Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa sebagai respons atas kasus yang menimpa Andrie Yunus. Kegiatan tersebut berlangsung di gerbang Majapahit, tepatnya di area masuk Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (17/4/2026),

Berdasarkan pantauan di lapangan, para peserta aksi mulai berdatangan sekitar pukul 10.03 WIB. Mereka langsung membentangkan spanduk di depan akses masuk lokasi.

Aksi sempat mendapat penghalangan dari petugas keamanan, mengingat titik aksi berada di jalur keluar-masuk kendaraan.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah dorongan kepada pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

"Kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan pencari fakta. Karena dalam kasus ini terdapat banyak sekali hambatan politik maupun hambatan yang bersifat legal formal," kata Dimas.

Dia menambahkan, selain menyuarakan tuntutan, pihaknya juga akan menyerahkan surat yang ditulis langsung oleh Andrie Yunus kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi acara hari ini juga akan ada penyerahan surat dari Andrie Yunus dan juga surat dari kawan-kawan masyarakat sipil lainnya kepada Kementerian Sekretariat Negara," ucapnya.

Selanjutnya, Fatia Maulidiyanti dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) membacakan isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus di hadapan peserta aksi.

Usai pembacaan, massa diarahkan oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) untuk memasuki area dan menyerahkan dokumen tersebut ke pihak Kementerian Sekretariat Negara.

Berikut isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus:

Jakarta, 17 April 2026

Kepada Yth.

Bapak Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia

Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?

Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dari kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.

Kolega saya di KontraS dan Taud selaku kuasa hukum saya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan semartat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Mabes Polri.

Investigasi Taud mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh prajurit TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggung-jawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.

Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR-RI dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta perspektif saya selaku korban. Untuk itu, penting dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini di peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan lapisan aktor intelektualnya. Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI.

Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses penegakan hukum. Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memastikan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari konflik kepentingan.

Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menegakkan hukum secara adil.

Salam,

(Tanda Tangan)

ANDRIE YUNUS

Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil telah melaporkan peristiwa genosida di Palestina ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Perwakilan pelapor sekaligus aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti mengatakan pelaporan ini dilakukan sebagaimana implementasi KUHP dan KUHAP baru tentang penindakan pelanggaran HAM.

“KUHP baru Indonesia secara jelas membuka ruang penegakan hukum terhadap kejahatan internasional berat, termasuk genosida, meskipun terjadi di luar wilayah Indonesia,” kata Fatia di Kejagung, Kamis (5/2/2026).

Dia menambahkan, dalam aturan hukum teranyar di Tanah Air itu Kejagung dinilai memegang peran penting dalam menerapkan yurisdiksi universal sebagaimana KUHP dan KUHAP baru.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan yurisdiksi universal memungkinkan Indonesia mengadili kejahatan yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

Feri menambahkan, salah satu syarat penerapan yurisdiksi universal itu karena adanya kepentingan atau entitas Indonesia terdampak. Adapun, entitas Indonesia yang terdampak di Gaza yaitu fasilitas rumah sakit yang didirikan Indonesia.

“Adanya entitas Indonesia yang terganggu, kita [ada] rumah sakit dibom di sana, ada warga negara kita pernah menjadi korban di sana juga karena ditahan oleh mereka, ditembak. Jadi, bagi kita ini sudah memenuhi syarat semua untuk diberlakukan," kata Feri.

Sementara itu, Aktivis HAM, Wanda Hamidah menegaskan dengan adanya penegakan penegakan hukum, maka diharapkan dapat mencegah zionis, termasuk PM Israel Benjamin Netanyahu beraktivitas di Indonesia.

"Paling tidak kalau Netanyahu berani datang ke Indonesia dan semua para pelaku genosida di Palestina berani datang ke si Indonesia, kita punya hak untuk menangkap mereka semua," ungkap Wanda Hamidah.

Sekadar informasi, setidaknya ada 10 orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang melaporkan peristiwa genosida ini ke Kejagung.

Mereka yakni mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman; mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas; Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari; Dosen HAM dan Perdamaian Heru Susetyo; dan aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti.

Selanjutnya aktivis Eka Annash; aktivis HAM, Wanda Hamidah; Ketua Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia (MINDA) Sri Vira Chandra; Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra; serta General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengapresiasi masyarakat sipil yang konsen memperhatikan persoalan kejahatan kemanusiaan, khususnya yang terjadi di Palestina. Korps Adhyaksa menerima dan bakal mempelajari laporan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut.

