Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menunda gelaran Operasi Patuh 2026 yang semula bakal digelar pada 8–21 Juni 2026.

Penundaan itu diumumkan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Menurut Agus, penundaan dilakukan lantaran Polri tengah fokus pada peringatan Hari Bhayangkara.

"Kita tunda, Polri konsentrasi Hari Bhayangkara," kata Agus kepada wartawan, dikutip Senin (8/6/2026).

Meski operasi ini ditunda, kepolisian tetap mengimbau masyarakat untuk terus disiplin dan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Sebelumnya, Operasi Patuh 2026 bakal menitikberatkan pada penegakan hukum lalu lintas secara digital. Penindakan akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Hambatan tersebut di antaranya pelat nomor kendaraan yang dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian, hingga dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker maupun cat.

Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan ditindak menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Sebab, konsep penindakan tetap menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.

Adapun secara komposisi, penindakan dalam Operasi Patuh 2026 terdiri atas 60% menggunakan ETLE atau penegakan hukum elektronik, 30% menggunakan tilang konvensional, dan 10% melalui teguran simpatik.

JAKARTA - Polri bakal melaksanakan kegiatan Operasi Patuh 2026 selama dua pekan sejak 8 hingga 21 Juni 2026. Hal ini untuk memastikan ketertiban berlalu lintas masyarakat.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin mengungkapkan, Operasi Patuh akan digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah.

Aries mengungkapkan, dalam Operasi Patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Lewat kegiatan ini, katanya, diharapkan masyarakat dapat semakin patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” kata Aries, Selasa (26/5/2026).

Aries menyebut pelanggaran pelat nomor kendaraan mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat akan menjadi fokus penindakan. Pasalnya, seluruh penegakan hukum akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE.

Lihat video: Tidak Dilengkapi Plat Nomor, Mobil Mewah Terjaring Operasi Patuh Jaya



Sementara berbagai pelanggaran pelat nomor itu, kata Aries menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik.

"Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Aries menyebut penindakan Operasi Patuh 2026 akan dilakukan lewat ETLE sebanyak 60%. Sementara tilang konvensional hanya 30% dan sisanya 10% melalui teguran simpatik.

Aries mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa Operasi Patuh 2026 itu dilakukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas melalui langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang terintegrasi.

“Teguran simpatik tetap diberikan dalam situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan pendekatan humanis, namun porsinya tetap terbatas hanya 10%,” tutupnya.

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai mengoperasikan 40 unit kamera Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Handheld Presisi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini sebagai bentuk penguatan penegakan hukum lalu lintas berbasis digital.

"Pengoperasian perangkat ini menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guna meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

ETLE Handheld Presisi merupakan perangkat portabel berbasis kamera digital yang mampu merekam pelanggaran lalu lintas secara langsung dan real-time. Komarudin menjelaskan, perangkat ini memungkinkan petugas melakukan pendataan pelanggaran secara cepat, akurat, dan terintegrasi dengan Sistem e-TLE Nasional, sehingga seluruh proses penindakan dilakukan secara transparan dan berbasis data.



Ia mengatakan puluhan kamera ini akan dikelola oleh para Kasat Lantas jajaran Polda Metro Jaya dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di lapangan. "Pengoperasian ETLE Handheld Presisi bertujuan untuk memaksimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis digital, khususnya pada lokasi atau kondisi yang belum terjangkau oleh kamera ETLE statis," ujar dia.

"Dengan teknologi ini, petugas dapat menjangkau berbagai jenis pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan," sambungnya.

Selain meningkatkan efektivitas penegakan hukum, lanjut dia, penerapan ETLE Handheld Presisi juga merupakan langkah untuk menghindari terjadinya praktik transaksional antara petugas dan pelanggar. "Seluruh pelanggaran yang terekam akan diproses secara sistem, sehingga menjamin objektivitas dan profesionalisme petugas di lapangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Komarudin menyebut Korlantas Polri menegaskan bahwa penggunaan ETLE Handheld Presisi tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas.

"Melalui pengoperasian 40 ETLE Handheld Presisi di wilayah Polda Metro Jaya ini, Korlantas Polri berharap tercipta sistem penegakan hukum lalu lintas yang modern, berkeadilan, serta mampu meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas bagi seluruh masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Korlantas Polri terus melakukan pemanfaatan teknologi mutakhir terkait proses penegakan hukum berlalu lintas. Kini, polisi sabuk putih tersebut resmi mengoperasikan ETLE Drone Patroli Presisi.

Ditgakkum Korlantas Polri mengoperasikan ETLE Drone Patroli Presisi di Jalan Raya Cibubur dengan fokus pemantauan arus kendaraan dan pelanggaran lalu lintas di titik-titik rawan.

Drone diterbangkan untuk memantau secara langsung titik-titik yang sulit dijangkau oleh kamera ETLE statis maupun pengawasan konvensional, sehingga pengawasan lalu lintas dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, pemanfaatan drone dalam penegakan hukum lalu lintas merupakan bentuk komitmen Korlantas Polri dalam menghadirkan sistem penegakan hukum yang objektif, profesional, dan minim interaksi langsung dengan masyarakat.

“Kami berkomitmen menghadirkan penegakan hukum lalu lintas yang berkeadilan, transparan, dan berbasis teknologi. ETLE Drone Patroli Presisi ini kami gunakan untuk menjangkau titik-titik rawan pelanggaran yang selama ini sulit terpantau sekaligus upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat berlalu lintas,” ujar Agus, Jumat (9/1/2026).

Menurut dia, teknologi drone memberikan keunggulan dalam pengawasan dari udara secara real time, akurat, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap pelanggaran dapat ditindak berdasarkan data yang valid sekaligus menghindari potensi penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan data awal pelaksanaan, dalam waktu singkat tercatat 18 pelanggaran lalu lintas berhasil terekam kamera ETLE Drone Patroli Presisi. Pelanggaran tersebut didominasi pengendara roda dua yang tidak mematuhi aturan keselamatan dasar yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Agus menekankan pengoperasian ETLE Drone Patroli Presisi bukan semata-mata bertujuan untuk penindakan, namun juga sarana edukasi dan peringatan dini bagi masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.

“Keselamatan adalah kebutuhan bersama. Dengan disiplin berlalu lintas, kita dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Korlantas Polri akan terus berinovasi dan konsisten dalam mendukung terwujudnya Kamseltibcarlantas di seluruh Indonesia,” ujarnya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan tilang elektronik atau ETLE tetap berlaku di momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tujuannya untuk menekan angka kecelakaan.

"Penerapan e-TLE atau pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement di Jakarta masih tetap diberlakukan," kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, Selasa (30/12/2025).

Menurut dia, penilangan melalui kamera e-TLE ini bertujuan salah satunya untuk menekan angka kecelakaan karena pengendara yang tertib.

"Untuk di dalam kota Jakarta khususnya wilayah Polda Metro Jaya, salah satu sasaran operasi ataupun target operasi dari Operasi Lilin ini adalah menekan angka kecelakaan," ujarnya.

Kendati demikian, Robby menyebut dari data yang ada, jumlah pelanggaran lalu lintas pada tujuh hari menjelang pergantian tahun dapat ditekan dibanding pada Operasi Lilin pada periode sebelumnya.

"Jadi masyarakat sendiri juga sudah mengerti posisi ETLE ada di mana dan ya mudah-mudahan itu bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat," ucapnya.