Maroko menjadi perbincangan hangat dunia menyusul torehan sejarah Timnas sepak bolanya mengalahkan Belanda dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ada beberapa fakta unik tentang Maroko yang patut diketahui umat Islam.

Selain dikenal sebagai Negeri Maghribi (Al-Mamlakah Al-Maghribiyah) yang artinya kerajaan dari Barat karena lokasinya paling barat Afrika, Maroko juga dijuluki Bumi Para Wali.

Keunikan lain dari Maroko adalah negara Islam yang melahirkan enam Tarekat (thariqah) besar di dunia. Tarekat ( طريقة) adalah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawufatau sufisme Islam.

Dari negeri ini pula lahir banyak Ulama besar ahli tasawuf. Sebut saja Imam Al-Jazuli (807-870 H), seorang wali besar pengarang kitab selawat Dalail Khairat. Kemudian Imam Ahmad At-Tijani (pendiri tarekat Tijaniyah) dan masih banyak ulama lainnya.

Maroko merupakan negara di ujung barat Afrika yang dihuni mayoritas Islam (99%), Kristen dan Yahudi (1%). Tak heran jika negara ini memberlakukan hukum Islam (Syariah), Perancis dan Spanyol. Maroko berdekatan dengan Tunisia dan berbatasan langsung dengan Spanyol.

Penduduknya berjumlah 36 juta jiwa (statistik 2021). Mayoritas muslim Maroko adalah Sunni berpaham Ahlussunnah wal Jamaah.

Negara ini juga menjadi tujuan bagi para penuntut ilmu untuk mendalami ilmu Islam. Di Maroko terdapat banyak lembaga pendidikan Islam bersejarah dan terkenal seperti Universitas Hasan II Casablanca, Universitas Muhammad V di Kota Rabat, Institut Dar Al-Hadits Al-Hassaniyah.

Universitas Quarauiyine (Al Qarawiyyin) merupakan universitas tertua di Maroko yang dibangun oleh Fatimah al-Fahriyah. Salah satu Dai Indonesia yang pernah belajar di Maroko adalah Ustaz Abdul Somad (UAS). Beliau menempuh studi S2 di Institut Dar Al-Hadits Al-Hassaniyah Kota Rabat Maroko.

Adapun kota-kota besar di Maroko selain Rabat dan Casablanca di antaranya, Marrakesh, Tangier, Tetouan, Sale, Fes, Agadir, Meknes, Oujda, Kenitra, dan Nador. Maroko memiliki sejarah yang berbeda dengan negara-negara tetangganya. Di mana kebudayaannya merupakan campuran antara budaya Arab, Eropa, dan Berber.

Lahirnya 6 Tarekat Besar di Dunia

Ternyata Maroko melahirkan enam Tarekat sufi besar di dunia. Mengutip keterangan Koordinator Himpunan Alumni Maroko di Indonesia (HIMAMI) Dr Med Hatta di Islamkaffah, sejarah munculnya tarekat dalam Islam melalui fase yang sangat panjang, yaitu sejak lahirnya Islam dibawa oleh Rasulullah SAW.

Nabi Shallallohu 'alaihi wasallam membagikan wirid-wirid khusus kepada sahabat tertentu atau ada yang memintanya langsung kepada Nabi. Sahabat Abu Bakar Asshiddiq misalnya mengamalkan zikir lafdzul jalalah (الله) sebagai wiridnya. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abu Thalib melazimkan zikir (لا آله إلا الله) sebagai wiridnya pula.

Kemudian dari wirid kedua sahabat besar itulah dikembangkan oleh para pengikutnya masing-masing sehingga menjadi dua Tarekat, yaitu tarekat "Bakariyah" nisbat kepada Sayyidina Abu Bakar Asshiddiq dan tarekat "Alawiyah", nisbat kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Tarekat yang berarti sebuah metode atau jalan atau praktik tasawuf ini kemudian diamalkan oleh para ulama-ulama ahli tasawuf.

