Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — EU-Asean Business Council (EU-ABC) menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mempercepat peningkatan ketahanan gizi serta layanan kesehatan preventif di Indonesia dan kawasan Asean.

Seruan itu disampaikan saat peluncuran laporan Health, Nutrition & Lifestyle: Boosting ASEAN’s Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework, Selasa (30/6/2026). Laporan tersebut memuat 29 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem gizi dan kesehatan preventif di kawasan.

Direktur Eksekutif EU-Asean Business Council, Chris Humphrey, menilai Indonesia telah menjadikan isu gizi dan kesehatan sebagai prioritas nasional. Namun, ia menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan efektif.

“Upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai upaya penurunan stunting, menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan utamanya kini adalah memastikan implementasi berbagai program tersebut dapat berjalan secara efektif dalam skala yang luas,” ujar Chris dalam laporannya, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan berbagai program, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi multipihak akan menjadi kunci untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi hasil yang terukur. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Dalam laporannya, EU-ABC mengusulkan 29 rekomendasi bagi pemerintah dan pelaku industri. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat melalui reformulasi dan fortifikasi pangan, penguatan pelabelan gizi, peningkatan literasi kesehatan, hingga pembangunan sistem pangan yang lebih berkelanjutan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Eropa dan negara-negara Asia Tenggara.

Laporan itu juga mengusung pendekatan life-course atau siklus kehidupan sebagai dasar pembangunan kesehatan masyarakat. Pendekatan tersebut berfokus pada tiga aspek, yakni penguatan ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat, dan peningkatan praktik self-care atau perawatan mandiri.

EU-ABC menilai investasi pada layanan kesehatan preventif dapat menekan biaya kesehatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kawasan dalam jangka panjang.

Selain itu, laporan tersebut menyoroti berbagai langkah yang telah ditempuh Indonesia untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Di antaranya melalui Program Makan Bergizi Gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, disertai upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting, memperkuat layanan kesehatan preventif, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Paradigma Ketahanan Gizi

Diskusi dalam peluncuran laporan juga menekankan pentingnya menggeser paradigma dari ketahanan pangan (food security) menjadi ketahanan gizi (nutrition security). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pangan, tetapi juga memperoleh makanan yang aman, bergizi, terjangkau, dan mudah diakses.

Para peserta forum menilai tantangan seperti stunting, kekurangan mikronutrien, obesitas, serta meningkatnya penyakit tidak menular hanya dapat diatasi melalui kebijakan berbasis bukti, inovasi, dan kolaborasi jangka panjang.

Chris menambahkan perusahaan-perusahaan asal Eropa siap mendukung agenda kesehatan Indonesia melalui inovasi di bidang pangan dan nutrisi.

“Perusahaan-perusahaan Eropa siap membawa pengalaman tersebut untuk mendukung agenda gizi dan kesehatan preventif Indonesia,” kata Chris.

Di sisi lain, perwakilan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Sri Ridha Hasanah, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak harus dipertentangkan.

“Jika kita memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang sama, maka selalu ada ruang untuk berkolaborasi. Kami tidak memandang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujar Sri.

kita mulai dari yang besar-besar dulu memang supaya lebih mudah menjaga mutunya

Jakarta (ANTARA) - Koalisi global untuk fortifikasi pangan Millers for Nutrition (M4N) menilai pengembangan beras fortifikasi di Indonesia perlu diawali melalui penggilingan padi skala besar agar pengawasan mutu dan implementasi program lebih mudah dilakukan.

"Rice miller (penggilingan padi) itu ada 100 ribu atau lebih. Jadi memang tantangannya cukup besar karena banyak yang kecil-kecil juga. Makanya kita mulai dari yang besar-besar dulu memang supaya lebih mudah menjaga mutunya," kata Anggota Dewan Penasihat M4N Budianto Wijaya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, karakteristik industri penggilingan padi berbeda dengan industri pangan lain yang telah lebih dulu menerapkan fortifikasi wajib, seperti tepung terigu dan minyak goreng.

Ia menjelaskan industri tepung terigu relatif lebih mudah diawasi karena jumlah produsennya terbatas, sedangkan penggilingan padi tersebar luas dengan skala usaha yang beragam.

Budianto mengatakan tantangan tersebut membuat pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi dan sistem pengendalian mutu yang memadai.

Meski demikian, ia menilai tidak terdapat hambatan berarti dari sisi teknologi untuk memproduksi beras fortifikasi di Indonesia.

"Secara teknologi sebetulnya kita siap. Jadi karena ini sudah lama dilakukan di banyak negara. Sebetulnya tidak ada masalah secara teknis," ujarnya.

Menurut dia, tantangan utama saat ini lebih banyak berkaitan dengan penguatan ekosistem industri, termasuk kesiapan produsen fortified rice kernel (FRK), regulator, hingga sistem pengawasan.

