IDXChannel - Pemerintah Indonesia mengantisipasi rencana investigasi United States Trade Representative (USTR) terhadap tindakan, kebijakan, dan praktik ekonomi asing tertentu, termasuk Indonesia, yang diduga menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih (excess capacity) serta produksi struktural di sektor manufaktur.

Selain itu, investigasi dilakukan terkait kegagalan dalam memberlakukan dan menegakkan secara efektif larangan impor barang-barang yang diproduksi dengan menggunakan tenaga kerja paksa (forced labor).

"Sejak awal bahwa proses penyiapan persyaratan di dalam investigasi ini akan kita persiapkan dengan baik. Kedua hal ini sebenarnya sudah dibahas di dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), sehingga yang paling penting saat ini adalah kita mempersiapkan argumentasi bahwa Indonesia sudah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Menghadapi rencana investigasi dari USTR tersebut, Kemenko Perekonomian bersama instansi pemerintah dan asosiasi terkait lainnya juga sudah melakukan konsolidasi agar semua masukan yang disampaikan untuk proses investigasi sudah selaras dan mendukung apa yang akan dihasilkan untuk memperkuat argumentasi bahwa kondisi di Indonesia tidak seperti yang disangkakan terhadap beberapa negara.

"Ke depan, perlunya adanya pembentukan tim koordinasi untuk menindaklanjuti proses investigasi ini dan juga melakukan sesi konsultasi dengan USTR. Kita harapkan proses konsultasi bisa berjalan lebih cepat dari jadwal dengan kita memberikan bukti bahwa kita telah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan,” ujar Haryo.

Tim koordinasi tersebut merupakan tim lintas instansi yang mempersiapkan argumentasi atau bukti berdasarkan analisis hukum, regulasi, dan data. Pembuktian tersebut untuk menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah mengatur tentang praktik antidumping, countervailing, dan tenaga kerja paksa.

Kemudian, pembuktian bahwa kapasitas produksi sektor manufaktur Indonesia telah mematuhi aturan perdagangan internasional, larangan tenaga kerja paksa, serta adanya tindakan hukum terhadap praktik pelanggaran yang mungkin terjadi.

“Mengenai kelebihan kapasitas produksi sektor manufaktur yang diekspor itu tidak menyalahi aturan WTO apabila tidak terjadi praktik dumping maupun praktik perdagangan tidak adil lainnya, seperti predatory pricing,” kata Haryo.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia masih akan melakukan perundingan tahap final (final round) dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah menyepakati pengenaan tarif impor 19% untuk sebagian besar produk ekspor RI ke Negara Paman Sam itu.

Sejalan dengan berlangsungnya proses negosiasi, beberapa komoditas asli Indonesia dikecualikan dari tarif tersebut dan dikenakan bea masuk 0%, salah satunya sawit atau CPO.

Kemenko Perekonomian, yang memimpin proses perundingan dengan pihak AS, menyebut masih akan ada pertemuan dengan pihak United States Trade Representative (USTR) pada awal tahun depan. Dengan demikian, pengenaan tarif 19% secara riil di lapangan belum langsung berlaku pada ekspor awal tahun depan.

"Perundingan belum tuntas 100%, ada final round bulan Januari nanti," terang Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi kepada Bisnis, Minggu (28/12/2025).

Edi enggan memerinci lebih lanjut apa yang akan dibahas pada perundingan tahap terakhir Januari tahun depan. Apabila melihat pada pertemuan sebelumnya di Desember 2025, tim yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta USTR Jamieson Greer menyepakati pengecualian sawit dari bea masuk 19%.

Dengan demikian, sejumlah produk atau komoditas yang asli tumbuh di Indonesia, seperti kakao hingga sawit, dikenakan bea masuk 0%. Hal ini sebelumnya sudah tertuang dalam instruksi Presiden AS Donald Trump atau executive orders (EO), yang diterbitkan Gedung Putih beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, EO merupakan pernyataan perintah Presiden Trump untuk memberikan pembebasan tarif atas daftar komoditas impor tertentu yang diberikan kepada suatu negara.

Adapun terdapat beberapa komoditas yang sebelumnya belum masuk EO, tetapi harus didahului dengan pertemuan bilateral antara AS dan negara mitra apabila ingin mendapatkan pembebasan tarif.

"Misalnya, kelapa sawit awalnya ada dalam EO tersebut dengan tarif 0%, lalu dihapus dari daftar dan hanya diberikan ke negara yang telah tanda tangan perjanjian bilateral. Artinya, jika Indonesia telah sepakati perjanjian, maka kelapa sawit akan diberikan tarif 0%," papar Edi.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sempat mengenakan Indonesia tarif impor 32%. Namun, pada Juli 2025, Presiden Trump dan Presiden Prabowo menyepakati besaran tarif diturunkan menjadi 19%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah menjalin komunikasi dengan Badan Ekspor Amerika Serikat (AS) terkait peluang investasi mineral kritis Indonesia.

"Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).

Ia menjelaskan pembahasan tersebut merupakan bagian dari negosiasi dagang Indonesia dan AS yang mencakup seluruh sektor strategis. Seiring proses itu, sejumlah perusahaan Amerika juga telah berkomunikasi langsung dengan perusahaan mineral kritis di Tanah Air.

Menurut Airlangga, kerja sama Indonesia dan AS di sektor mineral kritis sejatinya bukan hal baru. Salah satu contohnya adalah investasi perusahaan Amerika di sektor tembaga yang telah berlangsung sejak lama.

"Kita juga sudah memonitor bahwa salah satu critical mineral adalah copper di mana perusahaan Amerika sudah investasi dari tahun 1967, yaitu Freeport McMoran," ujarnya.

Airlangga menambahkan peran Danantara dalam kerja sama tersebut dijalankan melalui pendekatan business-to-business (B2B) dengan mitra dari AS.

"Ya, tentu kalau Danantara ya business-to-busines dengan Amerika Serikat," ujarnya.

Ia menyebut Indonesia memiliki beragam mineral kritis seperti tembaga, nikel, bauksit, hingga rare earth yang dibutuhkan untuk berbagai industri strategis, mulai dari otomotif, baterai kendaraan listrik, hingga sektor pertahanan.

Terkait komoditas yang masuk dalam skema tertentu, Airlangga mengatakan rinciannya telah tercantum dalam executive order AS, dengan peluang penambahan komoditas lain dari Indonesia, termasuk kelapa sawit.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan AS berharap memperoleh akses terhadap mineral kritis Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang kedua negara.

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan pejabat United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer di AS.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan AS pada Juli 2025 yang menurunkan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kerangka perjanjian dagang Indonesia-AS telah disepakati dan akan berlanjut ke tahap teknis pada Januari 2026, sebelum ditargetkan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

Presiden Prabowo Subianto akan langsung menemui Presiden Donald Trump di Amerika Serikat (AS) pada akhir Januari 2026 untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang kedua negara.

Menurut penuturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, produk Indonesia yang diekspor ke AS tetap dikenakan tarif 19 persen.

Hal tersebut sesuai dengan pengumuman Juli 2025, di mana kala itu Trump memberikan diskon tarif bagi Indonesia dari yang semula 32 persen.

"Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir Januari (2026) akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Perundingan Dagang Indonesia-AS via Zoom, Selasa (23/12).

"Saat ini, pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut (Prabowo dan Trump)," tegasnya.

Proses perundingan dagang Indonesia dan AS memakan waktu cukup panjang. Bahkan, Airlangga saat ini masih berada di Negeri Paman Sam untuk memfinalkan framework dan substansi perjanjian kedua negara.

Di AS, Airlangga bertemu dengan Pejabat United States Trade Representative (USTR) Duta Besar Jamieson Greer. Menurutnya, pertemuan yang membicarakan isu utama dan masalah teknis tersebut berjalan dengan baik.

Nantinya, masih ada pertemuan tim teknis yang bakal digelar pada 12 Januari 2026 hingga 19 Januari 2026 mendatang.

Airlangga mengatakan proses itu diperlukan untuk legal drafting dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menurut Airlangga, Indonesia mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan yang lain.

"Tentu ini menjadi kabar yang baik, terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, di mana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut terutama padat karya mempekerjakan 5 juta pekerja dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap proses teknis dalam berjalan tepat waktu sehingga pada akhir 2026 bisa dilakukan penandatanganan kesepakatan oleh kedua pimpinan negara. 

"Dengan demikian, manfaat dari perjanjian ini membuka akses pasar dua negara dapat segera mendorong perekonomian di Indonesia," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan perundingan terkait dengan pengenaan tarif impor 19%.

Indonesia dan AS sejatinya telah menyepakati untuk pengenaan tarif 19% bagi produk maupun komoditas asal Indonesia dan sebaliknya 0%. Namun, ada beberapa produk dan komoditas asli Indonesia seperti kakao hingga sawit yang diupayakan untuk mendapatkan bea masuk 0% di AS.

"Tim sudah sampai di AS dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa ke sana. [Presiden] enggak [ikut]," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Airlangga, pengecualian bea masuk 19% untuk beberapa produk dan komoditas asli Indonesia masih berlaku. Pengecualian itu tercantum dalam executive orders antara kedua negara.

Akan tetapi, khusus untuk sawit, politisi Partai Golkar itu mengaku akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pihak AS pada kunjungannya esok lusa. Pembahasan itu akan dilakukan dengan United States Trade Representative (USTR).

