Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan beberapa cara untuk meningkatkan standar sektor perasuransian pada 2026. Regulator menyiapkan empat kebijakan utama untuk meningkatkan standar dan ketahanan industri perasuransian nasional pada tahun ini. Kebijakan tersebut meliputi penguatan permodalan, penerapan kerangka baru Risk-Based Capital (RBC), pemisahan unit usaha syariah (spin-off), serta penguatan produk asuransi dan pengawasan profesi penunjang industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan penguatan permodalan akan dilakukan secara bertahap untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas usaha perusahaan asuransi.

"Untuk penguatan permodalan ada dua tahap, yaitu tahap pertama pada 2026 dan tahap kedua pada 2028," kata Ogi dalam BIG Financial Insight 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Ogi, langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi industri asuransi yang bertujuan memperkuat fondasi keuangan perusahaan asuransi dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks.

Selain penguatan modal, OJK juga tengah menyiapkan aturan mengenai New RBC atau kerangka baru pengukuran tingkat kesehatan permodalan berbasis risiko.

"Tahun ini kami sudah mulai merumuskan POJK mengenai New RBC," ujarnya.

Melalui penyempurnaan tersebut, kerangka RBC akan dibuat lebih sensitif terhadap risiko dan berorientasi ke depan (forward-looking) dalam mengukur kecukupan modal perusahaan asuransi. OJK berharap kebijakan itu dapat mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik sekaligus memperkuat ketahanan keuangan industri dalam jangka panjang.

Kebijakan berikutnya adalah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi perusahaan tersendiri. Ogi menegaskan ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang harus dilaksanakan paling lambat pada akhir 2026.

"Spin-off perusahaan asuransi sudah kami sampaikan paling lambat di akhir tahun 2026," kata dia.

Menurut Ogi, pemisahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian, fokus bisnis, dan daya saing industri asuransi syariah di Indonesia.

Di sisi lain, OJK juga akan memperkuat tata kelola produk asuransi dan sistem pendaftaran profesi penunjang industri, termasuk agen asuransi dan broker atau pialang asuransi.

Melalui sistem pendaftaran yang terintegrasi, regulator akan memiliki basis data yang memungkinkan pengawasan terhadap pelaku industri secara lebih efektif.

"Kami memiliki sistem untuk memastikan agen asuransi dan broker dapat bekerja sesuai ketentuan. Jika terdapat pelanggaran atau pelaporan yang tidak sesuai, pendaftarannya dapat dibatalkan. Dalam kasus tertentu, mereka juga dapat dilarang beroperasi di perusahaan asuransi," ujar Ogi.

Meski demikian, Ogi mengingatkan bahwa industri asuransi masih menghadapi berbagai tantangan eksternal. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dinilai berpotensi memengaruhi kinerja sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi.

Ia mencontohkan tekanan yang muncul dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi dan suku bunga, serta pelemahan nilai tukar rupiah dan pasar saham domestik.

"Kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depan. Harapannya industri asuransi tetap mampu bertahan dan menjaga ketahanannya di tengah berbagai tantangan tersebut," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Meski diakuinya penetapan peserta penjaminan polis cukup krusial, tetapi dia meyakini program ini dapat berjalan dengan baik, mengingat LPS telah mempersiapkan Roadmap Penjamin Polis Asuransi 2027—2030.

Anggito juga memastikan kesiapan LPS dalam menjalankan program penjamin polis asuransi. Dia mengatakan, pihaknya telah memiliki struktur organisasi, konsultan, roadmap, draft regulasi, hingga simulasi mengenai perhitungan kepesertaan.

“Tentu kalau ditanya apakah sudah siap LPS [menjalankan program penjaminan polis asuransi], sudah siap,” ujarnya.

Jika merujuk pada aturan eksisting, LPS diberi mandat untuk menjamin polis asuransi dalam waktu lima tahun setelah UU disahkan atau pada 2028.

Kendati demikian, seiring adanya revisi terhadap UU P2SK, LPS masih menunggu ketentuan terbaru dalam revisi Undang-undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut New Risk-Based Capital (RBC) pada perusahaan asuransi dan reasuransi akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pembagiannya adalah tier 1 (modal inti) dan tier 2 (modal tambahan).

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk-sensitive dan forward-looking,” ujarnya dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Ogi, pihaknya sedang melakukan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian daripada penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuaidengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan requiredcapital sebagai komponen utama. Untuk melengkapi kajian tersebut OJK telah melakukan uji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi.

“Terdiri dari lima perusahaan asuransi jiwa, lima perusahaan asuransi umum melalui pengisian templateNew RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025,” bebernya.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 nanti.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan New Risk-Based Capital (RBC) pada perusahaan asuransi dan reasuransi dinilai dapat mendorong perusahaan untuk lebih terukur dan disiplin dalam mengelola berbagai risiko seperti risiko underwriting, pasar, kredit, hingga operasional.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai bahwa New RBC mendorong pengukuran kecukupan modal yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan secara menyeluruh, bukan sekadar melihat besaran modal yang dimiliki.

