Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengatakan kerugian masyarakat akibat penipuan digital alias scam dan spam di Indonesia sangat besar. Mereka juga mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan nilai kerugian tersebut menunjukkan ancaman penipuan digital di Indonesia terus meningkat. Angka itu mengacu pada laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA).

"Angka scam naik terus. Kemarin total kerugian akibat spam dan scam mencapai Rp 7,5 triliun berdasarkan laporan dari Global Anti-Scam Alliance," kata Nezar dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (2/7).

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat modus penipuan semakin canggih. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk meniru suara seseorang. Ia menilai kelompok lansia menjadi salah satu pihak yang paling rentan menjadi korban penipuan digital dengan modus tersebut.

"Para lansia kasihan. Banyak sekali yang kena scam dan spam," ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mengingatkan perusahaan telekomunikasi menghadirkan sistem anti-scam untuk melindungi pelanggan dari berbagai modus penipuan digital. Hal ini baik melalui aplikasi maupun mekanisme perlindungan lainnya.

"Pemerintah mendorong agar seluruh perusahaan telekomunikasi melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam, baik dalam bentuk aplikasi atau bentuk lain," katanya.

Nezar menjelaskan, pemerintah tidak menetapkan satu model implementasi tertentu. Masing-masing perusahaan telekomunikasi dipersilakan melakukan penilaian untuk menentukan solusi anti-scam yang paling sesuai dengan karakteristik layanan dan model bisnisnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.

Banyak korban penipuan digital atau scam mengaku tak tahu harus melapor ke mana setelah uang mereka hilang. Dalam kondisi panik dan putus asa, banyak yang akhirnya memilih mengikhlaskan uang yang hilang karena menganggap dana tersebut mustahil kembali.

Hal itu dialami Manohara (26) pada awal 2026. Saat baru mencoba merintis usaha menjual pakaian melalui platform jual beli online, ia justru kehilangan Rp 1 juta akibat penipuan pada hari pertama berjualan.

Awalnya, seorang calon pembeli menghubunginya dan mengaku ingin membeli barang yang dijual. Alih-alih bertransaksi melalui sistem pembayaran di marketplace, pembeli meminta pembayaran dilakukan menggunakan kode QR. Percakapan pun berpindah dari media sosial ke WhatsApp.

Situasi berlangsung cepat. Manohara bercerita, pelaku penipu tersebut terus mendesaknya agar segera mengirim ulang kode QR dengan alasan ingin membayar menggunakan mesin EDC toko. Tak lama kemudian, sebuah kode masuk ke ponsel Manohara. Karena panik dan terus didesak, ia mengirimkan kode tersebut kepada pelaku.

Beberapa saat kemudian, saldo di rekeningnya ludes. Akun WhatsApp dan Instagram pelaku pun langsung menghilang. Manohara baru menyadari dirinya telah menjadi korban penipuan. Di tengah kepanikan itu, dia tidak mengetahui ke mana harus melapor.

"Karena panik aja enggak tau mau lapor ke mana," kata Manohara kepada Katadata, Senin (29/6).

Pengalaman serupa dialami Lisa (23). Pada 2019, saat baru merintis usaha daring, ia menerima pesan singkat yang mengatasnamakan sebuah platform belanja online. Dalam pesan tersebut, Lisa disebut memenangkan hadiah ratusan juta rupiah karena aktif berjualan.

Pelaku kemudian meminta Lisa mentransfer uang secara bertahap dengan berbagai alasan, mulai dari biaya administrasi hingga biaya pencairan hadiah. Tanpa disadari, Lisa telah mentransfer sekitar Rp 10 juta. Kejadian tersebut berlangsung pada hari libur.

"Aku enggak tahu ada OJK atau tempat buat melapor. Aku pikir uangnya memang udah enggak mungkin balik," ujar Lisa.

Cepat Lapor, Masih Ada Peluang Dana Kembali

Pengalaman Manohara dan Lisa menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai jalur pengaduan ketika menjadi korban penipuan digital.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 66,46%, masih jauh tertinggal dibandingkan tingkat inklusi keuangan yang mencapai 80,51%.

