JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari DeJuRe, Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, HRWG, Indonesia RISK Center, dan SETARA Institute merespons sidang perdana penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang digelar Mahkamah Militer II-08 Jakarta dengan mendengarkan dakwaan oditur. Dalam persidangan militer itu, majelis hakim juga menyampaikan bahwa jika saksi Andri Yunus tidak hadir, maka akan bisa dikenakan sanksi pidana.

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa sudah sejak awal Andrie Yunus sebagai saksi sekaligus korban menolak kasusnya diadili oleh pengadilan militer secara terbuka dengan sebuah pernyataan mosi tidak percaya kepada publik pada 3 April 2026 dan secara resmi juga disampaikannya dalam persidangan uji materi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami memandang bahwa sikap majelis hakim yang menyampaikan bahwa saksi Andrie Yunus akan dapat sanksi pidana merupakan bentuk ancaman secara langsung terhadap diri Andrie Yunus, yang artinya menjadikan ia korban untuk kedua kalinya,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiative Wahyudi Djafar dalam keterangan persnya, Sabtu (2/5/2026).

Padahal, kata dia, Andrie Yunus sendiri telah mendapatkan jaminan perlindungan menyeluruh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tak berapa lama setelah ia diserang oleh anggota BAIS TNI. Koalisi Masyakat Sipil menyampaikan bahwa pada Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan ancaman sebagai menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

“Kami juga menilai proses pemaksaan Andrie Yunus untuk bersaksi di muka pengadilan tersebut lebih pada mengutamakan sisi kepentingan militer dibanding kepentingan keadilan korban. Hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya pemeriksaan terutama terhadap orang yang diduga menyuruh melakukan atau setidak-tidaknya memberikan perintah,” katanya.

Terlebih lagi, kata dia, publik tidak sama sekali mendengar bahwa TNI akan mengembangkan investigasinya untuk mengusut atasan pelaku untuk bertanggungjawab. Sebaliknya, lanjut dia, TNI justru menggunakan dalih bahwa para pelaku lapangan mengambil tindakan sendiri dengan dasar dendam pribadi.

Menurut dia, alasan tersebut menunjukkan minimnya sikap profesionalisme dan sikap problematik institusi TNI dalam menghormati hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (HAM). “Kami berpendapat, penolakan tersebut merupakan hak dari Andrie Yunus selaku korban yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan konstitusi serta tidak ada satu pun entitas yang dapat memaksa dirinya untuk memberikan kesaksiannya,” ujarnya.

“Persidangan kasus ini dalam peradilan militer ini sudah seharusnya menjadi pertanda reformasi peradilan militer adalah sebuah keharusan dan signifikan setelah hampir dua dasawarsa mengalami stagnasi dan berdampak pada pelanggengan praktik impunitas,” pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Mereka berencana mengantarkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat itu, mereka meminta Presiden memastikan penanganan kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus secara transparan, akuntabel, dan imparsial.

Sayangnya, rencana tersebut tak berjalan mulus. Mereka sempat tertahan oleh pengamanan dalam (Pamdal) lantaran tidak memiliki izin pemberitahuan terlebih dahulu.



Kemudian, para pimpinan koalisi masyarakat sipil pun langsung menggelar aksi untuk menyuarakan aspirasinya lewat spanduk hitam yang dibentangkan persis di pintu masuk gerbang Majapahit Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya juga turut menyampaikan hal yang mendasari pimpinan koalisi masyarakat sipil ingin mengirimkan surat kepada Presiden. Mereka meminta agar kasus Andrie Yunus tak dibawa ke Peradilan Militer.

"Jadi hari ini tentu kami menegaskan kembali bahwa kasus penyiraman air keras kepada Andrie itu lebih tepat jika proses diselesaikan di forum peradilan umum," kata Dimas.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Presiden Prabowo Subianto menggunakan kewenanganannya untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus ini.

