Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat neraca perdagangan internasional di provinsi itu mengalami surplus sekitar Rp16,48 triliun hingga Mei 2026, ditopang ekspor yang terjaga tetap tinggi dan ekspansif.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Kamis, mengatakan surplus perdagangan tersebut menunjukkan kinerja sektor eksternal Kalsel masih kuat di tengah dinamika perekonomian global dan menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi daerah.

“Surplus perdagangan pada Mei 2026 itu tumbuh 6,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan meningkat 14,45 persen dibandingkan April 2026. Capaian tersebut mencerminkan perdagangan luar negeri yang tetap ekspansif sepanjang awal tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan kinerja ekspor Kalsel tercatat mencapai sekitar Rp19,81 triliun atau meningkat 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Peningkatan ekspor terutama berasal dari bertambahnya volume pengiriman batu bara yang menjadi komoditas utama daerah dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap total ekspor," katanya.

Di sisi lain, kinerja impor Kalsel juga meningkat 16,1 persen secara tahunan, namun hanya mencatat sekitar Rp3,33 triliun. Kenaikan impor terutama dipengaruhi meningkatnya nilai impor minyak petroleum untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan kegiatan ekonomi.

Sejalan dengan kinerja perdagangan yang positif, Catur menyampaikan bahwa perekonomian Kalsel pada triwulan I 2026 tumbuh 5,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga dan mampu mempertahankan momentum yang terbentuk sejak awal tahun," katanya.

Di samping itu, konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan hingga akhir Mei 2026 mencatat surplus sebesar Rp984,86 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terjaga dan memberikan dukungan bagi keberlanjutan program pembangunan.

“Kombinasi surplus perdagangan yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, serta kinerja fiskal daerah yang sehat menjadi modal penting bagi Kalimantan Selatan untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir 2026,” ujar Catur Ariyanto Widodo.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kenaikan utang luar negeri (ULN) pemerintah di tengah melemahnya aktivitas pembiayaan sektor swasta dinilai menjadi sinyal tekanan yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Pergeseran struktur utang tersebut menunjukkan peran negara kian dominan dalam menopang pertumbuhan ekonomi ketika dunia usaha memilih menahan ekspansi.

"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).

Faisal menjelaskan penurunan ULN swasta mencerminkan meredupnya gairah bisnis di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak perusahaan memilih bersikap hati-hati dengan menunda ekspansi dan mengurangi kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika aktivitas dunia usaha melambat, pemerintah terpaksa mengambil peran lebih besar melalui belanja negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong roda perekonomian tetap bergerak.

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah meningkatkan penarikan utang baru baik melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Langkah itu dilakukan guna menutup defisit anggaran sekaligus membiayai berbagai program penyangga ekonomi.

Dana hasil pembiayaan utang digunakan untuk menjalankan kebijakan countercyclical, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak perlambatan ekonomi. Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk menopang subsidi energi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Namun, Faisal mengingatkan bahwa strategi tersebut menyisakan risiko fiskal jangka panjang. Peningkatan utang yang terjadi bersamaan dengan depresiasi rupiah berpotensi memperbesar beban kewajiban pemerintah pada masa mendatang.

"Sebetulnya, dalam kondisi seperti sekarang, peningkatan utang luar negeri yang dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis akan meningkatkan nilai kewajiban pembayaran utang tersebut di masa mendatang," ujarnya.

Ia menambahkan, pelemahan kurs rupiah akan membuat pembayaran pokok maupun bunga utang luar negeri menjadi lebih mahal dalam denominasi rupiah. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin tertekan karena porsi anggaran untuk membayar utang terus meningkat.

Di sisi lain, Bank Indonesia menilai posisi ULN Indonesia hingga April 2026 masih terkendali dan memiliki struktur yang sehat. Total ULN Indonesia tercatat sebesar USD439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, ULN pemerintah mencapai USD216,4 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen, angka tersebut menunjukkan utang pemerintah masih meningkat ketika utang sektor swasta justru mengalami perlambatan.

Perbedaan tren tersebut menjadi perhatian sejumlah ekonom karena mencerminkan tingginya ketergantungan perekonomian terhadap stimulus fiskal pemerintah. Tanpa pemulihan yang lebih kuat di sektor riil dan dunia usaha, peningkatan utang berisiko mempersempit ruang gerak fiskal negara sekaligus menambah beban keuangan pemerintah pada masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memproyeksikan penguatan nilai tukar rupiah masih berpotensi berlanjut ke kisaran Rp17.500 per dolar AS seiring meningkatnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia.

