Bisnis.com, JAKARTA - Saat sebagian besar dunia memulai Ramadan pada tanggal 18 dan 19 Februari, ada dua negara di dunia yang akan memulai bulan suci ini pada tanggal 20 Februari.

Dilansir dari Khaleejtimes, kedua negara tersebut Fiji dan Selandia Baru memutuskan untuk baru memulai puasa ramadan hari ini, setelah tidak melihat hilal Ramadan pada malam Rabu, 18 Februari, yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban.

Karena tidak terlihatnya hilal, baik Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru (FIANZ) maupun Liga Muslim Fiji mengumumkan bahwa Kamis, 19 Februari, akan melengkapi bulan Sya'ban, dan Jumat, 20 Februari, akan menjadi hari pertama bulan suci tersebut.

Kedua otoritas tersebut mengklarifikasi bahwa menurut perhitungan astronomi, jelas bahwa Selandia Baru dan Fiji tidak terletak di daerah di mana hilal dapat terlihat, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop.

"Dan karena otoritas keagamaan di wilayah ini bergantung pada pengamatan hilal secara lokal, pengumuman tersebut telah dibuat," tambah pernyataan masing-masing.

Sementara itu, di antara negara-negara di dunia yang memulai hari pertama puasa pada tanggal 18 Februari adalah UEA, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Afghanistan, Lebanon, Palestina, dan Sudan, serta negara-negara lainnya.

Di sisi lain, negara-negara yang memulai bulan suci ini pada tanggal 19 Februari termasuk Oman, Brunei, India, Pakistan, dan Mesir, serta negara-negara lainnya.

LONDON - Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia bersiap untuk merayakan kedatangan Tahun Baru . Kembang api, resolusi baik, makanan mewah, dan pesta larut malam: cara setiap budaya menandai momen ajaib ini berbeda-beda. Tetapi satu pertanyaan tetap ada bagi sebagian orang: negara manakah yang pertama kali merayakan Tahun Baru?

Negara manakah yang merayakan Tahun Baru pertama kali?

Untuk memahami mengapa beberapa negara merayakan pergantian tahun lebih awal daripada negara lain, Anda hanya perlu melihat zona waktu. Bumi terbagi menjadi 24 zona waktu, masing-masing sesuai dengan perbedaan waktu satu jam dari negara tetangganya.

Saat planet berputar, transisi ke tahun baru dimulai di wilayah paling timur dan bergerak secara progresif ke arah barat. Akibatnya, ada sejumlah negara yang dapat mengklaim gelar 'yang pertama merayakan Tahun Baru', tetapi semuanya berada di Pasifik Selatan, tempat perubahan tanggal dimulai.

Deretan Negara-negara yang Pertama Kali Merayakan Tahun Baru 2026

1. Kirabati

Jika Anda mencari tempat pertama di dunia yang merayakan Tahun Baru, kunjungi Kiribati, sebuah kepulauan di Pasifik Tengah. Berkat posisi geografisnya, negara kecil ini akan menjadi negara pertama yang memasuki tahun 2025.

Melansir en-vols, Kiribati membuat pilihan strategis pada tahun 1994 dengan menggeser garis tanggalnya ke arah timur. Sebelum keputusan ini, negara ini termasuk salah satu yang terakhir merayakan Tahun Baru, tetapi dengan mengubah garis tanggal, Kiribati sekarang termasuk yang pertama melakukannya. Kepulauan ini terdiri dari 33 pulau yang tersebar di wilayah Pasifik yang luas, tetapi Pulau Line (atau Pulau Milenium) memegang gelar sebagai tempat pertama di dunia yang melihat matahari terbit pada tanggal 1 Januari.

2. Samoa

Melansir Iz,ru, Kiribati diikuti pada tahun 2026 oleh Samoa, yang terletak di zona UTC+13. Negara ini mengubah zona waktunya pada tahun 2011 untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Selandia Baru dan Australia, dan telah menjadi salah satu negara pertama yang merayakan Tahun Baru sejak saat itu. Perayaan di sini diadakan dengan gaya tradisional — dengan tarian, lagu, dan prosesi di tepi laut.

