Bisnis.com, JAKARTA — Kazakhstan resmi memberlakukan konstitusi baru pada 1 Juli 2026 sekaligus mengakhiri sistem presidensial tunggal atau super presidensial yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandai berakhirnya era parlemen bikameral yang telah berlangsung selama tiga dekade. Perubahan tersebut menjadi fondasi babak baru reformasi politik dengan pembentukan parlemen unikameral bernama Kurultai.

Melansir Astana Times, Kamis (2/7/2027), sidang parlemen pada Selasa (30/6) menjadi yang terakhir bagi Senat dan Mazhilis yang dibentuk berdasarkan Konstitusi 1995. Seiring berlakunya konstitusi baru, kedua lembaga tersebut resmi mengakhiri masa tugasnya dan akan digantikan oleh Kurultai yang anggotanya dipilih melalui pemilu pada Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Tokayev menyebut Kurultai sebagai simbol terpenting Kazakhstan baru sekaligus tolok ukur keberhasilan agenda reformasi politik yang dijalankan pemerintah.

"Kurultai adalah simbol terpenting Kazakhstan baru. Karena itu, lembaga ini harus diisi oleh patriot sejati, individu yang proaktif dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Dari kinerja Kurultai inilah masyarakat akan menilai seberapa efektif reformasi yang telah dilakukan," ujar Tokayev.

Tokayev mengatakan akan segera menandatangani dekret penyelenggaraan pemilu Kurultai dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik yang disebutnya sebagai momentum penting bagi masa depan Kazakhstan.

Sebelumnya, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Serzhan Abdykarimov mengatakan perubahan ini sebagai tonggak penting dalam transformasi politik negaranya.

Dia menjelaskan bahwa Kazakhstan tengah beralih dari sistem presidensial tunggal menuju model dengan kekuasaan yang berimbang antara presiden dan parlemen.

“Kami bergerak dari model super-presidensial menuju sistem dengan keseimbangan yang lebih kuat, dengan prinsip presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 merupakan hasil referendum nasional pada 15 Maret 2026 yang didukung 87,15% pemilih. Aturan tersebut menggantikan Konstitusi 1995 dan membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan, pembagian kewenangan negara, serta penguatan hak-hak konstitusional warga negara.

Perubahan paling mendasar adalah penghapusan sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas Senat dan Mazhilis menjadi parlemen satu kamar bernama Kurultai. Lembaga tersebut beranggotakan 145 deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan nasional dengan masa jabatan lima tahun.

Kurultai memperoleh kewenangan pengawasan yang lebih luas. Selain meninjau calon anggota kabinet dan menerima laporan berkala para menteri, parlemen baru juga berwenang meminta pertanggungjawaban perdana menteri setiap tahun serta mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan menyetujui calon wakil presiden, perdana menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, anggota Badan Audit Tertinggi, hingga memilih hakim Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi presiden.

Di sisi lain, konstitusi baru memberikan kewenangan lebih besar kepada presiden untuk membubarkan Kurultai apabila parlemen dua kali menolak calon ketua parlemen atau pejabat konstitusional utama yang diajukan kepala negara. Ketentuan itu dirancang untuk mencegah kebuntuan politik berkepanjangan.

Konstitusi baru juga menghidupkan kembali jabatan wakil presiden yang dihapus pada 1996. Wakil presiden bertugas mewakili Kazakhstan di tingkat internasional, mengoordinasikan hubungan antara presiden dan lembaga negara, serta menjadi penerus otomatis jabatan presiden apabila kepala negara mengundurkan diri, wafat, atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kazakhstan membentuk Halyk Kenesi atau Dewan Rakyat sebagai lembaga konsultatif tertinggi yang menggantikan Assembly of the People of Kazakhstan. Dewan tersebut beranggotakan 126 orang yang mewakili organisasi etnokultural, organisasi masyarakat, serta parlemen dan dewan publik daerah. Halyk Kenesi berwenang memberikan usulan legislasi, menginisiasi referendum nasional, menyelenggarakan konsultasi publik, serta berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Konstitusi baru juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas tertinggi negara. Dokumen tersebut menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah Kazakhstan, sekaligus memasukkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi, perlindungan lingkungan, serta keamanan data pribadi di ruang digital sebagai prinsip konstitusional.

Di bidang sosial, konstitusi memberikan pengakuan terhadap pelestarian budaya nasional dan hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa serta tradisi. Dokumen itu juga menegaskan Kazakhstan sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama dengan tetap memisahkan agama dan negara, serta untuk pertama kalinya memberikan pengakuan konstitusional terhadap kegiatan sukarela dan filantropi sebagai aktivitas yang didukung negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko telah tiba di Indonesia pada hari ini, Rabu (1/7/2026) untuk menjalankan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya @sjafrie.sjamsoeddin, Sjafrie mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kehadiran Presiden Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta hari ini.

"Kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus, sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," tulis Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah terlebih dahulu menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Ryzhenko, pada Selasa (30/6/2026) di Jakarta. Kunjungan kehormatan itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko.

Dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri itu, dibahas pula rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko yang akan berlangsung pada esok hari, Kamis (2/7/2026).

Kedua Menteri juga membahas persiapan penyelengaraan kunjungan kenegaraan, termasuk beberapa kerja sama yang akan menjadi deliverables kunjungan.

Selain itu, dibahas pula upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia pun akan menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara.

Belarus sendiri merupakan mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia dan menjadi salah satu anggota kunci dari Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU). Indonesia dan EAEU telah menandatangani persetujuan perdagangan bebas (Indonesia – EAEU Free Trade Agreement) pada Desember 2025.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program mandatori Biodiesel 50 (B50) telah siap dijalankan di seluruh sektor. Kebijakan tersebut tinggal menunggu peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan seluruh persiapan teknis untuk penerapan B50 telah rampung sehingga implementasi dapat dilakukan secara serentak setelah diresmikan.

"Seluruh sektor sudah siap untuk menerapkan B50. Implementasinya akan dimulai setelah peresmian oleh Presiden," ujar Anggia, Rabu.

Menurut dia, kesiapan tersebut tidak hanya mencakup sektor transportasi, tetapi juga berbagai sektor industri yang menggunakan mesin diesel. Sebelum diberlakukan secara nasional, campuran biodiesel 50 persen telah melalui serangkaian uji coba pada beragam moda dan alat operasional.

Pengujian dilakukan pada kendaraan berat, kapal, kereta api, alat pertambangan, ekskavator, hingga mesin pertanian. Hasil uji tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas implementasi B50 ke seluruh wilayah Indonesia.

Anggia menegaskan distribusi B50 juga telah dipersiapkan secara nasional sehingga seluruh daerah siap menjalankan kebijakan tersebut secara bersamaan.

"Persiapannya sudah matang dan siap diterapkan di seluruh Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program Biodiesel B50 akan diluncurkan pada Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Presiden meyakini peningkatan kandungan biodiesel dalam solar akan menghasilkan penghematan yang signifikan sekaligus mempercepat target swasembada energi nasional.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Prabowo.

Ia menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Gangguan pada negara-negara produsen minyak maupun jalur distribusi energi internasional, seperti yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, dinilai menjadi pengingat pentingnya memperkuat pasokan energi dari dalam negeri.

Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Solar sebesar 50 persen.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha penyedia BBM yang masih memiliki stok Biodiesel 40 (B40). Persediaan tersebut masih dapat disalurkan hingga 30 September 2026, selama memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah masa transisi berakhir, implementasi mandatori B50 akan berlaku penuh sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bapak Presiden sudah mempersiapkan surat ke DPR untuk Rusia dan Belarus sudah meratifikasi perjanjian ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan usai penandatanganan kerja sama antara Indonesia dengan anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) maka hubungan dagang dengan Belarus meningkat.

"Pada kesempatan ini (Forum Bisnis Indonesia-Belarus dan Business Matching) tadi disaksikan 17 MoU, business to business," kata Menko Airlangga di Jakarta, Selasa, usai menghadiri acara Forum Bisnis Indonesia-Belarus dan Business Matching.

Menurut dia, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Belarus sudah terjalin lama dan kali ini diperkuat penandatanganan dengan anggota EAEU yang meliputi Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia.

Airlangga mengatakan bahwa peningkatan kerja sama tersebut saat ini pada tahap diratifikasi (pengesahan formal terhadap suatu perjanjian internasional) terutama untuk Rusia dan Belarus.

Ia menjelaskan bahwa perdagangan Indonesia dengan Belarus nilainya sekitar 220 juta dolar Amerika Serikat sudah meningkat sejak ditandatanganinya EAEU.

"Kita berharap penandatangan EAEU ini segera diratifikasi. Bapak Presiden sudah mempersiapkan surat ke DPR untuk Rusia dan Belarus sudah meratifikasi perjanjian ini," ujarnya.

Airlangga berharap nilai investasi dan kerja sama antara Indonesia-Belarus dapat meningkat hingga 500 juta dolar AS dan produk-produk Indonesia dapat dijual di sana.

"Kita berharap dalam waktu dekat bisa mencapai sampai dengan 500 juta dolar AS," ucapnya.

Airlangga menambahkan bahwa dengan diratifikasi perjanjian kerja sama tersebut maka hampir 90 persen lebih produk Indonesia yang masuk ke EAEU termasuk Belarus tidak dikenakan biaya. Begitu juga sebaliknya, di mana produk Belarus tidak dikenakan biaya.

Airlangga berharap dengan adanya kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada awal Juli mendatang dapat mendorong berbagai kesepakatan kerja sama.