Dr Meh Hatta mengatakan bahwa Maroko adalah negeri wali karena di dalamnya terdapat puluhan Zaouiyah dan Tarekat Sufi terkenal. terdapat sekitar 5000 Dhareh (makam suci), yaitu kuburan Waliyullah yang sering diziarahi oleh masyarakat lokal maupun dari mancanegara.



Bahkan sebagian dari para Waliyullah asal Maroko memilih mengembangkan Zaouiyah dan tarekatnya jauh di luar negaranya.

6 Tarekat Besar yang Lahir dari Maroko:

1. Tarekat Tijaniyah

Tarekat at-Tijaniyah adalah salah satu tarekat besar sunni yang dinisbatkan kepada Syaikh Abu al-Abbas Ahmed at-Tijani. Syaikh Abu al-Abbas mengenyam pendidikannya di Kota Fes Maroko, dan wafat Tahun 1815 M.

Tarekat Tijaniyah berkembang di daerah Bousamghoun di wilayah Baidh Al-Jazair. Ia merupakan salah satu Zaouiyah yang mempunyai pengaruh kuat di dunia, dan memiliki pengikut di banyak negara-negara Islam. Seperti Sudan; Sahara Selatan, yang mengembangkan selanjutnya ke Utara Afrika, membentang dari Maroko ke Senegal hingga Mesir. Pengikut Tarekat ini memproklamirkan dirinya sebagai Tijaniyah.

2. Tarekat Aissawiyyah

Aissawa atau Tarekat Aissawiyyah merupakan Tarekat yang masyhur di Maroko didirikan oleh Waliyullah Syaikh Mohamed bin Issa al-Maghribi, wafat di Kota Meknes Maroko Tahun 1524 M. Beliau dimakamkan di Meknes. Sumber Tarekat ini akarnya kembali pada Syaikh Mohamed bin Sulaiman Al Jazuli. Tarekat Aissawiyyah melekat kuat pada ingatan masyarakat berkat ketokohan pendirinya Mohamed bin Aissa sebagai seorang wali dan guru spritual yang disegani. Beliau menuntun murid-muridnya dengan perhatian tinggi pada bacaan Al-Qur'an, puji-pujian pada Nabi, dan selawat pada Rasulullah SAW.

3. Tarekat Syadziliyah

As-Syaziliyah adalah Tarekat sufi besar dunia yang dinisbatkan kepada Waliyullah Syaikh Abul Hassan asy-Syazili. Lahir dan besar di daerah Syadzila Maroko. Tokoh Tarekat ini sangat komitmen mempertahankan beberapa pemikiran dan aqidah tasawuf, selain ia juga terkenal dengan zikir Lafzul Jalalah (الله) atau kalimat pengganti nama ketiga (هو).

Central utama pengembangan Tarekat Syadziliya adalah Mesir, khususnya Kota Alexandria, Thantha, dan daerah Dasuq di wilayah Provensi Kafrussyeikh. Kemudian menyebar ke negara-negara Arab. Dan negara-negara yang lebih pro aktif mengembangkan tarekat ini adalah negara-negara Timur Islam, Suria, Jordania, Hadramaut Yaman, dan juga Sudan serta Juzur Qamar, serta memiliki banyak pengikut di Indonesia. Di antara pentolan Tarekat Syaziliyah yang terkenal adalah Syaikh Abul Abbas al-Mursi al-Andalusi dan Syaikh Ahmad ibnu Athaillah Assakandari al-Masri.

4. Tarekat Boudsyisyiyah

Nama lengkapnya Tarekat Qadiriyah Boudsyisyiyah, adalah sebuah Taraket yang lagi naik daun di Maroko saat ini. Boudsyisyiyah lebih bangga menisbatkan nama tarekatnya langsung pada Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, yang populer pada abad ke-5 Hijriah. Sedangkan nama tambahkan Boudsyisyiyah diambil dari panggilan pesohornya sekaligus pendiri tarekat Qadiriyah Boudsyisyiyah yaitu Syaikh Sidi Ali bin Mohamed al-Boudsyisyi.

