Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menunda gelaran Operasi Patuh 2026 yang semula bakal digelar pada 8–21 Juni 2026.

Penundaan itu diumumkan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Menurut Agus, penundaan dilakukan lantaran Polri tengah fokus pada peringatan Hari Bhayangkara.

"Kita tunda, Polri konsentrasi Hari Bhayangkara," kata Agus kepada wartawan, dikutip Senin (8/6/2026).

Meski operasi ini ditunda, kepolisian tetap mengimbau masyarakat untuk terus disiplin dan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Sebelumnya, Operasi Patuh 2026 bakal menitikberatkan pada penegakan hukum lalu lintas secara digital. Penindakan akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Hambatan tersebut di antaranya pelat nomor kendaraan yang dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian, hingga dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker maupun cat.

Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan ditindak menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Sebab, konsep penindakan tetap menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.

Adapun secara komposisi, penindakan dalam Operasi Patuh 2026 terdiri atas 60% menggunakan ETLE atau penegakan hukum elektronik, 30% menggunakan tilang konvensional, dan 10% melalui teguran simpatik.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengendara motor maupun mobil diminta lebih disiplin saat berada di jalan mulai pekan ini. Pasalnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak pada 8-21 Juni 2026 di seluruh Indonesia.

Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Dalam pelaksanaannya, polisi akan mengombinasikan penindakan melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang manual.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komaruddin mengatakan ada sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian utama petugas selama operasi berlangsung. Salah satunya adalah kendaraan yang sengaja melepas atau menutupi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Menurut Komaruddin, pelanggaran terkait pelat nomor masih kerap ditemukan di lapangan. Tidak sedikit pengendara yang sengaja melepas pelat nomor untuk menghindari kamera ETLE.

Selain pelat nomor, polisi juga akan menyasar berbagai pelanggaran lain yang selama ini menjadi penyebab tingginya risiko kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum pun akan dilakukan dengan porsi yang lebih besar dibandingkan operasi sebelumnya.

Berikut 10 pelanggaran yang menjadi sasaran Operasi Patuh 2026:

1. Menggunakan telepon genggam saat berkendara

Pengendara yang menggunakan ponsel saat mengemudi dapat dikenai denda maksimal Rp750.000 atau kurungan paling lama tiga bulan. Aktivitas ini dinilai sangat berbahaya karena mengurangi konsentrasi saat berkendara.

2. Pengendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM

Pelanggaran ini menjadi salah satu fokus utama polisi selama operasi berlangsung. Pelanggar dapat dikenai denda maksimal Rp1 juta atau kurungan paling lama empat bulan.

3. Tidak menggunakan sabuk pengaman

Pengemudi maupun penumpang mobil yang tidak mengenakan safety belt dapat dikenai denda maksimal Rp250.000. Selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga meningkatkan risiko cedera saat terjadi kecelakaan.

4. Tidak menggunakan helm berstandar SNI

Pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm SNI juga akan menjadi sasaran petugas. Pelanggaran ini diancam denda maksimal Rp250.000 atau kurungan satu bulan.

5. Melawan arus lalu lintas

Pelanggaran melawan arah masih sering ditemukan di sejumlah ruas jalan. Pelanggar dapat dikenai denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama dua bulan.

6. Melebihi batas kecepatan

Pengendara yang memacu kendaraan di atas batas kecepatan yang ditentukan juga akan ditindak. Ancaman hukumannya berupa denda maksimal Rp500.000 atau kurungan dua bulan.

7. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

Polisi juga akan menindak pengemudi yang mengonsumsi alkohol hingga mengganggu konsentrasi berkendara. Pelanggaran ini dikenai denda maksimal Rp750.000 atau kurungan tiga bulan.

8. Tidak memasang pelat nomor atau menggunakan TNKB tidak sesuai ketentuan

Pelanggaran ini mendapat perhatian khusus dalam Operasi Patuh 2026. Pengendara yang melanggar terancam denda maksimal Rp500.000 atau kurungan dua bulan.

9. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang

Pengendara motor yang membawa lebih dari satu penumpang juga masuk daftar sasaran operasi. Pelanggaran tersebut dapat dikenai denda maksimal Rp250.000 atau kurungan satu bulan.

10. Kendaraan tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan

Kendaraan dengan spion tidak lengkap, knalpot tidak sesuai ketentuan, atau tidak memenuhi standar teknis lainnya akan ditindak petugas. Untuk sepeda motor ancaman dendanya maksimal Rp250.000, sedangkan mobil bisa mencapai Rp500.000.

Komaruddin menjelaskan Operasi Patuh 2026 tidak akan mengandalkan razia stasioner seperti yang selama ini dikenal masyarakat. Sebagai gantinya, petugas akan menerapkan metode hunting system dengan melakukan patroli dan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Sebanyak 2.798 personel gabungan akan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar selama proses penindakan berlangsung.

Dengan dimulainya Operasi Patuh 2026, pengendara diharapkan memastikan kelengkapan kendaraan dan mematuhi seluruh aturan lalu lintas. Selain terhindar dari tilang dan denda, kepatuhan berkendara juga menjadi langkah penting untuk menjaga keselamatan di jalan raya.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal menggelar Operasi Patuh 2026 pada 8 sampai dengan 21 Juni 2026.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin menyampaikan operasi tahun ini menitikberatkan pada penegakan hukum lalu lintas secara digital.

“Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal,” ujar Aries dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).

Aries menjelaskan penindakan dalam Operasi Patuh 2026 akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Hambatan itu di antaranya seperti pelat nomor kendaraan yang dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian, hingga dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker maupun cat.

“Pelanggaran tersebut menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik,” imbuhnya.

Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Sebab, secara konsep penindakan tetap menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.

Adapun, secara komposisi penindakan Operasi Patuh 2026 terdiri dari 60% menggunakan ETLE atau penegakan hukum elektronik, 30% menggunakan tilang konvensional, dan 10% melalui teguran simpatik.

“Teguran simpatik tetap diberikan dalam situasi tertentu yang dinilai lebih efektif menggunakan pendekatan humanis, namun porsinya tetap terbatas hanya 10%,” pungkasnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaudit ulang standar keselamatan operasional taksi listrik Green SM usai satu unit armada perusahaan itu terlibat dalam rangkaian kejadian yang berujung kecelakaan KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Audit dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memanggil manajemen Green SM untuk dimintai klarifikasi pada Selasa (28/4), sehari setelah insiden yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan penumpang tersebut.

"Kami telah membentuk tim khusus ini untuk mendalami keterlibatan taksi Xanh SM termasuk sisi perizinannya, kelengkapan administrasi, pemenuhan standar keselamatan, hingga kepatuhan pada ketentuan operasional angkutan umum," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan resmi di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Selasa (28/4).

Aan mengatakan pendalaman dilakukan meski secara administrasi kendaraan taksi yang terlibat, bernomor polisi B 2864 SBX, tercatat telah terdaftar di aplikasi Siprajab dan masih memiliki kartu pengawasan yang berlaku hingga 28 Oktober 2026.

Kendaraan tersebut juga tercatat resmi beroperasi sebagai layanan taksi reguler di wilayah Jabodetabek. Selain itu, perusahaan Green SM disebut telah mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dengan masa berlaku lima tahun.

Meski demikian, Aan menyatakan pemeriksaan tidak berhenti pada legalitas dokumen.

[Gambas:Youtube]

"Kami akan melihat kembali bagaimana standar manajemen keselamatan dijalankan di lapangan oleh perusahaan ini, termasuk juga kewajiban perusahaan dalam memastikan kendaraan, pengemudi, dan sistem operasionalnya memenuhi aspek keselamatan," kata Aan.

Menurut dia, Kemenhub juga akan menelusuri ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum serta PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi administrasi mulai dari surat peringatan, pembekuan izin sementara, hingga pencabutan izin operasional.

"Kami akan melihat apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan operasional angkutan umum, maka sanksi administrasi akan diberikan secara proporsional sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Aan menambahkan hasil pemeriksaan menyeluruh atas keterlibatan Green SM akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan pemerintah.