"Kunjungan negara ini tentunya diharapkan bisa mendorong kesepakatan dalam 8 Joint Commission Meeting yang dilakukan bulan Mei yang lalu di Belarus. Jadi belum satu bulan mereka sudah hadir kembali dan mereka sangat berharap Indonesia bisa meningkatkan baik investasi maupun perdagangannya," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SUMBAWA BARAT - Bagi Jorina Waworuntu, lingkungan bukan sekadar istilah yang hidup di dalam dokumen, regulasi, atau laporan operasional. Lingkungan adalah ruang hidup. Ia hadir dalam air yang kita gunakan, udara yang kita hirup, tanah tempat kita berpijak, tumbuhan di sekitar kita, hingga manusia yang menjadi bagian dari ekosistem itu sendiri. Dalam pandangannya, menjaga lingkungan bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga menjaga kualitas kehidupan itu sendiri.

Cara pandang tersebut terbentuk selama lebih dari dua dekade tinggal dan bekerja di Site Batu Hijau. Sebagai Head of Environment Department AMMAN, Jorina memimpin tim yang memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai regulasi sekaligus terus meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan. Namun, baginya, keberhasilan itu tidak pernah lahir dari satu orang. “Lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya. “Yang membuat sebuah sistem berjalan adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan konsistensi.”

Pesan itu terasa semakin relevan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengangkat tema ‘Urgent Climate Action and Ecosystem Restoration’. Menurut Jorina, perubahan iklim kini bukan lagi isu yang terasa jauh. Dampaknya sudah terlihat melalui cuaca yang semakin sulit diprediksi, curah hujan ekstrem, hingga musim kemarau yang lebih panjang. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa setiap sektor, termasuk industri pertambangan, memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Di AMMAN, komitmen tersebut dimulai dari prinsip yang paling mendasar: kepatuhan. Kepatuhan bukan sekadar memenuhi persyaratan regulasi, melainkan fondasi untuk membangun operasional yang bertanggung jawab. Karena itu, pengelolaan lingkungan didukung oleh sistem yang menyeluruh, mulai dari perencanaan, infrastruktur, pelatihan, hingga penguatan kompetensi karyawan.

Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah reklamasi lahan. Hingga akhir 2025, AMMAN telah mereklamasi 859,61 hektare lahan, termasuk capaian reklamasi tahunan terbesar dalam sejarah Batu Hijau pada 2025 seluas 92,67 hektare. Reklamasi ini bukan hanya tentang menanam kembali lahan, tetapi mencakup proses panjang mulai dari penyelamatan tanah, penataan lahan, pengendalian erosi, penebaran tanaman penutup tanah, penanaman, hingga pemeliharaan.

Komitmen tersebut juga meluas ke luar area operasional. AMMAN menjalankan rehabilitasi daerah aliran sungai seluas sekitar 3.600 hektare, mendukung program perhutanan sosial, konservasi laut di Gili Balu melalui Transformasea, hingga konservasi penyu di pesisir selatan Sumbawa. Berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam upaya menekan emisi, AMMAN juga terus memperkuat transisi menuju energi yang lebih bersih. Sejak 2022, PLTS berkapasitas 26,8 MWp telah beroperasi dan sepanjang 2025 membantu menghindari emisi sekitar 34.794 ton CO₂e. Di saat yang sama, perusahaan juga mengembangkan Combined Cycle Power Plant (CCPP) berkapasitas 450 MW yang menggunakan tenaga gas sebagai bagian dari transisi menuju profil operasi yang lebih rendah karbon.

Selain energi, pengelolaan air menjadi perhatian penting. Untuk memperkuat ketahanan terhadap musim kemarau, AMMAN membangun fasilitas desalinasi di Benete dan Sejorong serta mengoptimalkan pemanfaatan kembali air dalam operasional. Sementara itu, pemanfaatan citra satelit membantu perusahaan memantau perubahan kondisi lahan secara lebih cepat sehingga pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data.

Namun, di balik seluruh infrastruktur, teknologi, dan program besar tersebut, Jorina percaya bahwa faktor penentunya tetaplah manusia. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dibangun melalui kebiasaan sehari-hari: menggunakan energi dan air secara bijak, mengurangi limbah, menjaga area kerja, serta mematuhi setiap prosedur lingkungan. Ia sendiri secara rutin mengikuti kegiatan penanaman pohon setiap tahun sebagai bentuk komitmen yang sederhana namun konsisten.

Bagi Jorina, aksi iklim tidak selalu dimulai dari langkah besar. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten menjadi fondasi lahirnya perubahan yang lebih luas. Filosofi itulah yang terus ia bawa selama memimpin pengelolaan lingkungan di AMMAN.

Dari Batu Hijau, kisah Jorina mengingatkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar target atau program perusahaan. Ia adalah perjalanan panjang yang dibangun melalui disiplin, kolaborasi, dan kepedulian. Sebab pada akhirnya, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan, hari ini, esok, dan bagi generasi yang akan datang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) mengumumkan penyelesaian divestasi kepemilikan saham Perseroan sebesar 3,03% di PT Citra Palu Mineral (CPM) pada Senin (29/6/2026) ke anak usaha perseroan, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS). Divestasi ini senilai Rp151,99 miliar.