"Dan yang kedua, kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan pencari fakta. Karena dalam kasus ini terdapat banyak sekali hambatan politik maupun hambatan yang bersifat legal formal," ujarnya.

Tak lama setelah aksi di depan gerbang Majapahit, tim Pamdal bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan negosiasi. Sampai akhirnya, Pamdal Istana mengizinkan beberapa orang untuk menyerahkan surat kepada Kemensesneg.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh 4 oknum anggota TNI kepada Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Tindakan kekerasan ini merusak demokrasi, dan menyerang hak asasi manusia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak agar keempat tersangka dituntut secara pidana melalui sistem peradilan umum, agar bisa dijamin transparansi dan akuntabilitasnya. “Kami sangat menyayangkan penyelesaian melalui jalur peradilan militer,” katanya, Rabu (18/3/2026).

Dia mengkhawatirkan, apabila kasus ini dibawa ke peradilan militer akan menghilangkan severity dan sistematisnya kasus ini. “Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas hingga ke aktor intelektualnya dan tidak berhenti pada pelaku lapangan,” katanya.

Usman meminta Komnas HAM segera melakuan penyelidikan pemeriksaan untuk menilai kemungkinan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Apalagi melihat rekam jejak dari korban sebagai pembela HAM.

“Koalisi juga mendesak agar fakta-fakta yang di sampaikan kepolisian dan TNI perlu di cek ulang kepastiannya melalui lembaga independen dalam hal ini Komnas HAM. Oleh karena itu, sekali lagi kami mendesak Komnas HAM bertindak aktif untuk mengungkap dan menyelidiki fakta-fakta yang ada,” katanya.

Untuk itu, Usman mendesak Presiden dan Komnas HAM membentuk tim gabungan pencari fakta guna mengungkap kebenaran atas kasus ini. Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus ini merupakan ancaman serius kepada Pembela HAM, maupun juga masa depan HAM dan demokrasi di Indonesia.

“Oleh karenanya perlu perhatian serius dalam penanganannya, dengan memastikan penyelesaian melalui mekanisme peradilan pidana umum dan apabila unsur-unsurnya terpenuhi, melalui mekanisme Pengadilan HAM untuk kejahatan pelanggaran HAM yang Berat. Hal ini penting supaya kasus-kasus kekerasan dan teror serupa, yang ditujukan kepada masyarakat tidak lagi terjadi, sebagai manifestasi dari jaminan ketidakberulangan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil telah melaporkan peristiwa genosida di Palestina ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Perwakilan pelapor sekaligus aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti mengatakan pelaporan ini dilakukan sebagaimana implementasi KUHP dan KUHAP baru tentang penindakan pelanggaran HAM.

“KUHP baru Indonesia secara jelas membuka ruang penegakan hukum terhadap kejahatan internasional berat, termasuk genosida, meskipun terjadi di luar wilayah Indonesia,” kata Fatia di Kejagung, Kamis (5/2/2026).

Dia menambahkan, dalam aturan hukum teranyar di Tanah Air itu Kejagung dinilai memegang peran penting dalam menerapkan yurisdiksi universal sebagaimana KUHP dan KUHAP baru.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan yurisdiksi universal memungkinkan Indonesia mengadili kejahatan yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

Feri menambahkan, salah satu syarat penerapan yurisdiksi universal itu karena adanya kepentingan atau entitas Indonesia terdampak. Adapun, entitas Indonesia yang terdampak di Gaza yaitu fasilitas rumah sakit yang didirikan Indonesia.

“Adanya entitas Indonesia yang terganggu, kita [ada] rumah sakit dibom di sana, ada warga negara kita pernah menjadi korban di sana juga karena ditahan oleh mereka, ditembak. Jadi, bagi kita ini sudah memenuhi syarat semua untuk diberlakukan," kata Feri.

Sementara itu, Aktivis HAM, Wanda Hamidah menegaskan dengan adanya penegakan penegakan hukum, maka diharapkan dapat mencegah zionis, termasuk PM Israel Benjamin Netanyahu beraktivitas di Indonesia.

