ANTARTIKA - Sebuah fragmen fosil, yang terlupakan di dalam laci penyimpanan selama hampir 40 tahun, baru saja diidentifikasi sebagai fosil dinosaurus pertama yang pernah ditemukan.

Tulang belakang fosil ini ditemukan pada tahun 1985 oleh ekspedisi dari British Antarctic Survey (BAS). Namun, pada saat itu,para ilmuwanpercaya bahwa itu hanyalah tulang reptil besar.

Baru setelah puluhan tahun tersimpan, spesimen tersebut menarik perhatian Mark Evans, seorang paleontolog dan manajer koleksi geologi di BAS.

"Ini terlihat sangat tidak biasa. Saya hanya perlu memastikan apakah ini memang seperti yang saya duga," kata Evans kepada CNN pada 30 Juni.

Analisis mengungkapkan bahwa ini adalah tulang belakang dari Titanosaurus – kelompok dinosaurus sauropoda herbivora berleher panjang, termasuk beberapa yang terbesar yang pernah hidup di Bumi.

Menurut Museum Sejarah Alam di London, Titanosaurus dewasa biasanya memiliki berat sekitar 15 ton. Individu terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang sekitar 37 meter dan berat hingga 63,5 ton.

Namun, tulang belakang yang baru diidentifikasi tersebut, dengan diameter hanya sekitar 10 cm, kemungkinan milik seekor hewan muda atau hewan dewasa berukuran kecil, dengan perkiraan panjang tubuh 6-7 meter.

Peneliti Matthew C. Lamanna mengatakan: "Fragmen tulang ini telah tersimpan di lemari arsip selama beberapa dekade hingga penelitian baru mengungkap sifat aslinya. Ini adalah bukti langka bahwa dinosaurus berleher panjang pernah hidup di Antartika."

Peneliti Paul Barrett juga berkomentar: "Sekilas, ini hanyalah fosil biasa. Tetapi fosil ini memiliki tempat khusus dalam sejaraheksplorasiAntartika karena ini adalah fosil dinosaurus pertama yang pernah ditemukan di benua ini."

Menurut para peneliti, dinosaurus dengan tulang belakang ini hidup sekitar 82 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Cretaceous. Pada waktu itu, Antartika sama sekali berbeda dari bentang alam es yang kita lihat sekarang.

"Selama masa hidup spesies ini, Antartika ditutupi oleh hutan beriklim sedang yang rimbun, yang menyediakan sumber makanan berlimpah bagi herbivora raksasa ini," kata peneliti Barrett.

Replika kerangka dinosaurus Titanosaurus, dengan panjang sekitar 37 meter, dipamerkan di Museum Sejarah Alam Amerika di New York. - Foto: Museum Sejarah Alam Amerika

Saat ini, sebagian besar Antartika tertutup es, sehingga jumlah fosil yang ditemukan terbatas. Namun, para ilmuwan percaya bahwa hal ini dapat berubah seiring dengan terus mencairnya es akibat perubahan iklim.

"Sangat mungkin masih ada banyak spesies dinosaurus lain yang menunggu untuk ditemukan di Antartika. Seiring mencairnya es, kita mungkin akan menemukan lebih banyak bukti ekosistem beragam yang pernah ada di sana," kata Barrett.

Selain itu, penelitian baru ini juga membantu menjelaskan bagaimana dinosaurus bermigrasi antar benua di Belahan Bumi Selatan.

Samantha Beeston, seorang mahasiswa PhD di bidang paleontologi di University College London, mengatakan bahwa selama periode Cretaceous, Antartika masih merupakan bagian dari superbenua Gondwana.

Oleh karena itu, penemuan baru ini menunjukkan bahwa kerabat dekat spesies Titanosaur bermigrasi antaraAmerikaSelatan dan Australia melalui Antartika.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Forest Stewardship Council (FSC) memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat jangka panjang yang diberikan hutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama itu mencakup peningkatan integrasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia dan sertifikasi FSC.

Ia mengatakan, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola kehutanan, serta memperluas peluang pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pendekatan nasional dan internasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha berbasis kehutanan,” kata Laksmi.

Ditjen PHL dan FSC memperkuat tata kelola kehutanan di Indonesia melalui pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC.

Audit gabungan memungkinkan dua atau lebih sistem pengelolaan dinilai secara bersamaan oleh satu tim auditor dalam satu proses audit, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya serta menghindari duplikasi proses, tanpa mengurangi kredibilitas maupun integritas masing-masing sistem sertifikasi.

Ia menjelaskan, ruang lingkup MoU ini mencakup pengembangan mekanisme audit gabungan mulai dari hutan hingga eksportir dan importir, peningkatan kinerja pengelolaan hutan, penyelarasan remedy framework dalam rangka pencapaian target Forestry and Other Land Use/FOLU Net Sink 2030.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring dan promosi pengelolaan hutan berkelanjutan, pertukaran data dan informasi pasar, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia yang memenuhi standar SVLK dan FSC.

