REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengutarakan sempat curiga stok batu bara untuk pembangkit listrik PLN habis pada pertengahan tahun, yakni di Juni ini.

Bahlil menerangkan kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang sudah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, secara hitungan kebutuhan pasokan seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari (kebutuhan batu bara) 154 juta (ton) kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Karena itu, ia menggandeng sejumlah pihak untuk membahas persoalan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu terakhir mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara.

Salah satu hal yang dibahas adalah pasokan batu bara untuk kelistrikan. Menurut Bahlil, persoalan serupa juga sempat muncul pada 2022.

"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan DPR, saya, Mensesneg, Seskab. Kita membedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN? Karena, PLN ini tahun 2022 juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara," ujarnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan persoalan bukan pada volume batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori menengah di atas 5.000. Jenis ini dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun pelaksanaan teknis pengadaan berada di tangan perusahaan pemasok.

Karena itu, ia mengaku sampai mengutarakan langsung kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bahwa dirinya akan menjadi 'project manager' PLN apabila persoalan serupa terus berulang.

"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.

Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan energi primer, termasuk menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada kelistrikan tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Ke depan kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan. Saya minta para penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyambut positif rencana pemerintah untuk merevisi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang saat ini berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka, PTBA pada prinsipnya menyambut positif rencana pemerintah untuk meninjau dan menaikkan harga DMO batu bara,” ujar Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam (Persero) Tbk Eko Prayitno ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Harga DMO batu bara yang masih berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan tidak berubah sejak 2017. Menurut Eko, harga tersebut memerlukan peninjauan kembali dengan kondisi biaya produksi yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi kinerja keuangan, lanjut Eko, PTBA memandang kenaikan harga DMO berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan profitabilitas perusahaan.

Sebagai salah satu pemasok utama batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik, PTBA menjual sebagian produksinya dengan harga DMO yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Hingga Mei 2026, PTBA telah menyalurkan batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik negara seperti ke PT PLN (Persero) dan IPP sekitar 48 persen dari total penugasan sepanjang tahun 2026.

“Apabila harga DMO disesuaikan dengan biaya produksi saat ini, maka harga jual rata-rata (average selling price/ASP) perusahaan yang melakukan penyesuaian akan meningkat sehingga dapat memperbaiki margin keuntungan dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan,” ucap Eko.

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyambut positif rencana pemerintah untuk merevisi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, yang saat ini berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka, PTBA pada prinsipnya menyambut positif rencana pemerintah untuk meninjau dan menaikkan harga DMO batu bara,” ujar Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam (Persero) Tbk Eko Prayitno kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Harga DMO batu bara yang masih berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan tidak berubah sejak 2017. Menurut Eko, harga tersebut memerlukan peninjauan kembali dengan kondisi biaya produksi yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi kinerja keuangan, lanjut Eko, PTBA memandang kenaikan harga DMO berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan profitabilitas perusahaan.

Sebagai salah satu pemasok utama batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik, PTBA menjual sebagian produksinya dengan harga DMO yang lebih rendah dibanding harga pasar.

Hingga Mei 2026, PTBA telah menyalurkan batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik negara seperti ke PT PLN (Persero) dan IPP sekitar 48 persen dari total penugasan sepanjang tahun 2026.

“Apabila harga DMO disesuaikan dengan biaya produksi saat ini, maka harga jual rata-rata (average selling price/ASP) perusahaan yang melakukan akan meningkat sehingga dapat memperbaiki margin keuntungan dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan,” ucap Eko.

Namun, tutur dia melanjutkan, besaran dampaknya akan bergantung pada level harga yang ditetapkan pemerintah serta porsi penjualan yang masuk ke skema DMO.

“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu pula terkait upaya strategis pemerintah dalam menjaga pasokan dalam negeri,” kata Eko.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpeluang merevisi harga batu bara bagi PT PLN (Persero) di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

“Kami lagi menghitung plus minusnya, agar PLN tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” kata Bahlil.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan pelaku usaha tambang sebagai pemasok.