Budianto menyebut produsen fortified rice kernel (FRK) atau kernel beras fortifikasi di dalam negeri saat ini masih terbatas. Padahal, bahan tersebut menjadi komponen utama dalam produksi beras fortifikasi melalui proses pencampuran dengan beras sosoh.

Menurut dia, peningkatan kapasitas produsen FRK diperlukan agar pengembangan beras fortifikasi dapat menjangkau lebih banyak penggilingan padi dan mendukung perluasan pasar di masa mendatang, mengingat struktur industri penggilingan padi nasional yang sangat besar dan tersebar.

Selain itu, Budianto menilai sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pengembangan beras fortifikasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

"Pemerintah sudah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah sana," ungkap dia.

Pemerintah telah memasukkan fortifikasi pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah menerbitkan panduan operasionalisasi kebijakan dan regulasi beras fortifikasi untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Sementara dari sisi industri beras, Direktur PT Thara Jaya Niaga Diyan Anggraini mengatakan pelaku industri mulai membangun kesiapan produksi beras fortifikasi melalui kolaborasi dengan penggilingan padi di berbagai daerah.

"Hari ini alhamdulillah sudah 1.700 penggilingan yang berniat untuk menjadi rice mill untuk beras fortifikasi," tutur Diyan.

Menurut dia, penggilingan tersebut tergabung dalam Perkumpulan Penggilingan Beras Bernutrisi Indonesia (P2B Nutrisia) yang dibentuk untuk mendukung pengembangan ekosistem beras fortifikasi sekaligus memperkuat efisiensi distribusi dan produksi di berbagai daerah.

Ia mengatakan keterlibatan penggilingan padi di berbagai wilayah diharapkan dapat memperkuat kesiapan industri sekaligus mempercepat perluasan produksi beras fortifikasi apabila permintaan pasar terus meningkat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - “Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi…”

Lirik ini terdengar indah, tapi belum jadi kenyataan bagi banyak anak Indonesia. Faktanya, masih banyak yang belum mendapatkan makanan bergizi. Bahkan, makan setiap hari pun belum tentu berarti gizinya cukup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia masih berada di angka 8,53 persen.

Freepik/Master1305 Ilustrasi makanan bernutrisi. Latihan keras tanpa gizi seimbang tak akan maksimal. Ahli nutrisi olahraga ungkap peran karbohidrat, protein, lemak sehat, hidrasi, dan pemulihan untuk capai target kebugaran.

Angka tersebut menunjukkan banyak anak di Indonesia yang masih kurang asupan gizi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Di kota-kota besar, masih banyak anak yang ditemukan mengalami gizi buruk.

Teranyar adalah Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan temuan kasus gizi buruk yang menimpa seorang anak di Kecamatan Medan Denai.

Rico menyatakan bahwa temuan ini merupakan persoalan serius yang seharusnya tidak terjadi di kota besar seperti Medan.

"Ada keluarga punya problem yang sejatinya tidak boleh terjadi di kota besar seperti kita ini. Apa itu, anak gizi buruk. Kalau ini tidak bisa ditoleransi," ujar Rico di hadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin apel bersama pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Kantor Wali Kota Medan, Rabu (25/3/2026).

Selain Medan, kawasan yang sering disorot akan terjadinya gizi buruk adalah Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan.

Jika melihat ke belakang, sepanjang Januari hingga Juni dilaporkan 508 anak menderita gizi buruk dan 2.221 anak menderita gizi kurang di Provinsi Papua.

FREEPIK Anak Kurang Gizi, Apa yang Harus Dilakukan Orangtua?

Mereka tersebar di 18 kabupaten dan 1 kota. tercatat kasus gizi buruk tertinggi berada di Nabire dengan 125 kasus, Merauke 124 kasus, dan Intan Jaya 105 kasus.

Padahal, Papua merupakan kota yang memiliki kekayaan sumber daya alamnya yang terbilang tinggi.

Hal yang juga jarang disorot adalah kelaparan tersembunyi atau hidden hunger. Kelaparan tersembunyi adalah kondisi yang disebabkan karena kekurangan gizi karena kurangnya asupan vitamin dan mineral.

Dampak dari terjaidnya hidden hunger ini sendiri adalah bisa membuat berat badan kurang hingga angka kematian lebih tinggi untuk bayi.

Sementara itu, untuk anak-anak bisa menyebbakn stunting, dna lanjut usia bisa meningkatkan risiko morbiditas dan kematian.

Sulit beli pangan sehat jadi salah satu penyebab

Berdasarkan Laporan dari The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) baru-baru ini menyajikan data yang mengkhawatirkan, sebanyak 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat.

Keterbatasan akses dan biaya yang mahal menjadi penyebab utama sulitnya masyarakat mengonsumsi makanan yang memenuhi standar gizi ideal.