3. Tonga

Kerajaan Tonga, yang terletak di zona waktu UTC+13 yang sama, juga menyambut Tahun Baru lebih awal daripada kebanyakan negara di dunia. Di ibu kota Nuku'alofa, festival rakyat diadakan, dan penduduk setempat menghiasi rumah dan gereja untuk menyambut tahun yang akan datang.

4. Selandia Baru

Tepat setelah Kiribati, Selandia Baru, negara Pasifik lainnya, adalah salah satu yang pertama merayakan Tahun Baru. Negara ini terletak di sebelah barat Kiribati, di zona waktu UTC+13, dan oleh karena itu merayakan Tahun Baru beberapa jam setelah penduduk Kiribati.

5. Fiji

Fiji, destinasi surga lainnya di Pasifik Selatan, tidak jauh di belakang Selandia Baru. Fiji, yang terletak di UTC+12, merayakan Tahun Baru beberapa jam setelah Kiribati dan Selandia Baru.

Selain Fiji, negara-negara di kawasan Oseania seperti Tuvalu, Nauru, dan Wallis dan Futuna — juga termasuk yang pertama merayakan Tahun Baru, karena berada di zona waktu UTC+12 dan UTC+13. Di sini, acara-acara meriah berlangsung di tepi laut, dan tarian serta hidangan tradisional menjadi bagian dari perayaan Malam Tahun Baru.

Migrasi akibat perubahan iklim sudah di depan mata. Di Fiji, kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem telah memaksa seluruh komunitas pesisir untuk pindah.

Bagi negara kepulauan Pasifik ini, pertanyaannya bukanlah apakah akan merelokasi penduduk, tetapi bagaimana melakukannya dengan cara yang melindungi nyawa dan mata pencaharian mereka. Sementara itu, seluruh dunia mengamati dengan seksama karena satu miliar orang mungkin akan berada dalam situasi serupa dalam beberapa dekade mendatang.

Menurut laporan ZMEScience.com, Fiji, sebuah kepulauan yang terdiri atas lebih dari 300 pulau, berada di garis depan krisis iklim. Hampir dua pertiga populasinya tinggal dalam radius lima kilometer dari garis pantai.

Negara ini rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan siklon dahsyat, dan sudah merasakan dampak buruk perubahan iklim. Pada tahun 2016, Siklon Winston menelan 44 korban jiwa dan menyebabkan kerugian sebesar US$ 1,4 miliar.

Kini, Fiji menghadapi tantangan lain: merelokasi komunitas yang berisiko terendam banjir. Skala tantangan ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Agustus 2025, penilaian terbaru menunjukkan hingga 676 komunitas pada akhirnya mungkin memerlukan relokasi. Ini bukan hanya karena naiknya permukaan laut, tetapi juga karena meningkatnya tanah longsor dan banjir bandang, yang semuanya terkait dengan perubahan iklim. Saat ini, 17 desa di antaranya berada dalam 'daftar merah' untuk intervensi mendesak.

Namun, memindahkan seluruh komunitas jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Hal ini membutuhkan bukan hanya logistik tetapi juga uang, kepekaan budaya, dan perencanaan jangka panjang.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Fiji telah mengembangkan Prosedur Operasi Standar untuk Relokasi Terencana, sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk menyederhanakan dan menstandarisasi proses tersebut. Tujuannya untuk memastikan setiap relokasi desa dilakukan atas persetujuan bersama, adil, dan berkelanjutan. Namun, hal ini tidak akan mudah.

Pelajaran dari Relokasi Pertama

Narikoso, sebuah desa di Pulau Ono, memberikan pelajaran yang jelas tentang kompleksitas relokasi. Selama satu dekade, penduduk Narikoso menyaksikan permukaan laut naik dan mengancam rumah mereka. Desa itu sangat membutuhkan relokasi ke tempat yang lebih tinggi, tetapi diskusi baru dimulai pada 2011, dan butuh hampir satu dekade hingga langkah nyata terwujud.

Sebagian komunitas dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi pada 2020, tetapi tantangan segera muncul. Beberapa penduduk desa memilih untuk tetap tinggal di rumah asal mereka, memecah belah komunitas. Pendanaan juga tidak jelas: dari mana uang itu harus berasal, dan bagaimana seharusnya dibagi berdasarkan kebutuhan komunitas?

