Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku pasar dinilai menantikan gambaran yang lebih jelas mengenai model bisnis Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

BRI Danareksa Sekuritas menilai arah kebijakan yang makin mengedepankan fungsi fasilitasi dibandingkan dengan perantara perdagangan mampu mengurangi risiko kebijakan bagi eksportir batu bara dan komoditas strategis lainnya.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan mengatakan pertemuan manajemen DSI dengan pelaku pasar memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama DSI saat ini berada pada fungsi fasilitasi, pengawasan, dan monitoring, bukan mengambil alih hubungan komersial yang selama ini telah terjalin antara produsen dan pembeli internasional.

DSI juga menyampaikan bahwa pembentukan platform tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, keterlacakan (traceability), serta kredibilitas perdagangan komoditas Indonesia. Adapun model komersial yang akan diterapkan masih terbuka, mulai dari skema biaya layanan, margin, maupun mekanisme lain yang dinilai paling sesuai bagi industri.

"Penjelasan tersebut mengurangi kekhawatiran mengenai potensi tambahan biaya yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menekan margin eksportir maupun mengurangi fleksibilitas transaksi dengan pembeli internasional," tulis Erindra dalam risetnya, dikutip Jumat (19/6/2026).

Dia menambahkan saat ini implementasi kebijakan masih berada pada tahap pemetaan data. DSI tengah mengintegrasikan berbagai sumber informasi untuk memahami pola perdagangan dan menyusun model operasional yang paling efektif.

Menurutnya, perbaikan persepsi investor terhadap DSI juga dinilai sejalan dengan penguatan pasar saham dalam dua pekan terakhir. IHSG kembali bergerak di atas level psikologis 6.000 setelah sempat melemah selama empat pekan berturut-turut, sementara seluruh indeks sektoral mencatat penguatan dengan sektor keuangan dan energi menjadi penggerak utama.

Saham-saham produsen batu bara seperti PTBA, ADRO, AADI dan emiten komoditas lainnya juga berbalik menguat setelah sebelumnya tertekan akibat kekhawatiran terhadap tata kelola ekspor sumber daya alam. Sentimen serupa turut dirasakan emiten CPO, nikel, timah, dan komoditas strategis lainnya.

Sentimen positif tersebut menguat setelah Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan DSI tidak dimaksudkan mengambil alih kegiatan ekspor ataupun menjadi perantara perdagangan sumber daya alam.

Adapun, tujuan utama DSI adalah memastikan transaksi ekspor berlangsung secara wajar serta mencegah praktik transfer pricing dan under invoicing yang berisiko merugikan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menyerahkan temuan ihwal dugaan praktik underinvoicing hingga transfer pricing oleh eksportir batu bara ke penegak hukum.

Sebelumnya, penegak hukum di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan hasil penyelidikan terkait dengan praktik serupa oleh eksportir kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus itu lalu ditindaklanjuti oleh Kejagung dan sudah masuk ke tahap penyidikan.

Kini, Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menyerahkan temuan serupa di industri batu bara apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Nanti kalau yang batu bara ada, nanti akan kami kasihkan lagi, untuk dikerjakan lagi oleh Kejaksaan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut proses hukum terkait dengan dugaan underinvoicing hingga transfer pricing eksportir CPO masih bergulir di Kejagung. Dia telah menyerahkan seluruh proses penindakan ke Korps Adhyaksa.

"Kejaksaan sedang memeriksa kan. Kami serahkan saja ke Kejaksaan seperti apa," ujarnya.

Terkait dengan kasus eksportir CPO, Purbaya mengungkap sebelumnya otoritas telah meminta keterangan 10-20 korporasi besar di sektor terkait. Bahkan, terdapat korporasi kecil yang juga ikut dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.

Namun demikian, Purbaya secara khusus menyoroti 10 eksportir CPO terbesar yang diduga sudah cukup lama melakukan praktik lancung dalam proses eskpor. Terkait dengan dugaan underinvoicing, atau pelaporan barang di bawah harga berlaku sebenarnya, dia menduga harga barang ekspor yang dilaporkan lebih rendah 50% dari yang sebenarnya.

