Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA, mulai mengurangi produksi minyak mentah. Ini dilakukan lantaran perusahaan kehabisan kapasitas penyimpanan akibat blokade Amerika Serikat (AS).
Blokade AS itu membuat Venezuela tidak bisa mengekspor minyak. Adapun blokade tak lepas dari krisis politik di bawah pemerintahan sementara setelah Presiden Nicolas Maduro dan istrinya ditangkap oleh pasukan AS pada Sabtu (3/1/2026) lalu.
Dilansir dari Reuters, Senin (5/1/2026), ekspor minyak merupakan sumber pendapatan utama Venezuela. Ekspor kini terhenti setelah blokade AS terhadap kapal tanker yang dikenai sanksi dan penyitaan dua kargo minyak bulan lalu.
Berdasarkan data pelayaran yang dihimpun hingga Minggu (5/1), pengiriman kargo milik Chevron yang sebelumnya mendapat pengecualian lisensi dari Washington, dilaporkan turut terhenti sejak pekan lalu.
Dalam pengumuman penahanan Maduro, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa embargo minyak terhadap Venezuela kini berlaku sepenuhnya di bawah pengawasan masa transisi pemerintahan oleh Paman Sam.
Langkah PDVSA untuk menutup ladang minyak dan klaster sumur dilakukan seiring dengan menumpuknya stok di darat (onshore). Selain itu, perusahaan juga menghadapi kelangkaan bahan pengencer (diluents) yang krusial untuk mencampur heavy oil Venezuela agar layak dikapalkan.
Sumber internal menyebutkan bahwa PDVSA telah meminta pengurangan output kepada sejumlah perusahaan patungan (joint venture), termasuk Petrolera Sinovensa (CNPC), serta unit usaha Chevron seperti Petropiar dan Petroboscan. Sementara itu, Petromonagas yang sebelumnya dikelola bersama Roszarubezhneft kini dioperasikan penuh oleh PDVSA.
Di lapangan, pekerja di Sinovensa mulai mempersiapkan pemutusan koneksi pada 10 klaster sumur. Langkah ini diambil akibat penumpukan minyak mentah ekstra berat dan kelangkaan bahan pengencer.
Meski demikian, sumber menyebutkan bahwa sumur-sumur tersebut dapat diaktifkan kembali dengan cepat jika situasi membaik.
Biasanya, sebagian output Sinovensa dikirim ke China sebagai skema pembayaran utang. Namun, data pelayaran LSEG menunjukkan dua supertanker berbendera China yang menuju Venezuela terpantau berhenti sejak akhir Desember.
Kondisi serupa terjadi di Petromonagas. Perusahaan itu telah mengurangi produksi sejak akhir pekan lalu. Penghentian produksi dilakukan sembari menunggu pasokan bahan pengencer melalui pipa kembali normal.
Adapun Chevron dilaporkan belum memangkas produksinya secara drastis karena masih memiliki ruang penyimpanan di Petropiar.
Namun, keterbatasan kapasitas di Petroboscan dan tertahannya kapal-kapal pengangkut di perairan Venezuela diprediksi akan memaksa perusahaan asal AS tersebut untuk melakukan langkah serupa dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi geopolitik yang dipicu penangkapan Presiden VenezuelaNicolás Maduro oleh Amerika Serikat (AS) memunculkan risiko baru bagi pasar keuangan global. Lonjakan imbal hasil (yield) US Treasury menjadi sinyal bahaya bagi pasar obligasi domestik.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai pasar merespons insiden tersebut sebagai peningkatan ketidakpastian global, alih-alih sekadar gangguan energi. Alasannya, terjadi arus modal yang deras mengalir ke aset safe haven seperti emas yang kini bertengger di level harga sangat tinggi.

"Penangkapan yang disusul embargo ini lebih dibaca pasar sebagai eskalasi politik yang menambah ketidakpastian. Dampaknya ke ekonomi global biasanya lewat jalur sentimen dan biaya dana; pelaku usaha menunda investasi dan biaya pinjaman global naik," ujarnya kepadaBisnis, Minggu (4/1/2026).

Menurut Josua, kecemasan pasar tercermin jelas pada pergerakan surat utang pemerintah AS. Yield US Treasury tenor 10 tahun terpantau meroket hingga sempat menyentuh level 4,19%.

Dia menjelaskan bahwa lonjakan ini terjadi karena investor menuntut kompensasi risiko yang lebih besar di tengah arah kebijakan The Fed yang dinilai belum sepenuhnya jelas.

"Meskipun suku bunga kebijakan [Fed Funds Rate] sudah dipangkas ke kisaran 3,5% hingga 3,75%, notulensi rapat FOMC masih menunjukkan perbedaan kekhawatiran antara inflasi yang bertahan atau pelemahan pasar kerja. Wajar bila yield 10 tahun bergerak naik," jelasnya.

Transmisi ke Pasar SBN

Bagi pasar keuangan Indonesia, lonjakan yield AS ini membawa efek domino yang serius. Josua mengingatkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi AS secara otomatis mempersempit selisih (spread) dengan Surat Berharga Negara (SBN).

Kondisi ini bisa memaksa pasar menuntut yield SBN yang lebih tinggi agar tetap kompetitif, yang berujung pada koreksi harga obligasi domestik.

"Investor asing biasanya menjadi lebih selektif atau mengurangi porsi bila tekanan nilai tukar membesar. Sementara investor domestik umumnya merespons dengan memendekkan tenor portofolio atau mengambil posisiwait and see," tutur Josua.

Lebih jauh, dia mewaspadai rambatan risiko ini ke sektor riil. Tekanan pada pasar obligasi berpotensi mengerek biaya pendanaan bagi pemerintah dan korporasi, serta membebani nilai tukar Rupiah.

Jika pelemahan kurs berlanjut dan memicu kenaikan harga barang impor maka daya beli masyarakat kelas menengah menjadi pertaruhannya.

"Tantangannya bagi kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas pasar keuangan sambil tetap memastikan belanja yang produktif, agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam," tutupnya.