Manajemen BUMI dalam keterangan resminya mengatakan divestasi ini dilaksanakan dengan nilai transaksi sebesar US$9,056 juta, atau setara dengan Rp151,99 miliar, sebagai bagian dari proses transisi strategis dan diversifikasi perseroan.

Saham tersebut dijual kepada anak usaha Perseroan, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), yang mencakup 24.999 saham Seri A dan 927.236 saham Seri C.

Manajemen melanjutkan rransaksi ini mencerminkan arah strategi Bumi Resources yang kini semakin berfokus pada aset-aset jangka dekat dengan kepentingan pengendali.

“Melalui divestasi ini, perseroan dapat mengalokasikan kembali modalnya untuk mendukung inisiatif pertumbuhan yang terus dijalankan sejalan dengan agenda diversifikasi perseroan,” tutur manajemen BUMI, Senin (29/6/2026).

BUMI juga mengungkapkan dengan divestasi ini, perseroan tetap memiliki eksposur tidak langsung terhadap kinerja CPM melalui kepemilikan sahamnya di BRMS.

Sebagai informasi, Citra Palu Minerals (CPM) mencatat cadangan mineral sebesar 34,1 juta ton (3,2 g/t Au) atau setara 3,5 juta oz emas, serta sumber daya Mineral 40,2 juta ton (3,5 g/t Au) di Poboya, Palu. Luas area konsesi dari CPM adalah 85.180 hektar.

Adapun sebelum divestasi ini, BRMS memiliki sejumlah 96,97% saham di Citra Palu Minerals.

NEUCHATEL, KOMPAS.com — Di tengah upaya pemerintah mempercepat hilirisasi sebagai salah satu prioritas nasional, Indonesia dinilai masih perlu memperkuat satu mata rantai penting agar sumber daya alam tidak hanya diolah menjadi produk bernilai tambah, tetapi juga melahirkan ekonomi berbasis teknologi.

Untuk mempelajari model tersebut, serta dalam rangka memperingati 75 tahun Indonesia-Swiss, delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Media, termasuk Kompas.com, mengunjungi Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM) di Neuchatel, Swiss, Jumat (26/6/2026).

CSEM (Pusat Elektronika dan Mikroteknologi Swiss) merupakan pusat inovasi teknologi Swiss yang berperan menjembatani hasil riset akademik dengan kebutuhan industri.

Menurut CSEM, mata rantai yang perlu diperkuat adalah transfer teknologi, yakni proses menjembatani hasil riset agar tidak berhenti di laboratorium, melainkan berkembang menjadi produk yang diproduksi industri dan menciptakan nilai tambah ekonomi.

"Saya pikir Indonesia banyak berinvestasi dalam pendidikan dan riset. Indonesia juga memiliki banyak perusahaan dan banyak produksi. Tetapi banyak perusahaan gagal karena mereka berinvestasi besar di fase awal dan memiliki sistem industri, tetapi lupa berinvestasi pada teknologi," kata VP Marketing and Business Development CSEM Bahaa Roustom.

"Bagi Indonesia, itu akan menjadi nilai tambah yang bagus, bukan hanya riset, tetapi transfer teknologi dan pengembangan teknologi," lanjut Bahaa.

Menurut Bahaa, pelajaran tersebut lahir dari pengalaman Swiss menghadapi krisis industri jam pada era teknologi quartz. Saat itu Swiss menjadi salah satu negara pertama yang mengembangkan teknologi quartz, tetapi gagal mengubahnya menjadi produk industri.

Sebaliknya, Jepang berhasil mengindustrialisasi dan mengomersialkan teknologi tersebut sehingga industri jam Swiss mengalami krisis besar yang menyebabkan sekitar 90.000 pekerjaan hilang.

"Pertanyaannya saat itu, bagaimana memastikan apa yang ditemukan di Swiss tetap berada di Swiss, menghindari valley of death, lalu masuk ke industrialisasi dan menciptakan dampak serta nilai," ujar Bahaa.

Menjembatani riset hingga industri

Dari pengalaman tersebut, tiga lembaga riset publik kemudian digabung menjadi CSEM yang kini berstatus perusahaan privat nirlaba.

Menurut Bahaa, status privat membuat CSEM lebih lincah mengikuti perubahan teknologi yang siklusnya hanya sekitar lima hingga enam tahun. Sementara status nirlaba membuat seluruh aktivitas organisasi berorientasi pada keberhasilan industri, bukan mengejar keuntungan perusahaan.

"Profit kami adalah ketika klien kami berhasil," kata Bahaa.

Ia menjelaskan, CSEM berada di antara universitas dan industri. Universitas bertugas menghasilkan riset dasar, sedangkan perusahaan memproduksi dan memasarkan produk. Adapun CSEM berfokus mematangkan teknologi agar siap diindustrialisasi.