Temuan ini diungkapkan Purbaya pertama kali usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tata kelola ekspor baru yakni satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, belakangan Purbaya mengungkap bahwa temuan ini sudah didalami otoritas dan telah dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejagung sejak tiga bulan yang lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung eksportir sawit hingga batu bara yang tidak menaruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

"Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor. Hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia," kata Prabowo.

Tak hanya sawit dan batu bara, Prabowo juga menjelaskan bahwa hasil kekayaan alam Indonesia lainnya seperti timah dan emas diekspor, namun hasilnya tidak pernah kembali ke dalam negeri.

Pemerintah pun menerapkan kebijakan yang mewajibkan penyimpanan DHE SDA di dalam negeri, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Prabowo juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Selain itu, kebijakan tersebut merupakan langkah tegas atas tindakan kecurangan.

"Kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Ilmu nenek moyang kita, kita semakin berisi, semakin menunduk. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan mulai memberlakukan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% DHE SDA mulai 1 Juni 2026.

Aturan tersebut awalnya ditargetkan berlaku awal tahun ini usai adanya arahan revisi oleh Presiden Prabowo. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun disebut telah menyelesaikan rancangan beleid ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga penelitian dan publikasi NEXT Indonesia Center menemukan adanya perbedaan nilai pencatatan kepabeanan alias praktik trade misinvoicing dalam kegiatan ekspor batu bara Indonesia.

Menurut hasil penelitian NEXT Indonesia Center, dari 2015 hingga 2024, yaitu dalam 10 tahun terakhir, terjadi selisih pencatatan senilai US$20,0 miliar. Kemudian, jika rentang waktu diperpanjang menjadi 25 tahun terakhir, atau periode 2000-2024, selisih pencatatan nilai mencapai US$39,5 miliar.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan bahwa perbedaan nilai pencatatan kepabeanan ekspor batu bara tersebut mempunyai nilai potensi kebocoran yang besar.

“Jika dirata-rata, ada transaksi sekitar US$1,6 miliar setiap tahun dalam 25 tahun atau US$2 miliar per tahun dalam 10 tahun terakhir menguap atau tak tercatat, sehingga negara berpotensi kehilangan penerimaan,” katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Senin (27/04/2026).

Ade Holis menjelaskan bahwa praktik selisih pencatatan nilai itu terjadi dalam dua bentuk. Pertama, nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari seharusnya alias under-invoicing. Kedua, nilai ekspor dilaporkan lebih tinggi dari seharusnya atau over-invoicing.

Keduanya, menurutnya, membuka ruang untuk menghindari kewajiban dalam negeri atau membuka pintu untuk memindahkan dana lintas negara.

Saat ini, Indonesia adalah negara eksportir batu bara terbesar dunia. Dari 2020 hingga 2024, Indonesia merupakan pemasok terbesar batu bara, yaitu sekitar 28,31% terhadap total pasokan sumber energi tersebut di pasar global. Dari sisi besaran penjualan, rata-rata ekspor batu bara Indonesia sepanjang periode tersebut mencapai US$30,6 miliar per tahun.

NEXT Indonesia Center menggunakan data perdagangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UN Comtrade periode 2015—2024, untuk melakukan analisisnya.

Dari hasil penelitian mereka, NEXT Indonesia Center menemukan praktik under-invoicing menjadi modus yang paling dominan dalam kasus selisih pencatatan kepabeanan, dengan total nilai mencapai US$13,5 miliar.

Ade menyebut bahwa “praktik gelap” itu diduga kuat dilakukan untuk menekan beban royalti produksi atau mengakali aturan kewajiban pasar domestic alias Domestic Market Obligation (DMO). Aturan itu mewajibkan perusahaan menjual sebagian produksinya ke pasar domestik dengan harga tertentu.

Lembaga itu mencatat India sebagai negara tujuan ekspor batu bara dengan potensi under-invoicing terbesar, yakni mencapai US$7,9 miliar atau 58,63% dari keseluruhan nilai under-invoicing. India memang merupakan negara pengimpor utama batu bara Indonesia, dengan mengambil porsi 27,08% dari total ekspor selama 2020-2024.