Seiring maraknya terjadi kasus penipuan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Indonesia Anti Scam Centre (IASC) yang mulai beroperasi pada November 2024. Lembaga ini menjadi pusat koordinasi nasional dalam penanganan penipuan transaksi keuangan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto mengatakan, sejatinya masih ada peluang penyelamatan dana korban selama laporan disampaikan secepat mungkin.

Dia mengatakan, meski dana tidak selalu dapat dikembalikan sepenuhnya, pelaporan yang cepat dapat meningkatkan peluang penyelamatan sisa dana sebelum seluruhnya dipindahkan pelaku. Karena penipuan dapat terjadi kapan saja, layanan IASC beroperasi selama 24 jam.

"Jadi jangan khawatir, untuk penanganan di IASC semuanya itu 24 jam. Kami terus mencoba memproses setiap laporan yang masuk, karena terkadang juga penipuan itu enggak cuma di siang hari, enggak cuma di sore hari. Terkadang juga di malam hari," kata Hudiyanto dalam Kelas Jurnalis OJK di Tangerang, Banten, Senin (29/6).

Menurut Hudiyanto, fokus utama IASC adalah menghentikan transaksi penipuan secepat mungkin, menyelamatkan sisa dana korban, mengidentifikasi pelaku serta mendukung proses penegakan hukum bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sejak dibentuk hingga 31 Mei 2026, IASC telah menerima sekitar 579 ribu laporan pengaduan penipuan.

Modus penipuan transaksi jual beli online seperti yang dialami Manohara menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan, yakni 77.740 laporan dengan total kerugian mencapai Rp 1,36 triliun.

Selain itu, IASC juga mencatat 47.269 laporan penipuan bermodus fake call atau pelaku yang mengaku sebagai pihak tertentu; 26.910 laporan penipuan lowongan kerja, serta; 19.311 laporan penipuan berkedok hadiah.

Data OJK menunjukkan, laporan terbanyak berasal dari Pulau Jawa. Namun, menurut Hudiyanto, tingginya jumlah laporan belum tentu mencerminkan wilayah dengan korban terbanyak. Dia menilai masih banyak korban di daerah lain yang belum mengetahui ke mana harus melapor ketika mengalami penipuan.

Selain menangani laporan yang masuk, saat ini IASC juga tengah mengembangkan sistem pencegahan yang lebih terintegrasi agar indikasi penipuan dapat dideteksi lebih dini sebelum menimbulkan korban.

OJK juga memperkuat kerja sama dengan Polri melalui perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 14 Januari 2026. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus sekaligus proses pengembalian dana korban.

Salah satu kendala selama ini adalah penerbitan indemnity letter. Ini adalah dokumen yang diperlukan dalam proses pengembalian dana dan mensyaratkan adanya laporan kepolisian. Untuk mengatasi hal tersebut, Polri tengah menyiapkan sistem pelaporan digital sehingga korban tidak lagi harus datang langsung ke kantor polisi.

Dalam operasinya, IASC menerapkan dua strategi utama dalam menangani penipuan di sektor keuangan, yakni pendekatan proaktif untuk mencegah penipuan sebelum terjadi dan pendekatan reaktif untuk menangani kasus saat penipuan telah berlangsung. Kedua pendekatan tersebut saling terhubung melalui integrasi data dan informasi guna memperkuat efektivitas pencegahan maupun penanganan scam.

Untuk strategi proaktif, pendekatan difokuskan pada upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan. Strategi ini dilakukan melalui empat langkah utama.

Pertama, edukasi dan literasi. Kedua, pencegahan melalui penguatan sistem, kebijakan serta tata kelola. Ketiga melakukan pemantauan secara aktif terhadap indikasi penipuan maupun pola-pola transaksi yang mencurigakan dan keempat adalah menghentikan modus, kanal maupun aktivitas yang terindikasi digunakan dalam praktik penipuan sebelum menimbulkan korban yang lebih luas.

Sementara itu, IASC menjalankan strategi reaktif yang diawali dengan tindakan taktis untuk merespons kasus secara cepat. Tahap pertama adalah kolaborasi dengan pihak terkait. Selanjutnya dilakukan pelacakan dan pemulihan, yakni melacak aliran dana hasil penipuan sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian yang dialami korban.