“Kami berharap pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC dapat mendorong peningkatan tata kelola kehutanan serta memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk-produk hasil hutan Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi para pengelola hutan lestari di Indonesia,” ujar Laksmi.

Sementara itu, Direktur Jenderal FSC International Subhra Bhattacharjee menegaskan kemitraan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen global FSC untuk menunjukkan nilai dan manfaat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

“Melalui pengembangan mekanisme audit gabungan SVLK-FSC, kami menyelaraskan berbagai upaya yang ada sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha kehutanan Indonesia untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional,” kata Subhra.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadakan program Pendidikan dan Sertifikasi Certified Financial Investigator (CFI) Batch Ke-10 yang ditujukan bagi akuntan publik, serta praktisi hukum dan keuangan yang ingin memperdalam keahlian audit investigatif.

“Jadi workshop sertifikasi ini sudah dilaksanakan selama 9 batch dari 2017 sampai 2024. Kali ini kita melaksanakan workshop sertifikasi untuk batch angkatan ke 10. Jadi, selama kurang lebih 10 tahun terakhir, kita telah mencetak hampir 500 lulusan alumni dan akan bertambah juga pada batch kali ini,” ungkap Ketua Komite Jasa Investigasi IAPI Rizki Damir Mustika dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam proses perikatan investigasi. Kurikulum pelatihan difokuskan pada pemutakhiran peraturan perundang-undangan, perkembangan tren investigasi, proses administrasi, hingga aplikasi teknis di lapangan.

Secara garis besar, penyelenggaraan program Sertifikasi CFI bertujuan untuk meningkatkan kualitas Profesional Akuntan Publik (AP) dalam bidang audit investigatif dan dukungan litigasi, mempersiapkan Akuntan Publik agar andal dalam memberikan keterangan ahli di persidangan, serta memperkuat peran profesi akuntan publik dalam mewujudkan tata kelola yang baik (goodgovernance) dan akuntabilitas publik.

“Tentunya tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dari para akuntan publik, khususnya di bidang investigasi, dan bagaimana kita bisa bersinergi dengan para pihak-pihak yang terkait yaitu aparat penegak hukum, kejaksaan, dan advokat, dan profesi-profesi lainnya dalam membantu mereka untuk melakukan penegakan hukum terutama di bidang finansial investigasi di Indonesia,” kata Rizki.

Ketua Forum Akuntan Investigator Indonesia (FAIr) IAPI periode 2025-2029 Mohammad Mahsun menyampaikan bahwa permintaan pasar terkait jasa investigasi dari tahun ke tahun cukup banyak, sehingga pihaknya bertekad untuk selalu meningkatkan kompetensi dari sisi pengalaman maupun pengetahuan.

“Dari batch yang kita bangun dari tahun ke tahun, saat ini kita selalu improve terhadap materi dan kurikulum, sehingga sesuai dengan permintaan pasar. Pasar kita ada dari aparat penegak hukum dan juga dari penasehat hukum, termasuk dari publik. Itu membutuhkan jasa yang disebut dengan jasa investigasi keuangan,” ujar Mahsun.

Ketua Forum Akuntan Investigator Indonesia (FAIr) IAPI periode 2021-2025 Irwanto menegaskan bahwa tujuan membentuk sertifikasi ini untuk membantu aparat penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan dengan membedah ada atau tidaknya indikasi fraud.

“Berbeda dengan ekosistem yang ada di akuntan publik yang melakukan pemeriksaan urusan pelaporan keuangan, memberikan opini, pendapat. (Kalau yang) ini enggak, ini menyimpulkan ada atau tidak adanya indikasi fraud itu sendiri. Jadi ekosistemnya baru,” ucap dia.

Pada tiga hari pertama, peserta dibekali materi klasikal di dalam kelas yang mencakup metodologi, teknik, dan strategi pemeriksaan investigatif; penghitungan kerugian keuangan; pelaporan pemeriksaan investigatif; serta peran akuntan publik dalam proses penegakan hukum. Pada hari keempat, para peserta akan menjalani evaluasi berupa ujian tertulis dan ujian wawancara, yang dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman (sharingsession).

Sebagai puncak kegiatan sekaligus tahap akhir di hari kelima, peserta diwajibkan mengikuti role play (simulasi) persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam simulasi ini, peserta CFI akan mempraktikkan langsung peran sebagai Pemberi Keterangan Ahli di hadapan majelis hakim. Metode ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis mengenai dinamika persidangan, teknik penyampaian keterangan ahli, tata cara menjawab pertanyaan, serta kemampuan mempertahankan argumen secara konsisten dan meyakinkan di bawah sumpah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah mobilitas Jakarta yang nyaris tak pernah berhenti, pantauan indeks kualitas udara melalui gawai maupun layar informasi di berbagai fasilitas publik kini menjadi pemandangan yang semakin akrab

Di balik angka-angka real-time yang terus bergerak itu, tersimpan pergeseran besar karena isu lingkungan kini telah bertransformasi menjadi salah satu poros utama pembangunan nasional.

Melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, Indonesia berkomitmen memangkas emisi secara mandiri sebesar 31,89 persen dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Angka ini telah menjelma menjadi cetak biru taktis yang secara fundamental menata ulang lanskap ekonomi masa depan.

Poros utama dari kepemimpinan hijau ini dibuktikan secara konkret melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan dalam kerangka Indonesia'sFOLU Net Sink 2030. Melalui rencana strategis ini, Indonesia menargetkan sektor hutan dan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) sudah mampu menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Peran sektor ini sangat strategis karena diproyeksikan menanggung sekitar 60 persen dari total upaya mitigasi nasional dengan target penurunan emisi mencapai 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Target tersebut bukan sekadar ambisi di atas kertas. Berdasarkan capaian 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi hingga 875,7 juta ton karbon dioksida ekuivalen, atau sekitar 42 persen dari proyeksi awal nasional.

Keberhasilan itu didorong oleh restorasi ekosistem gambut dan mangrove dalam skala besar yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pemulihan ekosistem tropis dunia.

Komitmen di tingkat kebijakan ini menemukan bukti kuatnya saat menengok situasi di lapangan. Melalui pengetatan pengawasan di sektor kehutanan, angka deforestasi nasional berhasil ditekan hingga 23,01 persen, mengembalikan lahan seluas puluhan ribu hektare ke fungsi alaminya.

Realitas tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai kesiapan Indonesia memimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global. sekaligus mengawal transisi dari ambisi menuju implementasi nyata.

Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan tata kelola kehutanan, penegakan hukum tanpa kompromi, serta pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Indonesia ingin memimpin transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui solusi berbasis alam yang kredibel sekaligus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan ekologis tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang dapat diukur hasilnya.

Upaya menjaga hutan pun berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 33 ribu hektare sebagai bentuk perluasan akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari.

Kebijakan ini berhasil membalik cara pandang lama yang sering kali menjauhkan warga lokal dari ruang hidupnya demi alasan konservasi. Melalui pendekatan baru, masyarakat justru dirangkul menjadi aktor utama yang diberi hak sekaligus tanggung jawab menjaga hutan sembari memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Ketika warga mulai memetik nilai ekonomi dari budi daya madu, kopi agroforestri, hingga pengelolaan ekowisata, cara pandang mereka terhadap hutan pun ikut berubah total.

Pohon-pohon tidak lagi dilihat sebagai kayu gelondongan yang siap ditebang untuk uang cepat, melainkan sebagai aset masa depan yang harus dijaga bersama karena memberikan penghidupan jangka panjang.

Di sinilah roda ekonomi ramah lingkungan di tingkat desa mulai berputar, membuktikan bahwa kelestarian alam bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bursa karbon

Sebagai wujud kedaulatan finansial di sektor pembiayaan inovatif, Indonesia juga tidak lagi menunggu uluran dana global yang kerap berjalan lambat dan bersyarat rumit.

Pemerintah menumbuhkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai infrastruktur mandiri guna memobilisasi modal hijau global dari posisi tawar lebih setara. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, bursa karbon nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir April 2026, nilai transaksi akumulatifnya mencapai Rp93,75 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh volume perdagangan sebesar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen dengan partisipasi 155 perusahaan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

Namun, keberhasilan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh besarnya transaksi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap kualitas datanya. Seperti halnya pasar saham yang bergantung pada kredibilitas laporan keuangan perusahaan, pasar karbon hanya akan dipercaya apabila setiap kredit karbon memiliki integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim agar selaras dengan ketentuan Pasal 6 Paris Agreement. Melalui sistem tersebut, setiap kredit karbon dapat ditelusuri, memiliki standar kualitas yang jelas, serta terhindar dari risiko penghitungan ganda.

Di level diplomasi global, Indonesia kini memosisikan diri sebagai negara jangkar yang ikut membentuk arah kebijakan dunia. Dalam berbagai forum multilateral, Jakarta dengan tegas mengubah paradigma hubungan internasional.

Indonesia tidak lagi hadir sebagai pemohon bantuan iklim yang pasif, melainkan melangkah maju sebagai penyedia solusi global utama berbasis hutan.

Narasi baru ini menawarkan sudut pandang esensial bahwa hutan tropis nusantara adalah infrastruktur iklim global yang vital, mirip dengan fungsi stabilitas yang disediakan oleh sistem perbankan pusat terhadap ekonomi dunia.

Melalui posisi tawar yang kuat ini, kompensasi finansial internasional atas perlindungan hutan dipandang sebagai investasi wajib demi menjaga stabilitas seluruh aset ekonomi di atas biosfer bumi, sekaligus menegaskan kepemimpinan hijau Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekologis.

Tantangan di sektor industri domestik, terutama kebutuhan energi masif untuk hilirisasi mineral seperti nikel, kini tidak lagi dipandang sebagai hambatan ekologis, melainkan sebagai ruang lompatan teknologi.