Di lain pihak, praktik over-invoicing juga ditemukan dengan nilai mencapai US$6,5 miliar.

NEXT Indonesia Center menemukan bahwa praktik over-invoicing sangat terkonsentrasi di Bangladesh, yang mencakup US$4,29 miliar atau 66,13% dari keseluruahn nilai over-invoicing. Pola yang sangat terfokus pada negara-negara tertentu ini, menurut lembaga itu, mengindikasikan adanya mekanisme perdagangan yang tidak transparan dan terstruktur.

Ade Holis mengungkapkan bahwa masalah perbedaan nilai pencatatan kepabeanan ekspor itumerupakan hal yang vital karena skala produksi dan ekspor batu bara Indonesia sangat besar. Di samping menjadi eksportir batu bara nomor satu dunia, batu bara juga menyumbang terhadap 10% total ekspor Indonesia, bahkan sempat mencapai US$46,8 miliar pada 2022.

“Artinya, sedikit saja nilai ekspor ‘dimainkan’, dampaknya langsung miliaran dolar,” jelasnya.

Gerakan Pemerintah dalam Kebijakan Ekspor Batu Bara

Pemerintah Indonesia kini sedang bergelut dengan rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah menyuarakan niat untuk membasmi praktik under-invoicing dan ekspor ilegal agar Indonesia tidak terus kehilangan pendapatan. Meski begitu, rencana penerapan bea keluar antara 1% hingga 5% sempat memicu dinamika di internal kabinet.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam kebijakan ini. Dia mengonfirmasi bahwa hingga awal April 2026 pengenaan bea ini belum diterapkan.

Ade Holis menyebut bahwa persoalan tata kelola sektor batu bara ini penuh dilema.

“Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan, tetapi, di sisi lain, keragu-raguan muncul karena kekhawatiran akan dampak terhadap stabilitas ekspor. Oleh karena itu, penting melihat persoalan ini melampaui sekadar masalah tarif,” paparnya.

Menurutnya, kebocoran dalam nilai pencatatan dan pengawasan akan terus terjadi apabila tidak ada perbaikan sistemik di sistem ekspor batu bara.

Dia pun menyatakan bahwa masalah selisih pencatatan nilai dalam ekspor batu bara bukan sekadar anomali kecil atau kesalahan administrasi semata. Selisih US$20 miliar dalam sepuluh tahun, katanya, menunjukkan bahwa masalah tersebut adalah persoalan sistemik yang terstruktur.

Ade mengatakan bahwa berbagai kebijakan tarif dari pemerintah berisiko sekadar menjadi solusi tambal-sulam jika tidak ada pengawasan yang lebih ketat, transparansi harga, serta integrasi data perdagangan lintas negara. Kebijakan-kebijakan itu pun bisa tidak menyentuh akar permasalahan utama dari hilangnya potensi penerimaan negara.

NEXT Indonesia Center menekankan bahwa penerapan bea keluar saja tidak akan efektif apabila tidak adanya reformasi sistem pengawasan. Lalu, tantangan-tantangan yang harus segera diselesaikan adalah ketiadaan transparansi dalam struktur kontrak jangka panjang dan keterlibatan dari perusahaan afiliasi luar negeri.

Lembaga itu juga menegaskan bahwa sebagai negara yang lebih dari 10% total ekspor nasionalnya berasal dari batu bara, ketidakakuratan data perdagangan batu bara Indonesia bukan hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Mereka mengatakan bahwa hal itu juga berpotensi mengaburkan gambaran kinerja ekspor nasional dan merusak kredibilitas data perdagangan Indonesia di mata internasional. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap batu bara mulai Januari 2026 sekitar Rp25 triliun.