Kenaikan harga batu bara untuk PLN tidak bisa dilihat hanya dari sisi beban biaya kelistrikan, tetapi juga dari keberlanjutan pasokan bagi pembangkit.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak semata-mata disebabkan persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan penurunan produksi batu bara yang berdampak pada pasokan energi nasional.

Yose mengatakan pemadaman terjadi akibat terbatasnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik, baik milik PT PLN maupun pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP).

"Produksi batu bara tahun lalu menurut Kementerian ESDM mencapai 790 juta ton, turun dari 836 juta ton pada 2024," ujar Yose dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Di sisi lain, kebutuhan batu bara dalam negeri terus meningkat dan sebagian besar dipenuhi melalui skema domestic market obligation (DMO), termasuk untuk pembangkit listrik. Yose menjelaskan, meskipun produksi turun, realisasi DMO justru meningkat dari 232 juta ton pada 2024 menjadi 246 juta ton pada tahun lalu.

"Akibatnya, ekspor mengalami penurunan sejak awal 2025 dan terus berlanjut hingga saat ini," kata Yose.

Menurut Yose, tren penurunan produksi berpotensi berlanjut seiring penataan ulang melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan Kementerian ESDM. Dalam RKAB tersebut, target produksi batu bara ditetapkan sekitar 600 juta ton atau turun sekitar 24 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.

Sementara itu, target DMO hanya meningkat tipis menjadi 248 juta ton. Yose menilai kebijakan tersebut mempersempit ruang fleksibilitas produsen batu bara dalam menjalankan usahanya.

Ia menyampaikan saat ini sejumlah produsen batu bara menghentikan produksi karena belum memperoleh persetujuan RKAB. Meskipun pemerintah telah memberikan relaksasi agar produksi tetap berjalan, ketidakpastian terkait prospek bisnis batu bara dinilai masih tinggi.

"Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi para produsen untuk melanjutkan aktivitas mereka," ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pengecer Minyakita agar tidak menjual minyak goreng rakyat tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Ia menegaskan pengecer yang melanggar aturan berisiko masuk daftar hitam atau blacklist dan kehilangan akses pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) pangan.

Budi menyebut pemerintah saat ini tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food.

Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan harga sekaligus memastikan Minyakita sampai ke konsumen sesuai HET.

"Kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET," ujar Budi dalam konferensi pers di Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Menurutnya, Bulog dan ID Food akan menunjuk pengecer di pasar-pasar rakyat untuk menyalurkan Minyakita. Karena harga jual dari distributor hingga pengecer sudah diatur, maka pengecer dinilai tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food," ujarnya.

Saat ini, kata Budi, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan minimal sebesar 35 persen. Namun pemerintah tengah menghitung kemungkinan untuk meningkatkan porsinya menjadi lebih dari 50 persen.

"Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung. Bisa saja misalnya di atas 50 persen," katanya.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta distribusi Minyakita dikelola sepenuhnya oleh BUMN guna memperbaiki tata kelola dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.

Menanggapi arahan tersebut, Budi tidak menutup kemungkinan distribusi Minyakita ke depan akan semakin didominasi BUMN pangan.

Kendati, ia menegaskan prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan belum diputuskan apakah seluruh pasokan nantinya disalurkan 100 persen melalui Bulog dan ID Food.

"Nanti bertahap (penyaluran Minyakita 100 persen melalui BUMN), tidak langsung, karena sebagian kan masih disalurkan oleh pedagang di pasar," katanya.

Pemerintah sebelumnya memastikan HET Minyakita tetap bertahan di level Rp15.700 per liter dan belum akan dinaikkan.

Fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada pembenahan distribusi dan penguatan pasokan di pasar rakyat.

Data Kemendag menunjukkan realisasi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat hingga pertengahan Juni 2026 mencapai 628.050 ton.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 317.925 ton atau 50,62 persen telah disalurkan melalui BUMN, sementara sisanya masih melalui jalur non-BUMN.

Penyaluran melalui BUMN didominasi oleh Bulog sebanyak 245.856 ton atau 39,15 persen dari total DMO, sedangkan ID Food menyalurkan 72.069 ton atau 11,48 persen.