Sebelumnya, polisi juga telah mengamankan dan memeriksa sopir taksi Green SM yang kendaraannya diduga mengalami korsleting listrik di perlintasan sebidang tanpa palang pintu dekat Bekasi Timur.

Berdasarkan penjelasan Korlantas Polri, mobil listrik tersebut tertemper KRL relasi Cikarang-Jakarta sehingga mengganggu perjalanan kereta dan memicu proses evakuasi di lintasan.

Dalam kondisi jalur yang masih terganggu, satu rangkaian KRL lain dihentikan di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya yang melaju dari belakang tidak sempat berhenti penuh dan akhirnya menabrak KRL yang tengah berhenti.

Polisi menyebut salah satu faktor yang kini didalami adalah dugaan kurangnya informasi dan koordinasi antarpihak setelah insiden awal di perlintasan, sementara Argo Bromo Anggrek saat itu melaju dengan kecepatan sekitar 110 kilometer per jam.

Adapun Green SM Indonesia sebelumnya menyatakan telah menyerahkan informasi yang relevan kepada pihak berwenang dan mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyebut aktivitas massa dalam peringatan Hari Buruh Internasional atauMay Dayyang jatuh pada 1 Mei mendatang akan terbagi ke dalam tiga kelompok besar dengan lokasi dan isu yang lebih beragam.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin mengatakan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya terpusat di kawasan Monas. Aries mengungkap bahwa beberapa titik yang akan menjadi titik lokasi aksi penyampaian pendapat yang pertama terpusat di Lapangan Monas Jakarta.

Selain itu, titik kedua berada di kawasan Gedung DPR/MPR RI di Senayan, sementara titik aksi penyampaian pendapat ketiga, satu kelompok massa lainnya disebut akan menggelar kegiatan di kawasan kantor Danantara yang berada di sekitar Jalan Gatot Subroto. Menurut Aries, lokasi tersebut dinilai memiliki potensi kerawanan tersendiri mengingat kondisi ruas jalan yang relatif sempit dan berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas.

“Informasi awal ada tiga kelompok besar yang akan melaksanakan kegiatan secara terpisah, dengan isu yang lebih bervariasi dan berkembang. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, khususnya dalam pengaturan lalu lintas dan pengamanan,” jelasnya dikutip dalam keterangan resminya pada laman Korlantas Polri, Selasa (28/4/2026).

Aries menambahkan, Korlantas Polri bersama jajaran terkait akan melakukan langkah-langkah antisipasi guna memastikan kegiatan peringatanMay Daydapat berjalan dengan aman dan tertib, sekaligus meminimalisir dampak terhadap mobilitas masyarakat di sekitar lokasi aksi.

Sebagai informasi, pada peringatanMay Daytahun sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mencatat terdapat lebih dari 1.500 kendaraan bergerak menuju arah Monas melalui sejumlah ruas tol. Entitas usaha JSMR yakni Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) menyebut adanya peningkatan volume kendaraan jenis bus yang mengangkut buruh menuju Monas.

Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati menjelaskan massa buruh mulai bergerak menggunakan sejumlah bus melintasi beberapa Ruas Tol JMT seperti Jagorawi, Dalam Kota dan Cipularang – Padaleunyi.

“Sampai dengan pukul 09.00 WIB, sebanyak 193 bus tercatat melintasi Ruas Tol Cipularang,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (1/5/2025).

Kemudian manajemen JMT juga mencatat 199 bus melintasi Ruas Tol Jakarta – Tangerang dan 72 bus melintasi Ruas Tol Jagorawi menuju kawasan Monas. Adapun, beberapa bus di antaranya melintas dengan pengawalan kepolisian demi menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan tol.

“Secara total, baik kendaraan bus dan nonbus, JMT mencatatkan total sebanyak lebih dari 1.500 kendaraan telah melintasi beberapa Gerbang Tol (GT) menuju Kawasan Monas seperti GT Halim, GT Cililitan, GT Cawang dan GT Tomang,” tambah Widiyatmiko.(Putri Astrian Surahman)

Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin memastikan peningkatan layanan melalui percepatan santunan, penguatan data, serta kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif.

"Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan," kata Awaluddin dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi (Anev) Operasi Ketupat 2026 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan kehadiran pihaknya dalam rakor itu menegaskan komitmen perusahaan sebagai bagian dari BUMN yang tergabung dalam ekosistem Danantara Indonesia untuk terus memperkuat pelayanan publik.

"Khususnya dalam perlindungan terhadap masyarakat pengguna transportasi umum selama periode arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 H," ujarnya.

Rapat tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 sekaligus merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran Operasi Ketupat dan Angkutan Lebaran ke depan.

"Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Evaluasi itu memberikan gambaran menyeluruh atas pelaksanaan Operasi Ketupat 2026," ucapnya.

Dia menuturkan Jasa Raharja berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam percepatan penyerahan santunan dan optimalisasi koordinasi di lapangan.

"Sehingga kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem transportasi yang berkeselamatan.

Melalui dukungan teknologi, penguatan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Ia menambahkan keikutsertaan pihaknya dalam Rakor Anev Operasi Ketupat 2026 memperkuat peran Jasa Raharja dalam mendukung sistem transportasi nasional yang aman dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

"Ke depan, Jasa Raharja terus memperkuat perannya sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja yang andal sekaligus salah satu stakeholder dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas," katanya.

Dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Operasi Ketupat melalui berbagai langkah strategis.

Mulai dari koordinasi intensif dengan kepolisian dan instansi terkait, hingga kesiapsiagaan petugas di lapangan dalam memastikan proses penanganan korban kecelakaan berjalan cepat dan tepat sebagai bagian dari komitmen hadir melayani sepenuh hati.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat membuka rapat itu menekankan keberhasilan Operasi Ketupat 2026 tidak hanya diukur dari kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga dari tingkat keselamatan pengguna jalan.

Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas lalu lintas selama periode arus mudik dan balik, termasuk optimalisasi rekayasa lalu lintas, kesiapsiagaan personel, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang juga hadir pada rapat itu menyampaikan evaluasi merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran.

Menhub berharap ke depan penyelenggaraan transportasi Lebaran dapat semakin baik, karena ekspektasi masyarakat terhadap negara terus meningkat.

"Inovasi harus terus dihadirkan agar masyarakat dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan,” ujar Menhub.

Adapun rapat itu turut dihadiri Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Utama ASDP Heru Widodo, serta Direktur Pelindo Achmad Muchtasyar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Upaya memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran terus diperkuat. Kali ini, PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui kerja sama strategis berbasis integrasi data kendaraan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu, 22 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem distribusi energi subsidi, khususnya untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan bermotor sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

“Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya Wahyudi dikutip dari siaran pers, Kamis, 23 April 2026.

Wahyudi menegaskan integrasi data ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

“Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh,” tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol bersama melalui sistem yang terintegrasi.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data ini, sekaligus menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kerja sama yang telah berjalan.

Ia berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, diharapkan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

“Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” sebut Mars Ega.

(ANN)

Jakarta: Upaya memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran terus diperkuat. Kali ini, PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui kerja sama strategis berbasis integrasi data kendaraan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu, 22 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem distribusi energi subsidi, khususnya untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan bermotor sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

“Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya Wahyudi dikutip dari siaran pers, Kamis, 23 April 2026.

Wahyudi menegaskan integrasi data ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

“Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh,” tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol bersama melalui sistem yang terintegrasi.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data ini, sekaligus menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kerja sama yang telah berjalan.

Ia berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, diharapkan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

“Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” sebut Mars Ega.

(ANN)

Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi semakin akurat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPH Migas menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dan PT Pertamina Patra Niaga.

PKS tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Kendaraan Bermotor dalam Pengaturan dan Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) itu ditandatangani di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

"Kolaborasi BPH Migas Korlantas Polri, dan Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran," ujarnya usai penandatanganan PKS.