Pada masa paceklik menimpa Maroko, ia gemar memberi makan kepada orang-orang susah di disekitar Zaouiyahnya dengan makanan disebut Dsyisya, yaitu jenis makanan yang masyhur di Maroko, maka dipanggil oleh masyarakat setempat Boudsyisa (Abu Dsyisya). Sesuai kebijakan politik Kerajaan Maroko, dalam hal ini Kementerian Hobous atau Wakaf, telah merangkul semua kelompok tarekat di dalam negeri di bawah perkumpulan resmi yang dikomandoi oleh Tarekat Boudsyisyiya.

5. Tarekat Al-Badawiyah

Tarekat al-Badawiyah dinisbatkan kepada Wali Quthub Syaikh Sidi Ahmed al-Badawi. Lahir di Kota Fes Maroko, dan di sana pula ia menghafal Al-Qur'an serta memperdalam ilmu Fiqih Mazhab Maliki. Syaikh Al-Badawi lebih populer di Mesir sebagai Waliyullah yang saleh dan pejuang di Thantha.

Syakh Al-Badawi pindah ke Mesir dan menetap di Thantha setelah pulang dari perjalanan haji bersama bapaknya tahun 637 H. Makamnya di Thantha merupakan tempat ziarah populer bagi pengunjung dari dalam dan luar Mesir hingga saat ini.

6. Tarekat Khalwatiyah

Tarekat Khalwatiyah atau Zaouiyah Khalwatiyah, didirikan oleh Syaikh as-Saqwati atau dikenal juga sebagai Sidi Mohamed bin Abdellah Al Husaini, berasal dari Saqial Hamra wilayah Selatan Maroko. Kemudian hijrah ke kota al-Khalil Palestina dan mendirikan Tarekat Khalwatiya. Di sana beliau mempunyai pengikut hingga ke Jordan.

Tempat ia memulai menggagas Tarekat Khalwatiya masih terpelihara di Kota Al Khalil sampai sekarang dengan Zaouiya Al Maghariba, sebutan lain dari bangsa Maroko.

Demikian fakta unik Maroko dan lahirnya tarekat besar di dunia. Semoga ulasan ini bermanfaat.

JAKARTA - Program Studi Magister (S2) Psikologi Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya resmi meraih peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Pencapaian tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 6639/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2026 yang diterbitkan pada 26 Mei 2026 dan berlaku hingga 26 Mei 2031.

Dalam proses akreditasi tersebut, Program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya memperoleh nilai 338. Raihan ini menjadi bukti komitmen universitas dalam menyelenggarakan pendidikan magister psikologi yang berkualitas dan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

Akreditasi Baik Sekali merupakan peringkat dalam sistem akreditasi BAN-PT yang menunjukkan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi secara menyeluruh. Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kami berharap capaian ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjadi motivasi untuk terus berkontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi di Indonesia," ujar Kepala Program Studi Magister Psikologi, Christ Billy Aryanto, melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Christ menjelaskan, program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya memiliki visi menjadi program studi unggul dalam pengembangan ilmu psikologi dengan fokus pada dinamika budaya serta psikologi sosial dan kesehatan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam dan terus berkembang.

Program ini mengedepankan pendekatan multidisiplin yang berorientasi pada konteks lokal, sekaligus adaptif terhadap perkembangan ilmu psikologi di tingkat global.

Menurutnya, lulusan Program Magister Psikologi Unika Atma Jaya dipersiapkan untuk menjadi peneliti, pendidik, konsultan, serta perancang program di bidang psikologi sosial dan kesehatan.

"Dengan diraihnya Akreditasi Baik Sekali, Program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya semakin memperkuat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut compressed natural gas (CNG) pengganti LPG 3 kg bakal diproduksi mulai Juli 2026.

Kebijakan ini sebagai upaya mengurangi impor dan subsidi energi.

"Sekarang kita lakukan uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi (CNG 3kg)," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Menurutnya, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kilogram.

