Bisnis.com, JAKARTA - Pada 10 Zulhijah 1447 H atau 27 Mei 2026, umat Islam menggelar perayaan ritual kurban. Tampaknya agak berbeda dengan perayaan Iduladha tahun lalu. Tahun ini ibadah penyembelihan hewan kurban digelar di tengah bangsa ini menghadapi ujian berat tekanan ekonomi domestik.

Beratnya tekanan ekonomi ditandai dengan dua indikator utama yaitu laju pelemahan rupiah yang makin dalam di pasar valuta asing serta ambruknya indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal.

Penyembelihan hewan kurban (al-udhhiyyah) seperti, kambing, domba, sapi/kerbau pada hari Iduladha, dan ditambah 3 hari tasyrik, merupakan inti ibadah kurban. Setiap hewan yang disembelih menuntut ‘pengorbanan’ harta. Misalnya kambing seharga Rp3 jutaan dan sapi seharga Rp22 jutaan.

Hal itu berarti berkurban identik dengan 'berkorban'. Sebab, pekurban (shohibul-qurban) hanya memperoleh sebagian kecil manfaat daging kurban dibandingkan ‘pengorbanan’ uang untuk pengadaan hewan kurban tersebut. Interpretasinya, dalam setiap penyembelihan hewan kurban terdapat nilai-nilai luhur pengorbanan.

Oleh karena itu, ibadah kurban di masa bangsa menghadapi masalah berat tersebut diharapkan menjadi spirit dan motivasi para pemangku kepentingan, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ‘berkorban’ menyingkirkan gengsi sektoral kelembagaan.

Keempat lembaga tersebut diharapkan bersatu padu menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk menyelamatkan rupiah dari keterpurukan. Tak ketinggalan, segenap warga bangsa turut serta meringankan beban negara, misalnya tidak melakukan aksi borong dolar AS secara berlebihan demi cuan hasil spekulasi, kecuali untuk kepentingan lindung nilai (hedging).

Pemerintah sebagai aktor utama ‘aksi’ penyelamatan rupiah dituntut ‘berkurban’ menekan belanja pemerintah yang dinilai tidak produktif, dan menciptakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang maki melebar.

Sebab, kerap kali untuk mengatasi defisit fiskal tersebut dengan jalan yang paling mudah dan pragmatis, yakni menambah utang pemerintah. Padahal utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 sudah menembus Rp9.920,42 triliun, dengan bunga pinjaman mencapai Rp599,4 triliun.

Sementara itu, utang yang segera jatuh tempo mencapai Rp833,96 triliun, angka ini meningkat sebesar 8,6% dari proyeksi 2025. Berarti beban bunga tersebut mencapai 16,7% dari total belanja negara. Kondisi ini mengindikasikan tingginya tekanan terhadap fiskal domestik.

PENGORBANAN

Bercermin dari spirit berkurban tersebut, diharapkan bisa membangkitkan kesadaran para pemangku kepentingan. Semua kekuatan lembaga negara yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berjibaku menahan laju depresiasi rupiah yang sangat mengkhawatirkan.

KSSK dituntut mengorbankan segenap sumber daya yang dimiliki demi secepatnya menyelamatkan rupiah dari tekanan yang makin berat. Setidaknya terdapat sejumlah ragam pengorbanan yang bisa dilakukan secara simultan.

Pertama, pemerintah dituntut berkorban menekan anggaran kebijakan populis, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan (Kopdeskel) merah putih yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah. Namun, multiplier effect-nya tidak siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nyaris semua lembaga rating global seperti MSCI, Moody’s, Fitch, S&P mereviu Indonesia sebagai negara yang menghadapi kerentanan perekonomian, karena kebijakan dan program pemerintah yang dinilai kurang produktif.

Demikian pula program Kopdeskel Merah Putih yang banyak pihak menilai terburu-buru. Hal ini lantaran ribuan bangunan (fisik) yang harus selesai tahun ini. Sementara di sisi permodalan, dan kesiapan beroperasi belum cukup terukur.