Tahap berikutnya adalah penindakan dan tahap terakhir berupa pembelajaran dan intelijen, yakni memanfaatkan pembelajaran dari setiap kasus sebagai dasar perbaikan sistem pencegahan sekaligus memperkuat kemampuan deteksi terhadap modus-modus penipuan baru.

Cara Melapor ke IASC

OJK mengimbau masyarakat segera melapor ke IASC begitu menyadari telah menjadi korban penipuan. Semakin cepat laporan diterima, semakin besar peluang dana dapat diselamatkan.

Pelaporan dapat dilakukan melalui situs iasc.ojk.go.id dengan mengisi formulir pengaduan yang memuat identitas korban, kronologi kejadian, nomor rekening pelaku, nilai kerugian, serta bukti transaksi.

Masyarakat juga dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau mengirimkan email ke konsumen@ojk.go.id apabila membutuhkan bantuan selama proses pelaporan.

Setelah laporan diterima, IASC akan memverifikasi informasi yang disampaikan korban. Selanjutnya, lembaga tersebut akan berkoordinasi dengan bank dan penyedia jasa pembayaran untuk melacak aliran dana, memblokir rekening yang terindikasi digunakan pelaku, serta mengupayakan penyelamatan sisa dana yang masih berada di sistem perbankan.

Apabila ditemukan unsur tindak pidana, penanganan akan dilanjutkan bersama aparat penegak hukum. OJK bekerja sama dengan Polri dalam proses investigasi hingga penindakan terhadap pelaku penipuan.

Indonesia Anti Scam Center (IASC) beberkan bahwa penipuan (scam) transaksi belanja menjadi modus paling marak di Indonesia, yakni mencapai 77.740 laporan per Mei 2026 atau sekitar 13,4 persen dari total pengaduan yang masuk.

Adapun total pengaduan yang masuk sepanjang periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, yakni 579.459 laporan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto menjelaskan jenis modus scam lainnya yang marak adalah impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial.

"Setidaknya ada 579 ribu pengaduan yang masuk. Banyak sekali. Modus tertinggi atau top five-nya ada penipuan transaksi belanja, kemudian impersonation, penipuan kerja dan penipuan investasi," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Secara rinci, pengaduan modus penipuan impersonation atau fake call sebanyak 47.269 laporan, penipuan investasi 26.649, penipuan kerja 23.910, dan penipuan melalui media sosial 20.469 laporan.

Lebih lanjut, Hudiyanto membeberkan dana yang berhasil diblokir IASC sebesar Rp638,9 miliar dengan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban sebesar Rp169,3 miliar.

[Gambas:Youtube]

Ia pun menyebut sebanyak 515.554 rekening atau 51,63 persen yang dilaporkan berhasil diblokir dari total 998.558 rekening. Sementara, jumlah nomor telepon yang telah dilaporkan sebanyak 120.115.

Berdasarkan sebaran laporan scam, IASC mencatat pulau Jawa sebagai laporan tertinggi, yakni sebesar 404.502 laporan. Kemudian, diikuti Sumatra sebanyak 92.456 laporan, Kalimantan 32.779, Sulawesi 22.521, Bali dan Nusa Tenggara 21.323, Maluku dan Papua 5.646, serta Luar Negeri sebesar 232 laporan.

Dari jumlah laporan scam di pulau Jawa tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi yang terbanyak, yaitu 119.750 laporan disusul DKI Jakarta 84.848, Jawa Timur 81.548, Jawa Tengah 66.402, serta Banten sebanyak 40.458 laporan.

"Dengan laporan tertinggi itu ada di wilayah Jawa Barat, 119.740 laporan. Kemudian DKI Jakarta dan seterusnya. Ini masih ada provinsi di Pulau Jawa," kata Hudiyanto.

Sebagai informasi, IASC adalah pusat penanganan praktik penipuan di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera dengan fokus utama pada penyelamatan dana korban secara real-time.

Lembaga ini merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung berbagai asosiasi industri terkait.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, penipuan digital (online scam) saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, menurutnya, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Dicky, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” pada 29-30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Inggris, dan Vietnam.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — NCB Interpol Divhubinter Polri telah menangkap buronan Interpol Beijing Zheng Rongjing (43) terkait kasus penipuan online.

Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan Zheng merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing.

"Subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu kampung terbesar di Kamboja," ujar Untung di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, penangkapan ini dilakukan atas permintaan NCB Interpol Beijing pada (5/3/2026). Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, Zheng tercatat sempat memasuki wilayah Indonesia pada Rabu (24/6/2026).

Zheng mendarat di Tanah Air dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia QZ-475, mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

"Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi, melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan," imbuhnya.

Setelah ditangkap, Zheng sempat diperiksa di Rutan Polda Metro Jaya untuk mengetahui tujuannya ke Indonesia. Hasilnya, Zheng diketahui akan bertemu dengan pihak yang siap menampung dirinya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Zheng rencananya bakal dikembalikan lagi ke negara asalnya melakukan Interpol Beijing.

"Penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memperkuat kerjasama penegakan hukum lintas negara, yang khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisir serta pemberantasan jaringan scam internasional yang merugikan masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Polisi menangkap buronan paling dicari atau most wanted asal China, Zheng Rongjing terkait kasus online scam. Penangkapan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) pada Kamis, 25 Juni 2026.

"Bahwa subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu compound terbesar di Kamboja," kata Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Jumat (26/6/2026).

Untung menyebut NCB Beijing pada 5 Maret 2026 telah mengajukan permintaan untuk melakukan pencarian keberadaan dan penangkapan terhadap Zheng Rongjing "Yang bersangkutan merupakan pemain besar dari tindak pidana online scam," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan koordinasi, kata Untung, Zheng memasuki wilayah Indonesia pada hari Rabu, 24 Juni 2026 pukul 23.50 dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia QZ-475, mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

"Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi, melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan. Bahwa penangkapan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak Imigrasi yang selanjutnya untuk subjek kami amankan di Polda Metro Jaya," ujarnya.

Menurut Untung, usai ditangkap pihaknya mendalami tujuan kedatangan Zheng ke Indonesia. "Tentunya kalau seorang pemain besar dari online scam datang ke Indonesia, di sini tentunya sudah ada yang siap untuk menampung, di sini tentunya sudah siap infrastrukturnya," ucap Untung.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai meningkatnya ancaman penipuan digital. Hal ini seiring pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dapat meniru suara, wajah, hingga membuat video palsu sangat realistis.

“Sekarang suara kita bisa ditiru, gambar wajah kita bisa ditiru, dan tampil dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan sangat mulus,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (17/6).

Nezar mengingatkan, perkembangan AI berlangsung sangat cepat. Teknologi AI telah bergerak dari fase generative menuju pengembangan agentic, yang memiliki kemampuan melakukan penalaran dan mengambil keputusan secara lebih mandiri.

Di satu sisi, menurut dia, kemajuan AI membawa manfaat besar bagi berbagai sektor. Namun teknologi tersebut juga melahirkan risiko baru yang perlu diantisipasi, terutama dalam bidang keamanan siber.

Nezar menyoroti semakin maraknya pemanfaatan AI oleh pelaku kejahatan digital untuk melakukan scam atau penipuan. Dengan bantuan teknologi deepfake, pelaku dapat membuat konten manipulatif yang sulit dikenali sebagai rekayasa.

Ia menyebut, fenomena tersebut sebagai bagian dari perkembangan synthetic reality atau realitas sintetik. Ini merupakan kondisi ketika konten hasil rekayasa AI tampak sangat mirip dengan kenyataan sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat umum.

“Awamnya masyarakat kita tentang perkembangan AI ini membuat banyak yang terkecoh. Itu sebabnya scam saat ini luar biasa,” ujarnya.

Selain ancaman penipuan digital, Nezar juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip human in the loop dalam pengembangan agentic AI. Prinsip tersebut menempatkan manusia sebagai pengawas dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem AI.

Menurutnya, sejumlah pakar teknologi telah mengusulkan penerapan protokol yang lebih ketat agar keputusan-keputusan penting tetap berada di bawah kendali manusia.

“Banyak pakar mengusulkan agar dilakukan satu protokol yang cukup ketat, termasuk menerapkan prinsip human in the loop dalam decision making,” jelasnya.