Kondisi ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk melahirkan standar industri baru melalui integrasi kebijakan dekarbonisasi industri berat yang berjalan selaras dengan target sektor kehutanan.

Dengan menerapkan pengawasan rantai pasok yang ketat serta mempercepat peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive, Indonesia berpeluang besar memimpin pasar masa depan sebagai produsen utama komoditas hijau dunia.

Apabila langkah itu berjalan konsisten, produk hilirisasi Indonesia akan memiliki nilai tambah di pasar internasional karena diproduksi menggunakan energi yang lebih bersih serta didukung jaminan bebas deforestasi.

Membangun gerakan iklim dunia pada dasarnya bukan lagi sekadar urusan "bangga-banggaan" karena punya hutan luas atau hebat dalam menyusun target di atas kertas. Pengakuan internasional akan terbangun secara alami seiring dengan makin solidnya harmonisasi kebijakan dari pusat hingga ke tingkat tapak.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Indonesia memiliki modal alam yang berlimpah dan komitmen politik yang kuat untuk menjadi jangkar utama transisi iklim global. Legitimasi kepemimpinan tersebut akan makin kokoh saat visi hijau di panggung global mampu diterjemahkan penuh menjadi akselerasi transisi bersih pada seluruh sektor industri domestik.

Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh meminta seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan membangun komunikasi dengan masyarakat. Hal itu penting untuk memberikan informasi yang akurat bagi warga terdampak bencana di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, terkait dengan fenomena gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang, setelah jalan nasional Bireuen–Takengon putus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.

“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Safrizal mengaku telah berkomunikasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan mendorong BPJN Aceh segera menyampaikan informasi resmi mengenai rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027.

“Informasi itu mencakup tahapan kajian teknis, progres yang dapat dipantau, serta solusi jangka menengah yang sedang disiapkan,” katanya.

Safrizal menyebut informasi tidak cukup hanya melalui media, tetapi harus disampaikan langsung kepada tokoh masyarakat dan warga terdampak. Safrizal juga meminta Pemkab Bener Meriah mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan komunikasi, mengingat kedekatan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

“Warga selama ini mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Posko Wilayah PRR Aceh, kata Safrizal, berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemkab Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pertemuan ini ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat dan hasilnya akan disampaikan terbuka kepada publik.

Tidakhanya itu, Safrizal juga mendorong BPJN Aceh mempertimbangkan pemanfaatan terbatas atas akses yang telah dibuka warga. Jalur tersebut, jika kondisi teknis memungkinkan, dapat digunakan secara terukur untuk mendukung mobilitas ekonomi warga terdekat dan kendaraan ringan sembari menunggu pembangunan permanen.

“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.

Posko Satgas PRR Aceh menegaskan penanganan Enang-Enang memerlukan pendekatan terpadu, tidak hanya aspek teknis konstruksi, tetapi juga memastikan warga terdampak memperoleh informasi yang akurat di setiap tahap pemulihan. Pelibatan aktif masyarakat dengan pendampingan pemerintah daerah disebut sebagai bagian dari pemulihan yang bermartabat.

NEW YORK - Untuk pertama kalinya, Toyota dan Nissan secara terbuka memperingatkan pelanggan Jepang tentang perbedaan tertentu dalam kualitas dan fitur model yang diimpor dari Amerika Serikat, yang mencerminkan kesenjangan standar antara pasar otomotif tersebut.

Menurut mediaJepang, model Toyota Tundra, Toyota Highlander, dan Nissan Murano buatan AS telah mulai didistribusikan di Jepang menyusul perjanjian perdagangan baru yang mempermudah akses kendaraan buatan AS ke pasar tersebut.

Namun, bersamaan dengan produknya, produsen mobil juga mengirimkan pengumuman khusus kepada pelanggan tentang kualitas pembuatan. Pada model Nissan Murano, produsen dengan jelas menyatakan bahwa mobil tersebut dibuat sesuai standar yang ditujukan untuk pasar luar negeri dan memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan standar yang diterapkan pada kendaraan yang dijual di Jepang.

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa pengguna mungkin akan menemui beberapa masalah seperti debu halus pada cat, sisa-sisa sealant, atau celah yang tidak rata pada bodi kendaraan. Nissan menegaskan bahwa faktor-faktor ini tidak memengaruhi kinerja atau keselamatan kendaraan dan pelanggan masih dapat menggunakan kendaraan tersebut secara normal.

Toyota juga mengeluarkan peringatan serupa terkait model Tundra (truk pikap) dan Highlander (SUV) yang diimpor dari AS. Perusahaan menyatakan bahwa cat pada kendaraan ini dirancang untuk memenuhi standar pasar luar negeri, sehingga pengguna mungkin akan melihat beberapa masalah seperti cat yang lebih tipis, perbedaan warna, bekas polesan, atau penyok kecil di permukaan.