Guru Besar Bidang Teknologi Pangan UGM, Sri Raharjo, mengakui bahwa harga kebutuhan pangan sehat di Indonesia memang relatif mahal. Dia menjelaskan, kebutuhan gizi ideal setiap individu adalah sebesar 2.150 kkal untuk tiga kali makan dalam sehari.

Jumlah kalori ini idealnya terbagi menjadi komponen penting yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Namun, tidak semua masyarakat dapat memenuhi seluruh komponen gizi tersebut, terutama komponen protein hewani yang harganya cenderung mahal.

“Nah kalau mau menjangkau yang protein nabati, protein hewani, itu sehari-hari bisa mencapai Rp 40.000 untuk satu orang,” ungkap Sri.

Dok. Shutterstock/Tatjana Baibakova Ilustrasi makanan bergizi. Makanan bergizi adalah asupan makan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh, meliputi nutrisi makro dan mikro.

Sri mengatakan, akibat harga bahan pangan yang mahal, masyarakat sering kali hanya bergantung pada satu sumber nutrisi utama.

Pangan fortifikasi jadi jalan keluar

Ada salah satu program pemerintah yang ternyata bisa menjadi solusi di balik permasalahan itu, yakni pangan fortifikasi.

Menurut tim analis Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), tanpa adanya intervensi fortifikasi, suplementasi, dan diversifikasi pangan untuk mewujudkan gizi seimbang, masalah kekurangan gizi mikro berpotensi menimbulkan dampak lintas generasi.

Jika dibiarkan, kondisi itu bukan hanya melemahkan daya saing bangsa, melainkan juga memperbesar beban kesehatan masyarakat.

“Fortifikasi pangan adalah penambahan zat gizi tertentu ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan kualitasnya dengan tujuan untuk perbaikan gizi masyarakat. Ini dikenal sebagai program paling efektif secara biaya,” sebut salah satu anggota tim analis KFI.

KFI mencatat Copenhagen Consensus yang mengungkapkan bahwa setiap 1 dollar AS diinvestasikan dalam fortifikasi pangan dapat menghasilkan manfaat ekonomi senilai 27 dollar AS (Garrett, G et. al. 2019).

Angka ini menggambarkan bagaimana intervensi sederhana di sektor gizi dapat memberi imbal hasil besar bagi pembangunan manusia dan produktivitas ekonomi.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan, kebijakan fortifikasi pangan wajib untuk memperkuat asupan gizi mikro yang penting dalam membangun sumber daya manusia unggul.

Program ini mencakup tiga produk utama, yaitu garam beryodium, tepung terigu yang difortifikasi dengan zat besi, seng, vitamin B1, B2, dan B9, serta minyak goreng sawit yang difortifikasi dengan vitamin A.

Freepik Ilustrasi makanan sehat. Pedoman diet baru Amerika Serikat menggeser arah pola makan ke protein tinggi dan produk susu penuh lemak, sekaligus memicu perdebatan di kalangan ahli gizi.

Lebih lanjut, tim analis KFI menilai fortifikasi pangan bukan sekadar intervensi teknis di bidang gizi, melainkan strategi pembangunan manusia yang berkeadilan.

Pendekatan ini menghubungkan upaya perbaikan gizi individu dengan peningkatan kesejahteraan secara merata.

Pada tingkat mikro, fortifikasi membantu memperbaiki status gizi individu. Sementara, pada tingkat makro, ia berfungsi sebagai mekanisme redistribusi gizi yang menjembatani kesenjangan akses antara kelompok ekonomi atas dan bawah.

Pemerintah menempatkan fortifikasi dan biofortifikasi pangan sebagai bagian dari Prioritas Nasional 2, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029.

Targetnya cukup ambisius, cakupan pangan fortifikasi dalam bantuan pangan mencapai 20 persen pada 2025 dan menjadi 100 persen pada 2029.

Jumlah komoditas wajib fortifikasi juga akan diperluas dari tiga menjadi empat jenis pangan dengan menambahkan beras sebagai pangan pokok yang akan difortifikasi untuk target khusus.

Untuk mencapai target tersebut, kerja lintas sektor menjadi kunci. Setiap kementerian dan lembaga memiliki peran spesifik dengan target yang terukur.

Untuk Kementerian Kesehatan, lembaga ini memimpin perbaikan status gizi dan evaluasi efektivitas fortifikasi.

Sementara, Kementerian Perindustrian memperkuat regulasi, penerapan SNI, dan pendampingan industri.

Kementerian Perdagangan memastikan distribusi pangan fortifikasi yang aman. Badan Pangan Nasional mengoordinasikan bantuan pangan.

Kemudian, BPOM mengawasi keamanan dan mutu produk olahan di pasaran. Sedangkan Badan Gizi Nasional memastikan penggunaan bahan pangan yang difortifikasi wajib pada program MBG.

Semua upaya ini terkoordinasi dalam Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional yang menjadi jembatan komunikasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil demi keberlanjutan program.