“Saya memperkirakan rupiah masih berpotensi menguat menuju kisaran Rp17.500 per dolar AS pada pekan depan. Pasar mulai melihat bahwa otoritas ekonomi Indonesia bersedia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memulihkan kepercayaan investor,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih rinci, Fakhrul memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp17.450 hingga Rp17.650 per dolar AS dengan kecenderungan menguat.

Menurutnya, penguatan rupiah saat ini bukan semata-mata didorong oleh sentimen jangka pendek, melainkan mulai ditopang oleh perbaikan ekspektasi terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.

Selama beberapa bulan terakhir, rupiah mengalami tekanan yang cukup besar akibat kombinasi faktor eksternal dan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan domestik. Namun, sebagian besar faktor tersebut kini mulai menunjukkan perbaikan.

Fakhrul mencatat terdapat tiga langkah penting yang saat ini menjadi fondasi penguatan rupiah, salah satunya komitmen kuat otoritas moneter terhadap stabilitas nilai tukar melalui kenaikan suku bunga secara kumulatif sebesar 75 basis poin (bps).

Langkah tersebut memberikan sinyal yang jelas kepada pasar bahwa stabilitas rupiah menjadi prioritas utama dan membantu meningkatkan daya tarik aset keuangan Indonesia.

Kedua, penyesuaian harga BBM khususnya Pertamax mulai memperbaiki persepsi pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Meskipun langkah ini merupakan kebijakan yang tidak populer, langkah tersebut menunjukkan adanya keberanian pemerintah untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna menjaga keberlanjutan APBN.

Ketiga, efisiensi dan penyesuaian anggaran program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dibaca pasar sebagai sinyal bahwa disiplin fiskal kembali menjadi prioritas.

“Pasar selama beberapa bulan terakhir menunggu bukti bahwa Indonesia bersedia melakukan normalisasi fiskal. Kini sinyal tersebut mulai terlihat. BI sudah bergerak melalui kenaikan suku bunga, sementara pemerintah mulai melakukan penyesuaian fiskal. Kombinasi inilah yang menjadi fondasi penguatan rupiah,” jelas Fakhrul.

Ia juga mencatat, respons pasar terhadap perubahan kebijakan tersebut mulai terlihat cukup nyata. Pada pekan lalu, catat Fakhrul, rupiah menjadi mata uang dengan penguatan terbesar kedua di Asia setelah won Korea Selatan.

Apabila proses normalisasi fiskal terus berlanjut dan konsistensi kebijakan tetap terjaga, Fakhrul melihat peluang rupiah menjadi salah satu mata uang dengan penguatan terbaik di kawasan pada pekan ini cukup terbuka.

Selain faktor domestik, ia menilai perkembangan geopolitik global juga berpotensi memberikan tambahan momentum positif bagi rupiah.

Menurutnya, membaiknya hubungan Amerika Serikat dan Iran serta meningkatnya peluang tercapainya kesepakatan yang lebih permanen akan membantu menurunkan premi risiko global, memperbaiki sentimen pasar negara berkembang, serta mengurangi tekanan terhadap harga energi dunia.

“Apabila proses perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran terus bergerak ke arah yang positif, maka momentum penguatan rupiah dapat menjadi semakin kuat. Risiko geopolitik yang menurun biasanya akan mendorong investor kembali masuk ke aset-aset emerging markets, termasuk Indonesia,” kata Fakhrul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Fenomena migrasi ini biasanya dipicu oleh melebarnya selisih harga

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar FEB Unair Rahma Gafmi mengingatkan, pemerintah perlu mengantisipasi risiko fiskal akibat migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen yang berpotensi meningkatkan beban kompensasi energi dalam APBN.

“Perpindahan konsumsi dari Pertamax (BBM nonsubsidi) ke Pertalite (BBM kompensasi) merupakan salah satu risiko fiskal terbesar bagi APBN. Fenomena migrasi ini biasanya dipicu oleh melebarnya selisih harga (price gap) antara kedua jenis BBM tersebut,” kata Rahma saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan risiko tersebut muncul karena Pertalite menggunakan skema kompensasi, sehingga pemerintah harus menanggung selisih antara Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan dengan harga keekonomian yang dipengaruhi harga minyak mentah dunia (ICP) dan nilai tukar rupiah.