"Paling tidak kalau Netanyahu berani datang ke Indonesia dan semua para pelaku genosida di Palestina berani datang ke si Indonesia, kita punya hak untuk menangkap mereka semua," ungkap Wanda Hamidah.

Sekadar informasi, setidaknya ada 10 orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang melaporkan peristiwa genosida ini ke Kejagung.

Mereka yakni mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman; mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas; Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari; Dosen HAM dan Perdamaian Heru Susetyo; dan aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti.

Selanjutnya aktivis Eka Annash; aktivis HAM, Wanda Hamidah; Ketua Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia (MINDA) Sri Vira Chandra; Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra; serta General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono.

JAKARTA - Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti pelibatan TNI dalam penangananterorisme. Keterlibatan militer dalam penanganan terorisme berpotensi menggunakan pendekatan perang atau war model.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Ranperpres Terorisme: Ancaman Negara Hukum, HAM, dan Demokrasi?” di Sadjoe Coffee, Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Ani Soetjipto menilai, dampak paling fatal terhadap HAM dan demokrasi justru lahir dari pendekatan perang (war model) ketika penanganan terorisme dilakukan militer. Draft Perpres ini justru masalah karena potensi kecenderungan menerapkan war model.

Menurut Prof. Ani terorisme harus dipahami secara komprehensif. Seseorang yang terlibat terorisme memang harus diproses sebagai pelaku kejahatan, tetapi pada saat yang sama dia juga sering merupakan korban dari proses indoktrinasi dan kekerasan ideologis.

“Karena itu, penanganan terorisme tidak cukup hanya dengan penindakan dan penghukuman, melainkan juga memerlukan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar siklus kekerasan tidak terus berulang,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).

Dalam konteks Indonesia, Prof. Ani mengingatkan pondasi kebijakan penanganan terorisme sejak awal adalah criminal justice system.

“Munculnya draft Rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme menimbulkan pertanyaan serius apakah kita sedang menggeser arah kebijakan ke pendekatan war model? Jika itu terjadi, maka seluruh warga negara akan terdampak, terutama karena adanya pasal-pasal yang bersifat karet dan multitafsir. Bukan hanya kebebasan sipil yang terancam, tetapi juga tatanan sosial dan demokrasi kita,” ujarnya.

Prof Ani menambahkan, TNI sebagai institusi pertahanan tidak seharusnya mengurusi urusan sipil, karena pelibatan tersebut berpotensi menggerus supremasi sipil dan prinsip negara hukum itu sendiri.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan represif dan penggunaan kekerasan terhadap massa pengunjuk rasa yang dilakukan aparat TNI di Aceh Utara. Tindakan tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi TNI yang seharusnya tidak turut campur dalam penanganan unjuk rasa atau demo.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Centra Initiative, DeJure, PBHI, IMPARSIAL, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Mereka menyebut, meski ada pengibaran bendera GAM , seharusnya tidak menjadi alasan bagi TNI menggunakan pendekatan kekerasan. ”TNI seharusnya tidak menggunakan dalih bendera bulan sabit untuk terlibat dalam penanganan unjuk rasa. Hal itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cara dialogis oleh Pemerintah Aceh atau kepolisian," demikian pernyataan tertulis mereka, Sabtu (27/12/2025).

Menurut mereka, pengerahan pasukan dari Korem 011/Lilawangsa untuk menghalau para pendemo pada 25 Desember 2025, justru menyalahi UU TNI sekaligus melanggar UUD 1945. Unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara dan dijamin oleh Konstitusi. Apalagi, unjuk rasa merupakan ekspresi sipil yang sah dalam ruang demokrasi. ”Kalau pun ada tindakan yang dianggap melanggar hukum atau terindikasi pidana, seharusnya menjadi wewenang kepolisian untuk menindaknya," demikian seperti dikutip dari keterangannya.