Karena itu, komposisi pegawainya juga dibuat seimbang. Sebagian merupakan peneliti yang baru menyelesaikan pendidikan doktoral sehingga memahami perkembangan riset terbaru, sementara sebagian lainnya merupakan insinyur yang telah memiliki pengalaman 10 hingga 20 tahun di industri.

"CSEM harus berbicara dalam dua bahasa, bahasa riset dan bahasa industri," ujar Bahaa.

Saat ini CSEM memiliki sekitar 640 spesialis. Pada 2025, lembaga tersebut membukukan pendapatan 118 juta franc Swiss, memiliki 170 keluarga paten, serta telah melahirkan lebih dari 50 perusahaan rintisan berbasis teknologi.

Pendanaannya juga dibuat berimbang, yakni berasal dari proyek industri, kontribusi industri, pemerintah federal, pemerintah kanton, proyek Uni Eropa, Innosuisse, dan sumber lainnya.

Bahaa menyebut keseimbangan tersebut menjadi "golden rule" CSEM. Sepertiga anggaran digunakan untuk mengembangkan teknologi baru melalui pendanaan publik, sepertiga mematangkan teknologi melalui proyek kompetitif, dan sepertiga lagi mentransfer teknologi kepada industri.

"Kami mengembangkan hari ini apa yang akan dibutuhkan industri dalam lima tahun untuk menjadi produk dalam tiga sampai empat tahun," katanya.

Investasi inovasi saat krisis

Bahaa mengatakan, salah satu pelajaran lain dari Swiss adalah tetap meningkatkan investasi inovasi ketika kondisi ekonomi sedang sulit.

Menurut dia, banyak negara justru memangkas anggaran riset saat krisis. Padahal, inovasi menjadi salah satu cara agar industri tetap kompetitif ketika ekonomi memburuk.

"Ketika ada krisis, berinvestasilah pada inovasi karena itu satu-satunya cara untuk bertahan," ujarnya.

Ia mencontohkan, perusahaan-perusahaan Swiss justru datang ke CSEM saat menghadapi tekanan ekonomi untuk mengembangkan produk baru, menekan biaya produksi, dan meningkatkan nilai tambah.

Pemerintah Swiss maupun pemerintah kanton juga memberikan dukungan pembiayaan agar perusahaan tetap menjalankan proyek inovasi.

Menurut Bahaa, pemerintah tidak menilai CSEM berdasarkan jumlah publikasi ilmiah ataupun faktor dampak penelitian. Yang dinilai adalah berapa banyak proyek transfer teknologi yang berhasil dilakukan dan dampak ekonominya bagi Swiss.

"Mereka hanya bertanya berapa banyak proyek transfer teknologi yang dilakukan di Swiss dan apa dampak ekonominya," kata Bahaa.

Target Hilirisasi Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah menjadikan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu agenda pembangunan nasional.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan hilirisasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional.

Selanjutnya, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain.

"Yang paling penting kita akan melakukan industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, seluruh kekayaan alam Indonesia harus diolah di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi akan membuka peluang bagi pengusaha muda untuk berkembang dan menjadi pelaku dalam pembangunan industri nasional.

#RICH_75indonesiaswiss

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - PT PAM Mineral Tbk (NICL) menyuntikkan modal sebesar Rp350 miliar ke perusahaan tambang nikel, PT Sumber Mineral Abadi (SMA).

Penyertaan modal tersebut dilakukan melalui pembelian saham baru yang diterbitkan SMA. Di mana NICL memperoleh 10.714.500 saham baru atau setara dengan 30 persen kepemilikan di SMA.

Dalam keterbukaan informasi, Kamis (25/6/2026) NICL tidak memiliki kepemilikan saham di PT Sumber Mineral Abadi sebelum transaksi berlangsung.

Adapun transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi material karena nilainya mencapai Rp350 miliar atau sekitar 45,08 persen dari total ekuitas NICL per 31 Desember 2025.

Selain itu, aksi korporasi tersebut merupakan transaksi afiliasi. Hubungan afiliasi muncul karena Komisaris SMA, Christopher Sumasto Tjia, merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) PT PAM Mineral.

Sebagai informasi, PT Sumber Mineral Abadi diketahui memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah hingga 2040, dengan luas wilayah mencapai 1.948 hektare.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) telah mereklamasi lahan seluas 859,61 hektare, termasuk capaian reklamasi tahunan terbesar dalam sejarah operasional Batu Hijau yang mencapai 92,67 hektare pada akhir tahun 2025.

Head of Environment Department PT Amman Mineral Internasional Tbk, Jorina Waworuntu, mengatakan komitmen lingkungan di AMMAN berangkat dari prinsip kepatuhan yang menjadi fondasi operasional perusahaan.