Pemerintah Fiji telah mengembangkan rencana baru yang diharapkan dapat menyelesaikan banyak ketidakpastian dalam proses relokasi. Hingga saat ini, apakah suatu desa memenuhi syarat untuk pindah sangat bergantung pada pengaruh para pemimpin desa. Di bawah rencana baru ini, prosesnya akan distandarisasi. Langkah pertama adalah mendapatkan konsensus dari komunitas.

Para pemimpin harus terlebih dahulu berinteraksi dengan penduduk desa untuk mendapatkan persetujuan mereka. Proses ini memastikan relokasi tidak dipaksakan tetapi bersifat kolaboratif. Namun seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman di Narikoso, bahkan relokasi yang disepakati pun dapat mengganggu struktur sosial dan mata pencaharian.

Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2024 mengungkapkan relokasi memengaruhi berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, mulai dari stabilitas keuangan hingga kohesi sosial. Para peneliti menyimpulkan relokasi harus lebih dari sekadar mengurangi risiko langsung; relokasi juga harus mempertahankan mata pencaharian, melestarikan tradisi budaya, dan menghormati hubungan spiritual yang dimiliki masyarakat dengan tanah mereka.

Imigran Iklim dan Relokasi

Pengalaman Fiji mencerminkan masalah global yang lebih luas. Migrasi iklim semakin cepat karena peristiwa cuaca ekstrem menggusur jutaan orang setiap tahunnya.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB, hampir satu miliar orang terpaksa pindah pada 2050 karena perubahan iklim. Negara-negara dataran rendah seperti Fiji termasuk yang pertama kali bergulat dengan realitas ini, tetapi negara lain akan segera menyusul, dan pelajaran mereka penting bagi seluruh dunia.

Relokasi bukanlah solusi yang cocok untuk semua. Pemerintah Fiji telah berkomitmen untuk mengeksplorasi semua opsi adaptasi sebelum memindahkan komunitas. Ini termasuk meninggikan rumah di atas tiang, membangun tembok laut, dan mereklamasi lahan dari permukaan laut yang naik. Hanya ketika langkah-langkah ini terbukti tidak mencukupi, relokasi menjadi pilihan terakhir.

Studi Kasus Nabavatu

Meskipun Narikoso memberikan pelajaran awal, relokasi Desa Nabavatu di Vanua Levu menjadi proyek penting tahun 2025. Karena tidak layak huni akibat intrusi air asin dan tanah yang retak, masyarakat menghabiskan bertahun-tahun di tenda tempat penampungan sementara sebelum pembangunan di lokasi baru mereka dimulai dengan sungguh-sungguh pada pertengahan tahun 2025.

Proyek ini mengalami kesulitan karena kekurangan sumber daya, tetapi terobosan terjadi pada Desember 2025 ketika Selandia Baru menyuntikkan tambahan US$ 5 juta ke dalam Dana Perwalian Relokasi Komunitas Iklim Fiji. Pendanaan ini sangat penting, membuktikan meskipun cetak biru untuk bertahan hidup sudah ada, dibutuhkan modal internasional untuk berfungsi.

Fiji secara aktif berupaya memecahkan teka-teki pendanaan ini. Pada November 2025, pemerintah meluncurkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan baru, yang dirancang untuk menyelaraskan seluruh sistem keuangan negara dengan tujuan iklim. Ini adalah upaya berani untuk mengamankan dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan warganya sebelum badai besar berikutnya, seperti Topan Rae yang melanda kepulauan tersebut pada Februari 2025, kembali menyerang.

Seiring semakin banyak komunitas yang terpaksa pindah, pengalaman Fiji dapat memberikan cetak biru untuk ketahanan dan adaptasi. Dunia sebaiknya memperhatikan pengalaman Fiji untuk mencari solusi dan upaya yang diperlukan untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) mengumumkan dua proyek pertama yang akan dijalankan melalui Full Mutual Reliance Framework, sebuah model pembiayaan bersama (cofinancing) inovatif yang dirancang untuk meningkatkan dampak pembangunan.