“Efek domino terhadap kuota, migrasi konsumsi membuat volume penyaluran Pertalite berpotensi jebol melebihi kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas. Jika volume over-quota, maka beban bayar kompensasi di akhir tahun anggaran akan membengkak drastis,” kata Rahma.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan bantalan anggaran yang fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan pembayaran kompensasi energi apabila realisasi penyaluran Pertalite melampaui target.

Ia menyarankan pemerintah untuk menyiapkan berbagai opsi fiskal, termasuk pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), apabila pembayaran kompensasi kepada Pertamina melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Selain itu, imbuh dia, Kementerian Keuangan bersama BPK dan BPKP perlu mempercepat proses audit dan verifikasi data penyaluran BBM yang menjadi dasar pembayaran kompensasi agar pencairan dana tidak menumpuk pada akhir tahun.

Rahma juga menilai, penyesuaian harga Pertamax secara berkala dengan besaran yang moderat dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi risiko migrasi konsumsi.

Langkah tersebut dinilai dapat menjaga agar selisih harga antara Pertamax dan Pertalite tidak terlalu lebar sehingga tidak memicu perpindahan konsumen dalam jumlah besar.

Meski demikian, menurut Rahma, langkah yang paling mendesak yaitu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 guna memperjelas kelompok kendaraan yang berhak dan tidak berhak mengonsumsi Pertalite.

Sebab, tanpa dasar hukum yang kuat, aparat di lapangan atau operator SPBU tidak memiliki wewenang untuk menolak kendaraan yang tidak berhak membeli Pertalite.

“Tanpa adanya kejelasan hukum mengenai siapa yang berhak dan siapa yang dilarang, instrumen digital seperti MyPertamina hanya akan berfungsi sebagai alat pencatatan volume (tracking), bukan sebagai alat pembatasan (controlling),” jelas dia.

Setelah revisi beleid tersebut diterbitkan, imbuh Rahma, BPH Migas perlu segera menyusun petunjuk teknis yang mengatur tata cara pengawasan, pemberian sanksi bagi SPBU yang melanggar, serta mekanisme kuota harian per kendaraan yang terintegrasi.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem MyPertamina dengan database Korlantas Polri. Dengan sistem tersebut, kapasitas mesin kendaraan diharapkan dapat teridentifikasi secara otomatis saat nomor polisi atau QR code dipindai di SPBU sehingga kelayakan pembelian Pertalite dapat diverifikasi secara langsung.

Menurut Rahma, aspek teknis di lapangan juga perlu mendapat perhatian karena implementasi pembatasan pembelian BBM berpotensi memicu kemacetan di SPBU maupun gesekan antara konsumen dan petugas. Oleh karena itu, SPBU juga perlu menyiapkan jalur antrean yang terpisah antara kendaraan yang berhak memperoleh BBM subsidi atau kompensasi dan pengguna BBM nonsubsidi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memaparkan, kebijakan fiskal dalam Rapat Paripurna DPR RI yang agenda utamanya menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

Purbaya menggarisbawahi, bahwa perumusan arsitektur fiskal periode tersebut dirancang dengan optimisme yang terukur untuk menjadi motor penggerak roda ekonomi yang lebih bertenaga.

“Kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” ujar Menkeu Purbaya di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Purbaya: Saya Sebel Dibilang Gara-gara Fiskal Rupiah Jeblok



Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melayangkan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh catatan dan masukan konstruktif dari setiap fraksi di DPR RI. Seluruh pandangan tersebut dinilai menjadi elemen krusial untuk menyempurnakan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 agar tetap sehat, kredibel, dan efisien.

Dokumen KEM-PPKF 2027 ini juga mengemban nilai historis dan strategis yang tinggi karena menjadi dokumen perencanaan fiskal pertama yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai landasan keberlanjutan estafet pembangunan jangka panjang.

Pemerintah juga menyambut baik dukungan parlemen terhadap penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dipatok ambisius pada rentang 5,8% hingga 6,5%. Angka ini didesain sebagai batu loncatan yang solid demi mengejar visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 mendatang.

Guna mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mempertebal sinergi bauran kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan, memacu investasi berorientasi ekspor bernilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan peran institusi Danantara dalam menyalurkan investasi produktif ke sektor-sektor strategis.