Menurutnya, kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"Di AMMAN, kepatuhan bukan sekadar memenuhi persyaratan regulasi, tetapi menjadi fondasi untuk membangun operasional yang bertanggung jawab," kata Jorina dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

"Karena itu, pengelolaan lingkungan kami didukung oleh sistem yang menyeluruh, mulai dari perencanaan, infrastruktur, pelatihan, hingga penguatan kompetensi karyawan," lanjut Jorina.

Ia menjelaskan, reklamasi lahan yang dilakukan perusahaan tidak hanya sebatas penanaman kembali vegetasi, tetapi meliputi serangkaian tahapan mulai dari penyelamatan tanah, penataan lahan, pengendalian erosi, penebaran tanaman penutup tanah, penanaman, hingga pemeliharaan jangka panjang.

Selain reklamasi area tambang, AMMAN juga menjalankan rehabilitasi daerah aliran sungai seluas sekitar 3.600 hektare. Perusahaan turut mendukung program perhutanan sosial, konservasi laut di kawasan Gili Balu melalui program Transformasea, serta konservasi penyu di pesisir selatan Pulau Sumbawa.

Dalam upaya mendukung aksi iklim, AMMAN mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 26,8 MWp sejak 2022. Sepanjang 2025, fasilitas tersebut berkontribusi menghindari emisi sekitar 34.794 ton setara karbon dioksida (CO?e).

Perusahaan juga tengah mengembangkan Combined Cycle Power Plant (CCPP) berkapasitas 450 MW berbahan bakar gas sebagai bagian dari strategi transisi menuju operasional yang lebih rendah karbon.

Jorina menilai perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan melalui cuaca yang sulit diprediksi, curah hujan ekstrem, hingga musim kemarau yang lebih panjang. Karena itu, menurutnya, seluruh sektor industri memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Perubahan iklim bukan lagi isu yang jauh. Dampaknya sudah kita rasakan saat ini. Karena itu, setiap sektor, termasuk industri pertambangan, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan melakukan aksi iklim secara nyata," ujar Jorina.

Untuk memperkuat ketahanan terhadap musim kemarau, AMMAN juga membangun fasilitas desalinasi di Benete dan Sejorong serta mengoptimalkan pemanfaatan kembali air dalam operasional.

Pemanfaatan teknologi citra satelit turut digunakan untuk memantau perubahan kondisi lahan secara lebih cepat dan akurat sehingga pengelolaan lingkungan dapat dilakukan berbasis data.

Menurut Jorina, keberhasilan pengelolaan lingkungan pada akhirnya ditentukan oleh komitmen sumber daya manusia yang menjalankannya.

Ia menegaskan bahwa budaya peduli lingkungan perlu dibangun melalui kebiasaan sehari-hari, mulai dari penggunaan energi dan air secara bijak, pengurangan limbah, hingga kepatuhan terhadap prosedur lingkungan.

"Lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Yang membuat sebuah sistem berjalan bukan hanya teknologinya, tetapi orang-orang yang memiliki komitmen dan konsistensi untuk menjaganya," kata dia.

"Pada akhirnya, menjaga lingkungan berarti menjaga kualitas kehidupan hari ini dan masa depan generasi mendatang," tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat mandat baru untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis.

OJK juga akan mengawasi pengelolaan dana publik, termasuk dana haji dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9A Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dosen sekaligus Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono menilai perluasan kewenangan itu akan menambah beban OJK.

Menurut dia, bursa mineral dan komoditas strategis memang memiliki unsur pasar keuangan, seperti pembentukan harga, transaksi, kliring, manajemen risiko, dan potensi spekulasi.

Meski begitu, objek utama bursa tersebut tetap berupa komoditas fisik. Karakter pengawasannya pun berbeda dengan perbankan, pasar modal, maupun asuransi.

"Jangan sampai perluasan mandat ini membuat OJK terlalu luas secara kewenangan, tetapi kurang dalam secara pengawasan," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2026).

Pengawasan dana publik berisiko tumpang tindih

Adhitya mengaku kurang sependapat jika pengawasan dana haji dan Tapera diperluas terlalu jauh ke OJK.

Menurut dia, dana haji dan Tapera bukan sekadar produk keuangan, melainkan dana publik yang memiliki mandat sosial, keagamaan, dan perumahan rakyat.

"Ketika semua dana publik ditarik ke dalam pengawasan OJK, risikonya adalah tumpang tindih kewenangan," imbuh dia.

Dia menilai perluasan mandat tersebut berpotensi mengurangi fokus OJK terhadap pengawasan sektor jasa keuangan.

"Harusnya, yang dipikirkan bukan memperluas mandat OJK secara berlebihan, tetapi memperkuat tata kelola, audit dan akuntabilitas lembaga pengelola seperti BPKH dan BP Tapera," ungkap dia.

Integrasi pengawasan dinilai meningkat

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai kewenangan baru OJK berpotensi memperkuat integrasi pengawasan dana publik yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

"Namun, risiko utamanya adalah bertambahnya beban pengawasan di tengah kompleksitas sektor yang semakin luas," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (26/6/2026).

