Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berharap insentif perpajakan berupa penurunan tarif bea masuk hingga 0% untuk sejumlah barang kebutuhan industri seperti LPG dan bahan baku plastik bisa meringankan beban industri dan menekan inflasi.

Keringanan bea masuk ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II/2026. Namun, keringanan bea masuk impor kebutuhan industri ini sejatinya sudah diumumkan oleh pemerintah sejak akhir April 2026 dan berlaku untuk enam bulan.

Pada semester II/2026 ini, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa bea masuk 0% untuk impor LPG, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat.

Bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar meski negara harus kehilangan pendapatan kepabeanan sebesar Rp360 miliar per tahun.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek pengganda yang bisa didorong," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, bea masuk 0% untuk impor bahan baku plastik diharapkan bisa menekan potensi inflasi. Sebab, pemerintah mengkhawatirkan adanya efek rambatan inflasi ke berbagai produk atau barang lainnya yang membutuhkan kemasan plastik.

Pemerintah juga memberikan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk impor suku cadang pesawat. Insentif ini diharapkan bisa turut mendukung industri penerbangan.

"Ini untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO [maintenance, repair and operations] agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan," terang Airlangga.

Secara terperinci, berikut paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua 2026 yang dianggarkan total sebesar Rp26,34 triliun:

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada yakni 5% sampai 35%;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026;

Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II/2026 senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif pajak, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagian insentif dalam paket tersebut sebelumnya telah diumumkan, antara lain insentif pajak bagi penulis, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta diskon tarif transportasi.

“Total anggaran stimulus Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dari total tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Sementara itu, program magang dan vokasi mencapai Rp6,26 triliun, dan stimulus serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

Paket stimulus ini akan digulirkan bertahap mulai Juli 2026 hingga periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi pada periode konsumsi tinggi.

Di sektor insentif, pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, diberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan akhir tahun, termasuk potongan tarif kereta api, kapal Pelni, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Untuk transportasi udara, pemerintah menanggung PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pemerintah juga memberikan insentif impor berupa bea masuk 0% untuk LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, serta penurunan bea masuk suku cadang pesawat, dengan total manfaat mencapai triliunan rupiah.

Di sisi pengembangan SDM, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun serta pelatihan vokasi senilai Rp2,12 triliun untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk stabilisasi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu-tempe senilai Rp500 miliar.

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II/2026 senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif pajak, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagian insentif dalam paket tersebut sebelumnya telah diumumkan, antara lain insentif pajak bagi penulis, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta diskon tarif transportasi.

“Total anggaran stimulus Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dari total tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Sementara itu, program magang dan vokasi mencapai Rp6,26 triliun, dan stimulus serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

Paket stimulus ini akan digulirkan bertahap mulai Juli 2026 hingga periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi pada periode konsumsi tinggi.

Di sektor insentif, pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, diberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan akhir tahun, termasuk potongan tarif kereta api, kapal Pelni, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Untuk transportasi udara, pemerintah menanggung PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pemerintah juga memberikan insentif impor berupa bea masuk 0% untuk LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, serta penurunan bea masuk suku cadang pesawat, dengan total manfaat mencapai triliunan rupiah.

Di sisi pengembangan SDM, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun serta pelatihan vokasi senilai Rp2,12 triliun untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk stabilisasi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu-tempe senilai Rp500 miliar.

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis bahan baku plastik di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis plastik kemasan di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berharap agar sejumlah komoditas ekspor unggulan Indonesia sekaligus sejumlah produk industri tetap mendapatkan fasilitas bea masuk 0% ke Amerika Serikat (AS), meski keputusan baru Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif global secara rata.

Melalui keputusan terbarunya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif untuk impor dari berbagai negara ditetapkan di angka 10%. Ia kemudian menaikkannya menjadi 15% sebagaimana dilaporkan Bloomberg pada Minggu (22/2/2026) dini hari waktu Indonesia.

Pernyataan ini mengemuka setelah Mahkamah Agung AS atau Supreme Court pada Jumat (20/2/2026) membatalkan kebijakan tarif resiprokal kepada mitra dagang AS yang diumumkan Trump pada April 2025.

