Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina untuk memastikan stabilitas energi nasional terjaga lewat diversifikasi energi.

"Kondisi energi global saat ini sedang tidak menentu. Kita harus lakukan diversifikasi energi, agar ketika satu sumber energi sulit didapat, kita masih punya sumber energi yang lain,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan kali ini dilakukan untuk memastikan ketahanan dan resiliensi energi di kawasan ASEAN, melalui upaya-upaya diversifikasi energi, yang menjadi salah satu kunci menghadapi krisis energi yang tengah melanda dunia global saat ini.

“Beruntung Indonesia memiliki banyak sumber energi alternatif selain fosil, yang juga berperan strategis pada upaya ketahanan energi," ujar Bahlil.

Dianugerahi potensi energi terbarukan yang melimpah, Indonesia telah memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif sebagai upaya mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt, mandatori biodiesel yang akan segera ditingkatkan menjadi 50 persen, hingga peningkatan penggunaan kendaraan listrik menjadi langkah-langkah utama prioritas pemerintah.

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan Presiden Prabowo pada sesi pleno KTT ASEAN ke-48.

Presiden Prabowo menyampaikan negara-negara ASEAN harus siap menghadapi gangguan pada pasokan energi yang dapat terjadi berkepanjangan.

Menurutnya, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif melalui pendekatan yang jelas dan berorientasi ke depan.

Presiden Prabowo juga menyerukan kepada para Kepala Negara ASEAN untuk bergerak cepat beralih kepada sumber energi alternatif, memperluas pemanfaatan energi terbarukan, dan memperkuat kesiapan menghadapi skenario global.

“Diversifikasi energi bukan lagi pilihan. Ini sangat penting, ini perlu. Kita harus bergerak lebih cepat. Kita harus melalui sumber alternatif dan kita harus mempersiapkan energi terbarukan,” ujar Presiden.

Dalam forum ini, Indonesia menegaskan komitmen untuk turut memperkuat ketahanan energi kawasan, sekaligus mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan.

Presiden pun mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam membangun arsitektur energi kawasan yang lebih tangguh menghadapi dinamika global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama di sektor energi dengan Rusia saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan cepat dari pemerintah Rusia di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Ia menilai hubungan kedua negara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam waktu singkat.

“Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia,” ujar Prabowo.

Dia mengungkapkan, sejak pertemuan sebelumnya beberapa bulan lalu, intensitas komunikasi antara Indonesia dan Rusia terus meningkat, termasuk melalui pertemuan dengan delegasi pemerintah dan pelaku usaha kedua negara.

Menurut Prabowo, sejumlah kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya kini mulai menunjukkan kemajuan pesat, meskipun masih ada beberapa agenda yang perlu dipercepat realisasinya.

“Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu-dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri,” katanya.

Dalam konteks global, Prabowo menilai Rusia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik, khususnya yang berdampak pada sektor energi dunia.

Karena itu, Indonesia memandang perlu untuk terus mempererat komunikasi dan konsultasi strategis dengan Rusia, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan di sektor energi dan ekonomi.

“Kalau bisa kita terus mempererat kerja sama, terutama di bidang ekonomi dan energi,” tegas Prabowo.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah diplomasi energi Indonesia untuk mengamankan pasokan sekaligus memperluas kemitraan strategis di tengah gejolak global, termasuk ketegangan di kawasan penghasil energi dunia.

Menurutnya, Pertemuan bilateral ini menegaskan arah kebijakan Indonesia untuk memperkuat kerja sama energi lintas kawasan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

“Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Sekali lagi saya terima kasih, diterima dalam waktu yang begitu singkat,” pungkas Prabowo.

Pertemuan antara Prabowo dan Putin di Kremlin tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada esok hari, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan keterangan Kremlin, Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia pada Minggu (12/4/2026). Kemudian, pada Senin (13/4/2026), Putin diagendakan menjamu Prabowo.

"Pada 13 April, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan di Moskow dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang akan melakukan kunjungan kerja ke negara kita," demikian keterangan Kremlin dilansir dari Sputnik pada Minggu (12/4/2026).