Masyarakat sipil tersebut antara lain aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari, Vokalis The Brandals Eka Annash, Dosen HAM dan Perdamaian Prof Heru Susetyo, tokoh publik Wanda Hamidah. Kemudian, hadir pula perwakilan lembaga filantropi yang pernah bertugas langsung di Gaza seperti Dompet Dhuafa, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil bidang HAM dan kemanusiaan seperti KontraS dan Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia (MINDA).

Laporan itu juga didukung oleh mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Rombongan masyarakat sipil itu diterima di Kantor Pusat Penerangan Hukum Kejagung. Hadir salah satunya Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mendengarkan aduan mereka.

"Kami memahami dan saya ucapkan terima kasih, apresiasi konsennya terhadap kejahatan kemanusiaan," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Dia menuturkan hingga kini Kejagung masih melakukan penyesuaian terhadap KUHP dan KUHAP Baru. Hal itu menanggapi permintaan masyarakat sipil agar penerapan KUHP Baru segera diberlakukan terhadap kejahatan kemanusiaan di Palestina yang diduga dilakukan Israel.

"Memang benar dengan adanya KUHP Baru, di dalam pasal-pasal itu (mencakup) kejahatan kemanusiaan. Karena ini KUHP Baru, termasuk KUHAP Baru, kami pun penuntut umum dalam pelaksanaan ini masih menyesuaikan, masih di awal, pedoman-pedoman di kami juga," tuturnya.

Kendati demikian, Kejagung telah menerima laporan dari masyarakat sipil tersebut dan bakal mempelajarinya. Bahkan, laporan itu akan diteruskan ke pimpinan Kejagung nantinya. "Namun demikian, artinya laporan yang rekan-rekan sampaikan telah kami terima dan akan kami pelajari, dan akan sampaikan pada pimpinan kami," katanya.

Dia menambahkan, laporan tersebut bakal dipelajari dahulu karena itu menyangkut pemerintahan Indonesia. Bahkan, dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak, seperti Kemenlu, Komnas HAM, dan lainnya sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektor.

Dalam audiensi itu, masyarakat sipil melakukan pelaporan dugaan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, termasuk penyerangan WNI dan Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Pelaporan ini berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 598–599, dengan penerapan Asas Yurisdiksi Universal dan nasional pasif.

Selain itu, berdasarkan UU Kejaksaan, Kejaksaan RI memiliki kewenangan aktif untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana tersebut. “Laporan ini diajukan berdasarkan Pasal 598 dan Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), serta ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KUHP yang membuka ruang penerapan yurisdiksi ekstra-teritorial dan yurisdiksi universal atas kejahatan internasional berat, termasuk genosida," ujar Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti kepada wartawan.

Dia menjelaskan, pelaporan itu untuk mendorong penegakan hukum nasional atas kejahatan kemanusiaan di Palestina. Laporan itu dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti figur publik, akademisi, aktivis HAM, mantan pejabat negara, dan relawan kemanusiaan yang selama bertahun-tahun terlibat langsung dalam advokasi dan kerja kemanusiaan di Palestina.

"Secara garis besar, laporan mendokumentasikan pola kekerasan sistematis, meluas, dan berulang yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk sipil Palestina sejak setidaknya tahun 2008 hingga 2025, melalui berbagai operasi militer besar seperti Operation Cast Lead (2008-2009), Operation Pillar of Defense (2012), invasi darat 2014, hingga Operation Iron Swords sejak 7 Oktober 2023," tuturnya.

JAKARTA - Masyarakat sipil mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026). Mereka antara lain aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari, Vokalis The Brandals Eka Annash, Dosen HAM dan Perdamaian Prof Heru Susetyo, tokoh publik Wanda Hamidah.

Kemudian, hadir pula perwakilan lembaga filantropi yang pernah bertugas langsung di Gaza seperti Dompet Dhuafa, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil bidang HAM dan kemanusiaan seperti KontraS dan Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia (MINDA). Laporan itu juga didukung oleh mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.

Rombongan masyarakat sipil itu diterima di Kantor Pusat Penerangan Hukum Kejagung. Hadir salah satunya Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mendengarkan aduan mereka.



Dalam kesempatan itu, masyarakat sipil melakukan pelaporan dugaan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, termasuk penyerangan WNI dan Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Pelaporan ini berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 598–599, dengan penerapan Asas Yurisdiksi Universal dan nasional pasif.