Rizal menilai efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada penguatan sumber daya manusia, teknologi pengawasan, dan koordinasi antarlembaga.

"Sehingga perluasan mandat tidak justru mengurangi kualitas pengawasan sektor keuangan yang menjadi tugas utama OJK," imbuh dia.

Perlu kapasitas lintas sektor

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, penambahan tugas OJK berpotensi memperkuat integritas pasar.

Meski demikian, beban kelembagaan OJK juga akan bertambah.

Menurut dia, bursa mineral dan komoditas strategis tidak sepenuhnya identik dengan sektor keuangan karena berkaitan dengan produksi, rantai pasok, ekspor, kualitas komoditas, logistik, dan industri ekstraktif.

"OJK memiliki keahlian pengawasan pasar, tata kelola, transaksi, dan perlindungan investor, tetapi pengawasan komoditas strategis membutuhkan kapasitas teknis lintas sektor," ungkap dia.

Syafruddin menilai OJK berpotensi mengalami kelebihan beban jika mandat baru tidak dibarengi peningkatan sumber daya, teknologi pengawasan, koordinasi dengan kementerian teknis, dan standar pelaporan yang jelas.

Dia menambahkan, pengalaman bursa karbon memberi pelajaran bahwa regulasi dan kelembagaan saja belum cukup.

Pasar juga membutuhkan likuiditas, peserta aktif, harga yang kredibel, infrastruktur transaksi, serta kepastian permintaan.

Karena itu, perluasan mandat OJK dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui peta jalan yang jelas serta pembagian tugas yang tegas dengan kementerian sektor riil.

Fokus pada risiko keuangan

Syafruddin menilai pengawasan OJK terhadap dana haji dan Tapera berpotensi memperkuat tata kelola dana masyarakat yang ditempatkan atau diinvestasikan di sektor jasa keuangan.

Menurut dia, dana tersebut memiliki karakter khusus karena berasal dari masyarakat, dikelola berdasarkan undang undang, serta berkaitan langsung dengan kepercayaan publik.

OJK dinilai memberi nilai tambah melalui pengawasan investasi, manajemen risiko, transparansi portofolio, tata kelola, dan perlindungan peserta.

Meski demikian, OJK tidak boleh mengambil alih mandat lembaga pengelola.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji. Sementara BP Tapera tetap bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

Syafruddin menilai OJK sebaiknya berfokus pada pengawasan risiko keuangan, standar investasi, keterbukaan informasi, serta kepatuhan lembaga jasa keuangan yang menjadi tempat penempatan dana.

Menurut dia, kejelasan pembagian kewenangan akan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, batas kewenangan yang kabur berisiko memperpanjang birokrasi, memperlambat keputusan investasi, dan melemahkan akuntabilitas.

"Dana publik memerlukan pengawasan kuat, tetapi pengawasan itu harus presisi, proporsional, dan tidak menambah tumpang tindih kelembagaan," terang dia.

Mandat baru OJK

Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 memberi mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis.

Mandat tersebut akan diperkuat dengan pembentukan jabatan Kepala Eksekutif Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang juga menjadi anggota OJK.

Pasal 132A menyebutkan, bursa mineral dan komoditas strategis merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk memperdagangkan mineral, komoditas strategis, serta produk derivatifnya.

Sistem tersebut didukung ekosistem pendanaan, instrumen keuangan berbasis digital, mekanisme harga, standar mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko. Seluruh aktivitasnya diatur dan diawasi OJK.

Bursa mineral nantinya diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang memperoleh izin usaha dari OJK.

Ketentuan teknis akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) setelah mendapat persetujuan DPR.

Selain itu, Pasal 6 huruf g juga memberi kewenangan kepada OJK untuk mengawasi pengelolaan dana publik lainnya.

Penjelasan pasal tersebut menyebut dana publik yang dimaksud antara lain dana pengelolaan keuangan haji dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tanah Bumbu: PT Jhonlin Group bersama Jhonlin Institute kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), Pengawas Operasional Madya (POM), dan Pengawas Operasional Utama (POU) pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mencetak tenaga pengawas operasional yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan standar industri pertambangan nasional.

Kegiatan ini berlangsung pada 5 hingga 8 Mei 2026 di ruang Meeting Trambesi, lantai 6 Jhonlin Office Building. Diklat tersebut diikuti oleh 15 peserta yang berasal dari level officer hingga manager, khususnya dari Departemen S.H.E serta FA & SMO Division di lingkungan PT Jhonlin Group. Seluruh rangkaian pelatihan diselenggarakan oleh PT Sampurna Maju Bersama sebagai pihak trainer.

