Bisnis.com, JAKARTA — Dalam pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Republik Korea Lee Jae Myung menyinggung terkait dengan suplai gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) serta batu bara seiring dengan tantangan gejolak geopolitik yang memanas.

Perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel memang memberikan dampak terhadap pasokan energi, termasuk LNG secara global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Korea Selatan yang 70% energinya bergantung kepada Timur Tengah merasa bahwa ada alternatif energi yang bisa dibantu oleh Indonesia, yaitu terkait dengan suplai LNG dan batu bara.

"Tentu ini nanti akan menjadi hal tersendiri, karena kita memang domestic demand terhadap LNG juga meningkat. Jadi nanti itu yang akan kita bahas ke depan," kata Airlangga usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' pada Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Prabowo, Presiden Republik Korea Lee Jae Myung memang membeberkan tantangan geopolitik yang memanas telah memberikan dampak terhadap Korea Selatan.

Menurutnya, dalam tatanan global yang berubah dengan cepat, kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan memiliki nilai-nilai sangat penting, terutama mengingat situasi di Timur Tengah.

"Kami sangat yakin bahwa Indonesia menyediakan LNG dan batu bara secara stabil kepada Korea. Untuk meminimalkan dampak krisis ini terhadap perekonomian dan kehidupan rakyat kita. Kita perlu memperluas kerja sama antara kedua negara kita dalam hal pasokan energi yang stabil dan keamanan sumber daya," kata Lee Jae Myung.

Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, terutama di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

“Kunjungan kenegaraan saya ke sini berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Oleh karena itu, hubungan antarnegara seperti Indonesia dan Republik Korea menjadi semakin penting,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memberikan perintah pembatasan harga bahan bakar minyak (BBM) segera seiring dengan upaya menahan lonjakan biaya energi imbas konflik di Timur Tengah.

Dilansir Bloomberg, Senin (9/3/2026), Lee menyampaikan kepada para pejabat dalam pertemuan ekonomi darurat bahwa pemerintah harus segera menerapkan sistem harga bahan bakar maksimum secara tegas untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan.

Pernyataan Lee muncul ketika harga minyak global melonjak mendekati US$120 per barel, level tertinggi sejak 2022, di tengah meningkatnya risiko pasokan.

Pemasok minyak di Timur Tengah telah menurunkan produksi, Selat Hormuz tertutup secara efektif, dan AS telah mengancam untuk meningkatkan konflik yang telah mengguncang pasar energi.

Diketahui, Korea Selatan mengimpor hampir seluruh pasokan energinya, dengan sekitar 70% kargo minyak biasanya dikirim melalui Selat Hormuz.

Langkah untuk memberlakukan pembatasan harga ini pertama kalinya digunakan dalam hampir 30 tahun terakhir, dan menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menstabilkan pasar energi domestik karena ketegangan geopolitik mengganggu rantai pasokan.

Menurut Korea National Oil Corp., harga rata-rata bensin eceran di SPBU adalah 1.895,32 won (US$1,27) per liter pada hari Minggu kemarin, naik sekitar 12% dari 1.692,89 won pada 28 Februari 2026, ketika AS memulai serangan udaranya di Iran.

Kemarin, Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan mengatakan pemerintah dapat menerapkan pembatasan harga bahan bakar dengan cepat jika kondisi pasar memburuk.

“Kami hampir menyelesaikan persiapan. Kami berencana untuk memantau kondisi pasar dan menanggapi sesuai dengan itu,” kata Kim kepada wartawan setelah kembali dari perjalanan ke AS.

Tanggapan awal akan berupa pelepasan dari cadangan minyak strategis negara tersebut. Jumlah tersebut mencapai sekitar 100 juta barel atau cukup untuk memenuhi konsumsi lebih dari 210 hari, kata Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan.

Secara terpisah, Kim mengadakan pertemuan darurat dengan perusahaan domestik dan kelompok industri untuk meninjau harga bahan bakar lokal, memperingatkan perusahaan agar tidak memanfaatkan lonjakan harga minyak mentah global.

“Pemerintah akan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang berupaya memanfaatkan kenaikan harga minyak global dengan cara yang merusak upaya kita untuk menstabilkan harga konsumen,” kata Kim.

Seoul juga sedang mempersiapkan langkah-langkah darurat untuk menstabilkan pasokan setelah pemasok petrokimia Yeochun NCC Co. menyatakan keadaan kahar (force majeure) pekan lalu karena gangguan impor nafta menyusul gejolak di Timur Tengah.

Kim mengatakan bahwa perusahaan tersebut, yang lebih bergantung pada bahan baku petrokimia daripada operasi penyulingan terintegrasi, tampaknya lebih rentan terhadap gangguan pasokan.

Para pejabat sedang meninjau situasi tersebut dan akan segera mengumumkan langkah-langkah terkait pasokan nafta, tambah menteri tersebut.

Korea Selatan juga berupaya untuk mendiversifikasi pasokan dan mengamankan kargo alternatif dari wilayah di luar Timur Tengah. Uni Emirat Arab pekan lalu menawarkan pengiriman minyak mentah yang akan melewati Selat Hormuz.