Kremlin juga mengungkapkan bahwa Prabowo dan Putin akan membahas keadaan kemitraan strategis Rusia-Indonesia saat ini serta prospek pendalamannya. Lalu, isu-isu internasional dan regional terkini pun akan dibahas oleh kedua pemimpin negara.

Adapun, kunjungan Prabowo ke Rusia kali ini menjadi yang ketiga kalinya sejak menjabat sebagai Presiden RI. Prabowo telah mengunjungi Rusia dua kali pada tahun lalu, yakni menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) pada 18-20 Juni 2025 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Putin di Kremlin pada 10 Desember 2025.

Sementara itu, kunjungan Prabowo kali ini dilakukan di tengah gejolak geopolitik yang sedang memanas di Timur Tengah. Perang terjadi antara Iran dengan AS-Israel.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono pun menjelaskan bahwa kunjungan Prabowo ke Rusia kali ini dinilai penting di tengah dinamika global yang terus berkembang, terutama terkait stabilitas energi dan posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik internasional.

Terkait agenda kunjungan, Sugiono menyebutkan bahwa salah satu isu strategis yang akan dibahas adalah sektor energi, termasuk potensi kerja sama alternatif pasokan minyak.

“Salah satu yang akan dia bicarakan juga itu. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat strategis bagi bangsa Indonesia,” kata Sugiono usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu (11/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman meskipun proses negosiasi tanker Pertamina terus berlangsung di tengah dinamika geopolitik global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keterlambatan dalam proses negosiasi tidak akan mengganggu suplai bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

“Jangan dikaitkan bahwa proses negosiasi yang belum selesai akan mengganggu stok suplai. Tidak seperti itu,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa volume minyak yang terdampak dalam proses tersebut sekitar 1,8 juta barel. Jumlah ini setara dengan cadangan nasional untuk satu hingga dua hari.

Meski begitu, pemerintah telah mengantisipasi dengan mengamankan sumber pasokan alternatif dari berbagai wilayah.

“Artinya pemerintah tidak tinggal diam. Sumber-sumber suplai dari tempat lain harus kita secure,” katanya.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global, khususnya akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berimbas pada jalur distribusi energi dunia.

Meski begitu, Pemerintah belum bersedia mengungkap negara asal sumber impor bahan bakar minyak (BBM) yang tengah dijajaki di tengah dinamika pasokan energi global. Namun, pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan energi nasional tetap dalam kondisi aman.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kecukupan stok, bukan asal negara pemasok.

“Nanti pada waktunya akan kita sampaikan. Yang penting tidak perlu dari negara mana, yang penting stok aman,” ujar Prasetyo.

Prasetyo tidak memberikan konfirmasi spesifik, namun menekankan bahwa seluruh langkah pemerintah didasarkan pada perhitungan matang untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Aman kita pastikan, kita berdasarkan hitungan tentunya,” katanya.

Sambut Baik Gencatan Senjata Iran-AS

Terkait perkembangan geopolitik, pemerintah menyambut positif gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat.

Prasetyo menilai setiap upaya penurunan eskalasi konflik akan berdampak baik, termasuk bagi stabilitas ekonomi global dan nasional.

“Segala upaya untuk menurunkan eskalasi ketegangan pastilah kita menyambut baik,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa kondisi global saat ini saling terhubung, sehingga konflik di satu kawasan dapat memengaruhi negara lain, termasuk Indonesia.

Evaluasi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Di sisi lain, pemerintah juga membuka kemungkinan evaluasi terhadap pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon, menyusul adanya korban dari prajurit TNI dalam misi tersebut.

Menurut Prasetyo, evaluasi tengah dilakukan sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap situasi di lapangan.

“Iya pasti, itu bagian dari proses evaluasi,” katanya.

Namun, dia belum memastikan apakah evaluasi tersebut akan berujung pada penarikan pasukan.

“Ya kita lihat dulu hasilnya,” tandas Prasetyo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan masa krisis energi Indonesia imbas konflik geopolitik di Timur Tengah saat ini telah lewat.

Bahlil tak menampik pihaknya sempat waswas untuk mencari jalan keluar dan solusi atas ketersediaan energi dalam negeri. Namun, lewat diskusi panjang, persoalan tersebut telah diselesaikan.

