan Nadiem sudah menyelesaikan dokumen nota pembelaan. Jumlahnya, pleidoi Nadiem pribadi mencapai 20 halaman, sementara tim kuasa hukum mencapai 1.370 halaman.

"Jadi pleidoinya Nadim akan dibacakan, lalu pleidoi kita karena terlampau banyak ya, 1.370 halaman, kita hanya akan menyampaikan beberapa resume-resume penting yang itu akan dipaparkan, bukan dibacakan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Dia menyampaikan, dokumen nota pembelaan dari tim kuasa hukum tidak akan dibacakan seluruhnya di persidangan. Namun, bakal berupa poin-poin agar mudah dimengerti peserta sidang.

Kemudian, Amir juga menekankan bahwa terdapat perbedaan dari nota pembelaan tim kuasa hukum dengan Nadiem pribadi. Sebab, pleidoi kuasa hukum disusun terkait dengan fakta persidangan.

"Kalau Nadim kan ya lebih kepada logika-logika sederhananya seorang orang awam lah tentang kondisi hukum, gitu," imbuhnya.

Lebih jauh, Ari mendapatkan informasi bahwa sidang kali ini bakal diwarnai oleh puluhan influencer. Namun, dia mengaku tidak mengetahui detail dari influencer yang akan datang.

"Banyak tuh, saya, kami sudah dapet informasi mungkin ada puluhan influencer yang akan datang langsung itu. Banyak itu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.

Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.

"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.

Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," imbuhnya.

Selain itu, tambahan hukuman soal kewajiban pembayaran uang pengganti juga membuat Nadiem kecewa. Sebab, jaksa tak main-main menyantumkan pembebanan uang pengganti itu senilai Rp5,6 triliun.

Nilai tersebut, kata Nadiem, merupakan puncak nominal kekayaannya yang diperoleh saat GoTo melantai di bursa RI atau IPO.

"Jadi totalnya itu Rp5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri, itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, JPU telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun karena meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi Chromebook. Selain pidana badan, Nadiem juga diminta untuk membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun.