Bisnis.com, JAKARTA - Minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan penurunan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar global. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) memang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik, tetapi tekanan dari faktor eksternal membuat pasar obligasi domestik belum sepenuhnya pulih.

Kondisi tersebut tercermin dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 19 Mei 2026 yang hanya mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp18,79 triliun, terendah sepanjang tahun ini. Padahal, pada lelang sukuk perdana awal 2026, pemerintah masih mampu menghimpun incoming bids hingga Rp55,26 triliun. Penurunan minat tersebut menunjukkan investor masih cenderung berhati-hati dalam menempatkan dana pada instrumen surat utang pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya masih mampu menjaga daya tarik SBN melalui tingkat imbal hasil yang kompetitif. Data Kementerian Keuangan menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,73% pada pertengahan Mei 2026, mendekati asumsi fiskal sebesar 6,9%. Pada kuartal I/2026, yield SUN tenor 10 tahun bahkan bergerak naik dari 6,21% pada awal Januari menjadi 6,93% pada akhir Maret.

Meski demikian, pasar obligasi Indonesia menghadapi tantangan dari ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Prospek imbal hasil obligasi pemerintah AS yang semakin menarik membuat sebagian investor global memilih menahan ekspansi ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal global juga turut membatasi aliran modal masuk.

Untuk menjaga stabilitas pasar, Bank Indonesia meningkatkan intervensi melalui pembelian SBN. Hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN senilai Rp140,57 triliun, termasuk Rp73,28 triliun melalui pasar sekunder. Langkah tersebut ditempuh guna menjaga likuiditas sekaligus mencegah kenaikan yield yang terlalu tajam sehingga dapat memicu arus modal keluar.

Di tengah tantangan tersebut, basis investor domestik masih menjadi penopang utama pasar surat utang nasional. Kepemilikan SBN oleh investor ritel terus meningkat dan mencapai Rp6.762,14 triliun per April 2026.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini kepercayaan investor terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) tetap solid di tengah eskalasi geopolitik global. Bank Indonesia (BI) turut bantu menjaga imbal hasil obligasi pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa kuatnya kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, tercermin dari pergerakan imbal hasil (yield) SBN yang tidak mengalami lonjakan ekstrem.

Meskipun pasar sempat diguncang oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah pasca-serangan rudal yang melibatkan Israel-Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026, pemerintah menilai dampak rembesannya ke pasar obligasi domestik masih dalam batas wajar.

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada yield kita, pada fiskal kita, maka yield-nya akan melonjak," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,01% pada akhir 2025. Terkini, berdasarkan hasil lelang terakhir per 12 Mei 2026, yield rata-rata tertimbang SBN 10 tahun yang dimenangkan berada di posisi 6,73% atau naik 0,72 poin persentase.

"Sekarang ini di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [gejolak geopolitik]. Ya, ada peningkatan, tapi tidak signifikan. Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," kata Juda.

Dalam agenda yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa ketidakpastian global telah mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury), hingga penguatan indeks dolar AS (DXY). Perkembangan tersebut mendorong arus modal keluar dari pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh sebab itu, Destry mengungkapkan bahwa bank sentral turut melakukan intervensi di pasar utang negara agar menjaga stabil yield-nya sehingga mencegah arus modal keluar lenih lanjut.

"Kita juga sudah melakukan pembelian SBN juga, dalam mereka mendorong likuditas dan juga menjaga yield pembelian supaya tidak terlalu meningkat tajam," katanya.

Adapun, dari awal tahun hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN sebesar Rp140,57 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp73,28 triliun di antara dilakukan lewat pembelian di pasar sekunder.

Lebih lanjut, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI juga melakukan intervensi di pasar spot, non-deliverable forward (NDF), hingga Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Dari sisi pasokan valuta asing, otoritas moneter memperketat pengawasan untuk memastikan setiap permintaan dolar AS memiliki underlying transaksi yang riil, seperti kebutuhan impor atau kewajiban pembayaran utang.

Langkah pamungkas adalah pengetatan moneter melalui jalur suku bunga. Seperti diketahui, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Mei 2026, bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25%.

"Kita harus membuat instrumen rupiah kita itu menjadi menarik lagi, sehingga itu bisa mendorong inflow [aliran modal] kembali masuk, paling tidak ke pasar keuangan kita dulu," jelas Destry.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera mengaktifkan kembali program stabilisasi obligasi negara (Bond Stabilization Fund/BSF) demi meredam tren kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus mencegah modal asing keluar secara besar-besaran.