Selain masalah kualitas pembuatan, baik Toyota maupun Nissan juga mencatat bahwa beberapa fitur pada kendaraan mereka mungkin tidak berfungsi sepenuhnya di Jepang atau mungkin tidak bersertifikasi untuk mematuhi peraturan setempat. Misalnya, sistem pengenalan rambu lalu lintas, data peta, atau beberapa fungsi bantuan pengemudi pada kendaraan Toyota mungkin tidak dapat digunakan.

Sementara itu, sistem infotainment dan panel instrumen digital pada Nissan Murano hanya mendukung bahasa Inggris,Spanyol, dan Prancis.

Insiden ini menyoroti perbedaan standar penyelesaian akhir di berbagai pasar otomotif. Selama beberapa dekade, konsumen Jepang dikenal karena tuntutan ketat mereka terkait presisi perakitan, kualitas cat, dan penyelesaian produk secara keseluruhan. Bahkan penyimpangan yang sangat kecil pada celah bodi atau permukaan cat dapat menjadi masalah besar bagi pelanggan.

Para ahli percaya bahwa peringatan ini bukan berarti kendaraan yang diproduksi diASberkualitas buruk atau kurang tahan lama. Sebaliknya, peringatan tersebut mencerminkan perbedaan standar penyelesaian antara pasar. Banyak produsen sering menyesuaikan proses pengendalian mutu mereka berdasarkan kebutuhan dan harapan pelanggan di setiap wilayah.

Meskipun demikian, masih dianggap cukup jarang bagi produsen mobil Jepang untuk secara terbuka mengakui perbedaan-perbedaan ini.

Para pengamat percaya bahwa reaksi konsumen Jepang akan menjadi ujian daya saing model-model impor Amerika di salah satu pasar otomotif paling menuntut di dunia.

kita mulai dari yang besar-besar dulu memang supaya lebih mudah menjaga mutunya

Jakarta (ANTARA) - Koalisi global untuk fortifikasi pangan Millers for Nutrition (M4N) menilai pengembangan beras fortifikasi di Indonesia perlu diawali melalui penggilingan padi skala besar agar pengawasan mutu dan implementasi program lebih mudah dilakukan.

"Rice miller (penggilingan padi) itu ada 100 ribu atau lebih. Jadi memang tantangannya cukup besar karena banyak yang kecil-kecil juga. Makanya kita mulai dari yang besar-besar dulu memang supaya lebih mudah menjaga mutunya," kata Anggota Dewan Penasihat M4N Budianto Wijaya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, karakteristik industri penggilingan padi berbeda dengan industri pangan lain yang telah lebih dulu menerapkan fortifikasi wajib, seperti tepung terigu dan minyak goreng.

Ia menjelaskan industri tepung terigu relatif lebih mudah diawasi karena jumlah produsennya terbatas, sedangkan penggilingan padi tersebar luas dengan skala usaha yang beragam.

Budianto mengatakan tantangan tersebut membuat pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi dan sistem pengendalian mutu yang memadai.

Meski demikian, ia menilai tidak terdapat hambatan berarti dari sisi teknologi untuk memproduksi beras fortifikasi di Indonesia.

"Secara teknologi sebetulnya kita siap. Jadi karena ini sudah lama dilakukan di banyak negara. Sebetulnya tidak ada masalah secara teknis," ujarnya.

Menurut dia, tantangan utama saat ini lebih banyak berkaitan dengan penguatan ekosistem industri, termasuk kesiapan produsen fortified rice kernel (FRK), regulator, hingga sistem pengawasan.

Budianto menyebut produsen fortified rice kernel (FRK) atau kernel beras fortifikasi di dalam negeri saat ini masih terbatas. Padahal, bahan tersebut menjadi komponen utama dalam produksi beras fortifikasi melalui proses pencampuran dengan beras sosoh.

Menurut dia, peningkatan kapasitas produsen FRK diperlukan agar pengembangan beras fortifikasi dapat menjangkau lebih banyak penggilingan padi dan mendukung perluasan pasar di masa mendatang, mengingat struktur industri penggilingan padi nasional yang sangat besar dan tersebar.

Selain itu, Budianto menilai sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pengembangan beras fortifikasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

"Pemerintah sudah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah sana," ungkap dia.

Pemerintah telah memasukkan fortifikasi pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah menerbitkan panduan operasionalisasi kebijakan dan regulasi beras fortifikasi untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Sementara dari sisi industri beras, Direktur PT Thara Jaya Niaga Diyan Anggraini mengatakan pelaku industri mulai membangun kesiapan produksi beras fortifikasi melalui kolaborasi dengan penggilingan padi di berbagai daerah.

"Hari ini alhamdulillah sudah 1.700 penggilingan yang berniat untuk menjadi rice mill untuk beras fortifikasi," tutur Diyan.

