Bisnis.com, JAKARTA — Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) alias US Treasury (yield UST) serta milik Jepang tenor 30 tahun naik masing-masing ke level 5,09% dan 4,03%.

Berdasarkan data tradingview.com, level yield surat utang kedua pemerintah negara G7 ini mencetak rekor tertinggi baru. Untuk surat utang pemerintah AS, rekor ini setidaknya merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2023.

Obligasi pemerintah Jepang dengan yield yang melampaui level 4% ini bahkan merupakan rekor perdana. Kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Jepang terlihat cukup konsisten setidaknya sejak 2025 lalu.

Adapun untuk tenor 10 tahun, yield obligasi pemerintah AS dan Jepang masih berada di level masing-masing 4,5% dan 2,7%.

Apabila dibandingkan dengan sejumlah negara-negara utama anggota G20, yield obligasi tertinggi untuk tenor 10 tahun masih dipegang oleh Turki sebesar 32,3%. Brasil menyusul dengan yield 14,2%, Meksiko 9,1% dan Afrika Selatan 8,7%.

Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun alias obligasi pemerintah Indonesia kini berada di level 6,7%. Besarannya masih di bawah India yakni 7%, tetapi berada di atas Inggris 5,1%, Australia 5% dan Korea Selatan 4,1%.

Pada akhir April 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa spread atau selisih antara yield SBN dan UST sebesar 83 basis poin (bps) atau antara 5,17% dan 4,34%.

Meski demikian, belakangan pemerintah menaikkan imbal hasil hingga ke level di atas 6% sejalan dengan aksi keluarnya modal asing dari pasar keuangan Tanah Air (outflow).

Untuk membantu menarik kembali aliran modal asing, Bank Indonesia (BI) pun menggunakan instrumen moneter berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sampai dengan 30 April 2026, aliran masuk modal asing masuk (inflow) mencapai US$3,3 miliar.

"Terutama pada instrumen SRBI dan SBN setelah di triwulan I ada outflow US$1,7 miliar," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Perry menyebut langkah menaikkan yield untuk menyerap modal di pasar keuangan ini merupakan salah satu dari tujuh langkah guna stabilisasi nilai tukar rupiah.

Berkat kebijakan tersebut, aliran masuk modal asing secara tahun berjalan (year-to-date) mencapai Rp78,1 triliun ke SRBI. Sementara pasar saham masih mencatatkan outflow sebesar Rp38,6 triliun.

"SBN meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tetapi year-to-date Rp11,7 triliun outflow," kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Indikator Credit Default Swap (CDS) terpantau mengalami kenaikan tipis pada hari ini, Jumat (6/2/2026), setelah Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Dalam pengumuman yang dipublikasikan kemarin, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service mempertahankan peringkat utang Indonesia di level investment grade Baa2, tetapi menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif. Moody’s menyampaikan bahwa perubahan ini mencerminkan menurunnya prediktabilitas penyusunan kebijakan, yang berisiko menurunkan efektivitas kebijakan dan kekhawatiran terkait tata kelola.

Namun demikian, perubahan outlook tidak serta-merta berujung pada penurunan peringkat. Berkaca pada fase awal pandemi Covid-19, S&P pernah merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif pada April 2020 dan mempertahankannya dalam periode yang cukup panjang. S&P kemudian mengembalikan outlook Indonesia ke stabil pada 2022, tanpa disertai penurunan peringkat.

Pada pagi ini, BNI Sekuritas mencatat indikator global menunjukkan sentimen yang cenderung beragam. Yield curve US Treasury (UST) 5-tahun dan 10-tahun masing-masing turun sebesar 9 basis poin (bps) dan 8 bps dari hari sebelumnya menjadi 3,74% dan 4,21%.

“Namun, Credit Default Swap (CDS) 5-tahun Indonesia meningkat 3 bps menjadi 80 bps, seiring dengan penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif,” tulis Head of Fixed Income BNI Sekuritas Amir Dalimunthe dalam risetnya, Jumat (6/2/2026).