Dalam hal ini, Indonesia sehari sebelumnya telah menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang di antaranya menghasilkan kesepakatan tarif impor 19% produk Indonesia, dari sebelumnya 32%.

Menyusul dinamika baru tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati Indonesia dan AS masih berproses dalam 60 hari ke depan sebelum berlaku secara efektif. Selama jangka waktu dua bulan itu, kedua pemerintahan bisa berkonsultasi dengan pihak terkait yakni pihak legislatif.

"Artinya, dalam tanda petik, mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun, keputusan kemarin yang 10% [tarif global] itu hanya berlaku untuk 150 hari," terangnya kepada wartawan di Washington DC, AS, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Airlangga pun mengatakan pemerintah Indonesia dalam 60 hari ke depan bakal berkoordinasi dengan Utusan Perdagangan AS, atau United States Trade Representative (USTR), terkait dengan nasib hasil Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang sudah diteken Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi, dia mengeklaim bahwa USTR menyebut pemerintahan Trump akan memberikan keputusan khusus kepada negara-negara yang sudah menandatangani hasil perundingan.

Salah satu fokus permintaan Indonesia kepada AS adalah agar sejumlah komoditas asli Indonesia serta produk manufaktur tetap dibebaskan dari tarif resiprokal 19% (tarif Indonesia) maupun tarif global.

"Yang diminta oleh Indonesia adalah, kalau yang [produk] lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0%, itu kami minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agrikultur dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Dikutip dari keterangan resmi Kemenko Perekonomian, ART yang sudah ditandatangani antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo menetapkan bahwa Indonesia mendapatkan tarif 0% untuk produk unggulan ekspor ke AS yakni minyak kelapa sawit, kakao dan kopi.

Pengecualian tarif yang diberlakukan yakni terhadap 1.819 produk Indonesia, yang meliputi 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian berlaku MFN (most favored nation).

Adapun tekstil yang juga menjadi salah satu produk manufaktur ekspor unggulan Indonesia ke AS akan mendapatkan pengurangan tarif hingga 0% melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia masih akan melakukan perundingan tahap final (final round) dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah menyepakati pengenaan tarif impor 19% untuk sebagian besar produk ekspor RI ke Negara Paman Sam itu.

Sejalan dengan berlangsungnya proses negosiasi, beberapa komoditas asli Indonesia dikecualikan dari tarif tersebut dan dikenakan bea masuk 0%, salah satunya sawit atau CPO.

Kemenko Perekonomian, yang memimpin proses perundingan dengan pihak AS, menyebut masih akan ada pertemuan dengan pihak United States Trade Representative (USTR) pada awal tahun depan. Dengan demikian, pengenaan tarif 19% secara riil di lapangan belum langsung berlaku pada ekspor awal tahun depan.

"Perundingan belum tuntas 100%, ada final round bulan Januari nanti," terang Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi kepada Bisnis, Minggu (28/12/2025).

Edi enggan memerinci lebih lanjut apa yang akan dibahas pada perundingan tahap terakhir Januari tahun depan. Apabila melihat pada pertemuan sebelumnya di Desember 2025, tim yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta USTR Jamieson Greer menyepakati pengecualian sawit dari bea masuk 19%.

Dengan demikian, sejumlah produk atau komoditas yang asli tumbuh di Indonesia, seperti kakao hingga sawit, dikenakan bea masuk 0%. Hal ini sebelumnya sudah tertuang dalam instruksi Presiden AS Donald Trump atau executive orders (EO), yang diterbitkan Gedung Putih beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, EO merupakan pernyataan perintah Presiden Trump untuk memberikan pembebasan tarif atas daftar komoditas impor tertentu yang diberikan kepada suatu negara.

Adapun terdapat beberapa komoditas yang sebelumnya belum masuk EO, tetapi harus didahului dengan pertemuan bilateral antara AS dan negara mitra apabila ingin mendapatkan pembebasan tarif.

"Misalnya, kelapa sawit awalnya ada dalam EO tersebut dengan tarif 0%, lalu dihapus dari daftar dan hanya diberikan ke negara yang telah tanda tangan perjanjian bilateral. Artinya, jika Indonesia telah sepakati perjanjian, maka kelapa sawit akan diberikan tarif 0%," papar Edi.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat mengenakan Indonesia tarif impor 32%. Namun, pada Juli 2025, Presiden Trump dan Presiden Prabowo menyepakati besaran tarif diturunkan menjadi 19%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan perundingan terkait dengan pengenaan tarif impor 19%.