Presiden ADB Masato Kanda memaparkan dua proyek pertama yang masuk dalam kerangka ini adalah program modernisasi sektor kesehatan berskala besar di Fiji serta proyek terintegrasi pembangunan transportasi, perkotaan, dan infrastruktur air di Tonga.

Proyek pertama adalah Pacific Healthy Islands Transformation (PHIT) senilai US$236,5 juta di Fiji yang dipimpin oleh Bank Dunia. Program tersebut bertujuan menanggulangi penyakit tidak menular, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian di negara-negara kepulauan Pasifik. Program tersebut menjadi proyek tunggal terbesar yang pernah dijalankan Bank Dunia di kawasan Pasifik.

Kemudian, proyek kedua yang dipimpin ADB, adalah Tonga Sustainable Economic Corridors and Urban Resilience (SECURE), yang telah disetujui Dewan Direksi ADB pada 20 November 2025. Adapun, total dukungan hibah gabungan dari ADB dan Bank Dunia pada proyek ini diperkirakan mencapai US$120 juta.

Kanda menuturkan, program Full Mutual Reliance Framework diluncurkan untuk menjadikan pembiayaan pembangunan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efektif.

“Melalui pendekatan ini, kami merespons kebutuhan klien untuk bersama-sama menyelesaikan tantangan kompleks, mulai dari ketahanan terhadap bencana hingga peningkatan konektivitas, sekaligus mendukung visi jangka panjang mereka untuk kemakmuran," jelas Kanda dalam konferensi pers secara daring, Kamis (4/12/2025)

Sementara itu, Presiden Bank Dunia Ajay Banga menegaskan kerangka ini lahir dari permintaan langsung negara mitra. Banga menuturkan, skema terbaru ini muncul untuk mempermudah proses dan mempercepat pelaksanaan program-program

“Ini adalah langkah maju yang penting — bukan hanya bagi institusi kami, tetapi yang jauh lebih penting, bagi negara dan masyarakat yang mengandalkan kami untuk menghasilkan dampak nyata," jelasnya.

Dia melanjutkan, kerangka kerja ini memungkinkan negara penerima pembiayaan bekerja hanya dengan satu lembaga pemberi pinjaman utama, baik ADB maupun Bank Dunia, yang akan memimpin seluruh proses perancangan proyek, persiapan, pengawasan, hingga evaluasi.

Skema tersebut bertujuan menyederhanakan prosedur dan mengurangi tumpang tindih peran antara kedua institusi. Dengan mekanisme tersebut, negara mitra diharapkan memperoleh percepatan implementasi proyek, penurunan biaya transaksi, serta tetap mempertahankan standar kebijakan yang tinggi.

Proyek di Fiji dan Tonga

Adapun, secara terperinci, Kanada memaparkan, proyek di Fiji akan memodernisasi jaringan layanan kesehatan primer serta mendukung pembangunan rumah sakit regional baru berstandar tinggi.

Fasilitas tersebut akan memperluas akses masyarakat Pasifik terhadap layanan pengobatan kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan berbagai penyakit utama lainnya.

Dia menuturkan, Dewan Direktur Bank Dunia telah menyetujui pembiayaan proyek ini. Adapun skema pembiayaan bersama dari ADB akan diajukan kepada dewan direksi pada awal 2026.

Sementara itu, Proyek SECURE yang dijalankan di Tonga encakup peningkatan infrastruktur besar-besaran pada jaringan transportasi dan sistem drainase perkotaan di wilayah Raya Nuku’alofa, termasuk pembangunan jembatan Laguna Fanga’uta sepanjang 720 meter.

Investasi tersebut diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan akses pasar bagi penduduk pedesaan, serta memperkuat konektivitas ke infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan. Proyek ini juga akan menyediakan jalur evakuasi yang aman saat terjadi bencana, termasuk tsunami.

Kanda menambahkan, skema pembiayaan bersama dari Bank Dunia untuk proyek SECURE dijadwalkan diajukan kepada Dewan Direksi pada awal 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) mengumumkan dua proyek pertama yang akan dijalankan melalui Full Mutual Reliance Framework, sebuah model pembiayaan bersama (cofinancing) inovatif yang dirancang untuk meningkatkan dampak pembangunan.