Nezar menilai, pendekatan etika AI tidak lagi cukup jika hanya bersifat sukarela. Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keamanan harus menjadi bagian yang melekat dalam proses pengembangan teknologi melalui pendekatan ethics by design.

Karena itu, Kementerian Komdigi mendorong kolaborasi antara pengembang teknologi, pelaku industri, akademisi, dan komunitas pengguna AI. Hal ini untuk memperkuat tata kelola serta mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.

Bisnis.com, CIREBON- Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan penipuan digital atauscamtertinggi di Indonesia.

Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menunjukkan sebanyak 119.750 laporan berasal dari Jawa Barat, jauh melampaui provinsi lain dan menyumbang sekitar seperlima dari total laporan nasional.

Berdasarkan data IASC yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total laporan pengaduan yang masuk mencapai 579.459 laporan. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat berkontribusi sekitar 20,7% atau setara satu dari lima laporan yang diterima secara nasional.

Posisi Jawa Barat berada di atas DKI Jakarta yang mencatat 84.845 laporan, Jawa Timur 81.548 laporan, Jawa Tengah 66.402 laporan, serta Banten 40.458 laporan.

Tingginya angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai wilayah dengan tingkat pelaporan kasus penipuan digital paling besar di Indonesia.

Perbedaan jumlah laporan antara Jawa Barat dan provinsi lain tergolong signifikan. Dibandingkan DKI Jakarta yang menempati posisi kedua, Jawa Barat memiliki selisih 34.905 laporan.

Sementara jika dibandingkan Jawa Timur, selisihnya mencapai 38.202 laporan. Bahkan jumlah laporan yang berasal dari Jawa Barat hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan Banten yang mencatat 40.458 laporan.

Data tersebut menunjukkan konsentrasi laporan scam nasional masih didominasi wilayah Pulau Jawa. Lima provinsi dengan laporan tertinggi seluruhnya berasal dari kawasan yang memiliki kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi.

Selain itu, jumlah laporan dari Jawa Barat juga lebih besar dibandingkan gabungan laporan dari beberapa wilayah di luar Jawa. Sumatera tercatat 92.454 laporan, Kalimantan 52.771 laporan, Sulawesi 23.571 laporan, serta Maluku dan Papua 5.848 laporan.

Dalam periode pelaporan yang ditampilkan IASC, terdapat 998.558 rekening yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan aktivitas penipuan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 515.554 rekening berhasil diblokir atau sekitar 51,63 persen dari total rekening yang dilaporkan.

Selain rekening, terdapat 120.115 nomor telepon yang juga dilaporkan masyarakat karena diduga digunakan dalam berbagai modus kejahatan digital.

Nilai dana yang berhasil diblokir mencapai Rp638,9 miliar. Sementara dana yang berhasil dikembalikan kepada korban tercatat sebesar Rp169,3 miliar.

Besarnya nilai dana yang diblokir menunjukkan skala kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan digital masih sangat besar dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah.

Data IASC juga memperlihatkan juga kalau penipuan transaksi belanja menjadi modus yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

Modus tersebut tercatat sebanyak 77.740 laporan, menempati posisi teratas di antara berbagai bentuk scam yang teridentifikasi.

Posisi berikutnya ditempati modus impersonation ataufake calldengan 47.269 laporan. Modus ini umumnya dilakukan dengan mengatasnamakan institusi tertentu, aparat, maupun layanan keuangan untuk meyakinkan calon korban.

Selanjutnya terdapat penipuan investasi sebanyak 26.649 laporan, penipuan kerja 23.910 laporan, serta penipuan melalui media sosial sebanyak 20.489 laporan.

Dominasi lima modus tersebut menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di ruang digital, mulai dari transaksi belanja, komunikasi, pencarian pekerjaan, hingga investasi, masih menjadi sasaran utama pelaku kejahatan siber.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah memblokir sekitar 504 ribu rekening yang terindikasi terkait tindak penipuan atau scam. Nilai dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp633,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja IASC sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga 20 Mei 2026.

"Selanjutnya sejak mulai beroperasi pada November 2024 sampai dengan 20 Mei 2026, IASC telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam. Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 504.447 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp633,5 miliar," kata Dicky dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Selain pemblokiran rekening, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir 116.107 nomor telepon yang terindikasi terkait aktivitas penipuan.