Kedua, berkorban untuk berbagi beban (burden sharing). Pemerintah dan BI berkonsolidasi dalam berbagi beban utang dan bunganya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai penerbit SBN, dan BI yang menyerap SBN tersebut. Sebaiknya transaksi burden sharing di lakukan di pasar sekunder, dan tidak dilakukan berulang kali.

Ketiga, korporasi (eksportir) berkorban tidak menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di sektor keuangan luar negeri seperti, AS, Singapura, Swiss. Melainkan meletakkan DHE di perbankan Himbara, terutama DHE sumber daya alam (SDA).

Dalam hal itu eksportir SDA wajib menempatkan DHE di bank Himbara minimal dalam jangka waktu 12 bulan, dan minimal mengonversi 50% ke rupiah dari total DHE. Sehingga diharapkan dengan peraturan pemerintah ini cadangan devisa negara mencukupi untk menahan laju depresiasi rupiah.

Keempat, warga bangsa berkorban tidak menempatkan kekayaan likuidnya di sektor keuangan luar negeri. Hal ini mengingat pada kuartal I/2026 pos investasi lainnya mengalami defisit US$7,80 miliar atau setara Rp138,29 triliun (asumsi kurs Rp17.730 per dolar AS). Pos investasi lainnya itu berupa simpanan, pinjaman, kredit perdagangan, uang muka, serta aset dan kewajiban keuangan lain antara Indonesia dan luar negeri. Hal ini mengonfirmasikan, banyak warga RI yang menaruh uang di luar negeri.

Kelima, BI berkorban tidak hanya sekedar operasi pasar yang menguras devisa negara, tetapi dituntut pula menciptakan instrumen kebijakan baru yang mampu membuat rupiah kembali perkasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat 11 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2025 hingga 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus pun menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras.

Akhmad mengatakan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin. Indonesia juga menempati posisi ke 109.

Kondisi tersebut diperparah oleh anomali integritas di berbagai daerah yang harus menjadi catatan bagi kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.

"Sepanjang 2025-2026 ada 11 OTT, dengan berbagai macam kasus dan operandi. Ini alarm keras bagi kita semua," katanya dalam acara Peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026).

Adapun, menurutnya dalam memberantas masalah korupsi, harus dilakukan dari akarnya. Dibutuhkan sinergi antar lembaga.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi.

"Pendidikan anti korupsi menciptakan ketebalan komunal. Ini disiplin sejak usia dini, sejak masa PAUD dan sekolah dasar. Di usia ini lah karakter akan terbentuk, nilai-nilai integritas akan mendarah daging," ujarnya.

Kemendagri pun menginstruksikan agar terdapat regulasi turunan di daerah berupa Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan instruksi teknis lainnya. Tujuannya untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia.

Kemendagri pun meminta Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hasil implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui platform milik KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah beberapa kali menjalankan OTT ke sejumlah pihak, termasuk tingkatan gubernur dan bupati. Kasusnya beragam, mulai dari suap hingga pemerasan yang yang mengancam jabatan seseorang.

Pada Agustus tahun lalu, KPK misalnya melakukan OTT dan mengamankan 12 orang, salah satunya Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

Pada Desember 2025, KPK pun melaksanakan giat tertangkap tangan di wilayah Lampung Tengah dengan mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. KPK menetapkan Ardito sebagai tersangka berserta empat pihak lainnya.

Pada April 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK. Gatut diduga menerima uang senilai Rp2,7 miliar dari sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Bisnis.com, MEDAN – Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) resmi mengukuhkan Jimmy Ardianto sebagai Kepala Kantor Perwakilan (KPw) LPS Wilayah I Medan, Senin (4/5/2026).