"Tapi alhamdulillah berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (8/4) malam.

Bahlil menyebut Indonesia sempat dalam titik kritis pada 4 April lalu karena stok liquefied petroleum gas (LPG) diperkirakan tak sampai 10 hari. Menurutnya, pemerintah berhasil bernegosiasi dengan beberapa negara seperti Australia, Jepang, hingga Brunei Darussalam.

"Dan sekarang kapal sudah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG. Jadi sudah lewat," ujar Bahlil.

Sementara untuk solar, kata Bahlil, Indonesia udah tak melakukan impor. Total konsumsi solar dalam negeri berada di angka sekitar 40 juta kiloliter.

Bahlil mengatakan, jumlah itu sudah terpenuhi oleh industri dalam negeri untuk jenis B40. Menurutnya, pada Juli mendatang, jenis B50 sudah dapat diproduksi.

"Kalau ini kita lakukan kita mampu surplus kurang lebih sekitar 4 juta kiloliter," ujar Bahlil.

Sedangkan untuk BBM, menurut Bahlil, konsumsi dalam negeri mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Dari jumlah itu, produksi salam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter, dan sisanya impor.

Namun pada Januari 2026, kata Bahlil, pihaknya telah meresmikan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan berhasil menambah produksi minyak dalam negeri sebesar 5,6 juta kiloliter dan 4,5 juta kiloliter solar.

"Jadi memang betul ada masalah tapi Allah memberikan petunjuk di awal. Padahal saya juga bingung sebenarnya, saya kan bukan ahli minyak, kalau tambang ada dikit-dikitlah waktu dulu jadi pengusaha kan," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Republik Korea Lee Jae Myung menyinggung terkait dengan suplai gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) serta batu bara seiring dengan tantangan gejolak geopolitik yang memanas.

Perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel memang memberikan dampak terhadap pasokan energi, termasuk LNG secara global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Korea Selatan yang 70% energinya bergantung kepada Timur Tengah merasa bahwa ada alternatif energi yang bisa dibantu oleh Indonesia, yaitu terkait dengan suplai LNG dan batu bara.

"Tentu ini nanti akan menjadi hal tersendiri, karena kita memang domestic demand terhadap LNG juga meningkat. Jadi nanti itu yang akan kita bahas ke depan," kata Airlangga usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' pada Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Prabowo, Presiden Republik Korea Lee Jae Myung memang membeberkan tantangan geopolitik yang memanas telah memberikan dampak terhadap Korea Selatan.

Menurutnya, dalam tatanan global yang berubah dengan cepat, kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan memiliki nilai-nilai sangat penting, terutama mengingat situasi di Timur Tengah.

"Kami sangat yakin bahwa Indonesia menyediakan LNG dan batu bara secara stabil kepada Korea. Untuk meminimalkan dampak krisis ini terhadap perekonomian dan kehidupan rakyat kita. Kita perlu memperluas kerja sama antara kedua negara kita dalam hal pasokan energi yang stabil dan keamanan sumber daya," kata Lee Jae Myung.

Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, terutama di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

“Kunjungan kenegaraan saya ke sini berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Oleh karena itu, hubungan antarnegara seperti Indonesia dan Republik Korea menjadi semakin penting,” kata Prabowo.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional di tengah lonjakan harga minyak global akibat perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang berdampak luas terhadap pasokan dan kehidupan masyarakat.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan kebijakan tersebut melalui Executive Order No. 110 dengan alasan adanya ancaman serius terhadap stabilitas pasokan energi domestik. Keputusan ini diambil meskipun sebelumnya pemerintah menyebut kondisi yang terjadi hanya sebagai gangguan harga, bukan krisis minyak.

Mengutip media nasional Filipina ABS-CBN, Marcos menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah menimbulkan bahaya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara mereka.

“Sekretaris Energi telah menetapkan bahwa kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan energi yang sangat rendah dan memerlukan langkah-langkah mendesak untuk memastikan stabilitas dan kecukupan pasokan energi negara,” dikutip pada Senin (30/3/2026).