Dicky mengungkapkan sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima 17.105 pengaduan masyarakat terkait entitas keuangan ilegal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.380 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan mengenai gadai ilegal.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, delapan penawaran investasi ilegal, serta satu aktivitas keuangan ilegal lainnya yang beroperasi melalui situs maupun aplikasi dan berpotensi merugikan masyarakat.

Pada Mei 2026, Satgas PASTI juga menghentikan sejumlah aktivitas usaha yang diduga menjalankan praktik penipuan dengan berbagai modus. Salah satunya adalah CANTVR yang diduga melakukan penipuan melalui modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Selain itu terdapat YUDIA yang diduga menawarkan keuntungan melalui pengerjaan tugas menonton film China dan pembelian hak cipta film.

Satgas PASTI juga menghentikan aktivitas Magento yang diduga menggunakan modus impersonation, pembuatan akun e-commerce, serta skema deposit dana untuk memperoleh komisi.

Kemudian terdapat Appeninc yang diduga menawarkan tugas menonton iklan untuk mendapatkan keuntungan, serta VID yang diduga menjalankan penipuan melalui tugas menonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif.

Sementara itu, Sensenowai diduga menawarkan investasi aset kripto melalui skema copy trading.

Dari sisi layanan konsumen, OJK mencatat telah menerima 248.389 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sejak 1 Januari hingga 12 Mei 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.906 merupakan pengaduan konsumen. Sektor teknologi finansial atau fintech menjadi penyumbang pengaduan terbanyak dengan 15.474 laporan.

Kemudian disusul sektor perbankan sebanyak 11.944 pengaduan, perusahaan pembiayaan 7.248 pengaduan, perusahaan asuransi 719 pengaduan, serta sisanya berasal dari sektor pasar modal dan industri jasa keuangan non-bank lainnya.

Dalam rangka penegakan pelindungan konsumen, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jasa keuangan sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026.

Sanksi tersebut meliputi 48 peringatan tertulis kepada 44 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), lima instruksi tertulis kepada lima PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara dari sisi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct, OJK mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

[Gambas:Youtube]

Operasi bersama digelar untuk terus memperkuat koordinasi antar-otoritas dalam memberantas penipuan lintas negara yang semakin berkembang secara global

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bersama sembilan otoritas dari Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Thailand, Makau, Brunei Darusallam dan Kanada telah menggelar operasi terpadu pemberantasan penipuan keuangan lintas negara (transnational scam).

Operasi tersebut bertajuk Operation FRONTIER+ yang dilakukan selama periode 10 Maret 2026 sampai dengan 7 Mei 2026.

“Operasi bersama digelar untuk terus memperkuat koordinasi antar-otoritas dalam memberantas penipuan lintas negara yang semakin berkembang secara global dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat serta sektor keuangan,” kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Operasi yang melibatkan lebih dari 3.200 personel tersebut menargetkan berbagai modus penipuan, antara lain penipuan belanja daring (e-commerce), penipuan pekerjaan, penipuan investasi, penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah, serta penipuan dengan modus penyamaran sebagai kerabat atau teman.

Dari hasil operasi tersebut, ada sejumlah pencapaian. Pertama, operasi FROINTIER+ telah menangkapp sebanyak 3.018 orang dengan rentang usia 13 hingga 85 tahun.

Kedua, menyelidiki 7.553 orang yang diduga terlibat dalam jaringan penipuan.

Ketiga, mengungkap lebih dari 138.000 kasus penipuan dengan total kerugian sekitar 752 juta dolar AS (Rp13.229 trilliun).

Keempat, membekukan sekitar 102.000 rekening bank yang terindikasi terkait tindak penipuan, serta

Kelima, mengamankan dana hasil kejahatan lebih dari 161 juta dolar AS (Rp. 2.832 triliun).

Hudiyanto melanjutkan pembentukan platform kolaborasi lintas negara FRONTIER+ menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi internasional dalam memberantas penipuan.

Platform ini melibatkan perwakilan dari anti scam centre di 14 yurisdiksi, termasuk Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Maladewa, Thailand, Makau, Brunei Darusallam, Kanada, Australia, Uni Emirat Arab (Dubai), Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

FRONTIER+ berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi dan intelijen secara real-time, serta mendukung pelaksanaan operasi bersama secara berkala lintas negara.