"Ini bukan barang yang muncul dari tiba-tiba dari Fakfak datang tidak, ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah pakai tabung yang 3 kilo," jelasnya.

Ia menyebutkan tabung CNG 3 kg tersebut menggunakan tekanan 200 hingga 250 bar dan sedang menjalani uji coba tahap akhir, termasuk pengujian sistem katup atau valve pengaman. Tujuannya agar tak perlu mengganti kompor untuk menggunakan tabung tersebut.

"Ini yang kita coba nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc, itu sudah sekarang lagi diuji," tegasnya.

Bahlil menekankan kebijakan ini adalah tujuan yang baik agar Indonesia tak bergantung pada impor. Kalaupun ada yang protes, ia menduga pasti perusahaan yang merasa dirugikan alias importir.

"Sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya, makanya di sosmed itu dibilang 'CNG itu begono, begono". Ah ini importir lagi karena pasti yang mati importir ini," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menargetkan mulai memproduksi compressed natural gas (CNG) untuk tabung setara LPG 3 kilogram pada Juli 2026. Kebijakan ini sebagai upaya mengurangi impor dan subsidi energi.

"Sekarang kita lakukan uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi (CNG 3kg)," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Menurut Bahlil, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kilogram.

"Ini bukan barang yang muncul dari tiba-tiba dari Fakfak datang tidak, ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah pakai tabung yang 3 kilo," jelasnya.

Ia menyebutkan tabung CNG 3 kg tersebut menggunakan tekanan 200 hingga 250 bar dan sedang menjalani uji coba tahap akhir, termasuk pengujian sistem katup atau valve pengaman. Tujuannya agar tak perlu mengganti kompor untuk menggunakan tabung tersebut.

"Ini yang kita coba nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc, itu sudah sekarang lagi diuji," tegasnya.

Bahlil menekankan kebijakan ini adalah tujuan yang baik agar Indonesia tak bergantung pada impor. Kalaupun ada yang protes, ia menduga pasti perusahaan yang merasa dirugikan alias importir.

"Sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya, makanya di sosmed itu dibilang 'CNG itu begono, begono". Ah ini importir lagi karena pasti yang mati importir ini," pungkasnya.

Jadi, transaksi itu terindikasi adanya penyalahgunaan

Kota Padang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyurati atau memberikan sanksi tertulis terhadap 20 hingga 25 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diduga menyelewengkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi

"Sepanjang 2026 Pertamina Sumbagut sudah mengirimkan surat pembinaan kepada 23 hingga 25 SPBU yang tersebar di Sumbar," kata Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fakhri Rizal Hasibuan di Kota Padang, Rabu.

Pada umumnya, puluhan SPBU yang mendapatkan sanksi atau teguran tersebut dikarenakan menyalurkan BBM tidak sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, operator tetap melayani kendaraan yang sama untuk mengisi BBM yang dilakukan berulang-ulang.

"Jadi, transaksi itu terindikasi adanya penyalahgunaan," ujar dia.

Fakhri menegaskan surat pembinaan tersebut merupakan sikap tegas perusahaan minyak milik negara itu terhadap pengelola atau pemilik SPBU yang diduga menyalahi aturan pendistribusian BBM bersubsidi.

Selain menegur atau menyurati pengelola, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga meminta pemilik SPBU untuk melakukan pembinaan langsung terhadap pekerja terutama operator guna mencegah kecurangan penyaluran.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan Pertamina terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi berupa kode respons cepat, atau kode batang agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Penerapan digitalisasi yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini diharapkan menjadi solusi konkret jangka panjang.

Tidak hanya itu, untuk mengoptimalkan pengawasan, setiap kamera pengintai atau closed circuit television yang dipasang di SPBU kini terintegrasi secara online ke Pertamina.

"Jadi secara periodik kami juga menganalisa transaksi-transaksi yang terindikasi anomali untuk dicek langsung ke CCTV. Jadi sistemnya pembuktian terbalik," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah konstruktif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komposisi stimulus yang berfokus pada bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga dan memperkuat pasar tenaga kerja.