ABS-CBN melaporkan bahwa status darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat, termasuk mempercepat pengadaan energi dan mengendalikan distribusi.

Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa deklarasi darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi, guna mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Filipina juga memberikan kewenangan kepada Departemen Energi untuk mengambil langkah mitigasi, termasuk pengelolaan konsumsi energi, penyesuaian beban listrik, serta penerapan kebijakan penghematan energi. Selain itu, perusahaan energi milik negara diperbolehkan melakukan pembayaran di muka di atas 15% kontrak guna mempercepat pengadaan pasokan energi.

Di sektor transportasi, pemerintah menginstruksikan perluasan program transportasi gratis, penambahan jam operasional kereta, serta penyediaan jalur prioritas guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

Pemerintah juga meluncurkan program UPLIFT untuk memastikan stabilitas pasokan energi, kelangsungan layanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Langkah ini diambil setelah Iran menutup sebagian Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. BBC mencatat bahwa penutupan tersebut terjadi sebagai respons terhadap serangan udara oleh AS dan Israel, yang kemudian memicu lonjakan harga energi global.

Menteri Pertahanan Filipina Gilbert Teodoro, menegaskan pentingnya membuka kembali jalur tersebut. “Sangat penting bagi kami bahwa Selat Hormuz segera dibuka dan dijaga keamanannya, tidak hanya bagi pelaut, tetapi juga bagi konsumen Filipina, terutama masyarakat miskin yang harus membayar harga listrik dan bahan bakar yang sangat tinggi.”

Dampak langsung dari krisis energi ini mulai dirasakan masyarakat luas. BBC melaporkan bahwa ratusan pekerja transportasi di Manila melakukan aksi mogok akibat lonjakan harga bahan bakar yang tajam. Harga diesel dan bensin bahkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak perang Iran pecah pada 28 Februari.

Seorang sopir berusia 62 tahun mengatakan kepada BBC bahwa kondisi semakin sulit. “Saya tidak punya makanan untuk menghidupi lima anak saya dan tidak menerima bantuan tunai dari pemerintah,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan sopir lainnya. “Rasanya seperti kami dicekik. Ini sangat sulit. Kami tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga,” kata Ronnie Rillosa, seorang sopir jeepney berusia 58 tahun kepada BBC.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan tidak meratanya bantuan pemerintah. Seorang pengemudi mengatakan “Saya sudah antre lebih dari lima jam untuk bantuan tunai, tetapi nama saya tidak ada. Tidak ada bantuan, tidak ada penghasilan, tidak ada makanan untuk keluarga.”

Meski pemerintah telah memberikan subsidi, serta menerapkan kebijakan kerja empat hari untuk menghemat energi, tekanan ekonomi tetap dirasakan luas.

Deklarasi darurat energi Filipina ini memperlihatkan bahwa dampak konflik global tidak hanya terbatas pada geopolitik, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang menghadapi lonjakan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi. (Arief Budi Mulia)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mematangkan skema efisiensi anggaran hingga work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah naik di atas asumsi APBN 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dikaji dalam rapat koordinasi (Rakor) antar kementerian/lembaga (K/L) pada Sabtu (28/3/2026). Rakor tersebut, sambungnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perumusan sejumlah kebijakan ekonomi di tengah dinamika global saat ini.

"Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional," jelas Airlangga, dikutip dari unggahan di akun Instagram, @airlanggahartarto_official, dikutip Minggu (29/3/2026).

Politisi senior Partai Golkar itu memaparkan, perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Apalagi, rambatan konflik geopolitik di Timur Tengah diyakini akan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap sejumlah indikator makroekonomi domestik.

Pemerintah mengidentifikasi setidaknya ada tiga sektor krusial yang rentan terdampak oleh guncangan eksternal tersebut, yaitu stabilitas energi, rantai pasok (supply chain) global, serta laju perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dia menyebut transisi energi melalui penguatan mandat Biodiesel 50% (B50) dan langkah penghematan energi menjadi salah satu fokus utama guna menekan beban impor migas.

Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa otoritas fiskal dan ekonomi saat ini terus berupaya meramu bauran kebijakan yang paling optimal untuk membentengi fundamental ekonomi Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur dan responsif, guna menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutupnya.

Efisiensi Anggaran K/L

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menyerahkan kepada setiap K/L untuk menentukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing. Adapun, hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, terdapat wacana pemangkasan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang mengimpor minyak dari Brunei Darussalam guna menjaga ketahanan energi nasional.
Opsi itu muncul tatkala Bahlil menggelar pertemuan bilateral strategis dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah.
Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di sela-sela Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/226) waktu setempat.
Menurut Bahlil, penjajakan impor minyak dari Brunei bisa jadi alternatif demi memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak.
Menurutnya, dengan kapasitas produksi minyak Brunei yang mencapai sekitar 100.000 hingga 110.000 barel per hari, Indonesia membuka peluang penjajakan impor minyak bumi dari negara tersebut sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.
“Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” jelas Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Senin (16/3/2026).
Dia menambahkan, Brunei juga tertarik dengan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan migas nasional, yaitu PT Pertamina (Persero) yang memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua.
Oleh karena itu, Menteri Bahlil siap memfasilitasi Brunei untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan plat merah indonesia di bidang energi.
“Kami siap melakukan kerja sama untuk sharing pengalaman dan pengetahuan untuk berbicara teknis, nanti akan saya siapkan dengan senang hati untuk berbagi dan belajar,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia juga mendorong peluang investasi yang lebih luas bagi Brunei melalui kerangka Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) atau Indonesian Economic Development Corridor (IEDC).
Melalui skema ini, Brunei diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah terpencil (remote area) yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur energi.
Kerja sama tersebut juga dirancang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program capacity building, mulai dari sektor hulu migas hingga pelatihan auditor energi terbarukan.
Adapun wacana mengimpor minyak dari Brunei juga muncul seiring upaya pemerintah mengalihkan impor dari Timur Tengah. Hal ini tak lepas dari terganggunya pelayaran di Selat Hormuz buntut perang.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan bahwa impor minyak mentah dari Timur Tengah dan yang melewati Selat Hormuz hanya mencapai 20% hingga 25%.
"Total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemerintah bakal melakukan sejumlah mitigasi.
Apalagi, pemerintah menilai konflik di Timur Tengah belum bisa diprediksi kapan akan selesai. Di satu sisi, harga minyak global pun telah meningkat melebihi asumsi dalam APBN 2026 yang berada di level US$70 per barel.
Kala itu, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengalihkan impor dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS).
"Dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita," tutur Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi global. Namun, hal ini dinilai belum mengancam ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sehingga masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.

Praktisi energi dan infrastruktur, Tommy Jamail Jr., menilai sistem energi nasional memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menghadapi dinamika global, termasuk potensi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.

Menurutnya, gejolak di pasar energi internasional tidak serta-merta berdampak langsung terhadap pasokan BBM di dalam negeri.

“Secara sistem, infrastruktur energi Indonesia telah dirancang untuk menghadapi berbagai dinamika eksternal. Distribusi dan pengelolaan pasokan BBM dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi,” ujarnya, dikutip melalui keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Tommy menjelaskan tantangan terbesar sektor energi Indonesia saat ini justru lebih banyak berkaitan dengan kondisi geografis dan distribusi.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sistem logistik energi nasional dirancang untuk memastikan pasokan tetap tersedia di berbagai wilayah, termasuk pada periode lonjakan konsumsi seperti menjelang Idulfitri.

Dia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi volatilitas harga minyak global. Sejumlah krisis energi dunia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan sistem energi nasional mampu beradaptasi dengan berbagai tekanan eksternal.

Empat krisis global yang disorotinya antara lain embargo minyak pada 1973 yang dipicu negara-negara produsen minyak di Timur Tengah terhadap pihak yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur.

Selain itu, terdapat dampak krisis ekonomi global 2008, konflik Rusia-Ukraina pada 2022, serta ketegangan terbaru antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di Timur Tengah.

“Sejarah Indonesia sudah sangat panjang dalam menghadapi berbagai krisis. Saya yakin kita mampu melewati situasi ini dengan baik,” katanya.