Pemerintah menilai peningkatan distribusi melalui BUMN dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga Minyakita di tingkat konsumen. Meski demikian, rata-rata harga Minyakita nasional masih berada di atas HET.

Data Kemendag menunjukkan harga Minyakita pada minggu kedua Juni 2026 berada di kisaran Rp16.355 per liter. Meski masih melampaui HET, angka tersebut telah menurun dibandingkan beberapa bulan sebelumnya yang sempat menembus Rp17 ribu per liter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan lonjakan piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) tercatat mencapai Rp 110,74 triliun pada akhir 2025. Imaduddin menyebut nilai tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 43,29 triliun.

"Ini piutang PLN kepada pemerintah, bukan utang PLN. Pemerintah yang memiliki tagihan," ujar Imaduddin saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Imaduddin mengatakan persoalan utama yang muncul dari membengkaknya piutang tersebut adalah tekanan terhadap cash flow atau arus kas PLN. Sebagian besar dukungan pemerintah yang seharusnya diterima perusahaan belum berubah menjadi kas dan justru menumpuk sebagai tagihan.

"Masalah intinya ada pada arus kas. Sekitar sepertiga dukungan pemerintah pada 2025 tidak masuk sebagai kas, melainkan menjadi tagihan yang belum dibayarkan. Akibatnya, likuiditas PLN tertekan dan ruang untuk melakukan investasi menjadi semakin sempit," ucap Imaduddin.

Imaduddin menjelaskan kondisi tersebut memang tidak secara langsung menjadi penyebab pemadaman listrik. Namun, lanjut dia, keterbatasan kas dapat memperbesar risiko gangguan pasokan listrik karena mempersempit kemampuan PLN dalam menjalankan operasional secara optimal.

"Ketika kas PLN tertahan dalam bentuk piutang, ruang perusahaan untuk pengadaan energi primer dan pemeliharaan pembangkit menjadi lebih terbatas," lanjut Imaduddin.

Dia menilai persoalan tersebut bersifat struktural karena sistem ketenagalistrikan nasional masih sangat bergantung pada batu bara. Imaduddin menyampaikan ketergantungan ini membuat PLN terus menghadapi persoalan harga batu bara melalui skema domestic market obligation (DMO).

"Selama sistem masih bergantung pada batu bara, PLN akan terus terjebak dalam tarik-menarik harga DMO. Jika harga DMO dinaikkan, pada dasarnya beban biaya hanya berpindah ke neraca PLN. Jadi, kebijakan tersebut tidak benar-benar menyelesaikan masalah," sambungnya.

Oleh karena itu, Imaduddin mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan keuangan PLN. Dia menyebut PLTS tidak memiliki biaya bahan bakar yang berfluktuasi, tidak terikat pada mekanisme DMO, dan biaya operasionalnya relatif lebih stabil.

"Sehingga tidak terus-menerus melahirkan selisih biaya yang pada akhirnya menjadi piutang," ucap dia.

Imaduddin menyoroti adanya paradoks dalam upaya transisi energi nasional. PLN membutuhkan investasi besar untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Namun, di sisi lain, kemampuan investasi perusahaan justru tergerus akibat besarnya dana yang masih tertahan dalam bentuk piutang kepada pemerintah.

"Ironinya, untuk lepas dari batu bara butuh investasi besar, tetapi kemampuan investasi itu tergerus oleh kas yang tertahan dalam piutang," kata Imaduddin.

IDXChannel - Rencana pemerintah untuk menaikkan kewajiban pasokan batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) berpotensi membawa dampak berbeda bagi perusahaan batu bara.

Menurut analisis BRI Danareksa Sekuritas, Senin (22/6/2026), investor perlu mencermati bahwa kenaikan DMO dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni peningkatan porsi pasokan domestik atau kenaikan harga DMO. Keduanya memiliki konsekuensi yang berlawanan bagi emiten.

Saat ini, harga batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri yang disalurkan ke PT PLN (Persero) masih dipatok sebesar USD70 per ton untuk batu bara dengan nilai kalori 6.322 GAR. Harga tersebut belum berubah sejak 2018.