Indonesia dan AS sejatinya telah menyepakati untuk pengenaan tarif 19% bagi produk maupun komoditas asal Indonesia dan sebaliknya 0%. Namun, ada beberapa produk dan komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang diupayakan untuk mendapatkan bea masuk 0% di AS.

"Tim sudah sampai di AS dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa ke sana. [Presiden] enggak [ikut]," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Airlangga, pengecualian bea masuk 19% untuk beberapa produk dan komoditas asli Indonesia masih berlaku. Pengecualian itu tercantum dalam executive orders antara kedua negara.

Akan tetapi, khusus untuk sawit, politisi Partai Golkar itu mengaku akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pihak AS pada kunjungannya esok lusa. Pembahasan itu akan dilakukan dengan United States Trade Representative (USTR).

"[Pengecualian] itu sudah ada executive orders, tetapi khusus kelapa sawit masuk ke bilateral. Ini yang akan dibahas. Nanti [dengan] USTR," ungkapnya.

Sisanya, pemerintah Indonesia dan AS akan melanjutkan pembahasan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tarif impor 19% yang disepakati pada Juli 2025 lalu.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyetujui pengenaan tarif impor terhadap produk dari Indonesia lebih rendah menjadi 19%. Sebelumnya, Indonesia pernah diancam pengenaan tarif impor 32%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah memberikan fasilitas bea masuk 0 persen bagi bahan baku pembangunan kapal dinilai menjadi angin segar bagi industri perkapalan nasional.

Insentif ini tidak hanya menurunkan biaya produksi galangan kapal, tetapi juga memperkuat daya saing industri perkapalan dalam mendukung sistem logistik nasional yang efisien dan berkelanjutan.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan penguatan industri perkapalan merupakan fondasi utama pembangunan sistem logistik nasional yang tangguh.

Dengan armada kapal yang dibangun oleh industri dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor sekaligus memperkuat kemandirian rantai pasok nasional.

Armada buatan dalam negeri dinilai mampu memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Penguatan industri perkapalan adalah prasyarat bagi terciptanya sistem logistik nasional yang efisien. Kita membutuhkan armada yang dibangun oleh bangsa sendiri, dengan rantai pasok yang semakin mandiri,” ujar Agus lewat keterangan pers, Minggu (14/12/2025).

Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan industri galangan dan komponen kapal nasional mampu memenuhi kebutuhan armada di berbagai sektor strategis.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen memastikan industri galangan dan komponen nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal untuk sektor pangan, energi, konektivitas, hingga industri strategis lainnya. “Pemerintah berkomitmen memastikan industri galangan dan komponen nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal untuk sektor pangan, energi, konektivitas, hingga industri strategis lainnya,” paparnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta, mencatat kapasitas galangan kapal nasional terus tumbuh dan menjadi modal penting dalam meningkatkan efisiensi logistik serta daya saing ekonomi nasional. “Industri perkapalan merupakan fondasi penting bagi sistem logistik nasional,” ucap Setia.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem perkapalan nasional.

Kebijakan tersebut antara lain pemberian fasilitas bea masuk 0 persen melalui skema Bab 98 untuk bahan baku pembangunan kapal.

Lalu, perluasan skema pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Alat Transportasi bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta fasilitasi sertifikasi dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi industri komponen kapal.

Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kapasitas industri komponen dalam negeri.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Anita Puji Utami, menyampaikan ekosistem industri perkapalan nasional kini memasuki fase penguatan kapasitas dan modernisasi.

Dengan 265 perusahaan anggota yang terdiri dari galangan kapal dan industri penunjang, kapasitas nasional saat ini mampu menangani hingga 36.000 dock space per tahun untuk reparasi kapal dan sekitar 900 dock space untuk pembangunan kapal baru. “Galangan-galangan nasional semakin siap menjawab kebutuhan pembangunan armada di sektor strategis, baik untuk kementerian, lembaga, BUMN, maupun industri,” kata Anita.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang berkelanjutan, khususnya terkait akses pembiayaan jangka panjang, kepastian regulasi, dan peningkatan TKDN.