Program diklat yang berlangsung selama empat hari ini dirancang secara sistematis dengan pendekatan berbasis kompetensi. Hari pertama sampai hari kedua diklat materi portofolio, hari ketiga dan keempat uji kompetensi peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap peserta memiliki pemahaman, keterampilan, dan kesiapan yang sesuai dengan standar kompetensi pengawas operasional di industri pertambangan mineral dan batubara.

Direktur PT Sampurna Maju Bersama, Maman Suparman, menyampaikan bahwa diklat dan sertifikasi Pengawas Operasional (POP, POM, POU) merupakan langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia pertambangan yang kompeten dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan pengembangan kompetensi sesuai jenjang yang ada.

Ia menjelaskan, pada jenjang POP peserta dibekali delapan unit kompetensi utama, sementara pada jenjang POM dan POU materi disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Proses sertifikasi pun dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga menjamin standar kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional.

Sementara itu, VP of Corporate HC Jhonlin Group, Tri Oktaria Wulandari, menegaskan bahwa kesempatan mengikuti diklat ini merupakan bentuk kepercayaan perusahaan yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh setiap peserta.

“Melalui diklat dan uji kompetensi ini, kami memastikan setiap pengawas memiliki standar kemampuan yang terukur dan tersertifikasi untuk mendukung operasional yang aman dan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini juga menjadi bagian dari pengembangan karier internal serta diharapkan mampu mencetak calon pemimpin masa depan, termasuk untuk posisi Kepala Teknik Tambang (KTT). Dukungan dari mitra pelatihan yang berpengalaman juga menjadi faktor penting dalam memastikan peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan.

Melalui program ini, PT Jhonlin Group berharap dapat terus mencetak pengawas operasional yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan industri pertambangan ke depan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

IDXChannel - PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL), entitas anak usaha Erajaya Group yang fokus di bidang active lifestyle, memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp41,5 miliar atau setara Rp8 per saham.

Hal itu tertuang dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 23 Juni 2026.

“Pembagian dividen ini mencerminkan komitmen kami untuk terus memberikan hasil nyata kepada pemegang saham, sejalan dengan strategi kami untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis melalui penguatan portofolio brand, ekspansi jaringan ritel, serta pengembangan ekosistem active lifestyle yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia,” ujar Presiden Direktur ERAL Djohan Sutanto dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Sepanjang tahun buku 2025, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp6,49 triliun, tumbuh melesat 34,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi ekspansi bisnis yang konsisten, serta kemampuan Perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan pada industri active lifestyle yang terus berkembang.

Momentum pertumbuhan tersebut berlanjut pada kuartal I-2026, di mana perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp1,7 triliun, meningkat 24,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan laba bersih mencapai Rp43 miliar.

Perseroan juga mencatat Same Store Sales Growth (SSSG) sebesar 20,1 persen, yang didorong oleh performa kuat di berbagai lini bisnis, khususnya Urban Republic dan JD Sports.

Sejalan dengan strategi pertumbuhan tersebut, perseroan terus memperkuat diversifikasi portofolio melalui penambahan brand-brand global yang relevan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Kehadiran Wilson, ANTA, dan GentleWoman menjadi bagian dari upaya ERAL dalam membangun ekosistem active lifestyle yang semakin komprehensif.

Ekspansi bisnis perseroan juga tercermin dari pertumbuhan jaringan ritel yang terus berkembang. Hingga kuartal I-2026, jumlah toko ERAL meningkat menjadi 219 gerai, dibandingkan 205 gerai pada akhir FY2025, dengan penambahan terbesar berasal dari Wilson, ANTA, dan Garmin. Pertumbuhan ini menunjukkan momentum positif bisnis ritel perseroan di berbagai kategori utama.

“Dengan portofolio brand yang semakin beragam, ERAL terus membangun ekosistem active lifestyle yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kepercayaan dari mitra-mitra internasional juga menjadi validasi atas kemampuan perseroan dalam mengembangkan pasar di Indonesia, dan kami optimistis strategi ini akan terus mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkelanjutan,” ujar Djohan.

Selain agenda terkait kinerja bisnis dan pembagian dividen, RUPST juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris perseroan, dengan penunjukan Richard M Harjani sebagai Komisaris perseroan menggantikan Hasan Aula.

Sebagai informasi, PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) adalah anak perusahaan Erajaya Group di bawah vertical usaha Erajaya Active Lifestyle. ERAL bergerak di bidang distribusi dan ritel produk gaya hidup aktif, mencakup perangkat gadget lifestyle, fashion, serta bertindak sebagai Agen Tunggal Pemilik Merek (ATPM) kendaraan listrik XPENG.

ERAL dipercaya menjadi retailer resmi berbagai merek global ternama seperti Urban Republic, XPENG, DJI, Garmin, SHOKZ, Wilson, ANTA, MST Golf, JD Sports, Urban Adventure, Under Armour, GentleWoman dan ASICS. ERAL juga mengelola sekitar lebih dari 200 gerai ritel di Indonesia.

(Dhera Arizona)