Wahyudi menegaskan, integrasi data ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

"Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh," tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol bersama melalui sistem yang terintegrasi.

"Mencegah adanya fraud (kecurangan) oknum konsumen pengguna yang melakukan pengisian di luar ketentuan dan persyaratan konsumen yang berhak," sebut Wahyudi.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi kendaraan bermotor dalam pengaturan dan pengendalian konsumen pengguna JBT dan JBKP, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan, dukungan penuh terhadap integrasi data ini, sekaligus menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kerja sama yang telah berjalan.

Ia pun berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menjelaskan, integrasi data kendaraan oleh Korlantas Polri ini dapat dimanfaatkan lintas sektor, menciptakan efisiensi pelayanan publik, sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sedangkan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan, integrasi data kendaraan dengan sistem subsidi menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akurasi, serta mendorong proses validasi yang lebih cepat dan presisi.

Turut hadir dalam acara penandatanganan antara lain Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dan Fathul Nugroho, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, dan Plh Direktur BBM BPH Migas Nuryanti Wijayanti.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, mengingatkan agar wajib pajak selalu memenuhi kewajibannya.

Salah satunya ialah balik nama usai membeli kendaraan bekas dari awalnya berstatus pemilik lama ke baru. Jika tidak, kendaraan bisa diblokir.

"Silakan wajib pajak, isi formulir (pernyataan) bahwa kendaraan itu adalah mobilmu, kamu siap untuk diblokir dan kamu siap untuk melakukan proses balik nama di tahun depan," kata Wibowo dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/4/2026).

Hal ini disampaikan Wibowo saat membahas kebijakan perpanjangan pajak tahunan STNK tanpa mensyaratkan KTP pemilik lama yang baru-baru ini masif di Jawa Barat.

Kebijakan yang rencananya akan diberlakukan secara nasional ini merupakan kelonggaran bagi pemilik kendaraan bekas untuk segera memproses balik nama.

Jika hal ini tak dilakukan, maka data kendaraan diblokir pada tahun berikutnya.

"Nanti akan kami blokir tahun depan. Kalau tidak balik nama (tahun depan), kami pastikan tidak akan sah. Kalau tidak sah kan berarti tidak bisa bayar pajak," ujar Wibowo.

Bila data kendaraan diblokir, maka pemilik tak bisa melakukan perpanjangan STNK. Hal ini menyebabkan kendaraan dinyatakan ilegal bila dioperasikan.

Pajak tahunan STNK tanpa KTP pemilik lama

Korlantas Polri mengizinkan pajak tahunan STNK tanpa KTP pemilik lama karena realitas di lapangan.

Aturannya memang harus menggunakan KTP pemilik lama merunut Perpol 7 Tahun 2021, namun kali ini bisa diganti dengan surat pernyataan.

Isi surat pernyataannya adalah memang benar kendaraan ini merupakan miliknya dan diwajibkan balik nama paling lambat di tahun berikutnya.

Jika tak dilaksanakan maka data kendaraan akan diblokir di tahun berikutnya.

"Apabila tadi masyarakat ternyata sudah (membeli) kendaraan tersebut, sudah berpindah tangan dan masyarakat ini adalah sebagai pemilik baru, enggak memiliki KTP pemilik lama, tetap kita layani. Tetapi tadi kita suruh isi formulir pernyataan. Ini bagi saya ini langkah-langkah yang solutif ya, kami sudah sepakat dengan Gubernur Jawa Barat, transformasi pelayanan lah," jelasnya.

Meski demikian, Korlantas Polri tetap akan memverifikasi mengenai status kendaraan yang hendak bayar pajak tahunan maupun balik nama.

Hal ini, agar masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa perlu terhambat persoalan administrasi.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama Segera Berlaku Nasional" dan "Alasan Korlantas Izinkan Bayar Pajak Tahunan Tanpa KTP Pemilik Lama"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghapuskan KTP pemilik pertama sebagai syarat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor resmi mendapat dukungan dari Korlantas Polri.