“Paket ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada kondisi rumah tangga Indonesia. Dalam situasi ketidakpastian global yang masih tinggi, menjaga daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Fakhrul di Jakarta, Selasa.

Ia menilai bantuan pangan bagi kelompok rentan akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat berpendapatan rendah, sementara program magang dan vokasi dapat membantu kelompok yang terdampak perlambatan aktivitas ekonomi dan perubahan struktur pasar tenaga kerja.

Meski demikian, stimulus fiskal pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjaga momentum ekonomi dalam jangka pendek dan tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus dapat membantu menjaga pertumbuhan dalam beberapa kuartal ke depan, tetapi pada akhirnya stimulus hanya membeli waktu. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetap membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan produktivitas nasional,” katanya menjelaskan.

Menurut Fakhrul, efektivitas stimulus akan semakin besar apabila dibarengi dengan upaya memperkuat stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

“Perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan kombinasi antara perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan penguatan kepercayaan pasar. Rumah tangga membutuhkan dukungan konsumsi, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian untuk kembali melakukan ekspansi dan investasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fakhrul menyarankan agar pemerintah menjadikan stimulus sebagai jembatan menuju agenda reformasi ekonomi yang lebih luas, terutama dalam memperkuat kualitas pertumbuhan dan memperbaiki ekspektasi pelaku ekonomi.

“Ke depan, pemerintah perlu melanjutkan upaya normalisasi fiskal secara bertahap, memberikan kejelasan arah kebijakan ekonomi jangka menengah, memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, serta memastikan berbagai program strategis nasional memiliki desain yang kredibel dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut akan membantu memulihkan kepercayaan investor, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mendorong investasi yang lebih besar,” ujar dia.

Fakhrul menambahkan bahwa di tengah tantangan global yang masih dinamis, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi akan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan mendorong pertumbuhan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari stimulus, tetapi juga dari kepercayaan. Ketika rumah tangga percaya untuk belanja, perusahaan percaya untuk berinvestasi, dan investor percaya terhadap arah kebijakan, maka pertumbuhan yang lebih tinggi akan tercipta secara berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, evaluasi dari lembaga pemeringkat (rating) Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pasar.

Fakhrul mengatakan, keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market merupakan sinyal positif bagi pasar keuangan domestik karena menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih memenuhi kriteria utama yang menjadi acuan investor global.

"Keputusan MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market tentu merupakan kabar positif karena menunjukkan secara fundamental Indonesia masih memenuhi kriteria utama tetap menjadi bagian dari indeks yang jadi acuan investor global," kata Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Meski demikian, ia menilai perhatian utama seharusnya tidak tertuju pada status Emerging Market, melainkan pada sejumlah catatan yang diberikan MSCI terkait transparansi dan aksesibilitas pasar.

Sebab, investor global tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi maupun valuasi aset dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta kemudahan memperoleh informasi yang setara bagi seluruh pelaku pasar.

Maka dari itu, catatan MSCI tersebut merupakan pengingat bahwa kepercayaan investor dibangun tidak hanya melalui kinerja ekonomi, tetapi juga melalui tata kelola pasar yang kredibel.

"Pasar modern bekerja berdasarkan ekspektasi. Ketika investor merasa terdapat ketidakpastian mengenai aturan, mekanisme pasar, atau proses pengambilan kebijakan, mereka akan meminta premi risiko yang lebih tinggi atau bahkan menunda alokasi investasinya," ujarnya.

Fakhrul menambahkan isu transparansi juga sejalan dengan sejumlah perhatian yang selama ini kerap disampaikan investor asing, terutama terkait konsistensi komunikasi kebijakan, kejelasan arah reformasi ekonomi, serta mekanisme pasar yang mendukung proses pembentukan harga secara optimal.

Karena itu, respons yang paling tepat adalah menjadikan evaluasi MSCI sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pasar keuangan nasional.