Presiden ADB Masato Kanda memaparkan, dua proyek pertama yang masuk dalam kerangka ini adalah program modernisasi sektor kesehatan berskala besar di Fiji serta proyek terintegrasi pembangunan transportasi, perkotaan, dan infrastruktur air di Tonga.

Proyek pertama adalah Pacific Healthy Islands Transformation (PHIT) senilai US$236,5 juta di Fiji yang dipimpin oleh Bank Dunia.

Program tersebut bertujuan menanggulangi penyakit tidak menular, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian di negara-negara kepulauan Pasifik. Program tersebut menjadi proyek tunggal terbesar yang pernah dijalankan Bank Dunia di kawasan Pasifik.

Kemudian, proyek kedua yang dipimpin ADB, adalah Tonga Sustainable Economic Corridors and Urban Resilience (SECURE), yang telah disetujui Dewan Direksi ADB pada 20 November 2025. Adapun, total dukungan hibah gabungan dari ADB dan Bank Dunia pada proyek ini diperkirakan mencapai US$120 juta.

Kanda menuturkan, program Full Mutual Reliance Framework diluncurkan untuk menjadikan pembiayaan pembangunan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efektif.

“Melalui pendekatan ini, kami merespons kebutuhan klien untuk bersama-sama menyelesaikan tantangan kompleks, mulai dari ketahanan terhadap bencana hingga peningkatan konektivitas, sekaligus mendukung visi jangka panjang mereka untuk kemakmuran," jelas Kanda dalam konferensi pers secara daring, Kamis (4/12/2025).

Sementara itu, Presiden Bank Dunia Ajay Banga menegaskan kerangka ini lahir dari permintaan langsung negara mitra. Banga menuturkan, skema terbaru ini muncul untuk mempermudah proses dan mempercepat pelaksanaan program-program

“Ini adalah langkah maju yang penting — bukan hanya bagi institusi kami, tetapi yang jauh lebih penting, bagi negara dan masyarakat yang mengandalkan kami untuk menghasilkan dampak nyata," jelasnya.

Dia melanjutkan, kerangka kerja ini memungkinkan negara penerima pembiayaan bekerja hanya dengan satu lembaga pemberi pinjaman utama, baik ADB maupun Bank Dunia, yang akan memimpin seluruh proses perancangan proyek, persiapan, pengawasan, hingga evaluasi.

Skema tersebut bertujuan menyederhanakan prosedur dan mengurangi tumpang tindih peran antara kedua institusi. Dengan mekanisme tersebut, negara mitra diharapkan memperoleh percepatan implementasi proyek, penurunan biaya transaksi, serta tetap mempertahankan standar kebijakan yang tinggi.

Proyek di Fiji dan Tonga

Adapun, secara terperinci, Kanda memaparkan, proyek di Fiji akan memodernisasi jaringan layanan kesehatan primer serta mendukung pembangunan rumah sakit regional baru berstandar tinggi.

Fasilitas tersebut akan memperluas akses masyarakat Pasifik terhadap layanan pengobatan kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan berbagai penyakit utama lainnya.

Dia menuturkan, Dewan Direktur Bank Dunia telah menyetujui pembiayaan proyek ini. Adapun skema pembiayaan bersama dari ADB akan diajukan kepada dewan direksi pada awal 2026.

Sementara itu, Proyek SECURE yang dijalankan di Tonga encakup peningkatan infrastruktur besar-besaran pada jaringan transportasi dan sistem drainase perkotaan di wilayah Raya Nuku’alofa, termasuk pembangunan jembatan Laguna Fanga’uta sepanjang 720 meter.

Investasi tersebut diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan akses pasar bagi penduduk pedesaan, serta memperkuat konektivitas ke infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan. Proyek ini juga akan menyediakan jalur evakuasi yang aman saat terjadi bencana, termasuk tsunami.

Kanda menambahkan, skema pembiayaan bersama dari Bank Dunia untuk proyek SECURE dijadwalkan diajukan kepada Dewan Direksi pada awal 2026.