Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan perundingan terkait dengan pengenaan tarif impor 19%.

Indonesia dan AS sejatinya telah menyepakati untuk pengenaan tarif 19% bagi produk maupun komoditas asal Indonesia dan sebaliknya 0%. Namun, ada beberapa produk dan komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang diupayakan untuk mendapatkan bea masuk 0% di AS.

"Tim sudah sampai di AS dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa ke sana. [Presiden] enggak [ikut]," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Airlangga, pengecualian bea masuk 19% untuk beberapa produk dan komoditas asli Indonesia masih berlaku. Pengecualian itu tercantum dalam executive orders antara kedua negara.

Akan tetapi, khusus untuk sawit, politisi Partai Golkar itu mengaku akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pihak AS pada kunjungannya esok lusa. Pembahasan itu akan dilakukan dengan United States Trade Representative (USTR).

"[Pengecualian] itu sudah ada executive orders, tetapi khusus kelapa sawit masuk ke bilateral. Ini yang akan dibahas. Nanti [dengan] USTR," ungkapnya.

Sisanya, pemerintah Indonesia dan AS akan melanjutkan pembahasan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tarif impor 19% yang disepakati pada Juli 2025 lalu.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyetujui pengenaan tarif impor terhadap produk dari Indonesia lebih rendah menjadi 19%. Sebelumnya, Indonesia pernah diancam pengenaan tarif impor 32%.

Bisnis.com, JAKARTA — U.S. Treasury Secretary Scott Bessent stated that the OECD/G20 global minimum tax plan, known as Pillar Two, will not apply to multinational corporations headquartered in the United States.

As a result, Indonesia would be unable to levy a 15% corporate income tax on U.S.-based multinationals operating domestically such as Google, Microsoft, and others under the OECD Pillar Two global tax plan framework.

Bisnis.com, JAKARTA — U.S. Treasury Secretary Scott Bessent stated that the OECD/G20 global minimum tax plan, known as Pillar Two, will not apply to multinational corporations headquartered in the United States.

As a result, Indonesia would be unable to levy a 15% corporate income tax on U.S.-based multinationals operating domestically such as Google, Microsoft, and others under the OECD Pillar Two global tax plan framework.