Lebih lanjut, Fakhrul melihat catatan tersebut sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya tarik investasinya. Menurut dia, Indonesia memiliki modal kuat berupa ukuran ekonomi yang besar, basis investor domestik yang terus berkembang, serta prospek pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Apabila perbaikan transparansi, kepastian regulasi, dan kualitas komunikasi kebijakan terus dilakukan, daya saing pasar Indonesia di mata investor global akan meningkat secara signifikan.

"Pada akhirnya, status Emerging Market memang penting. Namun yang lebih penting adalah memastikan Indonesia menjadi pasar yang dipercaya. Dalam jangka panjang, kepercayaan adalah faktor menentukan apakah modal global akan datang, bertahan, dan terus berkembang di Indonesia," ujar Fakhrul.

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah diakselerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejumlah langkah komitmen Pemerintah dan OJK untuk mendukung pasar modal antara lain mencakup, pertama, kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap).

Kedua, transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat).

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026).

Keempat, akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses).

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20 persen dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi.

Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).

Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Adapun MSCI pada Jumat (19/6) merilis Global Market Accessibility Review 2026 yang mengevaluasi aksesibilitas pasar modal di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara umum, penilaian MSCI terhadap pasar Indonesia yang mencakup 18 indikator tidak mengalami banyak perubahan. Namun, terdapat penyesuaian pada indikator Information Flow (arus informasi) dan Foreign Exchange Market Liberalization Level yang turun dari sebelumnya bertanda "+" menjadi "-".

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan perkembangan positif dan mencerminkan proses normalisasi pasar keuangan domestik.

Menurut dia, setelah periode panjang kurva imbal hasil yang relatif datar, pasar kini mulai bergerak ke arah yang lebih sehat dengan mencerminkan risiko yang dihadapi perekonomian secara lebih realistis.

“Selama beberapa bulan terakhir kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko ekonomi domestik maupun global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan normalisasi yield penting untuk menjaga daya tarik pasar obligasi Indonesia di mata investor global. Saat ini, sebagian besar tenor Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali bergerak di atas level 7 persen.

“Yield di atas 7 persen mulai membuat pasar obligasi Indonesia kembali kompetitif. Investor membutuhkan kompensasi risiko yang memadai untuk menempatkan modalnya,” ujarnya.

Fakhrul memandang proses penyesuaian tersebut masih dapat berlanjut secara bertahap hingga pasar mencapai titik keseimbangan baru. Investor dapat mulai melakukan akumulasi secara bertahap ketika yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di atas kisaran 7,3 persen.

Yang terpenting saat ini bukan mempertahankan biaya pendanaan pemerintah serendah mungkin, melainkan memastikan pasar keuangan Indonesia berfungsi secara kredibel dan mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, ia menekankan kenaikan yield saja tidak cukup untuk menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.

Dalam konteks tersebut, Fakhrul menilai pemerintah perlu menunjukkan komitmen menjaga kredibilitas fiskal, termasuk melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap program-program prioritas agar tetap berkelanjutan.

Ke depan, ia meyakini kombinasi normalisasi yield obligasi, stabilisasi rupiah, dan kebijakan fiskal yang kredibel dapat menjadi fondasi untuk menarik kembali arus modal masuk ke Indonesia.

“Pada akhirnya investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten,” kata Fakhrul.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) telah menetapkan sanksi dalam kasus dugaan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di lingkungan Fakultas Hukum (FH) UI. Tercatat ada 15 dari 16 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro menegaskan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti dan aturan yang berlaku.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan, dan berpihak pada korban. Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli, dengan tingkat sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang terbukti,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (2/6/2026).

Penetapan sanksi merupakan hasil proses pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dengan menjunjung prinsip due process, akuntabilitas, dan perlindungan korban, serta tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 504/SK/R/UI/2026 hingga 519/SK/R/UI/2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026.

Sanksi dijatuhkan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti melalui pemeriksaan.

Kerangka sanksi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Rektor yang mencakup sanksi administratif, penundaan kegiatan akademik (skors), hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, yang diterapkan sesuai tingkat keberatan pelanggaran.

