Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap pertama sebesar Rp250 miliar, yang tenggat waktunya akhir 2026.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menuturkan secara umum pihaknya melihat perusahaan terus berproses dalam memenuhi ekuitas minimum tahap I tersebut.

Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjutnya, pada Januari 2026 ada 114 dari 143 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Akan tetapi, OJK tidak merinci secara khusus berapa perusahaan asuransi umum yang belum memenuhinya.

“⁠Tantangan utama pemenuhan ekuitas adalah tidak semua pemegang saham memiliki kapasitas yang sama untuk menambah modal, terutama bagi perusahaan yang skala usahanya masih terbatas,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Tidak sampai di situ, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini berujar menjaga keseimbangan antara penguatan modal, kesehatan keuangan, dan kebutuhan ekspansi bisnis turut menjadi tantangan tersendiri.

“Kemudian, ketentuan tahap I sendiri wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2026,” sebutnya.

Dia meneruskan, sejauh ini strategi yang umum ditempuh oleh perusahaan asuransi umum adalah tambahan modal dari pemegang saham, menahan laba, mencari investor strategis, dan bila diperlukan melakukan konsolidasi atau merger.

“Menurut kami, tambahan modal dan penguatan kinerja internal masih menjadi opsi yang paling realistis bagi banyak perusahaan menuju tenggat 2026,” tegasnya.

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 117 untuk industri asuransi dan reasuransi.

Menanggapi hal tersebut, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. menyebut permodalan perseroan telah berada jauh di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh OJK.

“Mengenai regulasi, Zurich Indonesia selalu standarnya lebih tinggi. Jadi kalau RBC minimum, kami hari ini sudah di atas itu, sekitar 300%,” kata Country Manager Zurich Indonesia dan Presiden Direktur Zurich Indonesia, Edhi Tjahja Negara dalam acara Media Gathering di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Dia menekankan bahwa posisi RBC tersebut menunjukkan struktur permodalan perusahaan cukup solid dalam menghadapi berbagai dinamika regulasi dan kondisi industri.

“Yang di-request [diminta] sebenarnya sekitar 120%. Jadi, kami posisinya secara entitas sudah melebihi ketentuan minimum yang diminta oleh ketentuan secara regulasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Kasus-kasus fraud pun kan juga terjadi karena modal minimumnya tidak besar dan sebagainya. Nah ini yang dilihat OJK beberapa tahun terakhir,

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyatakan, aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan modal disetor dan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi dapat menjadi sarana untuk melindungi nasabah.

Hal tersebut mengingat permodalan yang kuat dapat mendukung perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Ia mengatakan, penerapan regulasi tersebut juga dapat mencegah terjadinya gagal bayar klaim akibat kecurangan dan manipulasi (fraud) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kasus-kasus fraud pun kan juga terjadi karena modal minimumnya tidak besar dan sebagainya. Nah ini yang dilihat OJK beberapa tahun terakhir,” ucap Nailul Huda dalam One Zurich Iftar 2026 di Jakarta, Senin sore (9/3).

“Beberapa kali saya ketemu sama OJK, (mereka) selalu bilang bahwa modal ini jadi tools (sarana) mereka untuk bisa melindungi nasabah dan industrinya,” lanjut dia.

OJK mewajibkan persyaratan ekuitas minimum Rp250 miliar bagi perusahaan asuransi konvensional, Rp500 miliar bagi perusahaan reasuransi, Rp100 miliar bagi perusahaan asuransi syariah, dan Rp200 miliar bagi perusahaan reasuransi syariah untuk dipenuhi paling lambat 31 Desember 2026.

Selain itu, Nailul menuturkan bahwa aturan tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi yang merupakan aspek penting untuk menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan tersebut.

“Insurance (asuransi) kan industri yang sensitif, ketika modal insurance itu kecil, akan berakibat kepada trust (kepercayaan) ke lembaga keuangan, bukan hanya insurance, itu akan menurun. Ketika modal ini baik, maka yang terjadi adalah trust-nya akan meningkat juga. Inilah yang memang diinginkan oleh OJK,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia menilai sebuah perusahaan asuransi dengan kepemilikan modal yang besar dipastikan akan memiliki penyangga ketahanan risiko yang kuat untuk menghadapi dampak dari ketidakpastian ekonomi global maupun domestik saat ini.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional, Nailul menyatakan, diperlukan juga penguatan literasi keuangan, terutama melalui peer group anak muda dengan menyelenggarakan program duta literasi asuransi.