Purbaya menyatakan bahwa fasilitas ini sejatinya bukanlah instrumen baru di bendahara negara, melainkan program lama yang selama ini tidak dioperasikan. Dia bahkan mengungkapkan BSF akan kembali aktif pada Kamis (7/5/2026) esok.

"Itu bukan hal yang baru, tapi tidak pernah dijalankan. Artinya ada tapi mati. Sebetulnya sudah ada tapi mati. Saya mau hidupkan saja," ujarnya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan program BSF sejak 2010 dan berjalan pada 2011. Saat itu, Kemenkeu dan Kementerian BUMN menandatangani nota kesepakatan yang isinya meminta 13 BUMN menjadi standby buyer obligasi negara dari program tersebut.

Program BSF saat itu bertujuan menstabilkan pasar sekunder surat utang negara apabila dana asing keluar secara besar-besaran.

Sementara kali ini, Purbaya menyampaikan bahwa instrumen ini murni merupakan fasilitas internal milik Kementerian Keuangan dan dioperasikan menggunakan APBN.

Dia menjelaskan langkah ini berbeda dengan BSF yang berada di bawah kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang umumnya baru dijalankan ketika terjadi krisis.

Purbaya pun menjelaskan langkah 'menghidupkan' lagi skema BSF demi merespons eskalasi di pasar obligasi domestik. Dia menyoroti tren pergerakan yield SBN yang menanjak cukup kencang dalam beberapa bulan terakhir.

Tercatat, yield sempat berada di level 5,9% pada lahir tahun lalu namun terus hingga menembus 6,7% pada akhir April 2026.

Dalam mekanisme pasar, kenaikan yield berbanding terbalik dengan harga obligasi. Purbaya mengingatkan bahwa kejatuhan harga obligasi ini membawa risiko signifikan bagi porsi kepemilikan asing di pasar SBN domestik.

"Asing yang punya bond di sini kan mengalami capital loss. Ada aturan-aturan di lembaga investasi mereka, kalau loss sekian, mereka mesti potong sekian. Jadi itu yang memicu [keluarnya modal]," jelasnya.

Dengan skema BSF, Kemenkeu menargetkan adanya stabilitas harga obligasi di pasar sekunder untuk menahan kepanikan investor asing. Purbaya meyakini bahwa intervensi dengan skala yang terukur sudah cukup untuk memberikan sinyal positif ke pasar.

Meski demikian, untuk menentukan besaran pasti kuota pembelian kembali (buyback) obligasi di pasar sekunder, Kemenkeu tetap akan menjalin komunikasi dengan otoritas moneter.

Dia pun menggarisbawahi bahwa BSF tidak hanya bertujuan mengamankan postur pembiayaan APBN dari beban bunga yang tinggi, tetapi juga menjadi manuver pelengkap pemerintah dalam menopang stabilitas nilai tukar.

"Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri," tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi geopolitik yang dipicu penangkapan Presiden VenezuelaNicolás Maduro oleh Amerika Serikat (AS) memunculkan risiko baru bagi pasar keuangan global. Lonjakan imbal hasil (yield) US Treasury menjadi sinyal bahaya bagi pasar obligasi domestik.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai pasar merespons insiden tersebut sebagai peningkatan ketidakpastian global, alih-alih sekadar gangguan energi. Alasannya, terjadi arus modal yang deras mengalir ke aset safe haven seperti emas yang kini bertengger di level harga sangat tinggi.

"Penangkapan yang disusul embargo ini lebih dibaca pasar sebagai eskalasi politik yang menambah ketidakpastian. Dampaknya ke ekonomi global biasanya lewat jalur sentimen dan biaya dana; pelaku usaha menunda investasi dan biaya pinjaman global naik," ujarnya kepadaBisnis, Minggu (4/1/2026).

Menurut Josua, kecemasan pasar tercermin jelas pada pergerakan surat utang pemerintah AS. Yield US Treasury tenor 10 tahun terpantau meroket hingga sempat menyentuh level 4,19%.

Dia menjelaskan bahwa lonjakan ini terjadi karena investor menuntut kompensasi risiko yang lebih besar di tengah arah kebijakan The Fed yang dinilai belum sepenuhnya jelas.