Oleh karena itu, dia menuturkan penerapan New RBC juga menuntut kesiapan sistem, kualitas data, serta kapabilitas manajemen risiko yang lebih kuat dari perusahaan. Sebab itu, baginya tahap uji coba menjadi penting agar industri memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian sebelum implementasi penuh.

“Secara umum, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketahanan dan kredibilitas industri asuransi dalam jangka panjang, meskipun pada tahap awal akan memerlukan adaptasi yang tidak ringan dari pelaku industri,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Menurut Dedi, New RBC pada dasarnya dapat menjadi instrumen yang cukup efektif untuk memperkuat ketahanan industri asuransi dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.

Meski demikian, dia berpandangan bahwa kemungkinan dampaknya tidak akan terasa secara langsung dalam jangka pendek. Pasalnya, industri masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan sistem, kualitas data, serta kapasitas manajemen risiko.

“Dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan stabilitas dan daya tahan industri asuransi,” tegasnya.

Dia menilai tantangan utama yang akan dihadapi perusahaan asuransi-reasuransi dalam menerapkan New RBC antara lain berkaitan dengan kesiapan infrastruktur data, sistem, dan kapasitas manajemen risiko.

“Selain itu, metodologi perhitungan risiko yang lebih kompleks juga membutuhkan peningkatan kapabilitas di bidang aktuaria, manajemen risiko, dan pengelolaan modal,” ucapnya.

Lebih jauh, dia mengatakan uji coba New RBC lebih dulu dilakukan kepada perusahaan dengan modal di atas Rp5 triliun karena adanya pertimbangan kapasitas dan kesiapan perusahaan tersebut.

“Perusahaan dengan skala modal besar umumnya memiliki sistem, kualitas data, serta kapabilitas manajemen risiko yang lebih memadai untuk mengimplementasikan kerangka pengukuran risiko yang lebih kompleks,” sebutnya.

Lanjutnya, perusahaan besar biasanya memiliki portofolio bisnis yang lebih luas dan eksposur risiko yang lebih beragam, sehingga dapat menjadi gambaran yang cukup representatif bagi regulator dalam menguji efektivitas model New RBC.

“Kemudian, regulator juga memiliki ruang untuk menilai dampak implementasi, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta melakukan penyempurnaan kebijakan, sebelum aturan tersebut diterapkan secara lebih luas kepada seluruh pelaku industri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 117 untuk industri asuransi dan reasuransi.

Menanggapi hal tersebut, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. menyebut permodalan perseroan telah berada jauh di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh OJK.

“Mengenai regulasi, Zurich Indonesia selalu standarnya lebih tinggi. Jadi kalau RBC minimum, kami hari ini sudah di atas itu, sekitar 300%,” kata Country Manager Zurich Indonesia dan Presiden Direktur Zurich Indonesia, Edhi Tjahja Negara dalam acara Media Gathering di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Dia menekankan bahwa posisi RBC tersebut menunjukkan struktur permodalan perusahaan cukup solid dalam menghadapi berbagai dinamika regulasi dan kondisi industri.

“Yang di-request [diminta] sebenarnya sekitar 120%. Jadi, kami posisinya secara entitas sudah melebihi ketentuan minimum yang diminta oleh ketentuan secara regulasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 untuk industri asuransi dan reasuransi.

PT Asuransi Asei Indonesia menilai New RBC dapat berdampak cukup signifikan dalam memperkuat ketahanan industri, meskipun dampaknya tidak akan langsung terasa dalam jangka pendek.

Kendati demikian, Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe membeberkan bahwa implementasi New RBC tidak sederhana dan akan menghadapi beberapa tantangan struktural di industri.

Pertama, tantangan itu berkaitan dengan kesiapan data dan model risiko yang mana akan membutuhkan data historis yang panjang, kualitas data underwriting dan klaim yang baik, serta kemampuan modelling risiko yang lebih canggih.

“Sementara itu, sebagian perusahaan asuransi di Indonesia masih dalam tahap penguatan data governance dan analytics,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Tantangan kedua, lanjutnya, berkenaan kesiapan SDM aktuaria dan risk management. Hal ini karena kerangka New RBC membutuhkan aktuaria, risk modeler, dan analis keuangan yang memiliki kompetensi dalam stochastic modelling dan capital modelling. Adapun, ketersediaan SDM dengan keahlian tersebut masih terbatas di industri.

Dody meneruskan, tantangan ketiga yakni investasi pada sistem teknologi, yang mana perusahaan asuransi akan perlu melakukan investasi pada sistem manajemen risiko, platform data warehouse, serta software capital modelling. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dalam fase awal implementasi.