Eks Sekretaris Lembaga di LPS pusat tersebut menggantikan Muhamad Yusron yang menjabat sejak LPS berkantor di Medan pada Mei 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menyampaikan bahwa LPS terus memperkuat perannya untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan fondasi utama dalam industri keuangan. Hal ini tampak dari cakupan perlindungan LPS bagi nasabah di Medan yang mencapai 99,9% dari total 28,78 juta rekening.

Kepada Kepala KPw LPS I Medan yang baru dikukuhkan, Farid berpesan agar menjadikan sinergi sebagai landasan utama kerja. Apalagi melihat peran strategis Sumut dalam perekonomian nasional yang berkontribusi hingga 5,19% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, tertinggi di Pulau Sumatra. Apalagi, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Sumut hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp340,68 triliun.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, di samping meningkatkan edukasi terkait syarat penjaminan simpanan, memahami dinamika wilayah Sumatera yang luas, dan menjaga standar pelayanan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat,” jelas Farid.

Senada, Gubernur Sumut yang hadir dalam pengukuhan Jimmy Ardianto sebagai Kepala KPw LPS I Medan menekankan pentingnya peran LPS dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga masyarakat merasa aman menyimpan uangnya di bank.

Bobby juga menegaskan perlu kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Sumut, termasuk dengan memperhatikan kearifan lokal dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut.

“Tugas LPS bukan hanya soal teknis penjaminan saat ada bank yang tidak sanggup lagi, tapi bagaimana memperkenalkan diri melalui program-program yang edukatif. Masyarakat harus tahu bahwa uang mereka aman karena ada LPS yang menjamin,” kata Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengumumkan delapan program Quick Wins yang ditargetkan tuntas dalam 100 hari kerja pertama direksi baru sebagai upaya meningkatkan respons layanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut karena dinilai menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar inovasi layanan.

“Ini langkah yang sangat bagus dan positif, karena menjadikan masyarakat sebagai basis utama dalam instrumen inovasi yang dilakukan” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Sebagai informasi, delapan Quick Wins tersebut terdiri atas empat program Customer Centric dan empat program Collaborative. Program Customer Centric dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan melalui penyerapan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, program Collaborative dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Quick Wins Respons Cepat Solutif adalah layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) selama 24 jam. Layanan ini mencakup sejumlah kebutuhan prioritas peserta yang ditargetkan dapat direspons dalam waktu kurang dari lima menit, seperti penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan JKN, serta perubahan data.

Menurut Tulus, penyediaan layanan PANDAWA selama 24 jam tersebut dinilai mampu menjawab mayoritas kebutuhan peserta JKN, terutama dalam hal kemudahan akses layanan administrasi secara cepat dan praktis.

Namun demikian, ia menilai sinergi antarlembaga masih perlu diperkuat, khususnya terkait proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Upaya edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar pemahaman mengenai tugas dan kewenangan masing-masing instansi semakin jelas.

“Di sisi lain perlu diperkuat juga sinergi antarlembaga. Misalnya terkait reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), diharapkan upaya edukasi juga perlu digalakkan baik oleh Kementerian Sosial maupun dari BPJS Kesehatan supaya masyarakat memahami tupoksi masing-masing instansi,” kata Tulus.

Ia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja direksi baru BPJS Kesehatan. Program Quick Wins diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

“Rumah sakit agar benar-benar memanusiawikan pelayanan peserta BPJS Kesehatan, memperbaiki infrastruktur, sumber daya manusia, dan proses bisnis rumah sakit, sebab itulah yang menjadi kebutuhan dan keluhan peserta BPJS Kesehatan. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa lebih sering ‘menyapa’ peserta dalam berbagai kesempatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan sebanyak 16 orang tersangka terkait kasus pidana cukai. Sejumlah kasus juga ditindak dengan pengenaan denda senilai Rp8,04 miliar.

Upaya penindakan maupun pengawasan tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta sejak Januari sampai dengan November 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa bahwa langkah-langkah pengawasan Bea Cukai menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keamanan masyarakat dan kesehatan ekonomi bangsa.