Selain itu, berdasarkan UU Kejaksaan, Kejaksaan RI memiliki kewenangan aktif untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana tersebut. “Laporan ini diajukan berdasarkan Pasal 598 dan Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), serta ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KUHP yang membuka ruang penerapan yurisdiksi ekstra-teritorial dan yurisdiksi universal atas kejahatan internasional berat, termasuk genosida," ujar Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti kepada wartawan.

Dia menjelaskan, pelaporan itu untuk mendorong penegakan hukum nasional atas kejahatan kemanusiaan di Palestina. Laporan itu dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti figur publik, akademisi, aktivis HAM, mantan pejabat negara, dan relawan kemanusiaan yang selama bertahun-tahun terlibat langsung dalam advokasi dan kerja kemanusiaan di Palestina.

"Secara garis besar, laporan mendokumentasikan pola kekerasan sistematis, meluas, dan berulang yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk sipil Palestina sejak setidaknya tahun 2008 hingga 2025, melalui berbagai operasi militer besar seperti Operation Cast Lead (2008-2009), Operation Pillar of Defense (2012), invasi darat 2014, hingga Operation Iron Swords sejak 7 Oktober 2023," tuturnya.

Dia mengatakan, dalam rentang waktu tersebut, puluhan ribu warga sipil Palestina tewas, termasuk ribuan anak-anak dan perempuan. Sejak Oktober 2023, praktik genosida Israel berujung pada 71.803 korban jiwa, 171.575 luka berat, dan 250 warga Palestina tersandera.

Serangan-serangan militer Israel secara konsisten menargetkan objek-objek sipil seperti permukiman padat penduduk, sekolah, tempat ibadah, kamp pengungsi, dan fasilitas kesehatan, yang secara tegas dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional.

Dia melanjutkan, salah satu fokus utama laporan ini adalah penyerangan berulang terhadap Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, yang merupakan fasilitas medis sipil hasil kerja sama kemanusiaan Indonesia-Palestina dan dibangun di atas tanah wakaf Pemerintah Palestina. Sejak Oktober 2023 hingga Mei 2025, rumah sakit tersebut tercatat mengalami sedikitnya 41 kali serangan, termasuk serangan drone, tank, penghancuran generator listrik, tangki air, serta pengepungan bersenjata.

"Laporan juga menggarisbawahi rangkaian serangan di atas yang tidak hanya melanggar Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, tetapi juga secara langsung mengancam kepentingan nasional Indonesia, karena Rumah Sakit Indonesia merupakan aset kemanusiaan yang dibangun dan dikelola dengan dukungan masyarakat Indonesia," terangnya.

Dia menjelaskan, laporan juga menyoroti kebijakan blokade total bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang mengakibatkan krisis kelaparan massal. Berdasarkan laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sedikitnya 1,6 juta warga Gaza berada dalam kondisi krisis pangan akut.

"Pemutusan akses air, listrik, bahan bakar, serta penghancuran infrastruktur pertanian dan kesehatan telah menciptakan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan fisik penduduk sipil Palestina, sebagaimana dimaksud dalam unsur genosida Pasal 598 KUHP. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak," imbuhnya.

Dia menjabarkan, laporan Badan HAM PBB (OHCHR) mencatat, meningkatnya kematian ibu dan bayi akibat ketiadaan layanan kesehatan, sementara kesaksian para mantan tahanan Palestina menunjukkan praktik penyiksaan, pelecehan seksual, perampasan tidur, dan perlakuan tidak manusiawi yang berlangsung secara sistematis di pusat-pusat penahanan Israel.

Pengajuan laporan merupakan bentuk resistensi sipil yang sah dan damai, sebagai respons as terus bertambahnya korban jiwa di Palestina dan kegagalan mekanisme internasional untuk menghentikan impunitas.

"Laporan ini bukan sekadar sikap politik, melainkan langkah hukum yang sah dan konstitusional. KUHP baru Indonesia secara eksplisit mengadopsi kejahatan genosida dan membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku di luar wilayah Indonesia berdasarkan hukum internasional," ungkapnya.

Dia menambahkan, serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia memberikan dasar tambahan penerapan asas nasional pasif, karena menyangkut keselamatan aset dan kepentingan kemanusiaan Indonesia di luar negeri. Maka itu, mereka mendorong Kejagung RI menindaklanjuti laporan secara serius, independen, dan transparan, sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum, HAM, dan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.