Pendekatan berjenjang ini memastikan setiap keputusan proporsional terhadap perbuatan yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari 15 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, 3 orang dikenakan penundaan kegiatan akademik (skors) selama 3 semester, 7 orang skors selama 2 semester, dan 4 orang skors selama 1 semester.

Satu terlapor dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara satu terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan evaluasi atas seluruh alat bukti yang tersedia.

Di samping sanksi skors, para terlapor diwajibkan untuk mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.

UI menegaskan bahwa penegakan aturan terkait kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Seluruh laporan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil penelusuran yang objektif, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang meliputi penerimaan dan verifikasi laporan; pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor; pengumpulan serta pendalaman alat bukti; asesmen tambahan; hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi.

Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan akhir. UI berkomitmen untuk terus mendampingi dan melindungi korban sepanjang dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan ketersediaan layanan pemulihan serta jaminan atas hak-hak akademik korban.

Bersamaan dengan itu, UI memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus agar kejadian serupa dapat dicegah dan setiap warga UI dapat belajar serta bekerja di lingkungan yang aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan UI membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan, sehingga setiap warga UI terlindungi,” ujar Dr. Erwin.

Ia juga menyebut bahwa penanganan kasus ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menjatuhkan sanksi terhadap 15 mahasiswa terlapor kasus dugaan kekerasan seksual di grup chat mesum lingkungan Fakultas Hukum (FH). Para pelaku terkena sanksi skorsing 1-3 semester.

Keputusan pemberian sanksi ini tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 504/SK/R/UI/2026 hingga 519/SK/R/UI/2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil investigasi dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan dan berpihak pada korban. Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli dengan tingkat sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang terbukti," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro, Rabu (3/6/2026).

UI menegaskan penegakan aturan terkait kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Erwin mengatakan seluruh laporan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil penelusuran yang objektif sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang meliputi penerimaan dan verifikasi laporan, pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor, pengumpulan serta pendalaman alat bukti, asesmen tambahan, hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi,” katanya.

“Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan akhir," sambungnya.

UI berkomitmen terus mendampingi dan melindungi korban selama dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan ketersediaan layanan pemulihan serta jaminan atas hak-hak akademik korban.

Bersamaan dengan itu, UI memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus agar kejadian serupa tidak terulang dan setiap warga UI dapat belajar serta bekerja di lingkungan yang aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan UI untuk membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan sehingga setiap warga UI terlindungi," ujar Erwin.

Berikut rincian sanksi:

- Penundaan kegiatan akademik 3 semester: 3 orang.

- Penundaan kegiatan akademik 2 semester: 7 orang.

- Penundaan kegiatan akademik 1 semester: 4 orang.

- Sanksi administratif ringan: 1 orang

- Tidak terbukti: 1 orang.

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Digital Universitas Nasional Nursatyo menilai pengondisian opini dengan diksi di tengah bergulirnya persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook seperti kriminalisasi kebijakan inovatif bukanlah reaksi spontan masyarakat. Sebaliknya, hal itu dianggap sebagai indikasi kuat adanya mekanisme pembentukan persepsi yang digerakkan melalui ekosistem digital.

"Ketika muncul framing seperti itu, sesungguhnya yang sedang bekerja bukan hanya opini spontan, tetapi ada orkestrasi melalui media sosial, influencer politik, media daring, hingga ekosistem buzzer," ujar Nursatyo dikutip, Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, apa yang terjadi dalam pusaran kasus Chromebook ini merupakan bentuk nyata dari trial by press digital. Upaya ini sengaja mengarahkan opini publik untuk menarik kesimpulan moral dan politik tertentu, bahkan sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis resmi.

Dampaknya, ruang deliberasi hukum yang semestinya steril dan murni berbasis pada alat bukti pembuktian Kejaksaan, coba dikeruhkan dengan logika popularitas, sentimen emosional, dan perang framing.