Selain dari sisi investasi dan produksi, mesin pertumbuhan ekonomi juga akan ditopang lewat penguatan daya beli masyarakat. Formula perlindungan sosial akan diefektifkan guna menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Sejumlah program unggulan nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga program Sekolah Rakyat akan terus dipertebal untuk memperluas efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian akar rumput.

Sebagai fondasi keberlanjutan makro, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027. Laju inflasi ditargetkan terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Sementar itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun pada kisaran 6,5% hingga 7,3%, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diproyeksikan pada level US70 hingga US95 per barel.

Penetapan harga minyak mentah yang konservatif ini sengaja disiapkan untuk meredam fluktuasi pasar energi global sekaligus mengamankan fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN sebagai peredam kejut (shock absorber).

Selaras dengan tema besar pembangunan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", kebijakan belanja negara pada tahun 2027 akan difokuskan secara penuh untuk mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Kedelapan klaster tersebut mencakup ketahanan dan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, sektor kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga program akselerasi penurunan angka kemiskinan.

Seluruh klaster ini akan diperkuat oleh barikade pertahanan, keamanan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, digitalisasi sistem, serta diplomasi ekonomi internasional.

Untuk mendanai agenda masif tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas ruang fiskal dari sisi pendapatan melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, memperlebar basis wajib pajak, serta memperketat tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di pos belanja, efisiensi dan ketepatan sasaran akan ditingkatkan, salah satunya lewat integrasi program jaring pengaman sosial yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Meskipun belanja dialokasikan secara ekspansif pada sektor produktif, pemerintah menjamin pengelolaan pembiayaan akan tetap dikawal secara bijak (prudent) dan inovatif demi menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. Postur defisit anggaran pada tahun 2027 dirancang ketat pada kisaran 1,8% hingga 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah akan terus memaksimalkan berbagai skema pendanaan inovatif non-utang melalui kolaborasi bersama Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund guna mempercepat transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.

Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, jelas dia, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah.

Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade Holis menilai, kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga.

NEXT Indonesia Center sendiri melakukan kajian yang mengukur kesinambungan fiskal Indonesia periode 2017-2026 menggunakan pendekatan dari Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia berjudul Fiscal Sustainability in Theory and Practice.

Metode tersebut mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas keseimbangan primer yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.

Keseimbangan primer aktual adalah selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang, berdasarkan realisasi atau angka yang benar-benar terjadi di lapangan.

Hasil penghitungan NEXT Indonesia Center menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017-2019.

Namun kondisi tersebut terganggu pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada 2020 dan 2021, sehingga terjadi kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, serta pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.

Menurut Ade Holis, periode pandemi merupakan ujian terbesar bagi fiskal Indonesia dalam satu dekade terakhir (2017-2026). Meski demikian, pemulihan ekonomi yang relatif cepat berhasil mengembalikan kondisi fiskal ke jalur yang lebih sehat.

“Pandemi menyebabkan tekanan luar biasa terhadap APBN. Namun sejak 2022 posisi fiskal kembali membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang pulih, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah,” kata dia.

Hasil kajian menunjukkan, pada 2023 Indonesia mencatat posisi fiskal terkuat selama periode pengamatan karena mencatat surplus keseimbangan primer 0,49 persen PDB, sementara ambang sustainabilitas berada di -1,85 persen PDB.

Perbaikan tersebut berlanjut pada 2024 hingga proyeksi 2026. Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada di level -0,35 persen PDB, masih lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan yang berada di level -1,74 persen PDB.

Meski demikian, NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Hal itu terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025-2026 serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat.

“Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko. Ruang fiskal tetap perlu dijaga karena berbagai guncangan baru, seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, atau pelemahan nilai tukar dapat mempersempit ruang aman tersebut,” kata Ade Holis.

NEXT Indonesia Center menyimpulkan bahwa fondasi fiskal Indonesia saat ini masih relatif kuat. Namun, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja negara, memperkuat penerimaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Bank Permata Josua Pardede memandang, masyarakat tidak perlu merespons perkembangan ekonomi saat ini dengan kekhawatiran berlebihan, mengingat sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik.

“Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada,” kata Josua dalam Komunita Economic Talk, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Ia mencatat bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih tumbuh, inflasi berada dalam rentang yang terkendali, sektor perbankan tetap sehat, dan APBN masih mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Di tengah berbagai tekanan global, indikator-indikator tersebut menjadi penopang penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

Josua menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari sejumlah indikator makro yang masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada level yang relatif tinggi, sementara inflasi masih terjaga sehingga mendukung stabilitas daya beli masyarakat.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Selain itu, peningkatan konsumsi pemerintah pada awal tahun turut memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Dari sisi pasar keuangan, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan kinerja positif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa investor tetap menaruh kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai pelemahan rupiah, Josua menilai kondisi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks global yang lebih luas. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) akibat tingginya suku bunga di negara maju serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik telah memberikan tekanan terhadap banyak mata uang dunia.

Ia juga menepis anggapan bahwa Indonesia sedang menuju krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998. Menurutnya, struktur perekonomian Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan saat krisis Asia terjadi hampir tiga dekade lalu.

Di tengah data makro yang relatif positif, Josua mengakui sebagian masyarakat masih merasakan tekanan terhadap kondisi keuangannya. Namun menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini lebih tepat dipahami sebagai perubahan pola konsumsi dibandingkan penurunan daya beli secara menyeluruh.

Tekanan harga pada sejumlah komoditas membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatannya. Sementara secara agregat, konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjaga kelompok masyarakat rentan, pemerintah juga terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial agar dampak tekanan ekonomi dapat diminimalkan.

Josua pun menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka statistik, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap prospek masa depan.

Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung, ia mengajak masyarakat untuk tetap optimistis, produktif, dan adaptif terhadap perubahan.

“Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, kapasitas kebijakan yang memadai, dan peluang yang besar untuk terus tumbuh. Karena itu, optimisme yang didasarkan pada data dan pemahaman yang baik menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang nilai tukar rupiah memiliki ruang rebound yang cukup besar apabila bauran kebijakan (policy mix) membaik serta pembagian beban (burden sharing) yang seimbang antara fiskal dan moneter.

Ia memperkirakan, potensi penguatan kembali rupiah bisa mencapai level Rp16.800-17.000 per dolar AS jika koordinasi fiskal dan moneter solid. Untuk diketahui, rupiah di pasar offshore kini menembus level Rp17.800 per dolar AS saat pasar domestik libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) dan Kamis (28/5).

“Level rupiah saat ini menurut saya terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Fakhrul berpendapat, stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia (BI), sehingga dibutuhkan keseimbangan bauran kebijakan antara fiskal dan moneter.

Ia mencatat bahwa pasar mencermati konsistensi arah kebijakan pemerintah dan BI. Oleh sebab itu, koordinasi kebijakan dipandang sangat penting di tengah tekanan global yang besar.

“Kalau BI sudah mengetatkan kebijakan, tetapi fiscal stance dan komunikasi kebijakan belum sinkron, maka tekanan terhadap rupiah tetap besar,” kata dia.

Adapun BI belum lama ini menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25 persen.

Menurut Fakhrul, keputusan bank sentral tersebut penting untuk memulihkan kredibilitas dan menjaga anchor pasar. Langkah tersebut juga penting agar pasar melihat bahwa BI serius menjaga stabilitas rupiah dan inflasi jangka menengah.

“BI mulai kembali ke pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti era 2018,” kata dia.

Di sisi lain, menurut dia, fiscal stance Indonesia juga harus mulai menyesuaikan diri dengan realitas global yang baru. Ia menilai, saat ini dunia memasuki era inflasi struktural yang lebih tinggi, fragmentasi geopolitik, biaya energi yang mahal, serta supply chain yang lebih kompleks.

Ia mengingatkan bahwa pasar obligasi sangat sensitif terhadap persepsi arah fiskal. Jika investor mulai khawatir terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilitas eksternal, dan arah subsidi, maka yield obligasi akan naik karena premi risiko meningkat.

Menurutnya, struktur suku bunga domestik saat ini juga belum sepenuhnya sehat.

Suku bunga SRBI yang tinggi dinilai efektif menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek. Namun, jika bertahan terlalu lama, kondisi tersebut dinilai berisiko menyedot likuiditas ke instrumen moneter, meningkatkan biaya dana, dan menghambat kredit ke sektor produktif.

“Setelah stabilitas pulih, yield curve SBN harus mulai dinormalisasi sehingga memancing capital flow secara bertahap,” jelas Fakhrul.

Secara keseluruhan, ia menilai bahwa Indonesia perlu untuk memulai membangun struktur ekonomi yang lebih anti-fragile.