Pengenaan bea keluar itu merupakan kompensasi dari kehilangan potensi penerimaan pajak akibat masuknya batu bara sebagai barang kena pajak alias BKP.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Febrio mengatakan pihaknnya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu. "Kami estimasi bisa mencapai Rp24 triliun-Rp25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Eselon I Kemenkeu itu menjelaskan, landasan filosofis pengenaan bea keluar batu bara mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya, kekayaan alam di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Pada aturan tersebut, ekspor empat produk emas yakni dore, granules, casted bars dan minted bars akan dikenai tarif kisaran 7,5% sampai dengan 15%.

Pengenaan bea keluar emas diharapkan bisa mendorong ketersediaan pasokan emas dalam negeri untuk di antaranya kebutuhan bullion bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pihaknya menargetkan penerimaan dari bea keluar emas senilai Rp3 triliun.

Sementara itu, untuk pengenaan bea keluar batu bara, Purbaya menyampaikan bahwa pungutan itu ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap batu bara mulai Januari 2026 sekitar Rp25 triliun.

Pengenaan bea keluar itu merupakan kompensasi dari kehilangan potensi penerimaan pajak akibat masuknya batu bara sebagai barang kena pajak alias BKP.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Febrio mengatakan pihaknnya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu. "Kami estimasi bisa mencapai Rp24 triliun-Rp25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Eselon I Kemenkeu itu menjelaskan, landasan filosofis pengenaan bea keluar batu bara mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya, kekayaan alam di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Pada aturan tersebut, ekspor empat produk emas yakni dore, granules, casted bars dan minted bars akan dikenai tarif kisaran 7,5% sampai dengan 15%.

Pengenaan bea keluar emas diharapkan bisa mendorong ketersediaan pasokan emas dalam negeri untuk di antaranya kebutuhan bullion bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pihaknya menargetkan penerimaan dari bea keluar emas senilai Rp3 triliun.

Sementara itu, untuk pengenaan bea keluar batu bara, Purbaya menyampaikan bahwa pungutan itu ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

IDXChannel– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan utama pemerintah berencana mengenakan Bea Keluar (BK) terhadap komoditas batu bara mulai 2026.

Menurutnya, kebijakan ini diperlukan karena para eksportir komoditas tersebut dianggap tidak banyak berkontribusi pada penerimaan negara.

Purbaya menjelaskan, para eksportir batu bara memiliki tren dominan mengajukan restitusi pajak saat harga komoditas jatuh. Namun, ketika harga sedang naik tinggi, mereka tidak dikenakan bea keluar, sebuah kondisi yang dinilai Purbaya sebagai subsidi tidak langsung dari pemerintah.

"Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara enggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini (bea keluar batu bara)," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Purbaya menyebutkan bahwa saat harga batu bara turun, eksportir dapat mengajukan restitusi pajak hingga Rp25 triliun per tahun.

Tren inilah yang menyebabkan penerimaan negara terus merosot dari tahun ke tahun. "Akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batu bara saja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar," kata Purbaya.

Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan pengenaan bea keluar batu bara dengan rancangan tarif yang ditargetkan dapat menghasilkan penerimaan sebesar Rp20 triliun per tahun. "Saat ini mekanismenya sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait," kata Purbaya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Australia memerlukan mekanisme pembiayaan transisi yang kuat dan terukur untuk mencapai target penurunan emisi serta bauran energi bersih pada 2030, terutama karena kedua negara masih sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber energi utama.

Ryan Cook, Impact Manager for Sustainable Finance di Climateworks Centre, menegaskan bahwa tantangan pendanaan menjadi titik krusial bagi kedua negara.

Indonesia dan Australia merupakan eksportir batu bara terbesar di dunia, masing-masing di peringkat pertama dan kedua, dengan ketergantungan pembangkit listrik terhadap komoditas tersebut yang masih sangat dominan.

Australia menargetkan 82% bauran energi dari sumber terbarukan dalam lima tahun ke depan, sementara Indonesia hanya membidik 23% pada periode yang sama.

Untuk mencapai ambisi tersebut, kata Cook, Australia tengah melakukan investasi besar-besaran pada infrastruktur energi hijau, yang mencakup pembangunan pembangkit, jaringan transmisi baru, serta transformasi industri yang selama ini bertumpu pada listrik berbasis batu bara.