Meski demikian, Tommy berharap para pelaku industri energi tetap memastikan kesiapan sistem distribusi dan manajemen pasokan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan permintaan saat periode mudik dan libur Lebaran.

Menurutnya, lonjakan konsumsi energi menjelang Idulfitri merupakan pola yang terjadi hampir setiap tahun. Oleh karena itu, sistem energi nasional telah terbiasa melakukan penyesuaian agar pasokan tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

Tommy juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh spekulasi mengenai potensi kelangkaan BBM akibat konflik global.

Dia menegaskan pentingnya edukasi kepada publik untuk mencegah panic buying yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi energi di tingkat lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan belum ada keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia meminta masyarakat tetap tenang menjelang hari raya.

Bisnis.com,MALANG — Eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berimplikasi terhadap konfigurasi geopolitik global, termasuk posisi Indonesia yang berdampak pada potensi menghadapi tekanandiplomatik, ekonomi, bahkan keamanan.

Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya (UB), Abdullah, menilai konteks terkini perlu dilihat bersamaan dengan masuknya Indonesia dalam Board of Peace (BoP), di mana Amerika Serikat berperan sebagai salah satu pemimpin utama.

Kondisi ini, kata Abdullah, menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. “Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan,” ujarnya Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan, apabila Indonesia dipersepsikan condong pada satu blok kekuatan, maka hubungan dengan blok lain berpotensi mengalami friksi.

Dampaknya dapat muncul dalam bentuk hambatan perdagangan, penurunan investasi, gangguan kerja sama pertahanan, hingga berkurangnya dukungan politik di forum multilateral.

Di sisi lain, jika Indonesia terlalu defensif atau ambigu dalam menyikapi konflik, kredibilitas sebagai negara middle power dapat dipertanyakan.

“Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif,” tegasnya.

Abdullah menambahkan, dinamika geopolitik global tersebut juga berdampak langsung pada kondisi domestik. Ketegangan yang berujung pada gangguan stabilitas energi global berpotensi meningkatkan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya dirasakan masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Bagi mahasiswa, dampaknya nyata. Biaya transportasi bisa naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tekanan ekonomi keluarga bertambah,” jelasnya.

Dalam jangka menengah, tekanan fiskal negara akibat lonjakan subsidi energi juga berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran publik. Sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan program pengembangan mahasiswa, dapat terdampak apabila beban anggaran negara meningkat signifikan.

Menurutnya, perang yang terjadi kerap dibingkai sebagai konflik internal dunia Islam antara Iran dan negara-negara Teluk Arab yang berkoalisi dengan Amerika Serikat, padahal akar persoalannya bersifat politik dan strategis.

“Perang ini sudah di-framing sebagai perang di dalam dunia Islam, padahal persoalannya adalah politik. Iran tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat, dan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, Iran mengklaim memiliki hak membela diri,” paparnya.

Abdullah menjelaskan, berdasarkan interpretasi Iran terhadap Piagam PBB, negara tersebut menganggap memiliki legitimasi untuk melakukan serangan balasan, termasuk terhadap pangkalan militer dan situs Amerika Serikat di kawasan Teluk, karena serangan terhadap Iran dinilai berasal dari wilayah tersebut.

Dalam konteks tersebut, dia menekankan, pentingnya peran universitas, dosen, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan tidak simplistik kepada publik. Penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis, berpotensi mengaktifkan kembali pemikiran ekstrim dan sel-sel radikal.

“Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.

Melalui forum akademik seperti Iran Corner dan kajian yang berkelanjutan, dia meyakinkan, UB berupaya menghadirkan perspektif berbasis data dan analisis ilmiah dalam menyikapi isu global.

Abdullah menegaskan, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan sekadar memilih keberpihakan, melainkan menjaga konsistensi prinsip bebas aktif di tengah tekanan geopolitik.

“Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan, mempertahankan kredibilitas, dan tetap berperan dalam mendorong stabilitas global,” pungkasnya.

Diskursus ini, kata dia, menegaskan peran kampus sebagai ruang intelektual yang tidak hanya membahas isu global secara kritis, tetapi juga mengaitkannya dengan kepentingan nasional serta dampaknya bagi masyarakat luas.