Nursatyo menuturkan narasi kriminalisasi kebijakan memang sengaja dipilih karena memiliki daya resonansi yang kuat untuk menyentuh psikologis birokrasi. Namun, dia mengingatkan masyarakat agar tidak terkecoh oleh strategi pertahanan terdakwa di ranah siber tersebut.

"Tidak semua kebijakan yang dipersoalkan hukum otomatis dapat disebut kriminalisasi. Di sinilah penting membedakan antara kesalahan kebijakan (policy error), maladministrasi, dengan dugaan korupsi nyata yang mengandung penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan," ungkapnya.

Dia menekankan bahwa substansi korupsi itulah yang merupakan wilayah hukum murni, yang kini sedang diuji secara objektif oleh Kejaksaan di persidangan, bukan sesuatu yang bisa diputus semata-mata melalui trending topic.

Meskipun aparat penegak hukum dan hakim bekerja secara independen berdasarkan Undang-Undang, Nursatyo tidak menampik bahwa atmosfer media sosial yang agresif sengaja diciptakan untuk memberi tekanan psikologis maupun institusional demi menyempitkan ruang objektivitas peradilan.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat luas tetap jernih dan mengawal jalannya persidangan secara utuh berdasarkan fakta-fakta hukum yang digali Kejaksaan di ruang sidang, bukan dari potongan-potongan video atau narasi sepihak di media sosial.

"Masyarakat tetap berhak mengawasi proses hukum agar transparan dan akuntabel. Yang menjadi masalah adalah ketika pengawasan itu berubah menjadi propaganda atau orkestrasi opini yang bertujuan menggiring kesimpulan sebelum fakta diuji di pengadilan," ujar Nursatyo.

Dia menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar penegakan hukum di era digital saat ini adalah membangun literasi publik. Masyarakat harus mampu membedakan mana kritik yang sehat terhadap proses hukum dan mana operasi framing politik yang sengaja diaktivasi oleh pihak-pihak berperkara di ruang digital.

"Dalam era algoritma hari ini, suara yang paling keras di media sosial belum tentu suara yang paling benar. Kebenaran sejati ada pada pembuktian hukum di persidangan," katanya.

Masyarakat di Distrik Minyambouw, Taige, Hink, dan Anggi Gida kini dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan stabil selama 24 jam setiap hari

Jayapura (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) menghadirkan layanan listrik 24 jam penuh bagi 1.396 rumah tangga di empat distrik Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur di Jayapura Sabtu, mengatakan peningkatan jam nyala listrik tersebut menjadi bukti komitmen PLN dalam menghadirkan akses energi yang merata hingga ke wilayah pedalaman.

"Masyarakat di Distrik Minyambouw, Taige, Hink, dan Anggi Gida kini dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan stabil selama 24 jam setiap hari," katanya.

Menurut Roberth, sebelumnya warga Distrik Minyambouw hanya menikmati listrik selama enam jam per hari, sedangkan masyarakat di Distrik Taige, Hink, dan Anggi Gida memperoleh pasokan listrik selama 12 jam per hari.

"Untuk itu keberhasilan menghadirkan listrik 24 jam di wilayah Pegunungan Arfak tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim PLN yang menghadapi tantangan geografis dan medan yang cukup berat," ujarnya.

Dia menjelaskan pencapaian operasional 24 jam penuh ini adalah buah dari kerja keras tim di lapangan demi memastikan kebutuhan dasar listrik masyarakat terpenuhi

"Untuk mendukung peningkatan layanan tersebut, kami juga membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 23,75 kilometer sirkuit dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 21,29 kilometer sirkuit yang terhubung dengan sistem kelistrikan," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap kehadiran listrik selama 24 jam tidak hanya menjadi sumber penerangan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat di daerah tersebut.

Sementara itu, salah satu masyarakat Distrik Minyambouw, Paulus, mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada PLN atas upaya yang dilakukan sehingga masyarakat kini dapat menikmati listrik sepanjang hari.

"Peningkatan layanan listrik tersebut merupakan harapan yang telah lama dinantikan masyarakat dan kini telah terwujud melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan PLN di wilayah Pegunungan Arfak," katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026