Sementara itu, harga batu bara acuan (HBA) pada akhir Juni 2026 tercatat sebesar USD123,91 per ton.

Dengan demikian, harga DMO saat ini hanya sekitar 56 persen dari harga pasar, dengan selisih mencapai sekitar USD54 per ton.

BRI Danareksa menjelaskan, apabila pemerintah menaikkan porsi DMO di atas ketentuan saat ini sebesar 25 persen, dampaknya akan cenderung negatif bagi produsen yang mengandalkan pasar ekspor.

Pasalnya, sebagian volume batu bara yang sebelumnya dijual dengan harga pasar akan dialihkan ke pasar domestik dengan harga lebih rendah.

"Perubahan ini bersifat mix shift, karena volume ekspor dengan harga sekitar USD124 per ton akan berpindah ke pasar domestik dengan harga USD70 per ton," tulis BRI Danareksa.

Dalam skenario tersebut, emiten dengan porsi ekspor tinggi seperti PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) berpotensi paling terdampak karena sekitar 78-81 persen penjualan mereka berasal dari ekspor.

Sebaliknya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) relatif lebih terlindungi karena sekitar 51 persen penjualannya sudah berasal dari pasar domestik.

Sementara itu, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dinilai lebih resilien karena memiliki portofolio bisnis yang lebih terdiversifikasi.

Namun, kondisi dapat berbeda apabila kebijakan pemerintah lebih mengarah pada kenaikan harga DMO, misalnya dari USD70 menjadi USD80-90 per ton.

Dalam skenario ini, kenaikan harga akan langsung meningkatkan nilai penjualan batu bara domestik yang sudah berjalan dan sebagian besar manfaatnya akan mengalir ke laba perusahaan.

PTBA menjadi emiten yang paling berpotensi menikmati dampak positif karena memiliki basis pasar domestik terbesar.

Sebaliknya, manfaat bagi ITMG dan AADI akan lebih terbatas karena kontribusi penjualan domestik mereka relatif kecil, hanya sekitar 19-22 persen.

Dengan demikian, arah kebijakan menjadi faktor kunci bagi kinerja saham batu bara.

Kenaikan porsi DMO berpotensi menekan produsen dengan eksposur ekspor besar, sementara kenaikan harga DMO justru dapat menjadi katalis positif bagi perusahaan dengan penjualan domestik yang dominan.

BRI Danareksa menilai, perubahan kecil dalam desain kebijakan DMO dapat menghasilkan pemenang dan pecundang yang berbeda di sektor batu bara. (Aldo Fernando)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpeluang merevisi harga batu bara bagi PT PLN (Persero) di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

“Kami lagi menghitung plus minusnya, agar PLN tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” kata Bahlil kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Kementerian ESDM mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Sementara biaya produksi di tambang juga meningkat karena rasio pengupasan tanah atau stripping ratio untuk batu bara kalori menengah disebut sudah berada di kisaran 8 hingga 12 persen.

“Biaya produksinya kan sudah tinggi. Jadi, kami juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah,” ujarnya menambahkan.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan pelaku usaha tambang sebagai pemasok.

Kenaikan harga batu bara untuk PLN tidak bisa dilihat hanya dari sisi beban biaya kelistrikan, tetapi juga dari keberlanjutan pasokan bagi pembangkit.

“Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga harus kami jaga agar mereka tidak rugi,” imbuhnya.

Pemerintah saat ini masih menghitung opsi kebijakan, termasuk kemungkinan insentif atau penyesuaian formula harga acuan. Menteri ESDM menegaskan perhitungan dilakukan agar PLN tidak dirugikan, namun pemasok juga tetap memiliki keekonomian yang wajar.

Di tengah pembahasan tersebut, pemerintah memastikan pasokan listrik tetap aman. Bahlil menyebut kendala batu bara tidak sampai menimbulkan risiko pemadaman listrik.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada rencana pemadaman listrik ke depan.