Ke depan, platform ini terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan global.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas modus penipuan lintas negara, masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan memahami risiko kejahatan digital.

Pertama, tidak mudah percaya pada penawaran yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat;

Kedua, memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157);

Ketiga, tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya;

Keempat, menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk informasi rekening kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun; serta

Kelima, segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

"Upaya kolaboratif lintas negara ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan pelindungan masyarakat dari ancaman penipuan yang semakin canggih dan terorganisir," jelas Hudiyanto.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Appeninc dan VID mewajibkan anggota melakukan deposit dana dan perekrutan anggota baru untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha karena diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin, yaitu Appeninc dan VID.

Selain itu, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan usaha Sensenowai yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi kripto.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto menerangkan Appeninc diduga melakukan impersonasi terhadap Appen Inc, yaitu perusahaan yang berizin di Colorado, Amerika Serikat (AS).

Sedangkan VID diduga melakukan impersonasi terhadap Video Media Company Limited, yaitu perusahaan agensi periklanan berizin di Inggris. Appen Inc maupun Video Media Company Limited diketahui tidak menjalankan kegiatan penawaran investasi.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Appeninc dan VID diketahui melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI. ​​​

Appeninc terindikasi menjalankan skema penipuan melalui aplikasi yang digunakan untuk pengerjaan tugas berupa menebak gambar. Sedangkan VID terindikasi menjalankan skema penipuan melalui aplikasi yang digunakan untuk pengerjaan tugas berupa menonton iklan dan penawaran pembiayaan proyek fiktif.

"Appeninc dan VID mewajibkan anggota melakukan deposit dana dan perekrutan anggota baru untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan," kata Hudiyanto.

Kemudian, Sensenowai diduga melakukan penipuan modus investasi kripto dengan skema layanan copy trading melalui aplikasi Wapex. Sensenowai mewajibkan anggota melakukan deposit dana dan perekrutan anggota baru (member get member) untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan.

Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa Sensenowai tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia dengan legalitas sebagai Perseroan Terbatas (PT) maupun perseroan perorangan.

Namun demikian, kegiatan Sensenowai tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Appeninc, VID, dan Sensenowai serta akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi mengatakan love scam atau modus penipuan berkedok asmara menjadi yang paling berkembang di Indonesia.

"Ada yang pernah kena love scam? Pura-pura punya pacar di online, padahal orangnya nggak ada. Ada nggak? Itu mulai banyak sekarang ya, hati-hati," ujarnya di acara Jogja Financial Forum, Jumat (22/5).

"Sepertinya punya hubungan, yang dikirim gambarnya cowok keren, cewek cantik, padahal itu semua editan AI. Kemudian kita merasa punya hubungan, dan kemudian dengan suka rela kita men-transfer. Itu hati-hati dan mulai banyak penipuan di media sosial," jelas Frederica.

OJK menyatakan per 22 November 2024 hingga 30 April 2026 pihaknya bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 549.074 laporan penipuan.

"Ada yang bisa tebak nggak kira-kira jumlah kehilangan yang dilaporkan masyarakat Indonesia terkait scam dalam satu tahun terakhir? Yang sudah dilaporkan hilang itu Rp9,5 triliun," kata Friderica.

Dalam konteks ini, ia mengatakan terdapat lima modus scam yang banyak dilaporkan masyarakat. Secara berurutan penipuan terkait transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, modus penipuan kerja, serta penipuan melalui media sosial.

"Kena scam jual beli online, ini penipuan transaksi belanja online. Laporannya masuk ke OJK, 76.724 orang yang kena scam penipuan online," papar Frederica.

Selanjutnya modus scam yang paling banyak digunakan lainnya adalah penipuan impersonation atau fake call sebanyak 44.889 laporan, kemudian penipuan investasi sebanyak 26.613 laporan, lalu ada modus penipuan kerja sebanyak 23.906 laporan, dan penipuan melalui media sosial menempati posisi kelima dengan total aduan sebanyak 20.394 laporan.

Frederica menegaskan pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati agar tidak terjebak dalam tindak pidana penipuan dengan berbagai modus scam itu.