Menurutnya, peluang pasar industri perkapalan nasional sangat besar, tetapi harus ditopang oleh konsistensi kebijakan. “Konsistensi kebijakan akan menentukan apakah galangan dan industri komponen nasional benar-benar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa dan Kanada diperkirakan meningkat sejalan dengan segera berlakunya perjanjian dagang yang membebaskan bea masuk impor satu sama lain.

Perjanjian dagang dimaksud adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA), yang keduanya sudah ditandatangani.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan IC CEPA sudah ditandatangani pada 24 September 2025. Dia menyebut ekspor Indonesia ke negara tersebut diharapkan meningkat utamanya bagi produk andalan seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, kayu, elektronik ringan, otomotif sampai sarang burung walet.

"Nah, proyeksi dampak ekspor ke Kanada diharapkan bisa meningkat dalam waktu tiga-empat tahun ke depan," ujarnya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Di sisi lain, IEU-CEPA juga telah ditandatangani pada September 2025 lalu. Free trade agreement (FTA) dengan puluhan negara anggota Uni Eropa itu kini telah memasuki proses penyusunan dokumen hukum alias legal drafting.

Airlangga menyebut FTA itu tengah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa dan akan dibahas di parlemen Uni Eropa. Untuk IEU-CEPA sebanyak 90% tarif produk Indonesia menjadi 0% serta sebaliknya.

"Kami sudah melakukan pendekatan dari partai yang paling kiri sampai paling kanan, dan mereka semua mendukung IEU CEPA tersebut karena ini akan menjadi salah satu strategic terbesar," paparnya.

Mantan Menteri Perindustrian itu mengeklaim IEU-CEPA sudah lebih advance dibandingkan dengan perjanjian serupa antara Uni Eropa dengan Singapura. Sebab, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa juga sudah memasukkan perjanjian terkait dengan digital.

Nilai plus lain dari IEU-CEPA, lanjut Airlangga, adalah peluang untuk semakin mulusnya perjalanan aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Dia mengklaim bahwa dengan adanya IEU-CEPA, 27 negara anggota Uni Eropa pun dinilai bakal mendukung keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut.

Untuk proses aksesi, Indonesia menargetkan bisa memperoleh kursi keanggotaan OECD pada 2027 mendatang. "Dengan masuknya IEU-CEPA maka 27 negara sudah like-minded mendukung Indonesia. Amerika dalam negosiasi juga selalu menyebut OECD demikian pula Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand sehingga mungkin dari 37 negara, 34 negara sudah secara terbuka mendukung Indonesia," terangnya.

Kendati demikian, perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dalam waktu yang sama turut menggerus penerimaan negara. Konsekuensi perdagangan bebas yang diperkirakan bisa meningkatkan arus ekspor ke Kanada maupun Uni Eropa, diperkirakan bisa menurunkan sumber penerimaan negara terutama bea masuk.

Sampai dengan akhir Oktober 2025 lalu, penerimaan negara baru mencapai Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp249,3 triliun atau tumbuh 7,6% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 80,3% dari outlook laporan semester I/2025.

Pemasukan kepabenan dan cukai itu terbesar berasal dari penerimaan cukai, yakni Rp184,2 triliun. Realisasi itu tumbuh 5,7% (yoy) dan sudah mencapai 75,4% dari target APBN.

Dari segi kepabeanan, penerimaan dari bea masuk senilai Rp41 triliun atau terkontraksi hingga 4,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 77,5% dari target APBN.

"Pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sedikit kontraksi 4,9% di bawah tahun lalu karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan utilisiasi free trade agreement [perdagangan bebas]," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025.

Di sisi lain, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp24 triliun. Kendati memberikan sumbangsih terkecil dibandingkan cukai dan bea masuk, penerimaan dari tarif ekspor itu tumbuh tertinggi hingga 69,2% (yoy).

Suahasil menyebut kenaikan itu berkat harga sawit atau CPO yang naik, kendati adanya fluktuasi, disertai oleh peningkatan volume ekspor. Kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang direstui Kementerian ESDM untuk sementara waktu ini juga disebut menyumbang penerimaan kepabenan.