"Kami memastikan setiap tindakan yang dilakukan kembali pada tugas dan fungsi Bea Cukai, yakni melindungi masyarakat dari barang berbahaya serta menjaga iklim usaha nasional dan penerimaan negara. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pengamanan ini,” ujarnya dikutip melalui siaran pers, Rabu (10/12/2025).

Berdasarkan catatan Kanwil Bea Cukai Jakarta, kinerja penindakan khusus bidang kepabeanan mencapai 885 penindakan dengan komoditas utama berupa obat-obatan dan kosmetik, barang pornografi, makanan dan minuman, elektronik, dan bahan kimia.

Dari penindakan tersebut, otoritas menyebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp2,62 miliar.

Sementara itu, di bidang pengawasan cukai, sebanyak 1.094 penindakan telah dilaksanakan dengan jutaan barang bukti yang diamankan. Barang-barang yang harusnya dikenai pita cukai dan telah ditindak oleh otoritas meliputi 41 juta batang rokok ilegal, 16.323 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 3.556 liter etil alkohol, dan 11,25 liter hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

Total nilai barang sebesar Rp71,41 miliar dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp37,64 miliar.

Adapun sebagai tindak lanjut terhadap proses tindak pidana di bidang cukai, saat ini telah dilakukan penyidikan dengan menetapkan 16 tersangka serta penyelesaian perkara dengan pengenaan denda senilai Rp8,04 miliar.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Akhmad Rofiq menyebut pihaknya melancarkan Operasi Macan Kemayoran yang terus menjadi call sign utama dalam upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Di luar penindakan barang kena cukai (BKC) ilegal, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga menyebut telah menggagalkan penyelundupan narkoba. Sepanjang 2025, bersama dengan Polri, BNN dan BPOM telah melakukan 78 kali penindakan bersama.

Total barang bukti yang didapatkan yakni 162,6 kilogram berupa berbagai jenis narkoba, meliputi 40,5 kg sabu, 30,7 kg ganja, dan 43.772 butir ekstasi. Bea Cukai mengeklai 284.534 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba, sekaligus menghemat biaya rehabilitasi negara hingga Rp250,8 miliar.

Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, Kanwil Bea Cukai Jakarta hingga akhir November 2025 telah menyetorkan penerimaan bea masuk dan cukai Rp3,18 triliun. Tidak hanya itu, kanwil Jakarta juga menyetorkan penerimaan pajak dalam rangka impor sebesar Rp8,22 triliun.

Realisasi tersebut telah mencapai 94,78% dari target penerimaan tahun berjalan dan sampai dengan akhir tahun proyeksi capaian akan melebihi 100%.

Sinergi tidak hanya dilakukan Bea Cukai dengan kementerian/lembaga lain, namun juga dengan antarunit di bawah Kemenkeu. Dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Jakarta, Bea Cukai turut memusnahkan barang hasil penindakan yang telah berstatus Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).

Barang yang sudah berstatus BMN melalui mekanisme perampasan itu meliputi 13,4 juta batang rokok senilai Rp16,2 miliar dengan potensi kerugian negara Rp10,5 miliar yang dihitung dari nilai cukai dan pajak rokok.

Selain itu, turut dimusnahkan 19.511 botol MMEA (12.864,82 liter) dengan nilai Rp9,9 miliar dan potensi kerugian negara Rp21,1 miliar yang dihitung dari nilai cukai, bea masuk, PPN dan PPh.

"Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk terus bekerja sama menjaga Indonesia dari ancaman barang ilegal. Pengawasan yang kuat hanya bisa berjalan jika dibarengi kepatuhan dan dukungan publik. Bea Cukai akan terus berdiri di garda depan untuk memastikan keamanan dan kesehatan bangsa,” tutup Dirjen Djaka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih melambat dibandingkan dengan kredit korporasi maupun konsumsi rumah tangga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi ini disebabkan oleh sikap kehati-hatian perbankan di tengah risiko tinggi di segmen UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pada September 2025, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 0,23% secara tahunan (year-on-year). Padahal menurut data OJK, kredit korporasi tumbuh signifikan sebesar 11,53%.