Menurut dia, penggilingan tersebut tergabung dalam Perkumpulan Penggilingan Beras Bernutrisi Indonesia (P2B Nutrisia) yang dibentuk untuk mendukung pengembangan ekosistem beras fortifikasi sekaligus memperkuat efisiensi distribusi dan produksi di berbagai daerah.

Ia mengatakan keterlibatan penggilingan padi di berbagai wilayah diharapkan dapat memperkuat kesiapan industri sekaligus mempercepat perluasan produksi beras fortifikasi apabila permintaan pasar terus meningkat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini menunjukkan daya saing yang semakin baik. Karena perusahaan sekelas Pertamina memang harus masuk ke situ dan itu penting.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai positif masuknya Pertamina dalam daftar 500 perusahaan di Asia Tenggara atau Fortune Southeast Asia 500.

Dengan pendapatan mencapai 70,89 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan laba 3,35 miliar dolar AS atau naik 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Pertamina menempati posisi ketiga dalam Fortune Asia Tenggara 500 atau di bawah perusahaan trading Singapura Trafigura Group dan raksasa energi Thailand, PTT.

Menurut Kholid capaian Pertamina memperlihatkan peningkatan daya saing BUMN Indonesia pada skala regional, selain itu juga menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut lebih stabil di tengah tantangan global dan ekonomi.

"Ini menunjukkan daya saing yang semakin baik. Karena perusahaan sekelas Pertamina memang harus masuk ke situ dan itu penting,” kata Kholid dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Dia menyatakan penghargaan tersebut merupakan pengakuan bahwa Pertamina telah menjadi perusahaan dengan leverage yang cukup besar.

Artinya, kata dia lagi, BUMN energi itu masuk ke dalam 500 perusahaan dengan kekuatan kapital, revenue yang sangat besar, apalagi jika membandingkan dengan sesama perusahaan migas, dengan posisi Pertamina hanya berada di bawah raksasa energi PTT.

“Dan kita tentu saja bangga dengan masuknya salah satu perusahaan nasional menjadi perusahaan papan atas di Asia Tenggara. Artinya apa? Ya, terus bertumbuh, kan?” kata dia lagi.

Kholid menegaskan, penghargaan itu juga menunjukkan bahwa manajemen Pertamina memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara dua pendulum.

Yaitu sebagai korporasi yang dituntut untuk mencetak laba. Dan di sisi lain sebagai pelaksana dari penugasan pemerintah untuk menjaga ketahanan energi.

“Kalau misalnya penugasannya terlalu ke atas, fungsi profit-seeking-nya turun. Sementara orientasinya pada profit-seeking, penugasannya tentu agak sedikit berkurang. Saya kira keseimbangan ini menjadi fitrah dari BUMN dalam hal ini Pertamina,” katanya.

Karena itulah, dia sependapat, keberhasilan Pertamina menunjukkan bahwa BUMN strategis tersebut dapat menjadi motor ekonomi nasional, menciptakan nilai tambah bagi negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi Asia Tenggara.

Dia mengatakan, Pertamina saat ini sudah menjalankan dengan baik peran pentingnya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional.

"Peran penting Pertamina untuk menjaga keamanan pasok energi seperti penyediaan BBM, penyediaan LPG, penyediaan diesel, itu menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional harus lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Pertamina, ujarnya lagi, juga mampu memasok kebutuhan energi masyarakat, termasuk untuk industri, ekonomi bertumbuh, serta berperan penting untuk menjaga keandalan energi di dalam beberapa tahun ke depan.

Meski begitu, Kholid mengingatkan perlunya melakukan peningkatan profesionalitas, peningkatan kapasitas manajemen, kelembagaan Pertamina di masa datang untuk meningkatkan daya saing di tingkat global.

"Dengan demikian, diharapkan Pertamina bisa naik kelas atau berkinerja lebih baik lagi di masa mendatang," katanya pula.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

BABELAN, iNews.id – BRILink pertama di Huripjaya Babelan menjadi kunci lonjakan usaha fotokopi milik Hendra setelah mendapat dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia. Dari modal terbatas, bisnisnya berubah stabil, berkembang, dan memberi dampak langsung ke ekonomi warga sekitar.

Hendra memulai langkah besar pada 2014 saat mencari tambahan modal untuk membuka usaha alat tulis kantor (ATK), fotokopi, dan cetak foto di Desa Huripjaya, Babelan, Bekasi. Akses pembiayaan cepat dan terjangkau menjadi kebutuhan utama agar rencana usaha bisa berjalan.

“Saya ngajuin KUR yaitu pinjaman awal Rp20 juta untuk membuat usaha ATK, foto copy dan cetak foto. Jadi pinjaman awal itu buat pengembangan usaha,” kata Hendra kepada iNews.id.

Modal KUR tersebut menjadi fondasi awal. Usaha yang dia rintis perlahan membentuk basis pelanggan, layanan bertambah, dan operasional berjalan lebih tertata tanpa tekanan biaya berlebihan.