Menurut dia, inti pekerjaan transisi saat ini berada pada transition finance, yakni pendanaan yang dirancang khusus untuk membantu industri beremisi tinggi, termasuk PLTU, bergeser menuju teknologi rendah karbon tanpa menimbulkan guncangan sosial-ekonomi.

“Kita tidak bisa mematikan industri tersebut secara tiba-tiba. Ada dimensi sosial, kebijakan, dan lingkungan yang harus dihitung,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Cook menjelaskan bahwa baik Indonesia maupun Australia menghadapi kompleksitas serupa, yakni kebutuhan investasi yang sangat besar, tekanan waktu yang sempit untuk dekarbonisasi, serta keharusan menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan kerja di sektor-sektor yang bergantung pada batu bara.

Ia menilai pelajaran transisi yang telah mulai ditempuh Australia dapat diadaptasi oleh Indonesia, meski konteks kebijakan dan kesiapan pasar di kedua negara berbeda.

Australia saat ini mengandalkan safeguard mechanism berupa penetapan batas emisi bagi sektor-sektor penghasil jejak karbon besar. Mekanisme tersebut bekerja serupa dengan skema perdagangan emisi Uni Eropa, di mana industri yang melebihi batas harus membeli offset karbon atau menerapkan langkah pengurangan emisi lain.

Meski baru berjalan dua tahun, kebijakan itu memberi kepastian bagi investor dan pelaku keuangan tentang jalur dekarbonisasi menuju 2030.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ekspor batu bara RI ke negara tujuan utama seperti China dan India mengalami penurunan. Hal ini terjadi akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ESDM Surya Herjuna mengatakan guna mengatasi hal tersebut, pihaknya mendorong untuk penjajakan pasar baru. Salah satunya seperti Filipina yang saat ini menjadi backbone tujuan ekspor batu bara RI.

"Kalau data kita sih yang mulai agak naik Filipina ya. Filipina sekarang menjadi backbone juga untuk ekspor batubara kita. Artinya ya ada pasar baru lah di samping Cina sama India," kata Surya ditemui usai acara Coalindo Coal Conference, dikutip Kamis (6/11/2025).

Surya memandang permintaan batu bara dari Filipina masih tumbuh kemungkinan karena penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masih cukup tinggi. Mengingat, Filipina juga merupakan negara kepulauan.

"Mungkin ya. Karena mereka kan kebanyakan kan negara pulau-pulau ya. Pasti butuh pembangkit yang besar di masing-masing pulau," ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia Mining Association (IMA) mengatakan bahwa volume ekspor batu bara Indonesia ke negara tujuan utama seperti China dan India sudah diprediksi akan mengalami penurunan. Bahkan penurunan tersebut kemungkinan berlangsung mulai tahun ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan kondisi ini terjadi seiring dengan adanya pergeseran dalam hal permintaan batu bara RI. Alih-alih menggenjot impor, negara-negara tersebut justru lebih memilih mengoptimalkan produksi batu bara dalam negeri.

Menurut Hendra, sama halnya dengan Indonesia, negara-negara tujuan ekspor juga mempunyai kepentingan untuk menggenjot ekonomi dengan memanfaatkan produksi batu bara dalam negeri. Bahkan di China sendiri, produksi batu bara dalam negeri pada tahun lalu sudah hampir 5 miliar ton.

"Jadi ya mereka berkepentingan industri batubaranya juga maju, produksi meningkat gitu karena kebutuhan energinya meningkat, nah oleh karena itu produksinya tinggi sekali," kata Hendra ditemui di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Di sisi lain, produksi batu bara Indonesia pada tahun lalu juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara, hal tersebut tidak sebanding dengan permintaan batu bara dari negara tujuan ekspor.

"Oleh karena itu memang dari 2023 setelah covid mereda, itu memang udah diprediksi pasti akan oversupply. Nah sampai sekarang oversupply sampai tahun depan juga oversupply Jadi ekspor kita pasti akan lebih berkurang dibanding tahun lalu," kata dia.