“Hal ini antara lain disebabkan fokus perbankan sekarang lebih pada kualitas kredit UMKM, terutama terkait dengan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, dikutip Sabtu (9/11/2025).

Dian menjelaskan bahwa sejumlah bank cenderung berhati-hati menyalurkan pembiayaan baru karena menilai segmen UMKM memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan segmen lain. Meski demikian, OJK telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong percepatan kredit UMKM melalui regulasi baru.

“Dengan regulasi baru, yakni POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, perbankan akan memperoleh kemudahan dalam memproses dan menyalurkan kredit UMKM untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan,” jelasnya.

Dian menambahkan, OJK akan mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif bersama lembaga-lembaga terkait guna membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat. Upaya ini mencakup sinergi dengan pemerintah, lembaga penyalur kredit, serta lembaga pengembangan usaha.

“Bank-bank juga perlu menyesuaikan proses dengan mempermudah persyaratan dan mempercepat proses kredit, serta menawarkan produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM,” ujarnya.

Meski begitu, Dian menekankan bahwa perbankan tetap wajib menjalankan prinsip kehati-hatian mengingat dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit merupakan dana masyarakat.

"Jangan lupakan, bank-bank beroperasi dengan dana masyarakat dan bukan dengan dana pribadi atau pinjaman," tegasnya.

Lebih jauh, OJK juga mendorong peningkatan kapabilitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, pencatatan keuangan yang baik, digitalisasi, serta perluasan akses pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh terpidana TB, pelaku penggelapan pajak yang telah divonis bersalah. Kasus ini kini resmi dibawa ke pengadilan.

Terpidana TB diketahui menjalankan berbagai skema pencucian uang atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain dengan menempatkan uang tunai ke sistem perbankan, mengonversi ke mata uang asing, mentransfer dana ke luar negeri, serta membelanjakannya dalam bentuk aset.

Sebagai bagian dari proses hukum, aset senilai sekitar Rp58,2 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana pajak telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan, meliputi uang dalam rekening bank, obligasi, kendaraan, apartemen, dan bidang tanah.

TB sebelumnya terbukti sebagai salah satu beneficial owner dari Wajib Pajak PT UP. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 19 September 2024. TB dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp634,7 miliar.

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah MA membatalkan vonis bebas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Agustus 2023. Pengungkapan kasus TPPU menjadi tindak lanjut dari vonis tersebut, menyusul penelusuran aset hasil kejahatan pajak yang dilakukan lintas yurisdiksi.

DJP menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi lintas lembaga penegak hukum, dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepolisian (Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Upaya itu turut didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu, DJP juga berkoordinasi dengan otoritas perpajakan dari Singapura, Malaysia, British Virgin Islands, dan sejumlah negara lainnya, mengingat adanya transaksi keuangan lintas negara dalam perkara ini.

Untuk menindaklanjuti hasil penyidikan, DJP menempuh mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan pemerintah Singapura. Langkah ini ditempuh untuk meminta penyitaan aset dan dana yang diduga disembunyikan oleh terpidana TB di luar negeri.

Mekanisme MLA tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi sekaligus memperkuat kerja sama internasional dalam pemulihan aset negara yang berasal dari tindak pidana perpajakan.

DJP menegaskan, kolaborasi penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen menjaga penerimaan negara dan menegakkan keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

"Tidak ada ruang bagi pelaku tindak pidana pajak untuk menikmati hasil kejahatannya, dan seluruh langkah penegakan hukum ini diambil demi memastikan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berintegritas," ujar Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Pusat Muktia Agus Budi Santosa dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).