Dalam suasana pemulihan pascabencana, TNI dinilai kurang memiliki sensitivitas dan kesadaran dalam menangani permasalahan sipil yang terjadi di masyarakat. "Sekali lagi, Koalisi mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh TNI kepada masyarakat sipil di Aceh Utara, dan mendesak kepada DPR dan pemerintah agar memerintahkan Panglima TNI bertindak cepat dan tegas terhadap oknum TNI yang melanggar, agar tidak memunculkan trauma baru masyarakat AcehKami mendesak Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan bencana di Aceh," demikian seperti dikutip.

Sebelumnya, Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan adanya razia bendera bulan bintang di Aceh di tengah itu situasi bencana. Menurut dia, ada hukum yang melarang pengibaran bendera tersebut di Aceh.

“TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut didentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007,” ujar Freddy, Jumat (26/12/2025).

Atas video viral yang terjadi, Freddy memastikan hal itu adalah selisih paham dan semua pihak sudah sepakat berdamai. “Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat,” jelasnya.

Supaya kejadian selisih paham tidak berulang, Freddy pun mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi atas sebuah tayangan yang belum jelas kebenaranya. “TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono tetap menyayangkan peristiwa itu terjadi. Dalam situasi darurat seperti ini, setiap pihak perlu menahan diri agar tidak terjadi gesekan yang justru memperburuk keadaan. ”Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan sesuai aturan," katanya.

Politikus Golkar itu juga mengajak aparat keamanan tetap mengedepankan sikap profesional dan humanis. "Kita harus belajar dari peristiwa ini bahwa komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati adalah kunci untuk menghindari konflik. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan ketegangan," sambungnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai RUU tersebut tumpang tindih.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar Centra Initiative, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Imparsial, dan Raksha Initiatives. Direktur Imparsial Ardi Manto Putra menilai tidak ada batasan yang jelas antara keamanan siber yang seharusnya dipimpin sipil dan pertahanan siber.

"Karena sifatnya yang berorientasi negara (state oriented), RUU ini berpotensi memicu pelanggaran privasi, pembungkaman kebebasan berekspresi, dan potensi militer terlibat dalam konflik sipil," ujarnya, Sabtu (25/10/2025).

Aktor utama dalam siber sekuriti itu berbeda dibandingkan dengan pertahanan siber. Sipil berada di garis depan dalam melakukan perlindungan data seperti lembaga pemerintahan. “Cyber defense malah jadi tentara," katanya.

RUU KKS masih state oriented dan tidak human oriented, fokus melindungi keamanan negara yang membatasi ruang kebebasan individu. Ardi juga menyarankan agar keamanan siber dan pertahanan siber diatur dalam dua undang-undang yang terpisah tidak dicampuradukkan.

"RUU KKS adalah bentuk konsolidasi dan normalisasi militerisme. Hal itu ditandai dengan upaya penempatan militer di ranah sipil, seperti keterlibatan TNI aktif dalam jabatan sipil dan penempatan militer sebagai penyidik tindak pidana siber," ujarnya.

Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives Wahyudi Djafar menilai polemik dan penolakan RUU KKS dilakukan sejak 2014 karena dinilai tumpang tindih dengan UU lain dan membatasi ruang kebebasan sipil.

Fokus RUU KKS juga salah. Menempatkan kebijakan berpusat pada negara (state-centric) dan bukan perlindungan individu (human-centric). Sehingga RUU melanggar prinsip dasar, Seharusnya fokus pada Confidentiality, Integrity, Availability (CIA), bukan keamanan negara.

Selanjutnya, Wahyudi menilai RUU KKS tidak sesuai dengan amanat HAM yang mewajibkan penerapan perspektif HAM dan melindungi perangkat, jaringan, dan individu.

"RUU KKS menyebabkan ambiguitas hukum. RUU KKS mencampuradukkan dan ambigu antara keamanan siber (teknis), pertahanan siber (strategis/perang antar negara) dan kejahatan siber," pungkasnya.