“Yang keempat adalah potensi tekanan pada kebutuhan modal, karena beberapa lini bisnis yang memiliki volatilitas tinggi seperti asuransi kesehatan, kredit, atau bencana mungkin memerlukan capital charge yang lebih besar, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian strategi underwriting atau reasuransi,” jelasnya.

Walau demikian, dia menilai akan ada tiga manfaat strategis dari New RBC. Pertama, pengukuran risiko yang lebih akurat, sehingga memungkinkan regulator dan perusahaan asuransi memahami kebutuhan modal berdasarkan eksposur risiko yang sebenarnya.

Kedua, dapat mendorong disiplin manajemen risiko, sehingga perusahaan asuransi akan terdorong memperkuat praktik Enterprise Risk Management (ERM) karena struktur modal akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan risiko.

Dody menambahkan, manfaat ketiga adalah dapat memperkuat kepercayaan pasar karena standar solvabilitas yang lebih kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor, pemegang polis, dan mitra reasuransi internasional.

“Namun dalam jangka pendek dampaknya mungkin tidak langsung terlihat pada kinerja industri, karena perusahaan masih berada dalam fase penyesuaian model risiko, metodologi perhitungan, dan sistem pelaporan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC untuk industri asuransi dan reasuransi.

New RBC adalah metode pengukuran kesehatan atau solvabilitas keuangan perusahaan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang Kontrak Asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menuturkan rencana penerapan New RBC ditujukan dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP.

“OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, saat ini masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Ogi menjelaskan, kajian yang dilakukan mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional, dan relevan dengan perkembangan standar akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Sebagai informasi, skema pencatatan baru di industri asuransi yakni PSAK 117 resmi berlaku pada 1 Januari 2025. OJK menyampaikan sebagian besar perusahaan telah menjalankan proses parallel run untuk PSAK 117 pada triwulan ketiga tahun 2024.

Mengutip laman Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK 117 Kontrak Asuransi bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan asuransi. Standar ini juga menyamakan cara pencatatan laporan keuangan perusahaan asuransi Indonesia dengan standar internasional sehingga dapat diperbandingkan.

Namun, ketidaktepatan penerapan PSAK 117 dapat menimbulkan dampak negatif, seperti laporan keuangan yang tidak akurat, ketidakpatuhan regulasi, penalti, hingga penurunan reputasi perusahaan.

Apa Itu RBC?

Mengutip Peta Jalan atau Roadmap OJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023—2027, RBC adalah ukuran modal yang diperlukan untuk memastikan kemampuan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, meskipun dalam kondisi yang di luar ekspektasi perusahaan atau skenario yang pesimistis.

Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas industri asuransi secara keseluruhan. Proses RBC melibatkan penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap portofolio aset, kewajiban, dan risiko operasional.

“Perusahaan asuransi harus menghitung jumlah modal yang sesuai dengan risiko yang dihadapi dan memastikan bahwa modal tersebut memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh OJK,” tertulis dalam roadmap tersebut.

Adapun, OJK menetapkan standar minimal RBC sebesar 120%. Artinya, perusahaan harus memiliki aset bebas minimal 120% dari total risiko yang dihadapi. Semakin tinggi rasio RBC, semakin sehat kondisi keuangan perusahaan asuransi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan total aset industri asuransi mencapai Rp1.181 triliun per September 2025 atau tumbuh 3,39%.

“Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial memadai dan solid,” kata Ketua OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

Adapun, industri asuransi jiwa mencatat tingkat risk-based capital (RBC) sebesar 481,94%, sementara asuransi umum dan reasuransi mencapai 376,38%. Angka ini jauh di atas ambang batas minimum 120% yang ditetapkan regulator.

Di sektor dana pensiun, total aset tumbuh 8,18% dengan nilai mencapai Rp1.622,78 triliun. Dari jumlah tersebut, aset dana pensiun program sukarela tercatat Rp397,83 triliun, tumbuh 4,87%. Sementara itu, total aset perusahaan penjaminan juga meningkat 1,37% menjadi Rp48,24 triliun.

Industri nonbank lainnya, dari kelompok lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML), tercatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan naik 1% menjadi Rp507,14 triliun. Kinerja ini ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 10,61%.

Profil risiko industri pembiayaan pun tetap terjaga dengan non-performing financing (NPF) gross 2,47% dan NPF net 0,84%. Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan berada pada level memadai yakni 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Pada industri pinjaman daring (pindar), outstanding pembiayaan melesat 22,16% menjadi Rp90,99 triliun per September 2025. Adapun, tingkat wanprestasi (TWP) 90 hari tercatat di level 2,82% secara agregat.

Di sisi lain, OJK juga mencatat perkembangan pesat industri aset kripto. Hingga September 2025, terdapat 1.416 aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

Selain itu, Mahendra menyebut bahwa OJK telah menerbitkan izin untuk 28 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, terdiri dari 1 bursa kripto, 1 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola penyimpanan, serta 24 pedagang aset kripto.