“Kita perlu burden sharing yang lebih seimbang antara fiskal, moneter, sektor energi, dan sektor riil. Karena kalau rupiah terus menjadi penanggung terakhir dari semua tekanan ekonomi, maka volatilitas akan terus berulang,” kata Fakhrul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen

Jakarta (ANTARA) - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjagadi tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, imbuh Purbaya, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

Di samping itu, KSSK juga melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antarlembaga anggota maupun dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen,” kata Menkeu yang juga selaku Koordinator KSSK.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap akan meninjau kondisi perekonomian lebih lanjut pada triwulan kedua tahun ini, dengan tetap mewaspadai risiko yang mungkin muncul dan variabel makro yang ada.

“Dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan kepada perekonomian di triwulan kedua tahun 2026,” ujar Purbaya.

Dari sisi fiskal, ia menegaskan bahwa percepatan belanja cukup kuat, didukung pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, belanja barang melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial antara lain kartu sembako dan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional serta bansos lainnya.

Selain itu, belanja modal juga dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan serta mesin.

Purbaya menambahkan bahwa APBN berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak harga minyak dunia dan perekonomian dunia sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini.

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat di APBN (pertumbuhan ekonomi) targetnya 6,4 tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kewaspadaan perlu terus diperkuat melalui kebijakan domestik yang solid dan kerja sama regional

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal sebagai kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi kawasan pada forum ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3) ke-29.

“Di saat yang sama, kewaspadaan perlu terus diperkuat melalui kebijakan domestik yang solid dan kerja sama regional,” kata Filianingsih, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks ini, Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) berperan strategis dalam pilar utama jaring pengaman keuangan kawasan.

“Karenanya, penguatan CMIM penting agar semakin adaptif dan responsif menghadapi berbagai tantangan,” kata Filianingsih.

AFMGM+3 merupakan forum tahunan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 untuk membahas perkembangan ekonomi global dan regional serta memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan di kawasan.

Penguatan kerja sama keuangan regional dilakukan merespons risiko global akibat konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pertemuan mengesahkan Updated Strategic Direction of the ASEAN+3 Finance Process sebagai panduan kolaborasi jangka menengah-panjang.

Upaya ini akan mempererat sinergi antar inisiatif yang telah berjalan maupun pengembangan area kerja sama baru agar ASEAN+3 Finance Process mampu merespons dinamika perekonomian.

Pertemuan tersebut juga mendorong upaya penguatan dan peningkatan efektivitas CMIM sebagai jaring pengaman keuangan regional yang merupakan pelengkap Global Financial Safety Net (GFSN).

Pertemuan AFMGM+3 ke-29 dipimpin oleh Co-Chairs Filipina dan Jepang, serta dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta perwakilan AMRO, Asian Development Bank (ADB), Sekretariat ASEAN, dan International Monetary Fund (IMF). Pertemuan tahun ini juga diikuti Timor-Leste yang mulai bergabung dalam ASEAN.

Forum ini juga mengapresiasi peran strategis ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang selama 10 tahun terakhir berperan sebagai penasihat kebijakan regional dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Selanjutnya, Singapura dan Korea akan bertindak sebagai Co-Chairs ASEAN+3 AFMGM+3 ke-30 pada tahun 2027.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendukung penggunaan rupiah dalam transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) guna menekan risiko fiskal akibat fluktuasi harga energi global dan nilai tukar mata uang asing.

Menurut dia, penggunaan rupiah dalam transaksi energi domestik akan membantu menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini dipengaruhi perubahan kurs dan dinamika harga energi global.

"Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rokhmat menjelaskan batu bara yang dimaksud merupakan pasokan DMO yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.

Saat ini, transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan domestik diketahui berada pada kisaran 70 dolar AS per ton.

Pada volume kebutuhan yang besar, lanjutnya, beban keuangan berisiko melonjak apabila kurs rupiah melemah terhadap dolar AS sehingga penggunaan rupiah dinilai dapat memberikan kepastian biaya sekaligus meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis dibandingkan menggunakan mata uang asing,” kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi energi, Rokhmat mendukung hal itu.

Dia menilai pembangkit diesel memiliki biaya produksi yang relatif tinggi serta masih bergantung pada bahan bakar impor, oleh karena itu pengurangan penggunaannya dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dia menambahkan penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara DMO dan pengurangan pembangkit diesel merupakan langkah strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi risiko keuangan, tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026