"[Pengecualian] itu sudah ada executive orders, tetapi khusus kelapa sawit masuk ke bilateral. Ini yang akan dibahas. Nanti [dengan] USTR," ungkapnya.

Sisanya, pemerintah Indonesia dan AS akan melanjutkan pembahasan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tarif impor 19% yang disepakati pada Juli 2025 lalu.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyetujui pengenaan tarif impor terhadap produk dari Indonesia lebih rendah menjadi 19%. Sebelumnya, Indonesia pernah diancam pengenaan tarif impor 32%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan melakukan pertemuan secara virtual dengan pejabat Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) pada Kamis (11/12/2025) malam waktu Indonesia.

Pertemuan itu dilakukan usai muncul isu kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang disepakati Juli lalu terancam batal. "Nanti malam [lakukan pertemuan virtual]," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025) sore.

Ketika dimintai keterangan lebih lanjut terkait apa yang menyebabkan perjanjian dagang RI-AS itu terancam batal, politisi Partai Golkar itu meminta setiap bersabar. Dia berjanji akan menyampaikan pernyataan resmi usai pertemuan.

"Nanti. Besok saja [penjelasannya]," kata Airlangga.

Sebelumnya, Reuters melaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.

“Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

Pada pengumuman Juli lalu, kedua negara menyatakan bahwa Indonesia sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99% barang asal AS serta menghilangkan hambatan non-tarif bagi perusahaan AS. Sebagai imbalannya, AS akan membatalkan rencana kenaikan tarif atas produk Indonesia dan menurunkannya menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

Isu Hambatan Non-tarif

Kini kesepakatan itu dikabarkan berada di ujung tanduk. Persoalan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTM) dan isu perdagangan digital dinilai menjadi ganjalan struktural yang sulit diurai oleh negosiator Indonesia.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai potensi kegagalan ini sudah terprediksi sejak awal. Menurutnya, skeptisisme muncul karena struktur proteksi perdagangan Indonesia yang sangat bergantung pada NTM, bukan sekadar tarif bea masuk.

"Titik masalahnya ada pada negosiasi regulasi NTM, termasuk digital product [produk digital]. Tarif impor Indonesia untuk produk AS sebenarnya sudah banyak yang rendah, jadi bottleneck [penghambat] utama bukan di sana," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Riandy menjelaskan bahwa dokumen United States Trade Representative (USTR) berulang kali menyoroti rezim NTM Indonesia yang dinilai terlalu exhaustive (menyeluruh). Adapun, hambatan itu mencakup mayoritas pos tarif (tariff line) atau kode HS produk yang diperdagangkan, mulai dari perizinan impor (PI) produk pertanian, kuota impor, hingga kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menurutnya, hambatan NTM ini yang membedakan posisi Indonesia dengan Malaysia dan Kamboja yang sudah berhasil mencapai kesepakatan. Riandy menyebut kedua negara tersebut tidak terlalu mengandalkan NTM sebagai instrumen proteksi industri, sehingga memiliki ruang gerak negosiasi yang lebih luas dibandingkan Indonesia.

"Kita ini negara di Asean dengan NTM paling exhaustive. Terlalu banyak yang harus diubah dan direlakan jika ingin memenuhi standar AS," tutupnya.

Lebih lanjut, Riandy memaparkan bahwa tuntutan AS untuk menghapus NTM memiliki konsekuensi teknis dan politis yang berat bagi Indonesia.

Secara operasional, penghapusan NTM sulit diterapkan secara eksklusif hanya untuk satu mitra dagang. Berbeda dengan penurunan tarif yang bisa diverifikasi melalui Surat Keterangan Asal (SKA), reformasi regulasi non-tarif umumnya berlaku universal.

"Sekali regulasi non-tarif direformasi, ia perlu diterapkan ke seluruh mitra dagang karena masalah praktikal. Risikonya, negara mitra dagang lain akan menjadi free riders. Mereka menikmati relaksasi pasar Indonesia, sementara kita tidak mendapatkan insentif atau akses pasar tambahan dari mereka," jelasnya.

Kondisi ini membuat posisi tawar Indonesia terjepit. Keuntungan (benefit) yang didapat Indonesia dari kesepakatan dengan AS dinilai tidak sebanding dengan "biaya" reformasi kebijakan yang harus ditanggung.

Terlebih, Riandy menyoroti bahwa kesepakatan awal yang disetujui Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump kala itu kemungkinan belum memperhitungkan detail konsekuensi teknis ini. Manfaat yang ditawarkan AS hanyalah penghindaran tarif tinggi, bukan penurunan tarif hingga 0% seperti dalam perjanjian Free Trade Agreement (FTA) komprehensif dengan Asean atau Australia.

"Politically, mereformasi NTM itu sulit karena banyak industri dalam negeri yang terlindungi, seperti pertanian dan otomotif," tambahnya.