“Insya Allah nggak,” kata Bahlil saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Bahlil bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membahas strategi untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat berjalan secara maksimal. Salah satu pembahasan terkait skema pembayaran kompensasi dan subsidi kepada PT PLN (Persero) agar perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk memasok listrik.

“Jadi, secara umum, sudah dibahas tadi, nggak ada masalah,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sejauh ini, PLN telah mengamankan kontrak sebesar 134 juta ton sehingga kekurangannya hanya sekitar 20 juta ton.

Menteri ESDM juga telah membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya. “Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Bahlil, PLN terkendala memenuhi kebutuhan batu bara berkalori sedang karena harga jual kepada PLN relatif rendah. Perusahaan menjual batu bara kepada PLN dengan mengacu pada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 70 dolar AS per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar 121,83 dolar AS per ton.

Terkait permasalahan tersebut, Bahlil mengaku telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.

“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi udahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PT PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya.

“Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026) lalu.

Bahlil menjelaskan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLN dengan total volume sekitar 190 juta ton.

“Dari 190 juta ton, yang sudah dilakukan konfirmasi sekitar 150–160 juta ton dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton,” ucap Bahlil.

Dengan kondisi tersebut, dari 154 juta ton batu bara yang dibutuhkan PLN, sebanyak 134 juta ton sudah memiliki kontrak. “Berarti kan tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” ucap Bahlil.

Akan tetapi, Bahlil mengakui PT PLN (Persero) masih terkendala memenuhi kebutuhan batu bara berkalori sedang karena harga jual kepada PLN relatif rendah. “Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta (ton) itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus,” ujar Bahlil.

Sementara itu, lanjut Bahlil, batu bara berkalori sedang semakin terbatas, sedangkan harga jual dari perusahaan batu bara kepada PLN tergolong murah. Perusahaan menjual batu bara kepada PLN dengan mengacu pada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 70 dolar AS per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar 121,83 dolar AS per ton.

“Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” kata Bahlil.

Terkait permasalahan tersebut, Bahlil mengaku telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.

“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi udahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” kata Bahlil.

Dinamika tata niaga komoditas turunan kelapa sawit kembali mendapat pengawalan ketat. Kementerian Pertanian (Kementan) merapatkan barisan pengawasan untuk mengamankan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng dari incaran para spekulan dan mafia pangan.

Langkah ini krusial bagi investor dan korporasi agribisnis guna memastikan stabilitas operasional dan kepatuhan distribusi. Inspektur Jenderal Kementan, Irham Waroihan, mengungkapkan bahwa setiap kebijakan strategis negara kerap dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan ilegal.

"Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah, termasuk dalam tata niaga minyak goreng," ujar Irham melalui keterangan pers Kementan, Kamis (28/5/2026).

Untuk memitigasi hal tersebut, Kementan memperkuat pengawasan hulu-hilir bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Irham memperingatkan bahwa setiap temuan penimbunan atau manipulasi harga akan langsung ditindak tegas.

"Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak," tambahnya.
Sebelumnya, Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sempat anjlok drastis di sejumlah daerah membuat pemerintah bergerak cepat untuk meredam keresahan petani dan pelaku usaha sawit nasional. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan negara tidak akan membiarkan petani sawit merugi akibat gejolak pasar dan ketidakpastian kebijakan ekspor baru.

Kementerian Pertanian langsung menggelar rapat koordinasi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Apkasindo, dan Satgas Pangan Polri di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Pertemuan itu dilakukan setelah muncul kekhawatiran terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Sudaryono menyebut penurunan harga TBS saat ini lebih banyak dipicu efek psikologis akibat ketidakpastian dan belum meratanya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme kebijakan ekspor baru. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan menahan penyesuaian harga pembelian sawit di tingkat petani.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan harga TBS petani swadaya kini terpuruk di kisaran Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram atau turun sekitar Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.

“Harga CPO global sedang bagus. Jika dikonversi ke rupiah rata-rata sekitar Rp18 ribu. Seharusnya harga dalam negeri berada di kisaran Rp15.800, tetapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu. Tidak masuk akal harga TBS petani jatuh sedalam ini,” ujar Gulat kepada wartawan usai rapat koordinasi di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (26/5/2026).