Ia mengungkapkan, saat ini semakin banyak masyarakat yang sadar mengenai pentingnya memiliki asuransi, terlihat dari proporsi pengeluaran untuk pajak dan asuransi yang terus meningkat menjadi 8,06 persen dari total pengeluaran sektor non-makanan pada 2025.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, ia menyarankan perusahaan asuransi untuk terus berinovasi mengembangkan berbagai produk asuransi sesuai dengan kebutuhan generasi muda, salah satunya perlindungan terhadap masalah kesehatan mental (mental health).

“Mental health ini yang disinyalir akan menjadi game changer (pembeda) ke depan karena bagaimanapun juga mental health dan sebagainya ini menjadi concern (perhatian) dari generasi muda,” kata Nailul.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jika pemegang saham tidak kuat, dia ajak mitra lain. Kalau tidak kuat KUPA, bisa merger atau transfer portofolio, jadi caranya banyak.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan opsi merger kepada perusahaan asuransi umum jika belum dapat memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar pada akhir 2026.

“Jadi ada skenario pencapaian itu (ekuitas minimum) bisa dimerger saja, tidak harga mati,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di sela puncak Hari Asuransi, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Menurut dia, skema tersebut serupa dengan lembaga jasa keuangan perbankan (kelompok usaha bank/KUB) apabila belum dapat memenuhi modal inti minimum, yaitu dengan diperkenankan bergabung dengan perusahaan yang lebih besar melalui pola kelompok usaha perusahaan asuransi (KUPA).

Selain itu, kata dia lagi, ada juga skema mentransfer portofolio ke perusahaan asuransi lain.

Untuk mendukung ekuitas minimum, ujar dia lagi, maka perusahaan asuransi tersebut perlu mendapat tambahan modal atau dengan tidak membagikan dividen, atau kombinasi keduanya.

“Jika pemegang saham tidak kuat, dia ajak mitra lain. Kalau tidak kuat KUPA, bisa merger atau transfer portofolio, jadi caranya banyak,” ujarnya pula.

Pemenuhan ekuitas minimum itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

Regulasi itu mewajibkan ekuitas minimal sebesar Rp250 miliar untuk asuransi umum konvensional dan syariah Rp100 miliar pada tahap pertama paling lambat 31 Desember 2026.

Ogi menambahkan pihaknya telah menerima aspirasi dari pelaku industri asuransi umum melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di sela forum Indonesia Rendezvous di Nusa Dua, Bali, pertemuan pendahuluan sebelum dilaksanakan puncak Hari Asuransi 2025.

Ada pun aspirasinya adalah ada beberapa perusahaan asuransi yang diperkirakan belum dapat memenuhi ekuitas minimum itu.

Ia menyebutkan mekanisme yang dapat ditempuh regulator lembaga jasa keuangan itu yakni ada diskresi yang diberlakukan secara keseluruhan kepada perusahaan asuransi.

“Untuk diskresi tidak bisa saya sendiri, tapi harus melalui rapat dewan komisioner,” ujarnya lagi.

Selain itu, ada cara lain yaitu relaksasi yang dapat diberikan kepada satu atau dua perusahaan asuransi atau tidak bisa secara keseluruhan.

Regulator memberikan waktu satu tahun dalam relaksasi dengan cara membuat rencana aksi untuk memenuhi ekuitas minimum yang disetujui direksi dan pemegang saham.

Rencana aksi itu, lanjut dia, dapat berupa beragam opsi tersebut.

Sebelumnya, AAUI menyebutkan sebanyak 19 perusahaan asuransi umum diperkirakan belum mampu memenuhi ekuitas minimum dari total 71 perusahaan asuransi umum.

Sedangkan sisanya, 52 perusahaan asuransi umum diperkirakan sudah memenuhi

Untuk perusahaan reasuransi yang total ada delapan perusahaan, diperkirakan ada tujuh yang dapat memenuhi ekuitas minimal Rp500 miliar dan satu perusahaan reasuransi diperkirakan masih belum dapat memenuhi pada akhir 2026.

“Tujuan peningkatan ekuitas itu memperkuat kapasitas industri perasuransian karena nilainya masih kecil, sehingga belum bisa menyerap risiko yang dihadapi ke depan,” ujarnya pula.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025