Perubahan besar terjadi saat dia ditawari menjadi agen BRILink. Keputusan ini menggeser skala usaha dari sekadar layanan fotokopi menuju pusat transaksi keuangan warga sekitar.

“Omset ATK saja itu Rp400.000 kalau dengan agen BRILink itu bisa sampai 600-700,” ujarnya.

Lonjakan omzet ini tak lepas dari statusnya sebagai agen BRILink pertama di wilayah Huripjaya Babelan, terutama kawasan pesisir. Kehadiran layanan tersebut membuka akses transaksi perbankan bagi warga yang sebelumnya harus pergi jauh.

“Menjadi agen BRILink ini pertama ya saya di daerah pesisir di Huripjaya. Itu saya bisa mengajarkan masyarakat produk dari BRILink hingga jadi melek digital. Selain itu juga BRILink kan juga bisa membantu pencairan dana bantuan pemerintah,” kata dia.

Program BRILink dirancang mendekatkan layanan keuangan ke lingkungan pemukiman dan desa. Kehadiran agen di Huripjaya Babelan memperlihatkan peran nyata BRILink sebagai penggerak transaksi harian, mulai dari transfer, pembayaran, hingga penyaluran bantuan.

Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya menilai peran agen BRILink bukan sekadar perpanjangan layanan bank, melainkan pengungkit ekonomi lokal berbasis UMKM.

“BRILink Agen menjadi salah satu strategi BRI dalam memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendekatkan layanan transaksi kepada masyarakat. Melalui jaringan ini, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Di sisi lain, BRILink Agen juga membuka peluang usaha tambahan bagi UMKM, termasuk pemilik pangkalan gas, serta menjadi katalis bagi perputaran ekonomi di lingkungan sekitar,” ungkap Akhmad.

Secara nasional, hingga akhir Maret 2026, jaringan BRILink telah menjangkau lebih dari 1,18 juta agen di 66.450 desa atau melampaui 80 persen total desa di Indonesia. Pada periode sama, layanan ini mencatat lebih dari 252 juta transaksi dengan total volume penjualan Rp420 triliun.

Keberhasilan Hendra memperkuat posisi BRILink dan KUR BRI sebagai kombinasi strategis. Skema pembiayaan terjangkau berpadu dengan layanan digital desa membuka jalan pertumbuhan usaha mikro sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Editor: Reynaldi Hermawan

JAKARTA - Bernostalgia dengan fotografi analog dan film, Lomography kini hadir di Indonesia setelah PT Duta Sukses Indonesia hadir dalam distributor resmi. Peluncuran yang dilakukan di Liberta Cafe and Restaurant, Jakarta menjadi momen penting bagi para pegiat fotografi, komunitas kreatif, dan media.

Kehadiran Lomography di Indonesia semakin melengkapi ekosistem fotografi yang dinamis sejalan dengan tren kebangkitan fotografi film yang digandrungi oleh generasi muda hingga profesional.

"Kami sangat antusias membawa Lomography ke Indonesia. Brand ini bukan sekadar kamera, tetapi sebuah trend culture gerakan kreatif yang mendorong setiap orang untuk mengeksplorasi sisi artistik yang hanya bisa didapat melalui fotografi analog,” ujar CEO PT Duta Sukses Indonesia Denny Tjiusnoyo, belum lama ini.

Lomography dikenal di seluruh dunia sebagai pionir dalam culture/budaya fotografi yang membawa kebebasan berekspresi dalam mengambil foto tanpa perlu terpaku pada kaidah-kaidah baku fotografi pada umumnya. Dengan slogan lomography, don’t think just shoot.

Budaya Lomography tercermin dengan kehadiran kamera-kamera analoq dan instant camera ikonik seperti MC-A, Diana, Fisheye, La Sardina, Instant Automat serta film-film LomoChrome unik yang mampu menghasilkan efek warna khas dan tidak terduga.

Kehadiran produk-produk ini di Indonesia diharapkan dapat menginspirasi lahirnya karya-karya fotografi yang segar dan inovatif.

Para pengunjung yang hadir dalam acara launching dapat merasakan langsung sensasi mengambil gambar dengan berbagai kamera Lomography serta melihat langsung koleksi film-film berwarna seperti LomoChrome Purple dan LomoChrome Metropolis yang terkenal dengan karakter warna uniknya.

Selain itu juga ditampilkan teknik mendevelop film menggunakan Lomo Daylight Developing Tank yang sangat menarik. Acara ini menjadi wadah bagi komunitas fotografi analog untuk bertemu dan berbagi inspirasi.

Ke depannya, perusahaan akan menginisiasi berbagai kegiatan seperti Lomowalk, workshop, dan pameran fotografi untuk memperkuat ekosistem kreatif di Tanah Air.

"Dengan dukungan penuh dari Lomography global dan antusiasme komunitas lokal, kami optimis brand ini akan diterima dengan baik dan menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin bereksperimen dan bersenang-senang melalui fotografi," kata Denny.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti memperluas akses pasar produk dan investasi Indonesia di kawasan Asia Tengah melalui ajang Tashkent International Investment Forum (TIIF) 2026 di Uzbekistan.