"Meskipun suku bunga kebijakan [Fed Funds Rate] sudah dipangkas ke kisaran 3,5% hingga 3,75%, notulensi rapat FOMC masih menunjukkan perbedaan kekhawatiran antara inflasi yang bertahan atau pelemahan pasar kerja. Wajar bila yield 10 tahun bergerak naik," jelasnya.

Transmisi ke Pasar SBN

Bagi pasar keuangan Indonesia, lonjakan yield AS ini membawa efek domino yang serius. Josua mengingatkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi AS secara otomatis mempersempit selisih (spread) dengan Surat Berharga Negara (SBN).

Kondisi ini bisa memaksa pasar menuntut yield SBN yang lebih tinggi agar tetap kompetitif, yang berujung pada koreksi harga obligasi domestik.

"Investor asing biasanya menjadi lebih selektif atau mengurangi porsi bila tekanan nilai tukar membesar. Sementara investor domestik umumnya merespons dengan memendekkan tenor portofolio atau mengambil posisiwait and see," tutur Josua.

Lebih jauh, dia mewaspadai rambatan risiko ini ke sektor riil. Tekanan pada pasar obligasi berpotensi mengerek biaya pendanaan bagi pemerintah dan korporasi, serta membebani nilai tukar Rupiah.

Jika pelemahan kurs berlanjut dan memicu kenaikan harga barang impor maka daya beli masyarakat kelas menengah menjadi pertaruhannya.

"Tantangannya bagi kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas pasar keuangan sambil tetap memastikan belanja yang produktif, agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pasar obligasi Tanah Air ditinggalkan oleh investor asing pada akhir tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan di pasar obligasi, indeks pasar obligasi atau indeks obligasi komposit Indonesia (ICBI) melemah 0,43% secara bulanan (month to month/MtM) per November 2025.

Meskipun, indeks masih di zona hijau, naik 11,07% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) atau sejak perdagangan perdana 2025.

“Pasar obligasi domestik terjaga stabilitasnya, meski ICBI turun tipis 0,43% pada November 2025,” kata Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Kamis (11/12/2025).

Dana asing pun lari dari pasar obligasi Tanah Air. Di pasar surat berharga negara (SBN), investor nonresiden mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp5,93 triliun pada November 2025. Pasar SBN pun mencatatkan net sell asing sebesar Rp4,48 triliun sepanjang 2025.

Catatan net sell asing di pasar SBN pada November 2025 itu melanjutkan tren 2 bulan sebelumnya. Pada Oktober 2025, investor non-residen membukukan net sell di pasar SBN sebesar Rp27,56 triliun dan pada September 2025 sebesar Rp45,76 triliun.

Dana asing pun lari dari pasar obligasi korporasi. Investor nonresiden mencatatkan jual bersih asing sebesar Rp100 miliar pada November 2025 di pasar obligasi korporasi. Dengan begitu, net sell asing di pasar obligasi korporasi menjadi Rp1,6 triliun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan aliran keluar dana asing yang deras di pasar SBN dalam beberapa bulan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya dinamika pasar di tengah kondisi global yang berubah cepat.

“Perpindahan dana bisa berlangsung dengan cepat. Sekarang fund manager aktif melakukan perubahan portofolio. Kalau saya melihat ini karena dinamika global yang berubah, baik isu maupun sisi kebijakan-kebijakan,” kata Ramdhan kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini porsi kepemilikan asing atau non-residen di pasar SBN memang tergolong kecil, yakni 14%. Namun, ketertarikan asing terhadap SBN tetap memiliki pengaruh kuat di pasar obligasi.

“Mereka [investor asing] drive market kita. Mereka lebih berani aksi, masuk atau keluar ke pasar, biasanya domestik pun follow,” kata Ramdhan.

Namun, terdapat peluang kembalinya dana asing masuk ke pasar obligasi Tanah Air pada 2026. Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan arus keluar dengan deras dana asing di pasar SBN bisa ditekan pada 2026 ditopang oleh sejumlah sentimen.

"Stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi faktor yang memengaruhi dalam menarik investor asing di SBN," kata Rully pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi akan menjadi pertimbangan. Kebijakan harus dikomunikasikan secara lebih komprehensif dan transparan.

"Investor asing akan melihat arah kebijakan yang lebih pasti. Pemerintah harus make sure defisit fiskal terjaga. Efektivitas pengeluaran harus lebih bisa dijelaskan, juga harmonisasi pemerintah melalui Kemenkeu," ujar Rully.