Korlantas Polri yang diwakili Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Wibowo, bertemu dengan Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satu poinnya adalah solusi atas dinamika pelayanan di Samsat, khususnya terkait keluhan masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memberikan layanan yang cepat dan terjangkau. Salah satu terobosan yang disepakati adalah kemudahan perpanjangan pajak tahunan tanpa kewajiban melampirkan KTP pemilik awal kendaraan.

“Pertemuan hari ini, kita harus bekerjasama untuk memberikan layanan yang cepat dan murah bagi masyarakat. Sehingga perpanjangan pembayaran pajak tahunan itu dilakukan tanpa harus menggunakan KTP pemilik awal,” ujar pria yang akrab disapa KDM, Senin (13/4/2026).

Menurut KDM, kebijakan tersebut berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat, bukan sekadar peningkatan pendapatan daerah.

“Yang paling utama bagi kita adalah bukan ingin memperbanyak pendapatan daerah, tapi memperbanyak jalan yang mulus di seluruh Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Wibowo mengatakan, bahwa kebijakan Dedi Mulyadi merupakan bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat. Korlantas Polri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, kata dia, telah menyepakati langkah konkret untuk menyederhanakan proses administrasi kendaraan.

“Kita sudah sepakat, sehingga proses pembayaran pajak pada kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan tidak diperlukan lagi KTP pemilik lama. Masyarakat pun juga bisa langsung melaksanakan biaya balik nama [BBN],” ujar Wibowo.

Wibowo menambahkan, petugas Korlantas Polri akan aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat agar proses administrasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian layanan di Samsat, mengurangi keluhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor secara nasional.

Dengan kemudahan yang ditawarkan, harapannya, tingkat kesadaran masyarakat meningkat, lalu, angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) bisa terus ditekan, pendataan pemilik kendaraan makin baik karena proses balik nama makin mudah.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan pergerakan masyarakat saat arus mudik Lebaran 2026 mencapai 147,55 juta orang berdasarkan mobile positioningdata yang terhitung pada 13-29 Maret 2026.

Angka tersebut naik sebesar 2,53 persen dibandingkan dari hasil survei yang mencatat sebanyak 143,92 juta orang.

"Untuk pergerakan orang, berdasarkan mobile positioning data terhitung sejak tanggal 13 hingga 29 Maret 2026 selama 17 hari, jumlah orang yang melakukan perjalanan adalah 147,55 juta orang. Mengalami kenaikan sebesar 2,53 persen dari hasil survei sebesar 143,92 juta orang," ujar Dudy dalam acara Penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (30/3).

Dudy menerangkan pergerakan kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek mencapai 2,96 juta kendaraan, naik 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun distribusi pergerakannya mencakupi 51,5 persen menuju arah timur, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian, 26,5 persen menuju arah barat, yakni Banten dan Sumatra, serta 22 persen menuju arah selatan, yakni Kabupaten Bogor dan sekitarnya.

Sementara itu, untuk pergerakan kendaraan yang masuk ke wilayah Jabodetabek mencapai 2,70 juta kendaraan, turun 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Distribusi pergerakannya mencakup 48 persen dari arah timur, 28,3 persen dari arah barat dan 23,5 persen dari arah selatan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan berdasarkan data dari Korlantas Polri, angka kecelakaan selama periode mudik Lebaran 2026 tercatat sebanyak 3.517 kejadian. Angka tersebut turun sebesar 6,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System dari Korlantas Polri angka kecelakaan tercatat 3.517 kejadian. Jumlah kejadian tersebut mengalami penurunan sebesar 6,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya," terang Dudy.

Untuk angka fatalitas atau meninggal dunia mengalami penurunan sebesar 31,19 persen, dan korban luka berat turun 13,8 persen.

Kendati demikian, Dudy menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.

"Tidak boleh ada kompromi dalam aspek kelaikan sarana, kesiapan prasarana, maupun kepatuhan terhadap standar operasional. Pelaksanaan ramp check, pengawasan di lapangan, serta pengendalian lalu lintas yang terintegrasi harus terus kita perkuat," pungkas Dudy.