Selain CDS 5-tahun Indonesia, lanjutnya, penurunan outlook tersebut juga dapat berdampak terhadap pelemahan rupiah. Amir mengatakan apabila terjadi pelemahan signifikan berpotensi mendorong penerbitan SRBI yang lebih agresif oleh Bank Indonesia.

Data DJPPR per 4 Februari 2026, menunjukkan porsi investor asing atas SBN Rupiah yang dapat diperdagangkan berada di level Rp884,0 triliun atau 13,2% dari total outstanding. Dalam beberapa tahun terakhir, porsi investor asing masih dalam tren penurunan dari 14,9% per Desember 2023, 14,5% per Desember 2024, dan 13,4% per Desember 2025.

“Pada hari ini, kami mengantisipasi peningkatan volatilitas untuk harga dan yieldSurat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah.”

Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi yang akan menarik bagi para investor, yaitu FR0100, FR0068, FR0103, FR0108, FR0098, FR0106.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi geopolitik yang dipicu penangkapan Presiden VenezuelaNicolás Maduro oleh Amerika Serikat (AS) memunculkan risiko baru bagi pasar keuangan global. Lonjakan imbal hasil (yield) US Treasury menjadi sinyal bahaya bagi pasar obligasi domestik.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai pasar merespons insiden tersebut sebagai peningkatan ketidakpastian global, alih-alih sekadar gangguan energi. Alasannya, terjadi arus modal yang deras mengalir ke aset safe haven seperti emas yang kini bertengger di level harga sangat tinggi.

"Penangkapan yang disusul embargo ini lebih dibaca pasar sebagai eskalasi politik yang menambah ketidakpastian. Dampaknya ke ekonomi global biasanya lewat jalur sentimen dan biaya dana; pelaku usaha menunda investasi dan biaya pinjaman global naik," ujarnya kepadaBisnis, Minggu (4/1/2026).

Menurut Josua, kecemasan pasar tercermin jelas pada pergerakan surat utang pemerintah AS. Yield US Treasury tenor 10 tahun terpantau meroket hingga sempat menyentuh level 4,19%.

Dia menjelaskan bahwa lonjakan ini terjadi karena investor menuntut kompensasi risiko yang lebih besar di tengah arah kebijakan The Fed yang dinilai belum sepenuhnya jelas.

"Meskipun suku bunga kebijakan [Fed Funds Rate] sudah dipangkas ke kisaran 3,5% hingga 3,75%, notulensi rapat FOMC masih menunjukkan perbedaan kekhawatiran antara inflasi yang bertahan atau pelemahan pasar kerja. Wajar bila yield 10 tahun bergerak naik," jelasnya.

Transmisi ke Pasar SBN

Bagi pasar keuangan Indonesia, lonjakan yield AS ini membawa efek domino yang serius. Josua mengingatkan bahwa kenaikan imbal hasil obligasi AS secara otomatis mempersempit selisih (spread) dengan Surat Berharga Negara (SBN).

Kondisi ini bisa memaksa pasar menuntut yield SBN yang lebih tinggi agar tetap kompetitif, yang berujung pada koreksi harga obligasi domestik.

"Investor asing biasanya menjadi lebih selektif atau mengurangi porsi bila tekanan nilai tukar membesar. Sementara investor domestik umumnya merespons dengan memendekkan tenor portofolio atau mengambil posisiwait and see," tutur Josua.

Lebih jauh, dia mewaspadai rambatan risiko ini ke sektor riil. Tekanan pada pasar obligasi berpotensi mengerek biaya pendanaan bagi pemerintah dan korporasi, serta membebani nilai tukar Rupiah.

Jika pelemahan kurs berlanjut dan memicu kenaikan harga barang impor maka daya beli masyarakat kelas menengah menjadi pertaruhannya.

"Tantangannya bagi kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas pasar keuangan sambil tetap memastikan belanja yang produktif, agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam," tutupnya.