Menurut Roro Esti, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu, kehadirannya di forum investasi terbesar di Asia Tengah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia sekaligus memperluas peluang perdagangan dan investasi dengan Uzbekistan serta negara-negara di kawasan Asia Tengah.

Ia mengatakan Indonesia memandang Uzbekistan sebagai salah satu mitra strategis dalam memperluas kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tengah yang memiliki potensi pertumbuhan menjanjikan.

"Kehadiran Indonesia di Uzbekistan tidak hanya untuk mempererat hubungan bilateral, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha Indonesia," sebut Wamendag saat pembukaan forum, yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan produk-produk Indonesia semakin dikenal dan memiliki akses pasar yang lebih besar di kawasan Asia Tengah.

Sejalan dengan upaya diversifikasi pasar ekspor nasional, Indonesia juga memandang Uzbekistan dan kawasan Asia Tengah sebagai mitra strategis untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

TIIF 2026 dibuka secara resmi oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dan dihadiri sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden Albania Bajram Begaj, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin, Perdana Menteri Belarus Aleksandr Turchin, Perdana Menteri Azerbaijan Ali Asadov, Perdana Menteri Kazakhstan Olzhas Bektenov, Ketua Kabinet Menteri Kirgizstan Adylbek Kasymaliev, serta Perdana Menteri Tajikistan Kokhir Rasulzoda.

Kehadiran para pemimpin tersebut menunjukkan semakin pentingnya posisi Uzbekistan dan kawasan Asia Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi global.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Mirziyoyev menegaskan komitmen Uzbekistan untuk terus melanjutkan reformasi ekonomi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperkuat iklim investasi yang terbuka dan kompetitif.

Forum tersebut juga menjadi wadah bagi para pemimpin dunia, investor, dan pelaku usaha untuk membahas peluang kerja sama ekonomi dan investasi lintas kawasan.

Menurut Roro Esti, kunjungan kerjanya ke Uzbekistan, juga dimanfaatkan untuk mendorong tindak lanjut berbagai agenda kerja sama ekonomi yang telah disepakati kedua negara.

Selain itu, Indonesia dan Uzbekistan juga terus menjajaki percepatan perundingan Indonesia-Uzbekistan Free Trade Agreement (IU-FTA) sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan, serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha kedua negara.

Ia menambahkan hubungan ekonomi Indonesia dan Uzbekistan menunjukkan tren yang positif dan masih memiliki ruang yang sangat besar untuk terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret guna memperluas diversifikasi produk perdagangan, meningkatkan kerja sama investasi, serta mempererat konektivitas bisnis antara pelaku usaha kedua negara.

Selama berada di Tashkent, Wamendag Roro juga melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat pemerintah, mitra usaha, dan pemangku kepentingan terkait guna mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia di kawasan Asia Tengah.

TIIF 2026 berlangsung pada 16-19 Juni 2026 dan diikuti ribuan peserta dari berbagai negara, termasuk pejabat pemerintah, investor global, lembaga keuangan internasional, serta pelaku usaha dari berbagai sektor strategis.

Forum ini menjadi salah satu platform utama bagi Uzbekistan dalam memperkuat posisinya sebagai pusat investasi dan perdagangan di kawasan Asia Tengah.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi melihat penguatan pelayanan publik serta percepatan transformasi energi bersih sebagai langkah penting yang dapat semakin memperkuat reputasi Pertamina di tingkat kawasan maupun global.

Pernyataan tersebut ia sampaikan seiring masuknya Pertamina dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026.

“Posisi ini menjadi branding penting bagi Pertamina dalam konteks reputasi internasional. Bagaimana pun, Pertamina adalah perusahaan minyak global, sehingga masuk dalam Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026 memiliki nilai yang sangat strategis,” kata Tulus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Tulus kembali menegaskan pengakuan internasional tersebut jangan membuat Pertamina terlena atas usaha yang sudah dilakukan selama ini. Ia mengingatkan capaian ini sudah seharusnya menjadi pendorong bagi Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Status perusahaan kelas dunia itu harus diwujudkan dalam pelayanan yang dirasakan langsung oleh konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

Terkait pelayanan selama ini, Tulus menilai secara umum Pertamina telah mampu menjaga keandalan distribusi energi.

Menurut Tulus, peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci agar reputasi Pertamina semakin baik di tengah sorotan publik, termasuk setelah penyesuaian harga BBM yang dilakukan belum lama ini.

Selain memastikan ketersediaan energi, perusahaan juga perlu memperkuat komitmennya terhadap agenda keberlanjutan dan transisi energi.

“Dalam isu transisi energi untuk memitigasi perubahan iklim global, Pertamina perlu memanfaatkan momentum pengakuan internasional ini untuk memperkuat perannya sebagai korporasi energi yang berkomitmen pada pengembangan green energy,” ucap dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026